Katakamidotcom News Indonesia

Saatnya SBY Tentukan Calon Panglima TNI & Kapolri Baru

Jakarta 31/8/2010 (KATAKAMI) — Waktu memang berjalan begitu cepat. Tak terasa, detik demi detik bergulir secara perlahan tapi pasti. Bulan Agustus sudah tutup buku dan bulan berikutnya sudah siap menanti.

Dan di bulan “September Ceria”, ada satu agenda sangat penting yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu sudah harus segera mengajukan nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

SBY sudah tak punya banyak waktu untuk menunda-nunda pengajuan nama kedua calon pimpinan instansi bergengsi ini.

Walaupun memang jadwal pensiun Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak bersamaan.

Jenderal Djoko Santoso akan resmi memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Oktober 2010 mendatang.

Dan Jenderal BHD memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 November 2010.

Tetapi bulan September inilah bulan terbaik dan yang paling tepat untuk mengajukan nama calon Panglima TNI dan Kapolri.

Sebab tak elok jika Presiden SBY mengajukan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri secara mendadak ke DPR.

Foto : TB Hassanudin

 

Lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM, Selasa(31/8/2010) di Jakarta, TB Hassanudin Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Presiden SBY harus menunjukkan itikat baiknya kepada DPR terkait pengajuan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri.

“Pengajuan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri itu jangan mendadak. Artinya begini ya, SBY jangan membuang waktu lagi. Bulan September ini memang bulan yang terbaik untuk mengajukan nama-nama tadi. Malah kalau bisa sebelum lebaran, semua proses sudah selesai dilakukan. Calon Panglima TNI menjalani fit and proper test di Komisi I. Sedangkan calon Kapolri menjalani fit and proper test di Komisi III. Jadi silahkan diajukan secepatnya nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri” kata TB Hassanudin.

Menurut TB Hassanudin, pihaknya yakin bahwa siapapun calon pengganti yang dipilih pastilah figur terbaik yang mengetahui dan menguasai situasi dan kondisi yang ada untuk melanjutkan tugas mereka memimpin di jajaran TNI dan Polri.

“Proses pergantian Panglima TNI dan Kapolri ini sebuah proses yang biasa. Agenda pensiun dari Panglima TNI dan Kapolri kan sudah jelas. Sehingga proses pergantian di masing-masing instansi jangan sampai vakum. Khusus untuk TNI, sudah ada konsensus bahwa sebaiknya jabatan Panglima TNI sebaiknya diberikan secara bergiliran. Entah itu dari matra TNI AD, TNI AL atau TNI AU. Dan saya yakin, walaupun nanti calon Panglima TNI bukan dari TNI AD, tidak akan ada kecemburuan sosial” lanjut TB Hassanudin.

Mantan Komandan Paspampres di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan juga bahwa DPR menunggu surat dari Presiden SBY terkait pengajuan nama calon Panglima TNI dan Kapolri.

Berdasarkan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 13 bahwa jabatan PANGLIMA TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Pasal 13 itu juga menyatakan, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR. 

Pasal 13 juga mencantumkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

Dan jika jabatan PANGLIMA TNI harus digilir maka peluang terbesar untuk menjadi PANGLIMA TNI akan diberikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

 Sebab saat ini, Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Darat.

Panglima TNI sebelumnya dari matra udara ( TNI AU ) yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto ( yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukkam ).

Perwira tinggi TNI dari TNI Angkatan Laut yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI adalah Laksamana TNI (Purn) Widodo AS di awal reformasi ( tahun 1999) yang kala itu menggantikan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Laksamana (Purn) Widodo AS saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Yang pasti, UU TNI memungkinkan ketiga KEPALA STAF ANGKATAN untuk dipilih menjadi Panglima TNI yang baru.

Oleh karena UU TNI memberikan kemungkinan bagi para KEPALA STAF ANGKATAN untuk menjadi Calon Panglima TNI maka inilah 3 kandidat yang berpeluang :

Foto : Sertijab KSAD dari Jend. Agustadi Sasongko (Kiri) Kepada Jend. George Toisutta (Kanan)

 

KSAD Jenderal TNI George Toisutta (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juni 1953; umur 57 tahun) adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini.

Jenderal TNI George Toisutta menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 9 November 2009.

Dia mengantikan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, S.IP.

Sebelumnya, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juni 1953, ini  menjabat Panglima Kostrad (2007-2009).

Pria kelahiran Makassar, 1 Juni 1953, itu menamatkan pendidikan militer di Akabri pada tahun 1976.

George mengawali karir militernya pada 1978 sebagai Komandan Pleton 1-Kipan-C Yonif-74/BS.

Sepuluh tahun kemudian diangkat sebagai Kasi-2 Ops Brigif -1/PIK Kodam Jaya, dan satu tahun kemudian dipercaya Wakil Komandan Yonif-201/JYB Kodam Jaya.

Ayah tiga anak alumni Sesko Angkatan Darat 1992 itu, kemudian dipercaya menduduki Kepala Staf Divisi-2 Kostrad, Kasdam Jaya pada 2003, Pati Mabes TNIB pada 2003 dan menjadi Panglima Divisi-1 Kostrad Jakarta 2004.

 Foto : KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP

 

Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, pria kelahiran Wates, Yogyakarta, 21 Januari 1955, dilantik Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Udara ke-18 pada 9 November 2009.

 Serah terima jabatan dari Marsekal TNI Subandrio dilaksanakan pada 12 Nopember 2009, dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Lulusan AAU 1977 ini meniti karir sebagai penerbang pesawat tempur Hawk MK-53 yang berpangkalan di Lanud Iswahjudi Madiun.

Setelah 32 tahun bertugas di TNI Angkatan Udara, suami dari Dra Maya Andayani dan ayah dari dua putra (Sari Dumayanti dan Wira Primasatya) ini, telah memperoleh beberapa tanda kehormatan meliputi Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, Satyalancana Kesetiaan VIII tahun, Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun, Satyalancana Kesetiaan XXIV tahun, Satyalancana Dwidya Sistha, Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan I, Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II, dan Satyalancana Darma Nusa.

 Foto : KASAL Laksamana TNI Agus Suhartono (Kanan) Jadi Warga Kehormatan Puspenerbal

 

KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono, SE dilantik Presiden menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-22 pada tanggal 9 November 2009.

Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Agustus 1955, ini menggantikan Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno yang memasuki masa pensiun.

Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-24 tahun 1978, ini sebelumnya menjabat Irjen Departemen Pertahanan.

Dia juga pernah menjabat Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim, Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat.

Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno,SH kepada Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Jumat ,13 November 2009.

Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE dilantik menjadi Kasal Senin 9 November 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara bersama Letnan Jenderal TNI George Toisuta sebagai Kasad dan Marsekal Madya TNI Imam Sufaat sebagai Kasau.  

Foto : Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Oegroseno

 

 

Berbeda dengan jajaran TNI yang sangat ketat diatur oleh perundang-undangan terkait penunjukan dan pengangkatannya (sebab UU mengatur bahwa calon Panglima TNI haruslah diserahkan kepada perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan), kandidat Kapolri bisa lebih fleksibel.

Figur yang besar peluangnya adalah Irjen Oegroseno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara.

Oegroseno lulusan Akpol angkatan 1978 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Telematika Polri dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ( Kadiv Propam Polri ).

Perwira tinggi Polri yang kalem inilah yang paling menonjol integritas dan prestasi kerjanya.

Pengalamannya memegang 2 “WILAYAH” sebagai Kapolda adalah modal penting untuk menjadi Kapolri.

Pengalaman memegang WILAYAH dalam rekam jejak seorang perwira tinggi Kepolisian adalah kunci terpenting bila Presiden SBY hendak memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

 Dan 2 orang mantan Kapolda Sumatera Utara, secara berturut-turut menduduki jabatan sebagai Kapolri yaitu Jenderal Polisi Sutanto dan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Akankah Oegro mengulangi “sejarah” yang penting ini ?

Mengingat besarnya wilayah kesatuan Republik Indonesia ( dan beberapa wilayah adalah DAERAH KONFLIK ), maka figur Kapolri yang baru haruslah figur yang sangat cakap dan berpengalaman penuh dalam mengamankan situasi KAMTIBMAS di Indonesia.

Nama lain yang bisa dipertimbangkan Presiden SBY untuk menjadi calon Kapolri memang masih ada.

Sebutlah misalnya Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani ( Angkatan 1975 ).

Sulit bagi siapapun dalam jajaran Kepolisian untuk menandingi rekam jejak Jusuf Mangga yang sangat jujur, bersih, berintegritas tinggi dan cakap dalam menjalankan tugasnya ( terutama semasa ia menjabat sebagai Kapolda dan tercatat selalu berhasil mengamankan berbagai kerusuhan di daerah konflik ). 

Tetapi sayang, Jusuf Mangga sudah harus memasuki masa pensiun per tanggal 1 Maret 2011.

 Hanya tinggal 6 bulan lagi, Jusuf Mangga berkiprah sebagai perwira tinggi Polri yang aktif.

Lalu ada juga seorang perwira tinggi berbintang 3 yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon Kapolri.

Tetapi sayang sekali, rekam jejaknya yang GAGAL TOTAL mengatasi kerusuhan di Gedung DPRD Sumatera Utara awal Februari 2009 lalu adalah catatan buruk yang sangat fatal.

Akibat kegagalan mengatasi kerusuhan anarkis tanggal 3 Februari 2009 itu, Ketua DPRD Sumatera Utara Haji Azis Angkat dari Fraksi Partai Golkar meninggal dunia  akibat dipukuli massa hingga akhirnya terkena serangan jantung.

Polda Sumut tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Ketua DPRD Haji Azis Angkat dipukuli massa dan dievakuasi ke dalam truk polisi asat kondisi kesehatannya memburuk. Setelah dimasukkan ke dalam truk, massa tetap memukuli dan menghadang truk itu hingga akhinya Haji Azis Angkat wafat sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.

Ketika itu, Kapolri BHD mengirimkan Tim Pemeriksa yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (IRWASUM) Komjen Jusuf Manggabarani untuk memeriksa apakah ada kesalahan prosedur dalam menangani kasus kerusuhan anarkis itu.

Lalu tak lama kemudian, KAPOLDA yang menjabat di wilayah Sumatera Utara DICOPOT dari jabatannya dan ditarik ke Mabes Polri.

Kini perwira tinggi yang DICOPOT karena lalai dan gagal menangani kerusuhan anarkis di Gedung DPRD Sumatera Utara itu, sudah berbintang 3 dan dispekulasikan akan berpeluang besar dalam merebut kursi Tri Brata 1.

Tetapi bukankah rekam jejak seseorang yang akan dipromosikan ke jenjang yang paling tinggi, haruslah bersih dan tidak memiliki CACAT CELA dalam rekam jejaknya ?

Lalu nama lain yang bisa dipertimbangkan oleh Presiden SBY untuk menjadi calon Kapolri adalah  Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo (1978) dan Kepala Lembaga Diklat (Kalemdiklat) Polri Irjen Imam Sujarwo (Angkatan 1980).

Inilah nama-nama yang sangat kuat peluangnya untuk dipertimbangkan oleh Presiden SBY menjadi calon Kapolri yang baru yaitu Komjen Jusuf Manggabarani, Irjen Oegroseno, Irjen Timur Pradopo dan ternyata ada satu nama lagi yang layak dipertimbangkan yaitu Irjen Imam Sujarwo.

Regenerasi kepemimpinan Polri memang akan sangat terjaga jika di isi oleh perwira tinggi dari Angkatan muda dengan tetap mempertimbangkan REKAM JEJAK yang bersangkutan sepanjang kariernya di dinas Kepolisian.

Ini bukan soal siapa figur yang di idolakan.

Tidak ada istilah IDOLA dalam memilih putra terbaik bangsa yang akan diserahi tugas dan tanggung-jawab yang sangat mulia sekelas jabatan Kepala Kepolisian ( Kapolri ).

Semua berpeluang tetapi hanya yang terbaik, tidak bermasalah dan tidak bercacat cela dalam rekam jejaknya sepanjang kariernyalah yang pantas dipilih oleh Presiden SBY.

Foto : BHD ( Kedua dari Kiri) dan Panglima TNI Djoko Santoso ( Kedua dari Kanan)

 

Akhirnya, semua keputusan memang ada di tangan Presiden SBY.

 Nama mana yang akan ditunjuk sebagai calon Panglima TNI dan calon Kapolri yang baru.

Presiden memiliki HAK PREROGATIF untuk menentukan calon-calon tersebut sehingga tidak ada satu elemenpun di negara ini yang bisa mengintervensi HAK VETO Presiden untuk memilih dan menentukan.

Pilihlah yang memang cakap, bersih, berintegritas tinggi dan tidak punya CACAT CELA dalam rekam jejaknya.

Sedikit saja ada CACAT CELA maka itu akan merusak kredibilitas dari institusi yang akan mereka pimpin.

Memang betul bahwa bulan September adalah waktu yang paling tepat bagi Presiden SBY untuk mengajukan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri ke DPR agar masing-masing segera dicarikan waktu yang paling tepat guna menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( FIT AND PROPER TEST).

 Calon Panglima TNI diuji oleh Komisi I DPR dan calon Kapolri diuji oleh Komisi III DPR.

Presiden SBY sudah harus mengirimkan nama-nama itu dalam beberapa hari ke depan.

 Sebab DPR bukan lembaga abal-abal alias asal-asalan. Setiap anggota atau Komisi di DPR pasti mempunyai agenda dan kesibukan yang sangat amat padat.

Apalagi bulan September ini akan terpotong dengan MASA LIBUR NASIONAL terkait Hari Raya Idul Fitri selama kurang lebih satu pekan.

Lalu Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso sudah harus pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Sementara tanggal 5 Oktober 2010 TNI merayakan dirgahayu mereka dan Panglima TN harus menjadi “TUAN RUMAH” pada perayaan penting 5 Oktober.

Silahkan Bapak Presiden, pilihlah yang terbaik untuk menjadi calon Panglima TNI dan calon Kapolri yang baru.

Pastikan bahwa kedua pimpinan yang baru ini dapat membangun dan meningkatkan kerjasama yang kuat antara institusi mereka dan antar negara di kancah internasional.

Pastikanlah juga bahwa kedua pemimpin yang baru ini akan dapat melanjutkan REFORMASI BIROKRASI di jajaran mereka masing-masing, termasuk menyelesaikan kasus-kasus yang belakangan ini mendominasi pemberitaan media massa ( terutama dari kalangan POLRI ).

Siap Bapak Presiden, awas, jangan salah pilih !

(MS)

August 31, 2010 Posted by | news | | Comments Off

Jangan Biarkan Persahabatan Indonesia & Malaysia Jadi ternoda

 

Dimuat juga di KATAKAMIDOTCOM.WORDPRESS.COM  

Jakarta 28/8/2010 (KATAKAMI) — Perkembangan “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia sudah semakin melebar dan memanas. Sebenarnya, memanasnya situasi antar kedua negara serumpun ini bukan salah media massa Indonesia. Sebab wartawan hanyalah menjalankan tugasnya. Jika situasi pada panggung realita yang diliputnya memang rusuh, memanas dan kusut, maka harus seperti itu jugalah berita yang disampaikan dalam pemberitaan yang dibuat oleh masing-masing media. Tak bisa dikurang-kurangi. Dan tak bisa dilebih-lebihkan.

Sehingga posisi media massa ( terutama media massa Indonesia ) berada dalam posisi yang memang seharusnya demikian adanya atau on the right track.

Sebenarnya kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo memang arif dan bijaksana maka ia harus cepat tanggap membaca situasi yaitu apa sebenarnya pokok permasalahan.

Kalau situasinya memanas dan memburuk seperti ini, apa pokok permasalahannya ?

Cari tahu dong.

Untuk apa menggelar rapat berlama-lama kalau ternyata substansi dari permasalahan yang ada sekarang ini, tidak bisa diatasi secara cepat dan tepat.

Mengapa rakyat Indonesia marah terkait penangkapan 3 pengawas Perikanan Satker Batam ( mereka bukan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tetapi hanya sebatas PENGAWAS SATUAN KERJA).

Foto : PM Malaysia Najib Razak & Presiden SBY (masing-masing didampingi isteri)

Ini perlu dijelaskan agar pemberitaannya tidak simpang siur bahwa seolah-olah Malaysia menangkap, memenjarakan dan memakaikan baju tahanan kepada 3 orang “PEJABAT INDONESIA”.

Mengutip siaran pers dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 15 Agustus 2010, kronologis penangkapan itu dijelaskan sebagai berikut :

Tiga (3)  orang Pengawas Perikanan Satker Batam atas nama Asriadi (40 th) alamat Batu Aji; Erwan (37 th) alamat Tibas Ksb; Seivo Grevo Wewengkang (26 th) alamat Legenda Malaka Batam Center telah ditahan oleh Marine Police Malaysia dan saat ini berada di kantor Polisi Johor Baru Malaysia.

Kejadian bermula pada tanggal 13 Agustus malam hari jam 21.00 Pengawas Perikanan melakukan patroli dengan menggunakan 2 (dua) speed boat Dolphin ukuran panjang 12 meter berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada 5 (lima) kapal ikan Malaysia melakukan penangkapan ikan illegal didekat Tanjung Berakit Pulau Bintan.

Setelah diadakan patroli terbukti bahwa ke lima kapal sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Gillnet (berarti jenis ikan Pelagis), dan ternyata  tanpa dokumen izin penangkapan, sehingga dilakukan proses pemeriksaan di kapal mereka sesuai dengan SOP (standard operasi prosedur) Penyidikan Perikanan. Kelima kapal ukuran panjang 12 meter dari kayu dengan bobot sekitar 10 GT.  

Selanjutnya ke lima kapal tersebut dilakukan adhoc dengan cara 3 (tiga) orang Pengawas Perikanan  naik di atas kapal mereka dan 7 (tujuh) ABK Malaysia dinaikkan di ke dua Speed Boat dan selanjutnya kelima kapal dengan dikawal ke dua Speed Boat menuju pangkalan tedekat di Batam. 

Dalam perjalanan iring-iringan kapal menuju pangkalan terdekat, datang Kapal Patroli Marine Police Malaysia dan melakukan pencegatan serta meminta semua kapal dengan ABK Malaysia dilepaskan.

Terjadi argumen antara petugas pengawas dan Captain Kapal Patroli Malaysia dimana Pengawas Perikanan menjelaskan bahwa mereka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Kapal Patroli Marine Police memberikan tembakan peringatan dua kali, akhirnya untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan kedua Speed Boat meninggalkan lokasi dan bersamaan dengan itu Kapal Patroli Malaysia menggiring ke lima kapal ikan Malaysia ke Johor Baru dengan 3 (tiga) orang Pengawas Perikanan ada di atas kapal tersebut dan saat ini ditahan.

Sementara itu ke 7 (tujuh) ABK Malaysia oleh Pengawas Perikanan diserahkan ke Polres Batam untuk menjalani proses penyidikan dibantu sepenuhnya oleh petugas Polda Kepri. Pihak Polda Kepri sudah berkomunikasi dengan Polisi Diraja Malaysia untuk meminta agar petugas Pengawas Perikanan yang ditahan diperlakukan dengan baik. Pihak Polisi Diraja Malaysia menyampaikan bahwa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ke Kemlu mereka. 

Foto : Presiden SBY (Kiri) dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak

 

Ada sudut pandang yang berbeda yang ingin diurai disini setelah mendengarkan berbagai penjelasan dari pihak Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di hadapan Komisi I DPR-RI tanggal 25 Agustus 2010 yang lalu.

Salah satunya adalah penjelasan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Malaysia Jonas L Tobing , diperoleh keterangan bahwa pihak yang menangkap dan menahan 3 pengawas Satuan Kerja Perikanan Indonesia adalah setingkat POLSEK (Polisi Sektor) Johor Bahru.

Komunikasi yang dijalin oleh pihak Konjen RI juga dilakukan dengan pejabat Kepolisian Diraja Malaysia setingkat KAPOLSEK

Di Indonesia, pejabat Kepolisian yang menjabat sebagai KAPOLSEK dijabat oleh perwira menengah dengan pangkat AKP ( AJUN KOMISARIS POLISI).

Tanpa bermaksud untuk merendahkan pangkat dan jabatan dari “KAPOLSEK” JOHOR BAHRU Malaysia, bisakah logika dan nalar kita menerima fakta ini ?

Setingkat Konsulat Jenderal yang menjadi perpanjang-tanganan dari Pemerintah Indonesia ( cq Kedutaan Besar RI di Malaysia), berkomunikasi dengan pejabat KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA yang hanya sekelas Kapolsek tetapi berbuntut sangat fatal bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia ?

Dalam hal ini, bukan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia yang patut dipersalahkan.

Dan bukan “KAPOLSEK” di Johor Bahru Malaysia yang pantas dipersalahkan karena dinilai AROGAN.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia Jenderal Dai Bachtiar 

Jangankan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia, Duta Besar RI di Malaysia yaitu Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar saja mengaku tak bisa berkomunikasi dengan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia dengan alasan sulit berkomunikasi di akhir pekan dengan pejabat-pejabat penting KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA.

Di hadapan Komisi I DPR-RI, Jenderal Dai Bachtiar menjelaskan bahwa BEBERAPA JAM SETELAH MENDAPAT LAPORAN PENANGKAPAN, ia baru bisa berkomunikasi via telepon dengan Wakil Kepala Kepolisian Diraja Malaysia.

Pertanyaannya, seorang mantan KAPOLRI yang diberi gelar kehormatan TAN SRI oleh pihak Malaysia, tidak bisa melobi dan berkomunikasi bak dua sahabat dekat dengan KEPALA KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ?

Bisakah dibayangkan, betapa semu, hambar dan hanya kamuflase saja hubungan baik antara KEPOLISIAN INDONESIA & KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA jika dalam situasi yang sangat genting, hubungan baik itu tak bisa dimanfaatkan lewat saluran-saluran khusus.

Disitu titik permasalahannya !

Kalau saja, komunikasi dan hubungan baik antara KEPOLISIAN INDONESIA & KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA memang benar-benar baik kualitasnya maka simpang siur dan jungkir baliknya situasi yang memanas belakangan ini tidak akan menjadi seburuk saat ini.

Gelar demi gelar diberikan kepada setiap KAPOLRI yang menjabat dan pejabat-pejabat Kepolisian di Indonesia.

Untuk apa gelar demi gelar itu diberikan kalau ternyata di panggung realita, ternyata tak berfungsi maksimal untuk kepentingan 2 negara yang bersahabat dan bersaudara.

Ya betul, Konsulat Jenderal RI di Johor yang wajib menangani permasalahan ini secara langsung.

Tetapi, di jalur-jalur non formal, apakah tidak terpikir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Sutanto dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mencarikan format atau kerangka penyelesaian yang lebih “manis dan ampuh ?”

Bayangkan, Duta Besar RI di Malaysia adalah seorang MANTAN KAPOLRI.

Menkopolhukkam Indonesia adalah seorang MANTAN PANGLIMA TNI.

Dan Kepala BIN juga adalah seorang MANTAN KAPOLRI.

 

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso

Tiga orang Jenderal berbintang 4 (Purnawirawan), tak bisa berembuk secepatnya mencarikan format dan kerangka penyelesaian yang sangat cepat dan tepat untuk segera melobi KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ( terutama melobi seorang pejabat kepolisian setingkat KAPOLSEK JOHOR BAHRU MALAYSIA ? )

Dimana logikanya kalau untuk menghubungi seorang KAPOLSEK JOHOR BAHRU MALAYSIA saja, Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru sampai harus menelepon salah seorang  kenalannya di lingkungan Istana Malaysia ?

Indonesia seperti tidak punya kemampuan melobi yang setara dan berkualitas.

Kita punya MARKAS BESAR KEPOLISIAN INDONESIA.

Kita sudah membangun hubungan baik dan kerjasama yang sangat kuat dengan pihak MALAYSIA di bidang keamanan yang melibatkan INSTANSI KEPOLISIAN antar 2 negara.

Apa gunanya kerjasama selama ini ?

Sekali lagi, dimana logikanya pejabat penting setingkat Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia bisa diabaikan dan tidak dianggap oleh pejabat kepolisian tingkat “menengah” yaitu setara dengan KAPOLSEK ?

 

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Jenderal BHD, Kepala BIN Jenderal Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Yang harus dimintai pertanggung-jawabannya di Indonesia adalah Kantor Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (POLHUKKAM) !

Detik pertama laporan penangkapan itu diterima, buat dong rapat “darurat” antar pejabat dibawah koordinasi Kantor Kementerian Bidang POLHUKKAM.

Sebab Kantor Kementerian POLHUKKAM membawahi begitu banyak Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri yang sangat menjadi tulang punggung Indonesia di bidang politik, hukum dan keamanan yaitu Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Salah satu KEBIASAAN BURUK Presiden SBY adalah lamban merespon.

Kalau permasalahannya sudah sangat genting dan penting, tidak bisa Duta Besar RI di Malaysia ( apalagi Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru ) dibiarkan “sendirian” menyelesaikan kasus penangkapan itu.

Turun tangan dong pejabat-pejabat di pusat !

Apa saja kerjanya di ibukota kalau untuk mencari formula penyelesaian yang “tercepat, terbaik dan paling tepat”, ternyata tak bisa.

Bikin malu saja kalau dari sekian banyak perwira menengah dan perwira tinggi di MARKAS BESAR KEPOLISIAN INDONESIA, tidak ada satupun yang bisa diandalkan untuk menjadi juru penghubung dan pelobi yang handal.

Maaf Bapak Presiden, fokus permasalahan disini adalah bersentuhan dengan sebuah instansi penting di Malaysia yang bernama KEPOLISIAN DIRAJA MALAYASIA.

Betul kan ?

Lalu apakah REPUBLIK INDONESIA ini tidak punya MARKAS BESAR KEPOLISIAN yang menjadi mitra sejajar dengan KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ?

Mereka adalah mitra kerja yaitu antar instansi KEPOLISIAN.

Kerahkan dong POLRI disini untuk mem-back up Kedutaan Besar RI di Malaysia ( khususnya Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia ).

Kalau Mantan Kapolri kita ( yang notabene adalah Duta Besar RI di Malaysia) tidak bisa dengan cepat berbicara dengan KEPALA KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA, bukankah kita masih punya pejabat penting lainya yaitu KAPOLRI Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

 

Kalau setingkat Kapolri meminta berbicara dengan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, apakah akan ditolak ?

Rasanya sih tidak akan ditolak.

Tetapi yang perlu diingat disini, Kapolri tidak mungkin bertindak sendirian.

Disinilah diperlukan KOORDINASI dari pejabat yang bernaung di bawah KANTOR KEMENTERIAN POLHUKKAM.

Berikan tugas dan perintah kepada Kapolri untuk menghubungi Kepolisian Diraja Malaysia.

Perintah itu bisa datang dari Presiden SBY atau Menko Polhukkam Djoko Suyanto.

Kacaunya situasi ini harus menjadi pelajaran penting bagi Kantor Kementerian POLHUKKAM.

Bikin malu kalau ternyata Kantor Kementerian POLHUKKAM hanya bersikap pasif menunggu.

Sebab Kantor Kementerian dan Pejabat setingkat menteri yang ada dibawah koordinasi Kantor Kementerian POLHUKKAM, adalah instansi yang sangat penting dalam urat nadi bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti kalangan DIPLOMAT INDONESIA, tugas mereka dalam bidang DIPLOMASI harus didukung, diperkuat dan dilengkapi dengan semua kekuatan yang kita punya.

Jadi kesalahan terbesar dari kasus ini adalah ketidak-mampuan jajaran POLHUKKAM merespon dengan cepat dan tepat.

Lihat dan kenali dulu kasus yang sedang terjadi !

Instansi apa yang sedang bermasalah dengan pihak Indonesia ?

Setelah didalami, baru carikanlah dengan cepat formula penyelesaian terbaik untuk mendukung ( mem-back-up ) Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan KBRI di Malaysia.

Jangan biarkan mereka sendirian menyelesaikan kasus yang berhadap-hadapan dengan sebuah INSTANSI KEAMANAN di negara sahabat.

Lalu hal lain yang perlu dikritik dari kinerja KEPOLISIAN kita adalah dalam mengamankan aksi unjuk rasa di depan Kedutaab Besar Malaysia.

Hei bung ( anda sekalian aparat kepolisian di lapangan ), mengapa didiamkan TINJA-TINJA itu dilemparkan ke Kedutaan Besar Malaysia ?

Amankan dong !

Memang, Undang Undang di Indonesia ini membenarkan setiap warga negara menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Tapi kira-kira dong bung, masak sampai urusan TAIK dibiarkan dilempari ke Kantor Perwakilan Negara Sahabat ?

Apa alasan yang bisa membenarkan tindakan itu ?

Janganlah begitu sebab segala sesuatu harus punya ukurannya.

Ilustrasi yang bisa disampaikan disini, sederhana saja.

Ketika para demonstrans di Jakarta membawa seekor KERBAU untuk ikut berunjuk rasa secara DAMAI, POLRI langsungburu-buruk melarang setiap mahluk bernama KERBAU untuk dibawa-bawa lagi bila hendak menyindir penguasa di negeri ini.

Apalagi TAIK, pantaskah TAIK alias TINJA dilemparkan ke Kantor Perwakilan Asing di negara kita ?

Maaf, kalau dalam hal ini yang harus dipersalahkan adalah POLISI yang bertugas di lapangan.

Janganlah membuat situasi ini menjadi lebih kacau, buruk, kusut dan hancur-hancuran.

 

Setelah diurai seperti ini, kita harus sadar bahwa ternyata pihak INDONESIA yang tidak mampu berkoordinasi dan solid dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.

Semua permasalahan, pasti ada solusinya.

Jangan diperlebar dan dibuat menjadi lebih “kotor” dampaknya.

Jadi kesimpulannya, mari bersabar ( apalagi ini masih dalam suasana bulan suci RAMADHAN ).

Indonesia dan Malaysia adalah dua sahabat yang saling membutuhkan, di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Maksimalkanlah semua “kekuatan” yang dimiliki Indonesia.

Lalu disinergikan untuk menjadi sebuah kekuatan yang jauh lebih sempurna dalam menyelesaikan setiap permasalahan apapun juga.

Bersahabatlah dengan santun.

Kita tak perlu menuding muka Malaysia sebab kitapun sebagai sebuah bangsa TIDAK LEBIH BAIK dari negara manapun juga yang kita anggap baik.

Jangan juga ada yang merekayasa aksi-aksi unjuk rasa yang brutal dan kotor sebab sesungguhnya Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, pastilah mengetahui dan menyadari kesucian bulan RAMADHAN ini sehingga emosi yang brutal tak mungkin di ekspresikan secara lepas selepas-lepasnya.

Taik atau TINJA itu tempatnya di kakus. Bukan untuk dilempari ke Kedutaan Besar Asing.

Kitapun tak akan pernah mau jika ada KBRI kita di seluruh dunia ini dilempari TAIK atau TINJA.

Sekali lagi, mari bersahabat dengan lebih santun.

Entah itu dengan Malaysia atau negara-negara lainnya.

Mari tetap saling mengulurkan tangan tanda persahabatan, khususnya dengan MALAYSIA.

Menjaga UKHUWAH ISLAMYAH sesama negara muslim.

Menjaga RASA SENASIB & SEPENANGGUNGAN sesama Anggota ASEAN.

Menjaga rasa persaudaraan sebagai TETANGGA yang baik dan saling rukun.

(MS)

August 28, 2010 Posted by | news | , | Comments Off

Bersiaplah Indonesia Bila Ternyata Obama Tetap Enggan Datang

Jakarta 21/8/2010 (KATAKAMI)  Sudah lebih dari 1,5 tahun, Barak Hussein Obama menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke 44. Dan selama Obama menjadi Presiden, tercatat sudah 3 kali ia menunda rencana kunjungannya ke Indonesia yaitu November 2009, Maret 2010 dan Juni 2010.

Penundaan yang ketiga (Juni 2010) dikaitkan dengan “panasnya” situasi perpolitikan di Amerika sendiri yaitu saat Obama dan Partai Demokrat sedang berjuang menggolkan UU Layanan Kesehatan (Health Care Reform).

Kini yang menjadi pertanyaan, apakah Obama akan datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang direncanakan bulan November mendatang ?

Peluang untuk terlaksananya kunjungan Obama ke Indonesia memang cukup besar sebab di bulan yang sama Obama juga akan berkunjung ke India.

Tetapi Indonesia belum bisa memastikan apakah tamu penting yang pernah melewati masa kanak-kanaknya di Indonesia memang akan datang.

Tidak ada jaminan tentang jadi atau tidaknya Obama datang.

 

Foto : (dari Kiri ke Kanan) Malia Obama, Presiden Obama & Sasha Obama 

 

Semua tergantung Obama dan jajaran (perangkat) keamanannya dalam menilai situasi di Indonesia.

Cukup kondusikah situasi keamanan di Indonesia untuk dikunjungi oleh Obama bulan November mendatang ?

Pihak Kepolisian Indonesia boleh saja optimis bahwa mereka dapat memberikan jaminan keamanan bagi kunjungan Obama.

Setidaknya ini tercermin dari pernyataan Irjen Wahyono selaku Kepala Badan Intelijen & Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang disampaikannya kepada KATAKAMI.COM hari Kamis 19/8/2010 bahwa saat ini situasi keamanan cukup terkendali.

“Masak kalau anak Menteng mau datang, tidak boleh ? Boleh kan. Tidak ada masalah. Waktu Hillary Clinton datang saja, situasi di Jakarta aman saja kan” kata Wahyono.

Namun yang perlu diperhitungkan oleh Amerika menjelang kedatangan Obama adalah situasi keamanan di Indonesia pasca penangkapan Pemimpin Pondok Pesantren Ngruki Solo yaitu Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Apa yang perlu diperhitungkan atau dikuatirkan pasca penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ?

Satu ilustrasi kecil yang bisa disampaikan disini adalah “obrolan” dua orang wartawan senior yang sama-sama meliput di bidang politik, hukum dan keamanan.

 

Foto : (Dari Kiri ke Kanan) Malia, Sasha, Michelle & Presiden Obama 

 

Keduanya juga sama-sama mencermati dengan seksama figur Barack Obama sejak masih mengikuti kampanye kepresidenan di negaranya.

“Dari 3 kali penundaan kunjungan Obama, posisi Ustadz Abu Bakar Baasyir adalah di Solo. Dari mulai penundaan pertama pada bulan November 2009, penundaan kedua bulan Maret 2010 dan penundaan ketiga pada bulan Juni 2010. Bayangkan saat ini, posisi Ustadz Baasyir adalah di Jakarta (tepatnya di Mabes Polri).  Lalu, secara rutin setiap 2 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat akan ada jam besuk bagi keluarga, kerabat dan para pengikutnya. Kelompok yang oleh Amerika menjadi sebuah “momok” yang perlu diwaspadai, saat ini ada di ibukota Jakarta” kata seorang wartawan kepada rekannya.

“Iya betul. Walaupun masa penahanan Ustadz Baasyir sudah diperpanjang oleh Polri sampai bulan Desember dan Obama dijadwalkan datang pada bulan November, tidak bisa menjadi jaminan bahwa Indonesia ini aman ya ?” sahut wartawan yang satunya lagi.

Yang ingin disampaikan disini adalah penangkapan dan penahanan Ustadz Abu Bakar Baasyir, tidak bisa dan memang bukan satu-satunya jaminan bagi Amerika untuk memastikan bahwa Indonesia AMAN 100 persen.

Justru ini perlu menjadi masukan “penting” bagi Gedung Putih.

Bisakah Polri mengendalikan kekecewaan dan kemarahan para pengikuti Ustadz Abu Bakar Baasyir atas cara-cara penangkapan yang tidak manusiawi ?

Foto : (Dari Kiri ke Kanan) Michelle, Malia, Presiden Obama & Sasha

Bisakah Polri memastikan bahwa perpanjangan masa penahanan terhadap Ustadz Abu Bakar Baasyir sampai bulan Desember mendatang, memang sepenuhnya akan mampu membuat Indonesia AMAN sehingga Presiden Barack Obama sekeluarga bisa datang berkunjung ke Indonesia ?

Polri boleh saja menghubung-hubungkan Ustadz Baasyir dengan 1001 macam tuduhan tentang pendanaan pelatihan militer.

Tapi itu semua hanya berdasarkan “ocehan” orang yang berlandaskan asumsi yaitu “katanya katanya”.

Kata si anu, ada pemberian uang tunai sekian ratus juta dan sekian ribu dolar.

Tetapi sekali lagi, itu masih asumsi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya di muka hukum.

Kalau Ustadz Baasyir dituduh sebagai TERORIS maka tuduhan itu harus fokus dan jelas, pada kasus peledakan bom apa Ustadz Baasyir diduga terlibat ?

Kasus Bom Bali I tahun 2002, Bom di Hotel JW Marriot tahun 2003, kasus Bom di depan Kedubes Australia tahun 2004, kasus Bom Bali II tahun 2005 atau kasum Bom di Hotel Ritz Carlton tahun 2009 ?

Tidak sebutkan pada kasus peledakan Bom yang mana, Ustadz Baasyir diduga terlibat ?

Kalau cuma berdasarkan asumsi dan ocehan terduga teroris lainnya, harus dicari tahu tahu apakah proses penyidikan yang dilakukan kepada terduga teroris  — yang menyatakan Ustadz Baasyir mendanai pelatihan militer itu — berjalan sesuai aturan hukum ?

Apakah penyidikan itu disertai tindak kekerasan & penyiksaan agar terduga teroris mengatakan Ustadz Baasyir terlibat ?

Sebab ini bukan fitnah.

Penyidik kepolisian memang kerap melakukan tindak kekerasan terhadap para tersangka ( termasuk terhadap tersangka kasus terorisme ).

Sehingga, pasca penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir maka Polri perlu “bekerja ekstra keras” untuk menemukan bukti-bukti yuridis hukum tentang keterlibatan ulama Islam yang ini dalam kasus terorisme.

Polri harus mengingat bahwa dalam kasus-kasus sebelumnya, Polri gagal membuktikan keterlibatan Ustadz Baasyir dalam sindikat terorisme.

Polri tidak bisa hanya mengandalkan keterangan-keterangan yang disampaikan sejumlah saksi yang belum tentu bisa dibuktikan di muka persidangan.

Pertarungan tentang (DUGAAN) terkait benar atau tidaknya Ustadz Baasyir adalah “IKON TERORISME” di Indonesia, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penyidik Polri pada saat persidangan nanti.

Foto : Presiden Obama, Wapres Joe Biden & Menlu Clinton memimpin rapat dengan perangkat keamanan

Disinilah, Gedung Putih harus mencermati duduk persoalannya.

Sampai persidangan Ustadz Baasyir digelar di pengadilan, belum saatnya Presiden Obama datang ke Indonesia.

Apa boleh buat, Presiden Obama tidak boleh dipaksakan untuk datang ke Indonesia dalam situasi yang serba WAS WAS.

Menangkap dan memenjarakan Ustadz Abu Bakar Baasyir, bukan SOLUSI yang terbaik untuk menjadi jaminan keamanan bagi kunjungan pemimpin dunia yang sangat amat penting sekelas Barack Obama.

Jaminan keamanan itu baru bisa disebut JAMINAN jika seseorang yang paling dikuatirkan sebagai dedengkot teroris, dibawa ke muka pengadilan.

Biarkan dulu persidangan digelar atas diri Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Ustadz Baasyir ditahan di IBUKOTA JAKARTA.

Dan Obama juga akan datang ke IBUKOTA JAKARTA (pada saat yang bersamaan) ?

Amerika perlu mengkaji situasi ini, apakah ini bukan merupakan sebuah situasi yang patut mendapat “perhatian khusus” dari perangkat keamanan Amerika ?

Walaupun Ustadz Baasyir dikerangkeng di Mabes Polri, pertanyaannya adalah apakah Polri bisa memantau dan mengendalikan siapa saja dan kemana saja pergerakan para pengikut Ustadz Baasyir ?

Yang disebut PENGIKUT disini tentu saja para santri dari Ustadz Baasyir.

Santri-santri yang mengagumi dan menghormati pemimpinnya ini, disana-sini sudah menggelar aksi-aksi unjuk rasa yang menuntut agar pimpinan mereka dibebaskan.

Di Jakarta dan di daerah, aksi unjuk rasa yang menuntut pembebasan Ustadz Baasyir terus digelar.

Polri sudah kadung menangkap dan memenjarakan Ustadz Baasyir.

Sehingga, proses ini tak bisa lagi dibendung yaitu menuntaskannya sampai ke muka hukum.

Foto : Presiden Barack Obama

Jadi, demi alasan keamanan bagi Presiden Barack Obama sekeluarga maka disarankan agar rencana kunjungan pada bulan November mendatang sebaiknya dikaji ulang.

Tidak ada maksud untuk menolak kedatangan Obama ke Indonesia.

Siapa sih orang atau negara didunia ini yang mau menolak pemimpin dunia yang memiliki kharisma seperti Presiden Obama ?

Semua tentu ingin berkenalan dengan Obama.

Semua juga ingin melihat secara langsung First Lady Michelle Obama dan kedua putri mereka yaitu Malia dan Sasha.

Tetapi, apa boleh buat, tampaknya  situasi di Indonesia memang kurang begitu “manis” untuk menyambut kedatangan Obama.

Dan ini terserah kepada Obama dan perangkat keamanannya.

Mereka harus sangat “cermat” mengawasi perkembangan situasi di Indonesia.

Tunggulah sampai situasi di Indonesia memang benar-benar aman terkendali dalam arti yang sesungguhnya.

Situasi yang aman terkendali itu, tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang ditembak mati atau ditangkapi atas nama penanganan terorisme.

Situasi yang aman terkendali itu, tidak tergantung pada kecanggihan Polri menangkap dan memenjarakan ulama Islam sekelas Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Situasi yang aman terkendali adalah sebuah situasi yang natural tingkat keamanannya ( bahwa yang aman itu memang benar-benar aman ).

Bukan yang penuh rekayasa.

Dan dar der dor disana-sini atas nama “war on terror”.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah proses pergantian kepemimpinan yang akan terjadi di tubuh TNI dan POLRI.

Foto : (Kiri ke Kanan) Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso & Kapolri Jenderal BHD

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Kemudian, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan pensiun per tanggal 1 November 2010.

Padahal kedua INSTANSI inilah yang sangat berperan dalam pengamanan kunjungan Presiden Barack Obama.

Belum jelas, siapa yang akan dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI dan Kapolri yang baru.

Dan kalaupun sudah ditunjuk Panglima TNI dan Kapolri yang baru, masing-masing orang nomor satu ini memerlukan waktu untuk melakukan KONSOLIDASI dalam internal mereka.

KONSOLIDASI itu penting untuk menghindari resistensi di dalam internal mereka masing-masing.

Lalu bagaimana bisa diharapkan ada kinerja yang maksimal untuk pengamanan terhadap TAMU NEGARA sepenting Barack Obama, jika INSTANSI yang bertugas mengamankan saja masih harus berkutat dengan KONSOLIDASI terkait pergantian kepemimpinan mereka ?

Semua ini harus diperhitungkan karena memang menjadi acuan tentang KEAMANAN NASIONAL di Indonesia.

Jadi, bersiaplah Indonesia bila ternyata Presiden Obama memutuskan untuk menunda rencana kunjungannya untuk yang ke-empat kalinya.

Jangan kecewa bila ternyata kunjungan itu (nantinya) akan ditunda atau dibatalkan.

Sebab, yang sangat penting dilakukan oleh perangkat keamanan Amerika adalah menjaga KESELAMATAN Presiden mereka saat berkunjung ke negara lain.

Indonesia tak perlu kecewa bila kunjungan itu dibatalkan.

Bersiap-siap sajalah (jika dibatalkan).

Sebab sepertinya, Obama memang perlu mempertimbangkan untuk menunda kembali rencana kunjungannya.

(MS)

August 21, 2010 Posted by | news | , , , | Comments Off

Menyoal istilah "Teroris Aceh", Polri Jangan Asbun Kotori Nama Baik Serambi Mekkah

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Mau Pensiun BHD Obral Mutasi, Singkirkan Gories Mere & Densus Kumat Jualan Kecap Teror

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

Jakarta 13/8/2010 (KATAKAMI)  Sudah sejak 8 bulan terakhir ini, Markas Besar Kepolisian Indonesia sedang antusias mengembar-gemborkan maraknya aksi terorisme di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Bahkan periode bulan Januari 2010 – Maret 2010, terdapat 13 orang warga sipil di Aceh yang tewas karena terkena peluru nyasar Densus 88 Anti Teror Polri.

Dikira teroris tetapi belum pernah ada proses hukum yang dilakukan atas diri korban — apakah terbukti mereka melakukan tindak pidana terorisme ? –.

Dan yang lebih memprihatinkan, selama 8 bulan terakhir ini juga sudah sangat sering digunakan istilah “TERORIS ACEH” oleh Polri.

Tidak tanggung-tanggung, stigma dan istilah “TERORIS ACEH” itu selalu menjadi jargon alias pernyataan resmi Kepolisian Indonesia dalam setiap jumpa pers di hadapan wartawan dari dalam dan luar negeri.

Dan puncaknya, pemimpin Pondok Pesantren Ngruki (Solo) Ustadz Abu Bakar Baasyir diserbu dan ditangkap secara brutal saat berada dalam perjalanan di kawasan Banjar pada hari Senin (9/8/2010) karena dikaitkan dengan “TERORIS ACEH”.

Polri seakan pindah kapling dari Poso ke Aceh

Beberapa tahun lalu, Poso (Sulawesi Tengah) yang menjadi lahan basah penanganan terorisme oleh Densus 88 Anti Teror.

Paling sedikit sudah 2 kali, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah mengumumkan bahwa Densus 88 Anti Teror melakukan PELANGGARAN HAM di Poso (Sulawesi Tengah).

Pertama, pada waktu Densus 88 Anti Teror menembaki secara BRUTAL Pondok Pesantren Amanah di Tanah Runtuh (POSO) persis di saat UMAT ISLAM disana menggemakan takbir di malam takbiran tahun 2006.

Akibat peristiwa ini, POSO memanas dan perwira tinggi beragama KRISTEN yang diduga menjadi OTAK penembakan brutal itu diusir alias diminta untuk angkat kaki dari Poso.

Bahkan ketika itu, Brimob juga diusir oleh masyarakat setempat karena dianggap menjadi dalang brutalisme yang menembaki pondok pesantren.

Suasana yang memanas akibat brutalisme Densus 88 Anti Teror Polri di Poso, membuat BADAN INTELIJEN NEGARA sampai harus “kerja  keras” melobi para pemuka agama dari lintas agama agar suasana bisa sejuk kembali.

Komnas HAM juga sampai harus mengirim tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu.

Hasil dari penyelidikan itu, Komnas HAM menyatakan polisi MELANGGAR HAM.

Kedua, pada waktu Densus 88 Anti Teror menembali perumahan warga sipil di Gebang Rejo (Poso, Sulawesi Tengah) tanggal 22 Januari 2007 yang menewaskan 13 orang warga sipil.

Penyerangan tanggal 22 Januari 2007 itu adalah serangan kedua sebab 11 hari sebelumnya yaitu tanggal 11 Januari 2007, Densus 88 Anti Teror sudah lebih dulu melakukan penyerangan brutal.

Tetapi korban jiwa berjatuhan pada tanggal 22 Januari 2007.

Dengan dalih mengejar “TERORIS POSO” yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), perumahan warga di Gebang Rejo ditembaki secara brutal oleh Densus 88 Anti Teror.

Tigabelas orang MATI secara mengerikan terkena tembakan.

Dan tidak ada satupun dari warga sipil yang tewas ini masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO).

Dengan kata lain, Densus menembak mati 13 orang warga sipil yang tidak bersalah.

Komnas HAM juga mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki peristiwa itu.

Hasilnya sama seperti penyelidikan Komnas HAM pada tragedi penembakan Pondok Pesantren di malam takbiran tahun 2006), Komnas HAM menyatakan polisi MELANGGAR HAM.

Pelanggaran HAM berikutnya, pindah ke “TERORIS JAWA”.

Di hadapan anaknya yang masih kecil, Abu Dujana yang disebut-sebut sebagai Panglima Sayap Militer Al Jamaah Al Islamyah (tanggal 9 Juni 2007), Densus 88 Anti Teror menembak Abu Dujana di bagian paha.

Dan penembakan brutal itu disaksikan secara langsung oleh anak Abu Dujana yang masih dibawah umur.

 

 

Peta Aceh

 

Kembali soal penggunaan dan penyebutan istilah “TERORIS ACEH”.

Mengapa hal ini dipermasalahkan ?

Baiklah, mari kita garis-bawahi istilah “TERORIS ACEH”.

Patut dapat diduga dengan mengatas-namakan perang melawan teror, Polri telah melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Nangroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai SERAMBI MEKKAH di Indonesia.

Pasca bencana alam Tsunami (26 Desember 2004) yang menewaskan ratusan ribu rakyat Aceh, solidaritas dan kecintaan dunia internasional terhadap Aceh begitu besar dan tulus sekali.

Bertahun-tahun komunitas internasional hadir di Aceh untuk berada di samping rakyat Aceh menjalani masa-masa sulit rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Tsunami.

Janda dan anak-anak yatim piatu juga pasti masih sangat banyak yang hidup sebatang kara di Aceh, Serambi Mekkah yang tingkat ke-Islamannya sangat amat luhur.

Penderitaan panjang rakyat Aceh akibat konflik senjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia ( yang menugaskan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI), seakan mencapai klimaksnya pada tragedi Tsunami.

Pertarungan panjang antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah secara resmi di akhiri dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Damai di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 atau 8 bulan pasca Tragedi Tsunami.

Foto : Perjanjian Damai Helsinki yang disaksikan Mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari

Artinya pada bulan Agustus 2010 ini, Pemerintah Indonesia akan memperingati 5 tahun Perjanjian Damai Helsinki.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah masa lalu.

Sebab, NKRI adalah harga mati !

Tetapi siapa yang tidak tahu bagaimana kuat, lengkap dan canggihnya persenjataan serta alat-alat komunikasi yang dimiliki kelompok Gerakan Aceh Merdeka selama puluhan tahun ?

TNI, pasti punya informasi yang sangat lengkap mengenai semuanya itu.

TNI kalah jauh dari TNA alias TENTARA NASIONAL ACEH dari segi persenjataan.

Tetapi selama kontak senjata terjadi, TNI berusaha bertugas semaksimal mungkin.

Dan TNI memang tak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk mengatasi setiap potensi atau ancaman gerakan separatisme yang seperti apapun di republik Indonesia yang tercinta ini.

Entah itu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), semua bermuara pada gerakan ala klandeistein yang memperjuangkan pemisahan diri untuk membentuk negara baru di dalam Negara Kesatuaan Republik Indonesia.

Namun harus diakui bahwa di era Orde Baru, penetapan DOM atau Daerah Operasi Militer di Aceh banyak dikaitkan dengan Pelanggaran HAM.

Tapi itu dulu, semasa Orde Baru.

Walaupun pada bulan Maret 2010 lalu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pernah mengatakan bahwa “TERORIS ACEH” tidak terkait Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetapi satu yang terpenting disini adalah POLRI telah lancang menggunakan istilah TERORIS ACEH.

Yang hendak dipertanyakan disini adalah PAYUNG HUKUM apa yang dipakai oleh Polri ( dalam ini Densus 88 Anti Teror ) untuk memberikan stigma buruk bahwa setiap orang yang mereka tangkapi dari wilayah Nangroe Aceh Darussalam adalah “TERORIS ACEH” ?

Ilustrasi gambar : Shut Up & Listen !

Hei Polri, tutup mulut kalian !

Jaga mulut kalian !

Jadilah aparat penegak hukum yang memang menguasai dan mampu melaksanakan dalil-dalil hukum itu secara baik dan benar !

TERORIS ACEH, apa maksud dari istilah ini ?

TERORIS POSO, TERORIS ACEH, kok gampang sekali memberikan cap atau stigma buruk yang patut dapat diduga berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Mengapa gegabah dan berani sekali menyebutkan sebuah istilah yang bisa mengorbankan sesuatu hal yang  tidak sesungguhnya tidak berkaitan dan tidak bersentuhan samasekali dengan TERORISME.

Sudah delapan bulan, Polri asyik sendiri memakai, memfitnah dan menyebarkan pembunuhan karakter yang sangat terstruktur terhadap Nangroe Aceh Darussalam melalui istilah “TERORIS”.

Memakai kata TERORIS sudah salah sebab belum ada pembuktian hukum melalui proses peradilan di Pengadilan.

Apalagi menambahkan istilah TERORIS itu dengan nama Wilayah atau Kesukuan !

Begitu banyak orang yang menjadi keturunan — dimana dalam diri mereka mengalir darah ACEH –.

Pemilihan dan penggunaan istilah “TERORIS ACEH” mengotori nama baik Aceh sebagai SERAMBI MEKKAH INDONESIA.

Dan mencemari nama baik rakyat Aceh secara keseluruhan.

Mencermari nama baik umat Islam di Aceh.

Tindakan Polri ini sudah tidak bisa lagi ditolerir.

Rakyat Indonesia, khususnya para Ulama, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Umat Islam di Aceh, harus bangkit berdiri “melawan” arogansi Polri menyeretdan membawa-bawa nama Aceh dalam perang melawan teror.

Kalau istilah “TERORIS ACEH” itu hanya digunakan di kalangan terbatas Mabes Polri, silahkan saja dipakai istilah “TERORIS ACEH”.

Tetapi, istilah ini dipakai sebagai istilah resmi dari Markas Besar Kepolisian Indonesia.

Dari kacamata HUKUM saja, pemilihan dan penggunaan istilah “TERORIS ACEH” sudah salah besar.

Mengapa ?

Sebab bila Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penangkapan terhadap warga sipil dengan tuduhan dan menyebut orang-orang tangkapan itu sebagai TERORIS, ini sama dengan melanggar ASAS HUKUM PRADUGA TAK BERSALAH.

 

 

Ilustrasi gambar

 

 

The Presumption of innocence.

 

The presumption of innocence (the principle that one is considered innocent until proven guilty) is a legal right of the accused in a criminal trial, recognised in many nations. The burden of proof is thus on the prosecution, which has to collect and present enough compelling evidence to convince the trier of fact, who is restrained and ordered by law to consider only actual evidence and testimony that is legally admissible, and in most cases lawfully obtained, that the accused is guilty beyond a reasonable doubt. In case of remaining doubts, the accused is to be acquitted. This presumption is seen to stem from the Latin legal principle that ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (the burden of proof rests on who asserts, not on who denies).

Atau dalam bahasa Indonesia :

Asas hukum Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence” adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.

Asas Hukum Praduga Tak Bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system/cjs) [2] berdasarkan sistem hukum Common Law ( sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip due process tsb. Friedman(1994) menegaskan bahwa, prinsip ”due process” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau,[3] kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Asas Praduga Tidak Bersalah berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Mengapa demikian? Karena proses pemeriksaan pengadilan yang ”fair and impartial” telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (a charge dan a de-charge) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

 

 

 

Payung hukum apapun yang dipakai oleh Densus 88 Anti Teror untuk melakukan tugas-tugas pemberantasan terorisme, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah HUKUM harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The Law is the Law.

Hukum adalah hukum.

Seseorang hanya bisa disebut TERORIS jika ia memang sudah menjalani peroses peradilan dan dinyatakan TERBUKTI BERSALAH oleh Majelis Hakim yang mengadilinya di Pengadilan.

Sadarkah POLRI bahwa mulut mereka selama delapan bulan ini sudah terlalu LANCANG.

Patut dapat diduga mulut mereka sudah berbau fitnah dan mereka tak pantas lagi disebut sebagai APARAT PENEGAK HUKUM.

Bahkan UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME pun, tidak akan bisa memberikan pembenaran atau legalitas yang memungkinkan POLRI untuk menyebut semua orang tangkapannya sebagai TERORIS !

Mengapa istilah TERORIS ACEH ini pantas untuk diprotes, digugat, dikecam dan dicibir beramai-ramai oleh Ulama, Tokoh Masyarakat dan Umat Islam di Nangroe Aceh Darussalam.

Kelancangan Polri memilih dan menggunakan istilah TERORIS ACEH sudah mengotori Serambi Mekkah dengan opini publik yang terbangun secara otomatis dari pernyataan-pernyataan dan pemberitaan yang berkesinambungan dari pihak Polri selama 8 bulan terakhir ini.

Foto : Dampak kehancuran akibat Tsunami di ACEH

 

Terlalu kejam rasanya jika memakai nama ACEH untuk istilah yang sangat sensitif.

Penderitaan rakyat Aceh sudah sangat panjang, penuh onak duri dan melalui jalan panjang yang berliku selama puluhan tahun.

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun, pasti karna faktor kemiskinan, ketidak-adilan dan tidak adanya asas persamaan dalam memperoleh keuntungan terkait sumber daya alam di wilayah Serambi Mekkah.

Tragedi Tsunami tahun 2004, memaksa rakyat Aceh untuk lebih berpasrah pada kegetirn hidup yang seakan harus berkubang dalam duka serta airmata yang berkepanjangan.

Hidup di barak-barak darurat.

Bau bangkai dimana-mana.

Trauma atas dasyhatnya gulungan air bah Tsunami yang menurut seorang anak kecil ( yang menjadi korban Tsunami, gulungan air bah itu setinggi pohon kelapa ), tidak bisa dilepaskan atau hilang begitu saja.

Apa mau Polri sebenarnya sehingga mereka sesumbar menggunakan istilah TERORIS ACEH ?

Jangan melakukan kebohongan publik, fitnah atau pembunuhan karakter !

Tidak tertutup kemungkinan, semua persenjataan dari ( bekas ) Gerakan Aceh Merdeka itu masih ada yang tersimpan dan tersebar dimana-mana.

Jangan anggap enteng terhadap kecanggihan persenjataan GAM di masa kejayaan mereka dulu.

Bahkan persenjataan dan alat-alat komunikasi TNI, jauh ketinggalan di banding persenjataan dan alat-alat komunikasi GAM.

Perlu pendalaman dan penanganan yang khusus untuk menelusuri semua dugaan itu.

Dengan konsekuensi, bisa mencederai kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

POLRI (khususnya Densus 88 Anti Teror) sudah tak bisa lagi dibiarkan “SENDIRIAN” dalam penanganan terorisme di wilayah manapun di negara ini.

Cukup !

Sertakan instansi lain yang punya berkemampuan sama, atau bahkan lebih tinggi dari Densus 88 Anti Teror yang baru “seumur jagung usianya”.

Densus 88 Anti Teror dibentuk atas dukungan sebuah negara adidaya pada tahun 2003.

Detasemen Khusus yang satu ini tak bisa lagi dibiarkan petantang petenteng kesana kemari atas nama perang melawan teror, mengumbar sesumbar secara sepihak tentang penanganan terorisme.

Harus ada koordinasi !

Harus ada kerjasama yang sangat amat baik, kuat dan menyeluruh antara BADAN INTELIJEN NEGARA, TNI & POLRI dalam penanganan terorisme.

Foto : Dampak kehancuran akibat Tsunami di Aceh

Hei Densus, tahu apa kalian soal Aceh ?

Kalian saja baru dibentuk tahun 2003 atas “inisiatif dan kebaikan hati” dari sebuah NEGARA ASING.

Sementara konflik di Aceh sudah terjadi selama puluhan tahun.

Dan konflik berdarah itu sudah berakhir secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2005.

Lantas, apakah bisa diterima jika Densus 88 Anti Teror datang mengudak-udak “TERORIS ACEH” secara heroik dan hebat di panggung kehidupan kita berbangsa dan bernegara ?

Polri, kalian sudah terlalu LANCANG menghakimi Nangroe Aceh Darussalam dengan menggunakan istilah TERORIS ACEH.

Polri, kalian sudah terlalu besar kepala di balik jargon-jargon kesukaan sebuah negara adidaya terkait “WAR ON TERROR”.

Hormatilah Nangroe Aceh Darussalam sebagai sebuah wilayah yang tingkat ke-Islamannya memang sangat tinggi.

Kendalikan mulut kalian dalam berbicara dan menggunakan istilah “TERORIS ACEH”.

Istilah itu kalian kenalkan dan kalian publikasikan secara terbuka ke media masa dalam dan luar negeri.

Apa mau kalian, Polri ?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak boleh mendiamkan hal ini terjadi terus menerus.

Jagalah perasaan rakyat Aceh.

Jangan lukai lagi hati mereka.

Kasihani mereka.

Kasihani Aceh.

Jangan asal bunyi alias ASBUN saja.

Foto: Panglima TNI, Kepala BIN &  Kapolri

Efektifkan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT).

Sudahi langkah Polri yang menerus-menerus mengedepankan ego sektoral di balik jargon “WAR ON TEROR”.

Tak bisa lagi, Polri dibiarkan sendirian.

Sudah kebablasan !

Nangroe Aceh Darussalam adalah SERAMBI MEKKAH INDONESIA yang harus dijaga nama baiknya.

Nangroe Aceh Darussalam adalah wilayah Islami yang tingkat keimanannya terhadap ajaran-ajaran agama Islam, sangat amat tinggi.

Tetapi jangan salah kaprah menangani terorisme sehingga berdampak buruk pada nama baik Nangroe Aceh Darussalam.

Delapan bulan sudah berlalu, jika hal ini tidak diingatkan maka bisa mendatangkan masalah yang lebih serius di Serambi Mekkah Indonesia.

Sadarilah itu!

(MS)

August 13, 2010 Posted by | news | | Comments Off

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk 

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika? 

Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno? 

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

 

 

 

Jakarta 10/8/ 2010 (KATAKAMI) Mengapa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir diduga merupakan jurus pamungkas Polri ( dalam hal ini Densus 88 Anti Teror ) sebagai dugaan akal-akalan merengek dan mengemis bantuan dana ?

Tidak lama lagi, seluruh satuan Densus 88 di seluruh Polda yang tersebar di wilayah Indonesia akan segera dihapuskan.

Sebagai cikal bakal pengganti, sudah disiapkan Crisis Respond Team (CRT) yang sedang dilatih di Amerika Serikat.

Densus 88 Anti Teror hanya bersarang di Markas Polri sebagai pengambil kebijakan tok.

 

Jadi, kalau Densus 88 Anti Teror menangkap Ustadz Abu Bakar Baasyir pada hari Senin (9/8/2010) maka inilah aksi heroik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di ujung hidup mereka.

Dengan kata lain, sudah mau dibinasakan keberadaannya, tetapi tampaknya perlu tetap menunjukkan eksistensi diri.

Apa yang bisa dimaknai dari penangkapan Ustadz Abu Bakar Baayir ?  

Apakah patut dapat diduga ada kelompok tertentu di dalam Polri sendiri yang diam-diam bermanuver memanfaatkan operasi penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini sebagai ajang cari muka dan jual diri agar namanya yang dilirik sebagai calon Kapolri baru (mengingat dalam beberapa minggu ke depan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah harus mengajukan nama calon Kapolri ke DPR) ?

Apakah patut dapat diduga ada oknum perwira tinggi tertentu di dalam internal Polri yang mengidap sakit POST POWER SYNDROME sehingga jabatan yang sebenarnya diemban dari pemerintah untuk menangani masalah penanganan narkoba tidak dilaksanakan karena lebih “basah” jika turun langsung ke lapangan mengendalikan penanganan terorisme ?

 

Foto : Gories Mere

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Apakah patut dapat diduga akan ada lagi PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA yang akan dilakukan Komisaris Jenderal Gories Mere (Kalakhar Badan Narkotika Nasional) di tahun 2010 ini ( sebab dalam persidangan di Pengadilan, terdakwa kasus terorisme Muhammad Jibril mengemukakan bahwa sepanjang menjalani pemeriksaan dirinya disiksa, dipukuli, ditelanjangi, difoto dalam keadaan telanjang dan diancam akan dipermalukan lewat foto-foto bugil dalam keadaan babak belur jika Muhammad Jibril tidak mau menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan alias BAP yang disodorkan penyidik brutal dari Densus 88 Anti Teror) ?

Padahal Polri punya Peraturan Kapolri atau PERKAP nomor 8 tentang PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS-TUGAS POLRI, yang memerintahkan kepada semua penyidik Polri untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap para terperiksa / tahanan.

Keterangan Muhammad Jibril di muka Pengadilan itu bukanlah kisah di masa kehidupan Adam dan Hawa.

Tetapi fakta yang terjadi di tahun 2010 ini ( persidangan Muhammad Jibril digelar pertama kali bulan Februari 2010).

Apakah patut dapat diduga ada pihak tertentu di dalam internal Polri yang ikut juga menyusupkan kepentingannya agar aib serta borok Polri seperti menjamurnya rekening-rekening montok kalangan perwira tinggi, kasus tabrak lari terhadap MAHASISWA yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu, dugaan adanya tren POLIGAMI di kalangan perwira tinggi yang sempat dilontarkan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan jurus obral mutasi yang diduga dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di ujung masa kekuasaannya ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak punya sense of crisis, mengeluh kepada rakyat bahwa dirinya mendapat ancaman keamanan tetapi di tengah masyarakat Indonesia, terjadi anarkisme dan penyiksaan terhadap kelompok minoritas KRISTEN yaitu jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Jakarta Timur ? 

Tidak usah mendramatisir bahwa seolah-olah Kepala Negara terancam keselamatannya agar mendapat simpati publik. Sementara rakyatnya sendiri teraniaya.

Ngoceh terus soal terorisme.

Sementara kebebasan beragama kepada rakyatnya, TIDAK ADA !

Memalukan kalau hidup 12 tahun pasca REFORMASI, masih ada penyiksaan dan penganiyaan terhadap kelompk minoritas non muslim di negara ini.

Sementara Presidennya diam saja, malah ngoceh soal terorisme.

Foto : Irjen Edward Aritonang

Lewat jumpa pers di Mabes Polri pada hari Senin (9/8/2010), Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjawab pertanyaan KATAKAMI.COM bahwa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini bukanlah pengalihan isu dari kasus-kasus rekening gendut dan bukan juga merupakan akal-akalan dalam rangka persaingan menjadi Kapolri.

Edward Aritonang yang segera akan menempati pos barunya sebagai Kapolda Jawa Tengah menjawab lagi pertanyaan KATAKAMI.COM yang lainnya bahwa Mabes POLRI memberikan jaminan penuh bahwa Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak akan mendapatkan tindakan fisik dalam menjalani pemeriksaan di tangan penyidik Densus 88 Anti Teror. Edward mengingatkan pada penyidik Densus 88 Anti Teror bahwa Polri memiliki peraturan resmi yaitu PERKAP nomor 8 yang melarang keras para penyidik melakukan tindak kekerasan ( yang brutal ? ) kepada para terperiksa.

Edward Aritonang juga meluruskan informasi yang termasuk dalam pertanyaan KATAKAMI.COM, apakah benar operasi penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir dipimpin langsung oleh Komjen Gories Mere yang merupakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) ?

“Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror yang bernama Kombes Syafei, jadi bukan seperti yang ditanyakan tadi” jawab Edward kepada KATAKAMI.COM dalam acara jumpa pers di Mabes Polri.

Foto : Gories Mere ( Tengah )

Inilah SMS Kiriman Komjen Gories Mere Mengemis Perhatian

Hidup Terus Berputar, GORIES …..

Tidak salah jika wartawan menanyakan hal ini sebab pada faktanya saat melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD JIBRIL saja, nama Komjen Gories Mere disebut langsung di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (periode Februari 2010 – Juni 2010) karena perwira tinggi Flores inilah yang memerintahkan penyiksaan, pemukulan, penelanjangan dan pemotretan terhadap Muhammad Jibril sebagai brutalisme dan tindak kekerasan penyidik untuk memaksa terperiksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan GORIES MERE ?

Gories Mere memang nyata-nyata ada hadir langsung dan ada di hadapan Muhammad Jibril saat dihajar, disiksa, ditelanjangi dan difoto Densus 88 dalam keadaan bugil.

Luar biasa  !

Gila betul …

Alangkah tidak tahu dirinya, jika ada seorang perwira tinggi berbintang 3 yang masih gatal ingin menangani kasus-kasus terorisme yang sudah bukan menjadi domain tugasnya.

Kasihan, ibarat mengidap sakit POST POWER SYNDROME …

Bayangkan jika tugas dari polisi level bawah dan level menengah, diambil alih dan dikendalikan langsung oleh level Jenderal berbintang 3.

Densus 88 Anti Teror saja dikepalai oleh Jenderal berbintang 1.

Masak tidak malu masih ingin mendapatkan panggung dalam pentas perang melawan terorisme.

Tolong punya malu sedikit dan sadarilah tugas pokok yang diberikan NEGARA kepada masing-masing pejabat di negeri ini.

Lahan penanganan terorisme ini memang LAHAN BASAH.

Basah sekali !

Bahkan sampai BECEK dan bisa-bisa BANJIR.

Banjir apa ?

Ya, banjir uang.

Uang bantuan dari hasil mengemis ke sana kemari atas nama penanganan terorisme.

Juga lahan pemasukan yang potensial jika menjual EKSKLUSIIVITAS PEMBERITAAN kepada media tertentu dari hasil nepotisme.

Ketika Komjen Gories Mere masih berpangkat Irjen dan menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, ia pernah ditegur secara keras berulang-ulang kali oleh Kapolri yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Polisi Sutanto.

Sebab, atas perintah Gories Mere, semua pemberitaan dari hasil penanganan TERORISME hanya boleh diberitakan di satu media saja.

Pada tahun 2007 itu, Kapolri Jenderal Sutanto sampai harus terkejut ketika ia didatangi sejumlah wartawan senior dari media cetak nasional.

Foto : Jenderal Sutanto & Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Wartawan Protes Rahasia Negara Dibocorkan Kepada Satu Media Televisi, Kapolri Sutanto Marah & Menegur Keras Densus 88  

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

  

 

“Pak Tanto, berapa sebenarnya uang yang diterima Polri sehingga Densus terus menerus memberikan EKSKLUSIVITAS kepada satu media saja ? Sebutkan angkanya Pak sebab media kami juga SANGGUP untuk membayar kalau memang Polri terdesak butuh UANG lewat cara seperti itu !” kata sejumlah wartawan senior dari harian nasional.

Namun kemarahan para jurnalis yang saat itu sudah sangat kehabisan kesabaran, bisa ditenangkan oleh Jenderal Sutanto.

Sutanto mengatakan bahwa ia sudah MEMERINTAHKAN kepada (Kabareskrim saat itu) Bambang Hendarso Danuri agar jangan ada lagi EKSKLUSIVITAS yang diberikan Densus 88 Anti Teror Polri kepada satu media saja.

Sutanto juga sempat marah besar karena Densus 88 Anti Teror dinilai MEMBOCORKAN RAHASIA NEGARA yaitu hasil-hasil penyidikan yang masih mentah kepada pihak tertentu.

Puncaknya, Gories Mere dicopot dari jabatannya sebagai Wakabareskrim Polri.

Yang ingin disampaikan disini, wahai Densus, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Ingatlah bagaimana perjalanan kalian selama ini dalam melaksanaan tugas-tugas penanganan terorisme.

Perjalanan Densus 88 Anti Teror dalam menangani terorisme penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang membuat wajah Polri menjadi penuh dengan corengan-corengan.

Tanganilah terorisme secara baik dan benar.

Bukan berdasarkan pesanan pihak lain.

Bukan untuk kendaraan mencapai tujuan tertentu terkait permintaan bantuan dana dari pihak asing tertentu.

Bukan untuk ajang pelampiasan sakit (akut) POST POWER SYNDROME oknum tertentu yang merasa paling berhak menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Iya kalau menangani terorisme secara baik dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tetapi bagaimana kalau penuh dengan bopeng-bopeng PELANGGARAN HAM ?

Dan satu hal yang juga perlu disampaikan kepada AUSTRALIA, terimakasih untuk PENGHARGAAN yang tinggi kepada Indonesia atas penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir sebab Pemimpin Pondok Pesantren Ngruki Solo ini dianggap sebagai otak pelaku Bom Bali I.

Sahabat kami, AUSTRALIA, coba buka kembali dokumen penting dalam pemerintahan anda.

Foto : Gembong Teroris ALI IMRON

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Cari, apakah nama ALI IMRON, termuat sebagai pelaku utama KASUS BOM BALI I yang menewaskan lebih dari 200 orang warga negara Australia ?

Cari dulu, apakah ada nama ALI IMRON dalam dokumen AUSTRALIA terkait kasus Bom Bali I ?

Barangkali Pemerintah Australia lupa, maka lewat tulisan ini hendak diingatkan kembali bahwa ALI IMRON adalah pelaku utama kasus Bom Bali I yang merakit langsung bom yang diledakkan dengan kekuatan HIGH EXPLOSIVE sehingga ratusan rakyat Australia mati secara mengerikan di Bali !

Kemudian, poin terpenting yang ingin disampaikan disini, TERPIDANA ALI IMRON tidak pernah menjalani masa hukumannya di penjara.

Ali Imron hidup mewah, dibuatkan buku memoar yang mewah dan bisa bebas merdeka karena memutuskan untuk menjadi “INFORMAN” Tim Anti Teror Polri.

Apakah Pemerintah Australia tidak malu kepada Keluarga Korban Bom Bali I, bahwa PEMBUNUH yang sebenarnya ( bahkan yang menjadi pembuat bom dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan EKSSEKUSI pemboman ) justru bebas merdeka dan hidup berkemewahan atas biaya oknum petinggi Polri ? 

Jangan lupakan RAKYAT AUSTRALIA yang menjadi korban pembunuhan ALGOJO TERORIS ALI IMRON lewat kasus Bom Bali I !

Sejak vonis dijatuhkan majelis hakim tahun 2003, ALI IMRON pura-pura dipinjam oleh Tim Anti Teror Polri dan tidak pernah dikembalikan lagi ke LP Grobokan Bali sampai detik ini.

Foto : Daftar Nama Korban Tewas Bom Bali I

Ingatlah kejahatan kemanusiaan yang satu itu, wahai AUSTRALIA !

Pedih, pedih sekali, jika ada keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga yang di cintainya karena kebiadaban TERORISME.

Perdana Menteri Australia JOHN HOWARD pada bulan Oktober 2007 pernah mengamuk dan marah besar kepada INDONESIA karena ketahuan bahwa ALI IMRON makan enak di rumah Brigjen Surya Darma ( tangan kanan Gories Mere ).

Saat itu Surya Darma menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.

Ternyata John Howard baru tahu bahwa Ali Imron ternyata tidak menjalani masa hukumannya di penjara.

Sebelumnya, PM John Howard juga pernah marah besar karena dari pemberitaan di media massa, ketahuan bahwa ALI IMRON enak-enakan ngopi di Starbucks dengan Gories Mere.

Foto : PM John Howard saat mengunjugi lokasi peledakan BOM BALI I

Menyingkap Eksklusifitas Tim Anti Teror

Kasihan Australia karena mereka tidak mengetahui bahwa memang ALI IMRON tidak pernah sekalipun menjalani masa hukumannya di dalam penjara sejak vonis dijatuhkan MAJELIS HAKIM pada tahun 2003.

Dan kalau mau jujur, sebenarnya sangat enak menjadi “TERORIS”.

Mau tahu alasannya ?

Ada oknum polisi yang secara rutin menyantuni keluarga TERORIS setiap bulannya.

Masing-masing keluarga “bekas” teroris, diberi biaya hidup secara beragam yaitu antara Rp. 2 juta sampai Rp. 5 juta.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan bahwa pihaknya mendapat informasi langsung bahwa pemberian biaya hidup itu tetap dilakukan sampai saat ini dengan dalih pembinaan kepada keluarga bekas terorisme.

Ilmu pembinaan dari mana itu ?

Demi untuk membina orang yang dicap sebagai teroris, maka keluarga disumpal uang berkelimpahan agar (maksudnya) kembali ke jalan yang benar.

Ini kebijakan yang salah kaprah dan sangat tidak mendidik.

Ini kebijakan yang sangat kotor, buruk dan tidak berkeadilan.

Bayangkan, gaji prajurit TNI dan anggota Kepolisian yang berpangkat paling rendah saja, tidak sampai Rp. 2 juta setiap bulannya.

Itupun mereka harus bekerja keras, siang malam, tanpa henti, dengan resiko mengorbankan nyawa dalam tugas ( demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia).

 

Jadi bayangkan, enak betul jadi teroris …

Pura-pura saja jadi teroris agar ditangkap Densus 88 Anti Teror.

Semakin banyak yang ditangkap maka semakin panjang daftar keluarga “binaan” yang harus dibiayai hidupnya secara berkemewahan bertahun-tahun/

Tak perlu kerja keras.

Tak perlu banting tulang.

Lalu pertanyaannnya sekarang, apa yang diharapkan dari keluarga-keluarga binaan itu jika mereka terus menerus dibiayai hidupnya ?

Darimana uang santunan itu didapatkan ?

Rekening atas nama siapa atau YAYASAN mana yang tujuan “mulianya” membiayai hidup sederetan panjang keluarga binaan eks teroris.

Apakah ada bantuan asing yang mengalir ke dalam misi sangat “mulia” ini ?

Apakah PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengendus bau busuk tindak pidana korupsi di balik aksi mulia ini  ?

Bayangkan kalau kita mendapat uang Rp. 5 juta setiap bulannya, apakah ada “makan siang gratis” di dunia ini ?

Seperti kata pepatah, “ADA UBI ADA TALAS, ADA BUDI ADA BALAS !”.

Jadi, dengan kata lain, banyak sekali permasalahan yang tersembunyi di balik penanganan terorisme di negara ini.

Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diperangi oleh semua negara.

Terorisme bukan ajang mencari untung dan memperkaya diri sendiri.

Terorisme bukan ajang sok mulia menghamburkan uang ( padahal masih sangat banyak, rakyat Indonesia yang hidup menderita dan tak tahu menahu dengan basahnya ladang terorisme ini ).

Tegakkanlah hukum demi memerangi terorisme itu sendiri.

Dan penegakan hukum terkait terorisme itu, tidak akan bisa dilakukan jika POLRI tetap dibiarkan sendiri dalam menangani terorisme.

Sudah saatnya penanganan terorisme ditertibkan.

Tertibkan semua dokumen penyidikan kasus terorisme !

Tertibkan semua barang bukti kasus-kasus terorisme !

Kumpulkan semua agar jangan ada lagi yang disalah-gunakan.

Pembentukan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) jangan hanya basa-basi.

Efektifkan badan anti teror ini dengan melibatkan semua unsur aparat yaitu TNI, POLRI & BIN.

Dokumen rahasia negara dalam kasus-kasus terorisme ( termasuk barang bukti kasus-kasus terorisme) bukan hak milik pribadi dari oknum perwira tinggi tertentu saja didalam internal Polri yang bisa diwariskannya kepada anak, cucu dan cicitnya sendiri.

Rahasia negara adalah rahasia negara.

Rahasia negara adalah milik negara.

Bukan milik orang per orang ( dan bukan milik NENEK MOYANGNYA ! ).

Foto : Ustadz Abu Bakar Baasyir

 

 

Menutup tulisan ini, baik rasanya kalau mengutip pepatah lama yaitu “HABIS GELAP, TERBITLAH TERANG”.

Tapi mari diplesetkan saja menjadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR !”.

Polri seakan tak rela jika aib, borok, kesalahan dan dugaan pelanggaran hukum mereka diketahui rakyat Indonesia.

Apalagi sampai dibawa ke muka hukum.

Sehingga … ya itu tadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR”.

Perlukah dibuat slogan baru dalam kaitan penanganan teror yaitu “LANJUTKAN & MARI RAMAI-RAMAI JADI TERORIS !”.

Sebab, kalau menjadi teroris maka bisa mendapat biaya santunan hidup gratis berjuta-juta.

Seperti lirik lagu TAK GENDONG dari MBAH SURIP : Enak to, Mantep to ….

Wih … misi mulia apa itu ?

Enak to, mantep to ( dapat uang berjuta-juta atas nama pembinaan teroris ).

Rekening gendut yang uangnya moncer dari pundi-pundi siapa itu ?

Periksa …

Seret ke pengadilan jika memang ada dugaan tindak pidana korupsi.

Cari untung kok lewat jargon “WAR ON TERROR !”.

(MS)

 

August 10, 2010 Posted by | news | | Comments Off

Mau Pensiun BHD Obral Mutasi, Singkirkan Gories Mere & Densus Kumat Jualan Kecap Teror

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

 

 

Jakarta 8/8/2010 (KATAKAMI) Sejujurnya, keputusan Kapolri melakukan mutasi ( promosi ? ) kepada ratusan orang perwira tinggi dan perwira menengah Polri tanggal 5 Agustus 2010 lalu lewat Keputusan nomor KEP/479/VIII/2010 tidak sah.

Mengapa disebut tidak sah ?

Ya sebab saat ini Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Tiga bulan sebelum seseorang memasuki masa purna bhakti maka diberlakukan penerapan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

BHD dilahirkan di Bogor tanggal 10 Oktober 1952. Ia pensiun tepat di hari ulang tahunnya yang ke 58 bulan Oktober mendatang. Tetapi secara admninistrasi, pemberlakukan masa pensiun untuk BHD efektif berlaku tanggal 1 November 2010.

Itu artinya mulai tanggal 1 Agustus 2010 lalu, Jenderal BHD sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Apakah pantas, jika seorang pimpinan yang sudah mau memasuki masa akhir kekuasaan dan kejayaannya dibenarkan menanda-tangani keputusan promosi jabatan kepada siapa saja yang ingin dipromosikannya ?

Memang, Polri memiliki Dewan Wanjak (Kepangkatan & Jabatan).

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Setiap keputusan untuk melakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat atau mutasi bagi jajaran kepolisian, harus melalui proses Wanjak ini.

Tetapi, keputusan akhir dan tanda tangan yang dibutuhkan untuk melegalkan kebijakan promosi atau mutasi tadi ada di tangan Kapolri.

Sehingga akan menjadi sangat rancu, siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas untuk diberikan kesempatan emas promosi jabatan atau mutasi.

Kalau dalam satu TR (Telegram Rahasia) yang dikeluarkan Kapolri dipromosikan dan dimutasikan sedikitnya 500 orang, maka bayangkan berapa ribu orang yang bisa dipromosikan dan dimutasikan oleh BHD sampai nanti ia memasuki masa pensiun ?

Busyet, bisa ribuan orang !

Bagaimana menyeleksi ribuan orang yang seakan kejatuhan durian runtuh kalau sistem permutasian dilakukan tertutup dan sepihak di tangan Kapolri ?

Kritikan ini bukan untuk menghalangi Polri melaksanakan sistem mereka dalam rangka TOUR OF DUTY, TOUR OF AREA.

Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan apakah dari semua orang yang dipromosikan dan dimutasikan itu, memang pantas untuk diberi kesempatan emas tersebut.

Ambisi pribadi bisa jadi akan mendominasi setiap penunjukkan Kapolri  terhadap para bawahan yang dipilihnya untuk diberi posisi-posisi strategis.

Jangan sampai ada UDANG DI BALIK REMPEYEK eh DI BALIK BATU !

 

Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor KEP/479/VIII/2010 itu, nama-nama yang tercantun mendapatkan promosi jabatan, kebaikan pangkat & mutasi antara lain adalah :

1. Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo kepada Irjen Pol Edward Aritonang.
2. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol Pratiknyo diserahkan kepada Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Adang Rochyana kepada Irjen Pol Waenal Usman.
4. Kapolda Sulawesi Utara dari Brigjen Pol Hertian Aristarkus kepada Kombes Pol Carlo Tewu.
5. Kapolda Bali dari Irjen Pol Sutisna kepada Irjen Pol Hadiatmoko.
6. Kapolda DIY dari Brigjen Pol Sunaryono kepada Brigjen Pol Sutarsa.
7. Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Dadang Garhadi Karnasaputra kepada Brigjen Pol Bambang Suparsono.
8. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Erwin PL Tobing kepada Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.
9. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sukawardi Dahlan kepada Brigjen Pol Sigit Sudarmanto.

Sementara, 5 pejabat Mabes Polri yang diganti adalah;

1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen Pol S Wenas kepada Irjen Pol Soenarko.
2. Kadiv Humas Polri dari Irjen Pol Edward Aritonang kepada Brigjen Pol Iskandar Hasan.
3. Kadiv Pembinaan Hukum (Binkum) dari Irjen Pol Badrodin Haiti kepada Brigjen Pol Muji Waluyo.
4. Kadiv Telematika dari Irjen Pol Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Pol Robert Aritonang.
5. Deputi Logistik (Delog) Mabes Polri dari Irjen Pol Joko Sardono kepada Irjen Pol Uid Sus Hariyanto.

Ini baru nama-nama jajaran perwira tinggi.

Belum termasuk nama-nama perwira menengah.

Tidak ada transparansi dari kebijakan soal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan pangkat sebab biasanya akan ditutup-tutupi karena hal semacam ini dianggap sebagai rahasia institusi.

Hal semacam ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan tudingan diberlakukan sistem “GARAGE SALE” alias obral murah.

Silahkan saja memasukkan hal permutasian ini ke dalam skup rahasia institusi.

Tetapi, masyarakat berhak menuntut transparansi dan asas keadilan bagi pemberlakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat dan mutasi.

Jangan sampai ada faktor LIKE OR DISLIKE.

Jangan sampai ada faktor KEDEKATAN atau BALAS BUDI dari Kapolri kepada orang-orang terdekatnya menjelang memasuki masa pensiun.

Polri bukan milik Jenderal BHD seorang.

Disitulah dibutuhkan kontrol sosial dari parlemen, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan (termasuk juga) dari media massa.

Sekali lagi, apakah pantas seorang Kapolri yang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) di izinkan membuat kebijakan dan mengeluarkan Surat Keputusan soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan permutasian di jajaran Kepolisian.

Yang ingin disampaikan disini, tegakkanlah asas keadilan kepada semua anggota Kepolisian.

Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

 

 

 

Presiden SBY perlu memperhatikan masalah ini sebab POLRI berada langsung dibawah Presiden.

Cegah dan larang Jenderal BHD mengeluarkan lagi Keputusan Resmi soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan atau permutasian di kalangan POLRI pasca keputusan yang dibuatnya baru-baru ini.

Ketegasan Presiden dibutuhkan untuk mencegah RESISTENSI dari kebijakan yang dikeluarkan BHD di masa-masa akhir kekuasaannya sebagai Tri Brata 1.

Iya kalau keputusannya mempromosikan, menaikkan jabatan & memutasikan itu tidak diprotes banyak kalangan.

Bagaimana kalau ada RESISTENSI ?

Baru diumumkan hari Jumat (6/8/2010) saja, sehari kemudiannya sudah diprotes oleh Indonesian Police Watch (IPW) terkait masuknya nama-nama perwira tinggi yang tersandung kasus rekening montok ( baca : Super Gendut ).

“Kami memprotes mutasi perwira Polri baru lalu karena mencederai rasa keadilan masyarakat. Beberapa pemilik rekening gendut mendapat jabatan strategis seperti Kapolda,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada detikcom, Sabtu (7/8/2010).

Foto : Neta S Pane (Ketua Presidium IPW)

 

 

Lebih lanjut, Neta S. Pane mengatakan juga kepada KATAKAMI.COM bahwa Kapolri BHD memang memanfaatkan keputusan soal MUTASI ini untuk balas budi dan menyenangkan hati orang-orang terdekatnya selama ini.

Mengutip istilah dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang disampaikan di hadapan peserta Rakernas PDI Perjuangan baru-baru ini bahwa republik ini sudah menjadi republik KACAU BALAU karena banyaknya tabung gas yang MBELEDOS (meledak), Polri bukannya konsentrasi menangani masalah ini tetapi justru asyik-asyikan mau obrak pangkat dan jabatan.

Apakah itu pantas ?

Hanya dalam hitungan hari, rakyat Indonesia akan memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.

Polri bukannya meningkatkan kinerja mereka untuk membuat situasi di tengah masyarakat ini menjadi lebih aman, nyaman, tenteram dan bebas dari TEROR MBELEDOS tadi, ini justru Kapolrinya asyik mau menaikkan pangkat dan jabatan bawahan di detik-detik akhir masa kekuasaannya.

Apakah Saudara Jenderal Bambang Hendarsi Danuri tidak punya SENSE OF CRISIS ?

Hei, buka mata kalian Polri, lihat dan saksikan penderitaan rakyat Indonesia.

Rakyat bertumbangan.

Bermatian.

Foto : Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri

 

 

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memang tepat sekali menggambarkan bahwa republik ini seakan sudah menjadi republik KACAU BALAU.

Republik Mbeledos ?

Kondisi ini sudah menjadi TEROR yang sangat menghancurkan semua tatanan kehidupan rakyat yang semakin penuh penderitaan berkepanjangan.

Enak-enakan kalian obral pangkat dan jabatan !

Rakyat lagi terteror oleh “TERORIS MBELEDOS” tadi, tiba-tiba Densus 88 Anti Teror “kambuh lagi” seperti tahun lalu yaitu mengeksploitasi penanganan terorisme untuk jadi jualan kecap di media massa.

Densus, Densus, kalian sudah mau dibubarkan, masih juga punya keberanian untuk action disana sini.

Iya kalau yang ditangkap itu memang benar-benar teroris, bagaimana kalau patut dapat diduga semua itu adalah rekayasa belakaka ?

Pakai akal dong kalau mau jualan kecap !

Mari kita analisa dari sisi psikologis terhadap kalangan radikal Islam yang mengatas-namakan jihad untuk melakukan peledakan bom di masa-masa lampau.

Kadar ke-Islaman mereka sesungguhnya sudah baik tetapi mereka kurang tepat dalam menterjemahkan misi dari jihad itu sendiri.

Kalangan radikal islam itu, sudah pasti sedang mempersiapkan diri untuk memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.

Bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia.

Tidak akan ada umat Islam yang mau membunuh atau berbuat dosa di BULAN SUCI RAMADHAN (termasuk hari-hari menjelang RAMADHAN).

Marhaban ya Ramadhan.

Ramadhan Kareem.

Umat Islam akan mengumandangkan salam “MARHABAN YA RAMADHAN”.

Selamat datang bulan suci Ramadhan.

Jadi, jangan aneh-anehlah kalian Densus !

Persiapkan saja diri kalian masing-masing menjelang pembubaran resmi.

Dan banyak-banyaklah berdoa agar Presiden AS Barack Hussein Obama berkenan atau bisa bermurah hati memberikan bantuan kepada Polri (sesuai yang diharapkan Polri untuk cikal bakal pembentukan CRISIS RESPOND TEAM, satuan baru yang sedang dilatih di Amerika untuk dibentuk di Indonesia).

Indonesia sudah cukup babak belur dengan semua jualan kecap soal terorisme.

Presiden SBY perlu menyingkirkan Kalakhar BNN Komjen Gories Mere dari Tim Anti Teror Polri sebab dalam struktur organisasinya yang terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) mendadak dibuat menjadi berada dibawah (kendali langsung) Presiden.

Foto : Memoar Ali Imron (terpidana kasus Bom Bali I) yang di anak-emaskan Polri

 

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

Lucu, ada seorang perwira tinggi yang (sudah untung dikasih jabatan) sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi malah nyangsang dalam teknis pelaksanaan tugas-tugas Densus 88 Anti Teror.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang terpidana teroris (MUHAMMAD JIBRIL)  dalam persidangannya beberapa waktu lalu, Komjen Gories Mere yang memimpin langsung penyiksaan fisik (diantaranya pemukulan brutal, ditelanjangi sampai bugil seratus persen, lalu difoto).

Terpidana teroris itu dipaksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan Komjen Gories Mere.

Kalau menolak maka foto-foto bugil dalam keadaan babak belur (setelah di hajar Densus) diancam akan disebar-luaskan.

Pria flores yang patut dapat diduga terlibat dalam pembekingan Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS ini masih saja ikut melakukan investigasi dan penyidikan kasus-kasus terorisme.

Hei Gories Mere, anda pikir anda siapa ?

Anda pikir, anda jagoan paling hebat di negara ini sehingga anda merasa berhak menganiaya siapapun hingga babak belur dan wajib mengikuti kemauan anda dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus-kasus terorisme ?

Tahu diri dong sedikit !

Jabatan anda di BNN saja, sudah pantas untuk diganti.

Anda sudah terlalu lama bercokol di BNN dan tidak ada prestasi yang maksimal.

Tidak usah anda siksa kalangan umat Islam atas nama penanganan terorisme.

Tugas utama anda di BNN, justru tidak anda laksanakan.

 

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Patutkah Dapat Diduga Ada Filosofi “KURA-KURA DALAM PERAHU” Dibalik Pemeriksaan Skandal Hukum Paling Memalukan Bandar Narkoba MONAS ?

 

Penuhi janji BNN untuk menangkap kembali Bandar Narkoba (tingkat internasional) Liem Piek Kiong yang patut dapat diduga sudah diloloskan dari jerat hukum sebanyak 3 kali berturut-turut.

Dengan kata lain, perwira tinggi yang pernah dikaitkan juga namanya dengan dugaan PENCURIAN barang bukti narkoba 13,5 sabu tahun 2006, sudah saatnya disingkirkan dari BNN dan Tim Anti Teror Polri.

Ia sudah diberi kesempatan menduduki jabatan di BNN selama 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan.

Tidak pantas, seorang Jenderal bintang 3 ikut campur di lapangan melakukan penyidikan dan apalagi sampai ikut memerintahkan penyiksaan fisik kepada tersangka.

Patut dipertanyakan, kalau ada polisi sebrutal ini, apakah ia memang seorang polisi atau MAFIA BAR BAR yang menyamar jadi Polisi ?

 

Rakyat Indonesia sudah TERTEROR oleh TRAGEDI MBELEDOS beberapa bulan terakhir ini.

Masak rakyat mau diteror lagi ?

Jangan ganggu umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan suci Ramadhan dengan hati yang tenang.

Ya, Marhaban Ya Ramadhan, selamat datang bulan suci Ramadhan.

Hendaklah rahmat dan berkah menjelang bulan suci Ramadhan ini diberikan Tuhan kepada jajaran Kepolisian Indonesia ini supaya jangan semaunya dalam bertindak dan bertugas.

Jangan sok baik hati mengobral pangkat dan jabatan.

Jangan sok hebat dan haus pemberitaan sehingga jualan kecap (lagi) soal kasus terorisme.

Cape deh.

Mual rasanya kalau aparat di negeri ini bertindak semaunya sementara rakyat hidup dibawah tekanan dan teror kehidupan yang berkepanjangan.

Ibarat sedang bersedih hati menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia, teringatlah kita dengan gaya penjaja barang obralan di pasar-pasar tradisional, “Seribu Tiga Seribu Tiga”.

Alamak, ngeri kali !

(MS)

 

August 8, 2010 Posted by | news | | Comments Off

Ulangtahun Obama Berdilema Gitmo, Perang Irak & Afghan, Happy Birthday Potus !

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM 

US combat mission in Iraq to end on Aug 31: Obama

Jakarta 4 Agustus 2010 (KATAKAMI)  Barangkali ada yang belum mengetahui, siapa dan apa yang dimaksud dengan POTUS.

Potus adalah singkatan dari President of The United States.

Ya, tulisan ini memang ditujukan untuk menyoroti sejumlah dilema yang menjadi beban dan tanggung jawab dari Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Hussein Obama.

Tepat tanggal 4 Agustus 2010 ini, Obama berulang tahun ke 49.

Dan hanya dua hari menjelang hari ulang tahunnya, Obama telah mengumumkan bahwa Amerika akan menarik mundur 50 ribu tentara Amerika dari Irak.

Secara simbolik, Obama ingin membuktikan realisasi dari janjinya untuk mengakhiri perang Irak yang menjadi warisan Presiden Amerika sebelumnya, George W Bush.

Foto : Presiden Barack Obama berpidato saat mengumumkan penarikan pasukan Irak (2 Agustus 2010, White House Photo, Pete Souza).

 

Remarks by the President at Disabled Veterans of America Conference in Atlanta, Georgia

Walau di tarik mundur sebanyak 50 ribu pasukan, tentara Amerika tetap ada yang disisakan di Irak untuk membantu aparat keamanan lokal menjaga keamanan di Irak. Lain Irak, lain juga di Afghanistan.

Pergantian Panglima Perang Amerika untuk Afghanistan dari General Stanley McChrystal kepada General David Petraeus masih harus menuntaskan misi perang di Afghan melawan Taliban yang beraliansi kepada induk semangnya yaitu Al Qaeda.

Obama masih punya utang kepada rakyat Amerika dan dunia yaitu utang untuk menyelesaikan (mengakhiri ?) Perang Afghan.

Dan jika menyinggung soal utang, Obama juga punya satu utang lain yang tidak kalah penting yaitu penutupan penjara (kamp) penahanan Guantanamo di Kuba.

Semasa kampanyenya dulu, Obama berjanji akan menutup penjara Gitmo (Guantanamo) tepat pada peringatan satu tahun pemerintahannya.

Tetapi pada saat tenggat waktu yang ditetapkan datang yaitu Januari 2010 lalu, penjara Gitmo tetap belum bisa ditutup oleh Pemerintah Amerika sampai saat ini.

Tak mudah bagi Obama untuk menyelesaikan satu per satu beban yang menghantui langkah pemerintahannya ini.

Ibarat sebuah pesta, era kepresidenan Obama hanya kebagian untuk “mencuci” piring dan gelas-gelas yang kotor dari rangkaian panjang pesta itu.

Foto : Presiden Obama & Gen. David Petraeus

 

 

Artinya, perang Irak dan Afghan itu sendiri — termasuk pembukaan dan pengadaan penjara Gitmo — bukan merupakan kebijakan dari Presiden Obama.

Obama yang merupakan anak semata wayang dari pasangan Barack Hussein Obama Sr. dan Stanley Ann Dunham ini, hanya kebagian warisan beban demi beban tadi untuk bisa segera diselesaikan secara baik.

Menyelesaikan beban-beban berbau anti terorisme ini, memang menjadi tugas yang tak gampang.

Tapi disinilah tantangan itu diberikan kepada Obama.

Mampukah ia menyelesaikan satu per satu beban tadi.

Menyelesaikan perang di Irak dan Afghan, bukan cuma mengakhiri keberadaan prajurit Amerika di kedua wilayah tadi.

Yang Obama perlu lakukan adalah meminimalisasikan korban yang berjatuhan di pihak sipil.

Obama perlu mendengar kritikan dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari yang disampaikan hari Selasa (3/8/2010) kemarin bahwa Amerika telah gagal mengambil hati rakyat Afghanistan.

Menurut Presiden Zardari — seperti yang diberitakan Republika edisi 4 Agustus 2010 — Amerika Serikat dan negara koalisi gagal menaklukan hati dan jiwa orang-orang Afghanistan. Sehingga, perang yang dilakukan antara AS yang memimpin negara koalisi dengan Taliban dianggap tidak mendapat dukungan dari rakyat Afghanistan.

Foto : Presiden Afghanistan Hamid Karzai (Kiri), Obama (Tengah) & Presiden Zardari (Kanan)

Pakistan floods death toll rises to 1,100  

 
 
Zardari mengatakan pernyataan tersebut sebelum melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron pada Jumat (6/8) mendatang di London. “Untuk menaklukkan hati orang Afghanistan, jangan hanya memberikan bantuan militer, karena itu tidak bisa mengubah hidup mereka,” kata Zardari.
 Menurut Zardari, seharusnya negara koalisi memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Afghanistan dengan membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Demikian kritikan dari Presiden Pakistan yang merupakan duda dari mendiang Benazir Bhutto.

Kritikan setajam apapun harus diterima dan didengarkan Obama.

Walaupun sebenarnya, kritikan ini bisa dimentahkan dan dikembalikan lagi oleh Obama kepada Presiden Zardari.

Hak apa yang dimiliki oleh Presiden Zardari untuk mengkritik Pemerintah Amerika atas nama rakyat Afghanistan ?

Apakah ia merupakan Presiden dari Afghanistan ?

Jika ia memang Presiden dari Pakistan, berbicaralah mengenai dan atas nama rakyat Pakistan ( bukan atas nama rakyat dari negara lain ! ).

Dan Presiden Obama juga bisa mengkritik balik Presiden Zardari, jika memang sangat mencintai dan bertanggung-jawab kepada rakyat Pakistan yang dipimpinnya, mengapa Zardari malah berpergian keliling Eropa di saat rakyatnya mengalami musibah yang beruntun ?

Dari mulai pesawat jatuh sampai musibah banjir yang sudah menelan korban jiwa lebih dari 1400 orang  !

Apakah Al Qaeda dan kalangan Taliban yang harus menolong rakyat Pakistan yang sedang menderita sangat menyedihkan hati itu ?

Seorang Presiden haruslah ada di antara rakyatnya yang sedang berkesusahan.

Jangan mengkritik pemimpin negara lain (walau untuk tujuan yang baik), sementara rakyat yang dipimpinnya sedang sangat menderita atas tragedi alam yang datang bertubi-tubi.


http://cache.daylife.com/imageserve/02CV0skbIx1BU/610x.jpg
 
 

 

Foto : Tentara Amerika (Josh Middlebrook dari Satuan Charlie Company 2-508 PIR Second Platoon of the Second BTC, 101st ABN Div) memberikan salamnya kepada anak-anak di Afghan, 3 Agustus 2010 (Getty Images)  

 

 

Kemudian, Obama perlu menekankan kepada militernya bahwa setiap korban yang jatuh di pihak sipil (baik pada perang Irak dan Afghan), harus mendapat santunan yang pantas dari Pemerintah Amerika (jika memang itu merupakan kesalahan dan kelalaian tugas dari militer Amerika).

Dampak dari perang itu sendiri, harus juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Amerika.

Trauma dan luka batin dari warga lokal di Irak dan Afghanistan, perlu mendapat terapi khusus yang berkesinambungan.

Sebab, perang di kedua wilayah ini bukan perang abal-abal yang terjadi sangat singkat.

Dampak peperangan secara fisik dan non fisik (terutama dari sisi psikologis) terhadap warga sipil di kedua wilayah tadi, perlu mendapat anggaran yang tidak sedikit dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Amerika.

Tanpa banyak yang tahu, sebenarnya militer Amerika sudah secara berkesinambungan membangun berbagai sekolah untuk anak-anak lokal di Afghanistan dan Irak.

Dan dari berbagai publikasi terbatas yang dirilis oleh militer Amerika, bisa diketahui bahwa militer Amerika memberikan juga pelayanan kesehatan dan pendekatan yang persuasif kepada kalangan sipil di kedua wilayah (terutama untuk anak-anak kecil setempat).

Untuk semua tindakan “kemanusiaan” ini, militer Amerika perlu diberi penghargaan.

Tetapi yang Obama yang tak boleh lupa, perang di Afghan dan Irak adalah atas inisiatif dan agresi Amerika.

Sehingga, sepanjang Barack Hussein Obama yang menjadi POTUS maka seluruh konsekuensi dari dampak perang di kedua wilayah itu memang harus dipikul oleh Obama.

Obama harus memastikan dan memerintahkan kepada jajaran militernya agar tidak mengulangi kekejaman dan penyiksaan kepada para tahanan.

Termasuk misalnya pelecehan seksual.

Disinilah gunanya kepemimpinan yang kuat dari Obama di mata jajaran militer dan penasehat keamanannya.

Kalau pengaruh Obama lemah, maka setiap perintah dan kebijakan Obama akan mentah dan sulit dilaksanakan secara baik.

Sejauh ini, Obama tidak menemui kesulitan dalam menjabarkan kebijakan-kebijakannya dalam urusan dor-doran alias urusan perang.

 Foto : Presiden Obama bersama Jajaran Keamanannya (hadir antara lain Wapres Joe Biden, Menlu Hillary Clinton, Menteri Pertahanan Robert Gates, Direktur CIA Leon Panetta)

 

Jika Obama menekan kepada jajaran militer dan intelijennya agar setiap perang itu dimenangkan oleh militer Amerika ( dan pasukan koalisi internasional), maka satu hal yang juga tak boleh dilupakan oleh Obama adalah memastikan prajurit-prajuritnya di lapangan pulang dengan aman.

Bukan malah pulang tanpa nyawa alias hanya tinggal menguburkan saat jenazah dibawa pulang ke Amerika.

Pastikanlah setiap nyawa dari prajurit itu sangat amat berharga sehingga keselamatan mereka harus menjadi prioritas dari para komandan masing-masing untuk dijaga dan diamankan.

Sudah begitu banyak prajurit yang bermatian sia-sia atas nama perang melawan teror di kedua wilayah ini.

Dan korban di pihak sipil juga tidak sedikit — sejak perang itu dilaksanakan –.

Sehingga, tanggung-jawab yang harus dipikul Amerika (terutama Obama semasa menjabat sebagai Presiden) tidaklah kecil.

Jika dari tadi yang dibahas adalah soal perang di Afghan dan Irak, bagaimana dengan janji Obama menutup penjara Gitmo ?

Obama harus ingat bahwa janji adalah janji.

A promise is a promise.

Ketika seorang pemimpin sudah menyampaikan secara terbuka janjinya kepada publik (terutama kepada rakyatnya sendiri), maka janji itu haruslah ditepati apapun resikonya.

Rencana penutupan yang harusnya dilakukan Januari 2010 itu, sudah tertunda selama 7 bulan pada tahun 2010.

Obama, bukankah penutupan penjara Gitmo adalah janjimu pada masa kampanye dulu ?

Yang ingin disampaikan disini adalah teguran untuk Amerika bahwa penegakan hukum atas nama pemberantasan terorisme, tak bisa lagi dilakukan secara sepihak dan sesuka hati Amerika.

Adililah kalangan sipil di penjara sipil, walau itu untuk kasus terorisme.

Dan laksanakanlah segera proses hukum yang memang harus dijalani setiap orang yang sudah ditangkapi selama ini atas nama “WAR ON TERROR”.

Jangan penjarakan fisik dan hak asasi manusia dari masing-masing individu yang ditangkapi pada era pemerintahan Presiden Bush, tanpa adanya penegakan hukum yang pasti.

Sudah begitu lama para tahanan itu di belenggu dalam kamp penahanan Gitmo.

Walau memang, Obama pantas diberi penghargaan.

Sebab, pada era pemerintahan Obama, semua bentuk kekerasan fisik di penjara Gitmo, sepertinya tidak terulang dan tidak terjadi lagi.

 

 

Obama memang terbukti bisa memberikan pengaruh dan tekanan yang kuat kepada jajaran militernya yang memegang otoritas pada kamp Gitmo untuk tidak mengulangi setiap bentuk kekerasan yang ada di sana selama bertahun-tahun.

Paling tidak, sepanjang pemerintahan Obama, memang nyaris tak ada berita tentang penyiksaan tahanan di penjara Guantanamo.

Walau misalnya penyiksaan itu (masih) tetap ada dan disembunyikan, di era yang penuh keterbukaan seperti sekarang tak akan bisa disembunyikan.

Tetapi, pada masa pemerintahan Obama selama 1,5 tahun ini, memang nyaris tidak ada berita tentang penyiksaan para tahanan di penjara Guantanamo.

Ini yang sangat penting digaris-bawahi mengenai Gitmo.

Kekerasan yang tidak manusiawi terhadap para tahanan, jangan lagi dibiarkan terjadi.

Asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence) harus dihormati oleh siapapun di muka bumi ini.

Sudah bukan zamannya, menindas manusia secara brutal dan mengangkangi dalil-dalil hukum.

Jika memang sisa-sisa dari tahanan Gitmo itu terindikasi kuat terlibat dalam kasus-kasus terorisme, adili mereka sesuai hukum yang berlaku.

Dan jika tidak ada bukti-bukti ataupun saksi yang mendukung dugaan keterlibatan para tahanan Gitmo dalam kasus-kasus terorisme, lepaskan dan biarkan mereka kembali ke negaranya masing-masing.

Di hari ulang tahunnya yang ke-49 ini, semoga Obama lebih dimampukan untuk bisa lebih bijaksana dalam mengatasi dan menangani rangkaian beban panjang yang diwariskan kepadanya ini.

Gitmo, Perang Irak dan Perang Afghan.

Berbuatlah lebih banyak lagi untuk kebaikan sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan.

Ad Maorem Dei Gloriam.

Segala tindakan manusia, hendaklah itu dilakukan sesuai ajaran Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.

Happy Birthday, Potus !

As your birthday comes each year hope it shows you just how special you are to the people around you.
May your light continue to shine ever brightly for much longer to come.

Happy Birthday …

(MS)

August 4, 2010 Posted by | news | , | Comments Off

Robert Gates Datang Lagi, Ingatlah Obama Kopassus Tak Pernah Mati, Komando !

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM 

Oleh-oleh Tank Bekas dari AS

PHOTOSTREAM : Indonesian Elite Forces, We Love You Full Soldier !

Baret Merah Tak Pernah Mati, KOMANDO !!!

Jakarta 22/7/2010 (KATAKAMI) Hari ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates melakukan kunjungan kerja untuk yang kedua kalinya. Kunjungan pertama Gates dilakukan tanggal 25 Februari 2008 dengan kondisi tangan yang patah.

Ketika itu, Menteri Pertahanan Indonesia masih dijabat oleh Prof. Juwono Sudarsono.

Pada kunjungannya yang kedua ini, satu hal yang menjadi perbedaan adalah orang nomor satu yang memerintah di Amerika Serikat sudah berganti. Tak lagi dijabat George W. Bush tetapi sudah beralih kepada Presiden Barack Hussein Obama.

Kunjungan Gates kali ini harus dimaknai secara luas dan mendalam.

Departemen Pertahanan Indonesia tak perlu sungkan untuk membiarkan semua pihak mengkritisi masalah lama yang terus menerus dipakai Amerika Serikat untuk “menyerang” militer Indonesia.

Foto : Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor) KOPASSUS

Apalagi kalau bukan masalah KOPASSUS.

Tak cuma segelintir orang Anggota Kongres Amerika saja yang masih latah menuding Kopassus sebagai pelanggar Hak Azasi Manusia terkait kasus penculikan aktivis yang terjadi pada era Orde Baru.

Beberapa bulan lalu, pemerintahan Obama juga secara jelas dan tegas (sok) mendesak agar Pemerintah Indonesia mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan Kopassus.

Aneh !

Mengapa disebut aneh ?

Ya, Obama memang aneh kalau pemerintahan yang dipimpinnya di siang bolong meminta Pemerintah Indonesia mengusut pelanggaran HAM yang dituduhkan pada Kopassus.

Bayangkan, Presiden Indonesia saja sudah 5 kali berganti sejak peristiwa penculikan aktivis itu terjadi pada era tahun 1998.

Dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie, dari Presiden BJ Habibie ke Presiden KH Abdurrahman Wahid, dari Presiden KH Abdurrahman Wahid ke Presien Megawati Soekarnoputri, dan akhirnya dari Presiden Megawati Soekarnoputri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sudah 5 kali terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia, suara Amerika tetap sumbang alias tak merdu di telinga.

Sudah 5 kali terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia, suara Amerika tetap minor tak layak untuk didengar oleh rakyat Indonesia.

Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memakai seragam dan baret merah KOPASSUS

Lucu rasanya kalau ada negara asing yang merasa paling banyak tahu dan merasa paling berhak menyetir arah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Kasus-kasus penculikan aktivis tahun 1998 sudah ditangani oleh Pemerintah Indonesia.

Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah aktivitis yang dulu diculik justru sudah bergabung dengan partai politik yang dipimpin oleh (purnawirawan) perwira tinggi TNI yang kini membaktikan dirinya dalam kancah politik praktis di Indonesia.

Jadi, seruan seruan dan kecaman-kecaman Amerika terkait pelanggaran HAM Kopassus menjadi sebuah tanda tanya besar yaitu apakah Obama tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya ?

Kalau tidak tahu, maka sebaiknya Obama (lewat bawahan-bawahannya) jangan banyak omonglah soal tuduhan pelanggaran HAM terhadap Kopassus.

Sebaiknya Amerika bercermin tentang bagaimana “wajah” militer mereka secara keseluruhan, terkait tugas-tugas operasi di kancah internasional.

Sebutlah misalnya, perang di Afghanistan dan di Irak.

Apakah di kedua negara ini, performa militer Amerika seratus persen bersih, mulus, bermoral dan nihil angkanya terkait pelanggaran HAM ?

Obama harus menjawab dulu pertanyaan ini, apakah militer Amerika mendapat nilai sempurna alias CUM LAUDE dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia ?

Ilustrasi gambar anak-anak di Afghanistan

Rasanya sih tidak !

Dan rasanya tidak etis untuk mempermalukan militer Amerika dalam tulisan ini.

Yang terbaik adalah Presiden Obama saja yang mengevaluasi tentang performa militernya di medan-medan operasi tingkat internasional.

Dan apakah kepemimpinan Obama di mata militernya sudah cukup baik ?

Dunia internasional belum lupa ketika seorang Jenderal bintang 4 yang sangat berpengaruh dan berperan sangat besar dalam melaksanakan misi perang di Afghanistan terpaksa harus mundur dari jabatannya.

Ya, Jenderal Stanley McChrystal !

McChrystal secara sinis dan tajam mengkritik Pemerintahan Obama yang dimuat di Majalah Rolling Stone beberapa bulan lalu.

Akibat wawancara itu, McChrystal “mengundurkan diri” dan akhirnya Gedung Putih (White House) mengumumkan bahwa Obama mengabulkan “permohonan mundur” Jenderal berkharisma itu.

Kemudian, Obama memutuskan Jenderal David Petraeus sebagai Panglima Perang Amerika untuk Afghanistan.

Ini memang tak lazim dalam hirarki di militer.

Sebab, seorang seorang Presiden adalah Panglima Tertinggi dalam hirarki komando kemiliteran.

Tetapi, kritikan yang sinis dan tajam dari Jenderal sekelas McChrystal pada Obama tentu menyimpan sejuta makna yang sangat khusus yang hanya diketahui oleh kalangan militer Amerika yang bisa jadi sangat kecewa pada Obama.

Foto : Gen. Stanley McChrystal

Tak mungkin Obama akan dikritik oleh seorang Jenderal yang begitu berkharisma sekelas McChrystal.

Obama harus bercermin karena usia pemerintahannya baru 1,5 tahun tetapi ia sudah dikritik secara sangat sinis dan tajam sekali oleh seorang Jenderal yang rekam jejak pengabdiannya sebagai seorang militer sangat baik.

Lalu, pantas atau wajarkah jika ada seorang Presiden di negara sebesar Amerika Serikat mencampuri dan mendesak urusan domestik Indonesia terkait militer yang sesungguhnya sudah mereformasi diri mereka secara sangat baik pasca kasus penculikan tahun 1998 ?

Pantas dan wajarkah jika Obama merecoki Indonesia dengan tuduhan soal pelanggaran HAM ?

Urus saja secara baik pemerintahannya sendiri di Amerika agar jangan ada lagi Jenderal Jenderal berpengaruh disana yang kembali terpaksa mengkritik Panglima Tertinggi mereka karena merasa sangat kecewa atas ketidak-mampuan Obama memahami situasi perang di daerah-daerah operasi yang menempatkan prajurit-prajurit Amerika !

Untuk apa merecoki urusan usang yang sangat lama tahun 1998 !

Sebab di tahun 2010 ini saja, tamparan keras datang untuk Obama dan Gedung Putih dari Jenderal mereka yang sangat berpengaruh di daerah operasi Afghanistan !

Foto : Menteri Pertahanan Amerika Robert Gates

Itulah sebabnya kunjungan Robert Gates ke Indonesia di tahun 2010 ini, jangan sampai cuma menjadi kunjungan tak bermakna.

Bukalah kembali hubungan baru dan kerjasama yang berlandaskan rasa saling menghormati.

Jangan merasa ada superioritas dalam diri Obama atau Amerika sebagai sebuah negara yang seolah-olah mereka yang paling manis, paling bermoral dan paling sempurna dalam penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia terkait tugas-tugas kemiliteran.

Baret merah kami tak akan pernah mati, Yang Mulia Presiden Obama !

Kami mencintai militer kami sebab merekalah garda terdepan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara.

Jangan lagi bersuara sumbang tentang militer kami, khususnya KOPASSUS.

Amerika jangan sombong di hadapan Indonesia terkait kerjasama militer.

Sebab negara-negara lain juga sangat amat banyak yang sudah menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia secara profesional.

Foto : Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor) KOPASSUS

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Indonesia, khususnya Departemen Pertahanan Indonesia (yang membawahi Tentara Nasional Indonesia) menjadi mitra strategis bagi banyak negara, diluar Amerika.

Apa yang mau terus diharapkan atau dimainkan Amerika di Indonesia lewat keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri yang pembentukannya memang diarsiteki oleh Amerika ?

Oh Obama, bukalah mata dan telingamu tentang banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 Anti Teror atas nama penanganan terorisme.

Dan tuduhan pelanggaran HAM Ini bukan datang dari rasa sentimen yang berlebihan.

Komisi Nasional (KOMNAS) HAM sudah berulang-ulang kali mengatakan POLRI (dalam hal ini Densus 88 Anti Teror) melakukan pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tertentu.

Jadi, janganlah terus menerus TNI yang di kuyo-kuyo oleh pihak asing.

Sebab Indonesia membutuhkan TNI.

Begitu juga Polri.

TNI dan POLRI sama-sama dibutuhkan oleh bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Tak perlu Indonesia menghamba dan mengemis-ngemis gelontoran  dolar bantuan dari pihak manapun (tetapi dengan konsekuensi harus merendahkan atau melacurkan diri) demi kepuasan hati atau menuruti kemauan pihak asing.

Sengaja tidak dicantumkan dan memang tidak ada nama negara asing manapun yang dituliskan dalam tulisan ini terkait himbauan agar jangan merendahkan dan melacurkan diri bagi aparat keamanan Indonesia.

Ini berlaku untuk skup yang sangat luas.

 

Foto : Robert Gates & Menteri Pertahanan Indonesia (Kamis 22 Juli 2010) di Jakarta (Getty)

Selamat datang kembali di Jakarta, Mr Robert Gates.

Senang sekali, seorang top militer Amerika bisa dan mau datang berkunjung kembali Indonesia saat ia masih menduduki jabatan yang sama.

Obama memang harus bersyukur sebab ternyata sangat tepat keputusannya mempertahankan Robert Gates sebagai Menteri Pertahanan.

Gates mampu membawa Pentagon menjadi loyal di bawah pemerintahan Obama.

Gates terlihat sangat sungguh-sungguh menyelaraskan suara Pentagon dengan kebijakan-kebijakan Obama yang terkadang sangat aneh bin ajaib.

Misalnya saja, kebijakan Obama mencabut diskriminasi terhadap kaum HOMOSEKSUAL di kalangan militer Amerika.

Gates juga dengan cepat memberikan dukungan penuh dari Pentagon untuk Obama (dan White House) saat terjadi kritikan dan kecaman sangat sinis dari Jenderal Stanley McChrystal terhadap Obama dan pejabat penting lainnya di ring satu Obama di Gedung Putih.

Di tangan Gates, militer Amerika juga menjadi sangat berjasa bagi Indonesia dan sejumlah negara yang mengalami bencana-bencana alam dengan skala sangat besar.

Sebutlah misalnya ketika Indonesia terkena bencana alam Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias pada bulan Desember 2004.

Atau gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009 lalu.

Untuk kesigapan militer Amerika dalam memberikan bantuan kemanusiaan setiap kali Indonesia mengalami bencana alam, penghargaan dan rasa terimakasih yang sangat amat besar harus disampaikan kepada mereka setulus hati.

Hanya satu yang sangat mengecewakan dari Robert Gates sepanjang ia menjadi Menteri Pertahanan Amerika.

Ternyata Gates tak mampu membuat Panglima Tertingginya yaitu Presiden Obama untuk bisa menghormati urusan domestik Indonesia terkait masalah Kopassus.

Jangan asal tuduhlah soal pelanggaran HAM !

Dan jangan merasa lebih bermoral dalam urusan pelanggaran HAM terkait tugas-tugas kemiliteran.

Kopassus adalah anak-anak bangsa Indonesia yang sangat membanggakan.

Jangan nistakan dan jangan hina mereka.

Jangan tuding mereka mereka sebab siapapun yang merasa paling berhak menuding itu (terkait pelanggaran HAM) belum tentu lebih baik atau lebih bermoral dari Kopassus sendiri.

Dari hasil pertemuannya dengan Presiden SBY (Kamis, 22 Juli 2010) ini di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Robert Gates mengumumkan keputusan Washington untuk mencabut pencekalan terhadap Kopassus dan akan membuka kembali kerjasama dengan Kopassus.

Ya, silahkan saja Amerika menjanjikan hal semacam itu.

Sebab bisa saja, yang disampaikan oleh Robert Gates itu hanya sebatas janji-janji (surga).

Namanya juga sedang berkunjung ke negara orang sehingga dibutuhkan kata-kata semanis madu sebagai refleksi dari bahasa diplomasi yang dapat mengamankan Amerika dari keputusannya selama ini menekan dan terus mengecam Indonesia terkait kasus penculikan aktivis.

Semoga Robert Gates (khususnya Presiden Obama) sungguh mau memikirkan semua hal ini dengan hati yang penuh kebijaksanaan.

Dan ke telinga Robert Gates (khususnya ke telinga Obama) akan diserukan dengan lantang salam kehormatan KOPASSUS yang sangat melegenda :

K O M A N DO !

Baret merah tak akan pernah mati !

Sekali lagi, K O M A N D O  !

(MS)

July 22, 2010 Posted by | news | , , , | Comments Off

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

gambar

Anggota Badan Pekerja ICW, Tama Strya Langkun saat keluar dari rumah sakit

 

Dephan Jajagi Kembali RUU Kamnas

Selamat Datang RUU Kamnas

 

 

Jakarta 15/7/2010 (KATAKAMI) Ibarat ajang balapan mobil, itulah yang bisa di ilustrasikan dengan berbagai kasus hangat yang kini ramai dibicarakan di berbagai media massa.

Antara lain kasus perseteruan Mantan Kabareskrim Polri Komjen. Susno Duadji dengan institusinya sendiri yaitu Mabes Polri yang berujung pada pemenjaraan terhadap Susno di Markas Brimob Kelapa Dua Depok.

Kemudian kasus pengemplangan pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan yang menyeret sejumlah oknum di Mabes Polri, kasus rekening obesitas yang kabarnya dimiliki begitu banyak petinggi Polri yang akhirnya berkembang menjadi pemberitaan utama di Majalah Tempo dan di laporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan kita tahu bersama, Majalah Tempo di hajar dengan 3 bom molotov dan salah seorang aktivits ICW yaitu Tama (tampak dalam foto diatas) di bacok di bagian kepalanya hingga harus dijahit 29 jahitan.

Itu belum termasuk, pemberitaan terheboh sepanjang tahun 2009 lalu yaitu perseteruan KPK dan Mabes Polri terkait anekdot Cicak – Buaya yang berujung pada pemenjaraan terhadap 2 Wakil Ketua KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Belum lagi, dugaan keterlibatan Mabes Polri dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang diungkapkan sendiri oleh salah seorang perwira menengah Polri yaitu Kombes Wiliardi Wizard bahwa ada perintah dari atasan dalam kasus ini.

Satu per satu kasus yang menyudutkan Mabes Polri ini mendadak sontak jadi redup atau paling tidak seimbang dalam pemberitaan sejak hampir 1,5 bulan terakhir saat sejumlah selebriti terseret dalam kasus video porno.

 

Tempo Di Bom, Sapa Takut, Maukah Obama Tetap Datang ?

Aktivis ICW Pelapor Rekening Jenderal Dikeroyok dan Dibacok Pria Tak Dikenal

 

Itulah sebabnya diambil ilustrasi balapan mobil di awal tulisan ini sebagai gambaran kebut-kebutan dan salip-menyalip antara kasus-kasus yang menyudutkan Mabes Polri dengan kasus video porno.

Apalagi saat ini Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri terdesak untuk  segera menuntaskan dan mengumumkan 3 hal sekaligus yaitu kasus pelemparan bom molotov ke Redaksi Majalah Tempo, Kasus pembacokan (penyerangan) terhadap aktivis ICW dan hasil pemeriksaan internal Mabes Polri terhadap rekening obesitas alias rekening gendut sejumlah petinggi Polri.

Ya, sah sah saja jika ada yang mencibir dan berkata sinis bahwa jurus Polri kalau sudah terpojok adalah mengalihkan isu ke kasus video porno (lagi).

Sebenarnya Polri tak perlu merasa terpojok.

Di era yang penuh keterbukaan seperti ini, jika memang ada satu kasus yang dibuka mengenai institusi Polri maka Polri harus menjelaskan, menangani dan menyelesaikannya secara baik.

 

 

Harus di akui bahwa sepanjang tahun 2009 sampai 2010 ini, citra Mabes Polri seakan jungkir balik alias salto berulang kali sehingga menyebabkan institusi yang satu ini harus bolak balik terjerembab.

Sehingga ada satu pemikiran lama yang harus dikaji kembali pada saat ini yaitu perlukah menempatkan Mabes Polri di bawah (kendali) Kantor Kementerian ?

Sudah saatnyakah saat ini untuk menarik posisi Mabes Polri dari keberadaannya di bawah kendali Presiden secara langsung untuk digeser menjadi di bawah kendali Kantor Kementerian ?

Seperti misalnya TNI, yang dibuat menjadi berada dibawah kendali DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Polri, bisa ditempatkan dibawah kendali Kantor Kementerian Hukum dan HAM, atau Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Itulah wacana yang selama bertahun-tahun ini digelindingkan dan dimatangkan.

Wacana menempatkan Polri berada di bawah kendali Kantor Kementerian bukan wacana baru.

Wacana ini termuat dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Sesungguhnya, RUU Kamnas adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk segera di sahkan.

Penting sebab masalah KEAMANAN NASIONAL adalah hidup mati kehidupan kita bersama sebangsa dan senegara.

Lewan wawancara dengan KATAKAMI.COM Kamis 15/7/2010 di Jakarta, TB Hassanudin Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional ini sudah terlalu lama digantung pembahasannya.

“Kalau sudah RUU Kamnas ini, setahu saya RUU yang satu ini tidak masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk periode tahun 2010 – 2011. Saya juga tidak tahu kenapa ? Saya dengar kendalanya soal teknis yaitu masih akan didiskusikan. Tapi kalau waktu pembahasannya memakan waktu sampai 3,5 tahun, itu terlalu lama. RUU Kamnas ini penting dan bisa menjadi payung bagi RUU lainnya yang memang saling berhubungan” kata TB Hassanudin.

Menurutnya, masalah KEAMANAN NASIONAL adalah tanggung jawab negara sehingga tidak hanya menjadi domain Polri atau TNI secara terpisah-pisah.

“Jangan dibilang, KEAMANAN NASIONAL itu tugas Polri saja, atau tugas TNI saja. KEAMANAN NASIONAL itu adalah tugas dan tanggung-jawab negara yaitu melindungi kedaulatan, keutuhan dan keamanan negara. Tetapi kalau sudah ada ancaman yang datang maka negara yang akan melihat, siapa yang ditugaskan ? Semua itu tergantung tingkat dan jenis ancamannya. Jadi sudah saatnya RUU Kamnas ini dibahas kembali secara lebih komprehensif. Lebih baik terlambat, daripada tidak samasekali” ungkap TB Hassanudin yang merupakan Mantan Komandan Paspampres ini.

 

 

Ya memang, RUU Kamnas adalah produk UU yang mendesak untuk dihidupkan kembali pembahasannya.

Tak cuma pembahasan soal penempatan posisi Mabes Polri di bawah kendali Kantor Kementerian, RUU Kamnas juga mengatur perlunya koordinasi di bidang KEAMANAN NASIONAL atau National Security antara TNI dan POLRI.

Salah satu dampak yang dihadapi Indonesia akibat menggantungnya RUU Kamnas ini adalah perilaku semaunya atau EGO SEKTORAL yang mendominasi langkah-langkah Polri dalam menangani masalah TERORISME.

Tidak ada koordinasi yang konkrit di lapangan dengan TNI.

Koordinasi penanganan TEROR antara TNI – POLRI seakan-akan hanya manis di bibir saja yaitu dalam acara-acara latihan bersama saja.

Dan dalam prakteknya di lapangan, koordinasi itu NOL BESAR alias NIHIL !

Tidak ada yang bisa mengendalikan dan mengawasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, kecuali pimpinan Polri sendiri yaitu Kapolri.

Setiap Kapolri yang bertugas mengambil kebijakannya masing-masing yaitu kendali atau perintah dalam penanganan teror berada langsung di tangan Kapolri.

Bayangkan untuk urusan penanganan terorisme, keputusannya hanya datang dari orang per orang.

Sementara korban jiwa yang berjatuhan tidak cuma satu atau dua orang tetapi banyak sekali.

Jatuhnya korban jiwa dalam penanganan terorisme yang dilakukan Polri selama ini, bukan cuma sekedar EKSES.

Sehingga, mulut siapapun dari jajaran aparat keamanan di Indonesia ini yang membenarkan PEMBUNUHAN & PENGHILANGAN NYAWA SECARA SENGAJA atas nama penangananan terorisme adalah salah besar.

Indonesia ini negara hukum.

Anda tidak bisa main bunuh seenaknya dengan bersembunyi atau menangatas-namakan terorisme.

Ikuti aturan main.

Tegakkan hukum.

Dan jangan main-main dengan urusan terorisme !

Kembali pada masalah RUU Kamnas. 

Tahun 2010 ini, tepat 3,5 tahun RUU Kamnas di gantung nasib dan keberadaan (pembahasannya).

 

 

 

Polri tidak setuju pada RUU Kamnas ini dengan alasan pemisahan Polri dari TNI di awal reformasi dulu adalah suatu amanah yang perlu dipertahankan.

Polri merasa keberadaannya yang berada langsung di bawah kendali Presiden adalah sesuatu yang paling tepat dan paling benar.

Pertanyaannya sekarang, apakah sejak Polri mendapat amanah reformasi (terpisah dari TNI) sejak 12 tahun terakhir ini sudah benar-benar mereformasi dirinya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, citra Polri sebagai INSTITUSI semakin membaik atau justru semakin terpuruk dan membusuk sebusuk-busuknya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, Polri yang merupakan garda terdepan dan andalan utama negara dalam penegakan hukum serta keamanan, sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya ?

Kalau sudah, mengapa ada seorang Komisaris Jenderal Polri yang punya begitu banyak data pelanggaran hukum dari internal Polri yang sangat up to date ?

 

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

 

 

Kalau sudah, mengapa kelakuan Polri tidak jauh beda dengan masa orde baru yaitu penghilangan nyawa manusia secara paksa dan seenaknya dengan jurus PETRUS alias PENEMBAK MISTERIUS ?

“Betti” alias Beda Beda Tipis !

Sekarang, Polri bisa membunuh dan menghilangkan nyawa manusia atas nama penanganan terorisme.

Tak perlu melakukan Tes DNA sekalipun, sudah bisa di umumkan yang mati itu adalah gembong-gembong teroris kelas wahid.

Tak perlu ada surat keputusan resmi untuk bisa (tetap) ikut menangani terorisme, seorang perwira tinggi Polri bernama Komisaris Jenderal Gories Mere yang sebenarnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional bisa ikut melakukan investigasi kasus-kasus terorisme dengan jurus PORNOGRAFI ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia tahu, bagaimana cara manusia bernama Gories Mere ini menangani terorisme ?

Muhammad Jibril Abdul Rahman yang diseret dalam kasus terorisme tahun 2010 ini, di hadapan persidangan mengaku bahwa dalam proses penyidikan dirinya sangat disiksa, ditelanjangi dan difoto di hadapan manusia bernama Gories Mere tersebut !

Seperti yang diberitakan HARIAN KOMPAS berikut ini :

Cara-cara polisi melakukan pemeriksaan kembali dipersoalkan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarat Selatan, Selasa (11/5/2010), terdakwa Muhammad Jibril mengaku disiksa, bahkan sampai ditelanjangi.

“Disiksa sekitar empat hari. Awal penangkapan lalu saya di-BAP. Sewaktu BAP memang tidak ada penyiksaan,” kata putra Ustaz Abu Jibril yang disangka sebagai penyandang dana pengeboman hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Penyiksaan yang dilakukan tim Densus 88 itu meninggalkan bekas luka.

Selain itu, lanjut Jibril, tim Densus 88 juga mengancam akan menyebarluaskan gambar telanjang Jibril jika dia tidak mengaku pernah bertemu dengan Noordin M Top, tersangka teroris pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton.

“Saya dibawa ke sebuah ruangan, disuruh buka celana, dan diambil gambar kemaluan saya. Laporan itu dibawa ke penyidikan. Kalau tidak mengaku bertemu dengan Noordin, dia bilang, saya akan diekspose ke semua media,” ujar Jibril menjawab pertanyaan tim kuasa hukum.

“Saya akan disebarkan pernah melakukan hubungan homoseksual. Lalu saya bilang silakan. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan. Lalu kepala saya didempetkan ke tembok. Saya pikir itu untuk tekanan. Kalau Anda ingin kebenaran, silakan, jangan saya disiksa-siksa,” tambah Jibril.

Seusai mendengarkan pernyataan Jibril, Ketua Hakim, Haryanto, mempertanyakan sikap Jibril terhadap jihad yang kemudian dijawab Jibril. “Jihad untuk bom di Indonesia, saya tidak menyetujui karena di Indonesia belum masuk negara konflik. Masih aman. Tapi kalau pengeboman di negara konflik Afganistan saya setuju,” ujarnya.”

Demikian yang diberitakan di Harian KOMPAS tanggal 11 Mei 2010. 

Komjen Gories Mere

  

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Manusia model apa itu ?

Diberi tugas sebagai pejabat penanganan narkoba, kok bisa-bisanya “nyangsang” ke masalah terorisme.

Mending kalau pangkatnya masih Kombes !

Ini sudah Komjen.

Pangkat Komjen tapi kelakuan seperti preman kelas pasar tradisional.

Main ancam-mengancam !

Sebaiknya, Gories Mere menghajar dirinya sendiri sampai babak belur dan remuk berdarah-darah.

Kemudian silahkan telanjangi dirinya sendiri.

Lalu memotret dirinya dalam keadaan TELANJANG BULAT.

Setelah itu, silahkan dia sebarkan foto bugil dirinya kemana-mana.

 

Mau atau tidak, kalau dirinya diperlakukan seperti hewan ?

Mau atau tidak dipermalukan seperti binatang ?

Pasti tidak mau !

Kalau memang tidak mau, jangan perlakukan orang lain seenak jidatnya sendiri.

Seolah-olah negara ini adalah negara yang membenarkan penerapan HUKUM RIMBA.

BNN tampaknya sudah kehilangan fokus pekerjaan utama mereka.

Mereka lupa bahwa mereka masih punya utang kepada negara ini yaitu menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong yang terlibat dalam kasus narkoba Taman Anggrek dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI.

Berdasarkan informasi dari pejabat Kejaksaan Agung, BNN berjanji akan menangkap kembali Liem Piek Kiong agar bisa disidangkan sesuai dengan kasusnya semula yaitu kasus Taman Anggrek.

Kapolri Sutanto melakukan sidak ke lokasi penangkapan Liem Piek Kiong di Apartemen Taman Anggrek (November 2007)

  

Skandal Hukum Bandar Narkoba Liem Piek Kiong Alias MONAS Yang Melibatkan GORIES MERE?

Terpidana Mati CECE Jual Beli Narkoba Dari Dalam Rutan ? Cape Deh !

Sejak ditangkap bulan November 2007, dari 9 orang yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek (Jakarta Barat) dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI, hanya 3 orang saja yang diajukan ke Pengadilan.

Pemimpin sindikat Taman Anggrek yaitu Liem Piek Kiong alias MONAS justru diloloskan dari jerat hukum.

Ketika hal ini disinggung dan dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung kepada BNN dan Polri tahun 2009 lalu, BNN berjanji akan menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong alias MONAS.

Jadi bayangkan, bagaimana BNN bisa fokus pada tugas utama mereka menangani kasus-kasus narkoba sebab Kalakhar BNN sendiri merasa paling berhak dan sok jago menangani kasus-kasus terorisme.

 Jagoan apa seperti itu ?

Tidak mau berkoordinasi dengan TNI dan jurus yang digunakan menangani terorisme adalah jurus brutal yaitu tembak mati, telanjangi, pukuli dan foto bugil.

Kotor sekali cara-cara yang digunakan.

Itulah sebabnya, banyak hal dari Polri yang harus dibenahi kembali agar jangan morat marit seperti ini.

Polri tak bisa lagi berkelit dan berdalih sudah sangat nyaman dengan posisi serta keberadaan mereka yang berada langsung di bawah kendali Presiden.

Foto : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso 

 

Sebab banyak kasus-kasus yang menimpa Polri sejak hampir 2 tahun terakhir ini, akhirnya menjadi beban dan ibarat “duri dalam daging” bagi pemerintahan SBY.

Kepala Negara jangan dibebani dengan struktur-struktur organisasi (diluar kabinet pemerintahan) yang nyempil ingin berada di kendali langsung Sang Presiden.

Polri misalnya.

Dan yang lebih hebat lagi, Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa-bisanya ikut-ikutan di ubah struktur organisasinya berada di bawah kendali langsung Kepala Negara.

Logikanya, seorang Kepala Negara sudah sangat sibuk dalam tugas-tugas kenegaraannya.

Presiden memiliki pembantu-pembantunya dalam kabinet yaitu Para Menteri.

Dan Menteri dalam kabinet, bukan cuma satu atau dua orang.

Bayangkan kalau Presiden masih harus disuruh mengawasi detail tugas (day by day) dari instrumen-instrumen lain di luar para menterinya.

Presiden memang boleh dan berhak memanggil siapapun bawahannya, kapan saja, dimana saja dan untuk pembahasan masalah apapun di negara ini.

Tetapi yang dimaksud disini adalah bagan organisasi, jangan lagi ada yang dibiarkan di izinkan berada langsung di bawah Presiden.

Kendali dan pengawasannya menjadi sangat sulit dan absurd.

Presiden SBY

Kesimpulannya, Presiden SBY dan kabinetnya harus menjadwalkan pembahasan RUU Kamnas ke pihak DPR.

Sudah terlalu lama mempeti-eskan Rancangan Undang Undang yang satu ini.

Begitu banyak kritikan dan kecaman yang ditujukan kepada Polri.

Fakta yang mengemuka sangat mengecewakan terkait kinerja Polri.

Ajukanlah RUU Kamnas ini ke DPR dan biarkan produk Undang Undang yang satu ini diberlakukan sebagaimana mestinya.

Polri tak perlu lagi bersembunyi dibalik kata-kata REFORMASI sebab dilepaskan dari TNI pun, kinerja Polri tidak lebih baik kalau misalnya tetap menjadi satu dengan TNI.

TNI saja, bisa menyesuaikan diri ketika mereka harus ditempatkan di bawah kendali Departemen Pertahanan.

Bahkan, ketika REFORMASI memutuskan untuk selalu menempatkan SIPIL sebagai MENTERI PERTAHANAN, jajaran militer bisa bekerjasama dengan sangat baik sampai dengan saat ini.

Tak ada alasan lagi bagi Polri untuk bersikeras menolak RUU Kamnas.

Suka atau tidak suka, masyarakat Indonesia sudah sangat kecewa pada Polri.

Sehingga, RUU Kamnas ini diharapkan dapat menjadi titik baru REFORMASI POLRI yang lebih baik ke depan.

(MS)

July 15, 2010 Posted by | news | | Comments Off

Tempo Di Bom, Sapa Takut, Maukah Obama Tetap Datang ?

Indonesian magazine firebombed after graft report 

Indonesia’s leading news magazine Tempo attacked with Molotov cocktails

Jakarta 7/7/2010 (KATAKAMI)  Hari Selasa (6/7/2010) kemarin, Redaksi Tempo dilempari dengan 3 bom molotov.

Luar biasa.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan pelemparan bom molotov kepada Tempo itu tak ada hubungannya dengan polisi sebab bisa jadi ada yang memanfaatkan situasi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Kapolri seusai menggelar ramah tamah dalam rangkat HUT Polri yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ya, terserah sajalah Polri mau ngomong apapun juga.

Tapi faktanya, Redaksi Tempo dilempari dengan 3 bom molotov.

Bayangkan kalau bom molotov itu dilempar ke halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta.

Atau ke halaman rumah dinas Duta Besar Amerika di Jalan Taman Suropati Menteng Jakarta.

http://www.motifake.com/image/demotivational-poster/0811/the-white-house-white-house-obama-demotivational-poster-1226026550.jpg

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Apa jadinya dan apa reaksi dari Amerika, jika 1 saja (jangan sampai 3, cukup 1 saja bom molotiv) dilemparkan, kemudian meledak sangat keras di “pekarangan” perwakilan Amerika di Indonesia ini.

Wah, dampaknya pasti sangat berat dan akan menjalar kemana-mana.

Gedung Putih (White House) mustahil akan sangat senang atau diam saja jika aset-aset dan kepentingan mereka “diledakkan” di negara manapun dan untuk alasan apapun.

Tak ada bom meledak saja, Presiden Obama sudah menunda rencana kunjungannya ke Indonesia sebanyak 3 kali yaitu November 2009, Maret 2010 dan Juni 2010. 

Bayangkan kalau bom (entah molotov atau bom buatan teroris didikan Al Qaeda) dilemparkan dan diledakkan di Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa atau UN yang ada di ibukota Jakarta !

Bayangkan juga kalau bom molotov dilemparkan dan meledak secara mengerikan di halaman Kedutaan Besar Australia yang kini memiliki Perdana Menteri yang baru yaitu Julia Gillard !

Bayangkan kalau bom molotov dilemparkan dan meledak sangat mengerikan di halaman Kedutaan Besar Inggris di kawasan Bunderan HI, halaman Kedutaan Besar Jerman, Kedutaan Besar Jepang, Kedutaan Besar Perancis atau Kedutaan Besar lainnya di ibukota Jakarta ini !

Ini bukan basa-basi, bayangkan saja, kalau semua potensi itu terjadi di kantor-kantor perwakilan asing yang ada di ibukota negara kita.

http://cache.daylife.com/imageserve/0dJm4Hgeidc0c/610x.jpg

Foto : Redaksi Tempo (Selasa 6/7/2010) – Getty

  

Kita semua tahu, bagaimana gencarnya Densus 88 Anti Teror Polri menghajar semaunya pihak-pihak dan orang-orang yang mereka “hakimi” sebagai teroris.

Dari periode Januari 2010 – Maret 2010, 13 orang sudah ditembak mati.

Dari periode April 2010 – Juni 2010, sudah beranak satu lagi korban pembunuhan atas nama penanganan terorisme di Indonesia yaitu mati 1 orang lagi sehingga total keseluruhan yang sudah dibunuh sejak Januari 2010 adalah 14 orang.

Seiring dengan itu, Mabes Polri mengumumkan rencana pembubaran Densus 88 Anti Teror di semua Polda yang ada di Indonesia.

Sebagai gantinya, akan dibentuk Crisis Respond Team (CRT) yang seperti biasa … mengemis dan meminta-minta belas kasihan dari Amerika Serikat.

Pertanyaannya sekarang, mengapa bisa ada bom meledak di pekarangan kantor PERS nasional ?

Di saat Tempo bersuara sangat lantang mengangkat masalah rekening “obesitas” yang patut dapat diduga dimiliki para purnawirawan dan petinggi-petinggi Polri, mengapa bisa 3 bom molotov dilemparkan dan diledakkan di pekarangan Tempo ?

Apakah dikira, Tempo berkantor di hutan belantara yang tidak ada manusianya ?

Apakah dikira, Tempo berkantor di rawa-rawa, di dusun atau di ujung Jakarta yang penuh semak belukar ?

Hei, tidak, kantor redaksi Tempo terletak di jantung ibukota yaitu di JAKARTA PUSAT.

Tempo berkantor tidak jauh dari momumen penting yaitu TUGU PROKLAMATOR di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat.

Di Jakarta Pusat saja, POLRI bisa kecolongan, apalagi di wilayah lain yang ada di Jakarta dan di Indonesia !

http://www.ifj.org/assets/photos/b/153/185/8334499-85359b9-b.jpg

  

Taruhlah misalnya, ada bom molotov dilemparkan dan diledakkan bertubi-tubi ke halaman kantor Kedutaan Besar Asing yang ada di Indonesia, apakah tindakan itu akan di tolerir oleh mereka ?

Oleh Obama, yang menjadwalkan kunjungannya pada bulan November 2010 mendatang ?

Atau karena korbannya kali ini adalah PERS NASIONAL (INDONESIA) maka pelemparan dan peledakan bom itu dianggap sepele, hal kecil dan tak perlu dipermasalahkan ?

Jawab dulu, ini bukan masalah kecil !

Ini serangan dan ancaman yang paling fundamental terhadap kebebasan dan kemerdekaan PERS, hak  dari kalangan PERS NASIONAL untuk memperoleh perlindungan dan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Silahkan siapa saja membantah bahwa pelemparan dan peledakan bom molotov itu bukan perbuatan mereka.

Tetapi, PERS NASIONAL (INDONESIA) berhak mencurigai pihak manapun yang dianggap menjadi otak pelaku dari serangan radikal yang pantas disamakan dengan kelakuan teroris Al Qaeda.

Wartawan bertugas dilindungi oleh Undang Undang.

Wartawan itu bukan warga negara kelas dua di negara ini.

Wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, terhormat dan sangat membanggakan.

Jangan ancam keselamatan diri wartawan, dimanapun dia hidup, dimanapun dia berada, kemanapun dia bertugas dan apapun yang dia tuliskan atau laporkan.

Jangan ancam dan jangan aniaya diri kami, para JURNALIS yang bekerja sepenuh hati demi pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Darah kami darah WARTAWAN.

Hidup kami secara total dipersembahkan demi tugas-tugas kewartawanan yang bertujuan baik bagi kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dengan menegakkan hukum, HAM dan demokrasi.

Menyuarakan kebenaran, kebaikan dan keadilan.

 

http://nimg.sulekha.com/others/original700/barack-obama-malia-obama-sasha-obama-michelle-obama-2009-7-10-13-42-4.jpg

Foto : Presiden Obama, Malia, Sasha & Michelle Obama

Jangan karena WARTAWAN bukan pihak yang sangat berkuasa penuh di muka bumi seperti Presiden Barack Obama atau AMERIKA SERIKAT sebagai negara adidaya yang sangat terkenal, maka Polri bisa berlaku seenaknya terhadap elemen manapun yang ada di Indonesia ini.

Perlakukan wartawan secara baik !

Catat itu !

Dan Amerika juga perlu mencatat ini baik-baik bahwa menjelang kedatangan Presiden Barack Obama sekeluarga ke Indonesia, sebuah redaksi MEDIA MASSA dilempari dan diledakkan dengan bom bertubi-tubi.

Tak cuma Amerika, hal ini juga harus menjadi perhatian dari semua negara.

Seperti inilah sebenarnya, wajah Indonesia.

Banyak omong, mengklaim paling jago membunuhi teroris.

Banyak omong, mengklaim sebagai pihak yang paling menguasai alur dan gerak teroris.

Lama-lama orang akan berpikir, siapa sebenarnya yang mengendalikan dan menjadi teroris yang sebenarnya ?

Empat bulan menjelang kedatangan Obama ke Indonesia, pastilah semua perkembangan keamanan di Indonesia menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Amerika.

Tak akan mungkin mereka happy-happy saja dan ENJOY LIFE mendengar kabar tentang adanya peledakan bom bertubi-tubi di sebuah redaksi MEDIA MASSA INDONESIA.

http://www.kjtools.com/usersubmissions/DaBomb.gif

Walaupun dibilang dan nanti diumumkan, peledakan bom itu perbuatan PREMAN (bukan TERORIS), tapi tetap saja nama benda yang dilemparkan dan diledakkan bertubi-tubi itu adalah B O M !

Bukan petasan.

Bukan fantasi.

Bukan halusinasi.

Sekali lagi, yang dilemparkan dan diledakkan itu namanya B O M.

Apakah kita tidak malu kepada dunia internasional bahwa di era yang serba terbuka seperti ini — 12 tahun pasca reformasi — teror dan intimidasi terhadap wartawan masih saja terjadi sampai detik ini ?

Tahun 2006 lalu, seorang WARTAWAN dari harian terkemuka (yang biasa meliput di MABES POLRI) menuliskan laporannya tentang kasus pencurian barang bukti narkoba 13 kg sabu (yang disita dari kasus narkoba TELUK NAGA).

Setelah ia menuliskan kasus pencurian barang bukti narkoba ini, motornya dirusak saat ia meliput ke MABES POLRI.

Kasus pencurian narkoba itu patut dapat diduga melibatkan seorang perwira tinggi POLRI berinisial GM.

Pernah juga terjadi beberapa tahun lalu, seorang WARTAWATI dari harian terkemuka menuliskan laporannya mengenai kasus NARKOBA.

WARTAWATI ini juga biasa meliput di MABES POLRI.

Setelah tulisan itu dia tuliskan, WARTAWATI ini disuruh masuk ke dalam mobil salah seorang perwira tinggi Polri yaitu KOMJEN GORIES MERE (saat itu pangkatnya belum sampai Komjen).

Kemudian WARTAWATI ini  diajak berputar-putar selama sekian jam keliling Jakarta.

Lalu, ia diturunkan di sebuah tempat dan disana sudah duduk (menunggu) KOMJEN GORIES MERE.

Walau duduk berhadap-hadapan, WARTAWATI ini dianggap tidak ada alias didiamkan juga selama sekian lama.

Tidak diajak bicara sebagai salah bentuk teror.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata, termasuk yang sangat amat sering mendapat teror dan intimidasi dari KOMJEN GORIES MERE.

http://www.metrobalikpapan.co.id/uploads/berita/dir08032009/img0803200998321.jpg

Foto : Irjen Bekto Suprapto ( saat ini menjabat sebagai KAPOLDA PAPUA)

 

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Di “Negeri Para Bedebah” Aan Menang Melawan Mafia Narkoba, Mantap !

  

Pernah satu kali yaitu Juni 2007, Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Brigjen Bekto Suprapto mengadakan makan malam bersama di sebuah restoran Perancis yang sangat sederhana di kawasan Jakarta Selatan.

Mega Simarmata yang mengkoordinir acara makan malam ini, dicegat oleh seseorang yang mengenakan jaket hitam dan menggunakan helm.

“Naik kamu ke motor saya, saya tahu kamu mau kemana. Cepat !” kata pengendara motor itu (tanpa mau melepaskan helm yang dikenakannya supaya tidak ketahuan wajahnya).

“Anda mau apa ? Anda pikir anda siapa ? Anda sok jago ? Mau apa anda ? Pergi sana, saya tampar nanti anda !” jawab Mega Simarmata dengan nada yang sangat berani di suatu malam bulan Juni 2007.

Kejadian ini dilaporkan oleh Mega Simarmata kepada para petinggi Polri karena patut dapat diduga insiden itu adalah inisiatif dari KOMJEN GORIES MERE.

Ketika itu, memang terjadi perpecahan antara Tim Satgas Bom yang dipimpin Brigjen Surya Darma (tangan kanan Gories Mere) dan Densus 88 Anti Teror yang dipimpin oleh Bekto Suprapto.

Bisa jadi, gerombolan Gories Mere merasa sangat “panas hati” karena ternyata Kepala Densus 88 Anti Teror Polri (saat itu) begitu diterima dan bisa memiliki hubungan yang baik dengan kalangan pers.

Foto : Ali Imron (TERORIS Bom Bali I) yang divonis penjara seumur hidup

  

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

PM Australia Gusar Atas Skandal Starbucks

DPR Sesalkan Kongkow-nya Ali Imron dan Gories Mere
Memoar Ali Imron Menohok Polri
Menyingkap Eksklusifitas Tim Anti Teror
 
 

 

Kejadian lainnya yang pernah dialami oleh Mega Simarmata adalah penghinaan yang berbau SARA oleh TERORIS pelaku bom Bali I yaitu ALI IMRON.

TERORIS yang sudah divonis pidana penjara seumur hidup ini, sejak mendapatkan vonis itu dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2003, tidak pernah seharipun juga melewatkan masa hukumannya di dalam penjara.

Mega Simarmata terus menerus membuka kasus ini dan mendesak agar penegakan hukum dihormati oleh MABES POLRI.

Sebab, Bareskrim Polri yang berpura-pura meminjam ALI IMRON dari dalam penjara sehingga TERORIS ini tidak perlu menjalani masa hukumannya.

Akibat kritikan yang sangat pedas dan keras dari Mega Simarmata, tahun 2007 lalu sebuah SMS pernah dikirimkan dari nomor HANDPHONE Gories Mere.

Ternyata SMS itu adalah SMS dari ALI IMRON yang mengutip ayat injil yaitu ucapan Yesus Kristus sebelum wafatnya yaitu, “Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan”.

ALI IMRON mengejek Mega Simarmata dengan cara mengirim SMS ke nomor HP Gories Mere untuk diteruskan atau di forward kepada Mega Simarmata.

Ejekan TERORIS BIADAB ini adalah untuk mengecam konsistensi Mega Simarmata sebagau JURNALIS yang begitu gigih mendorong agar kasus-kasus terorisme diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ejekan melalui SMS dari ALI IMRON itu, dilaporkan oleh Mega Simarmata kepada Kapolri (saat itu) Jenderal Polisi Sutanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (saat itu) Sjamsir Siregar.

Dan jika VONIS sudah dijatuhkan maka MABES POLRI harus menghormati keputusan hakim.

Jangan pura-pura meminjam TERORIS BIADAB dan tak pernah mengembalikannya lagi ke dalam penjara.

Jangan mengejek JURNALIS dengan ejekan berbau SARA sebab itu sangat menyinggung perasaan Umat Kristiani di seluruh dunia.

Dan mau mengejek sampai sejuta kalipun, WARTAWAN tidak akan takut, tidak akan gentar dan tidak akan mundur walau hanya selangkah.

Kasarnya, SAPA ELU, SAPA TAKUT ?

Setidaknya untuk KATAKAMI.COM sejak berdiri Oktober 2008 lalu, gangguan yang seperti apapun (jika itu sudah sangat merugikan) maka kami laporkan selama ini kepada Dewan Pers, Komnas HAM, Propam Polri, Polda Metro Jaya, bahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

http://cache.daylife.com/imageserve/0aw1ebYc1y7Of/610x.jpg

Foto : Presiden SBY didampingi Wapres Boediono & Kapolri BHD dalam acara Silahturahmi Polri (6/7/2010)

 

 

Hal yang menyejukkan hati dari insiden pelemparan dan peledakan BOM di Redaksi Tempo adalah nasihat bijak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada MABES POLRI.

Saat menghadiri acara SILAHTURAHMI HUT POLRI pada hari Selasa (6/7/2010), Presiden SBY mengatakan agar POLRI jangan emosional dalam menghadapi kritik dari masyarakat (termasuk dari pers).

Dan Presiden SBY mengingatkan juga bahwa siapapun POLISI yang bersalah atau melanggar hukum, jangan berlindung di balik KORPS.

Terimakasih Pak Presiden !

Tapi mohon diperintahkan agar jangan ada lagi teror, intimidasi dan ancaman fisik kepada seluruh WARTAWAN yang bertugas di Indonesia.

Itulah sebabnya, POLRI jangan sibuk mengurusi “syahwat artis” lewat kasus video porno selebriti.

Akhirnya, Polri kena batunya.

Hebat kan, artis Luna Maya dan Cut Tari menjalani pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Dokter dari Densus 88 Anti Teror Polri.

Tim Dokter yang biasa mengurusi teroris-teroris, dikerahkan untuk menangani artis perempuan yang cantik jelita.

Waduh, hebat betul ya.

Hebat karena Densus 88 Anti Teror tidak tahu malu !

Sudah mau tamat riwayatnya (sebab Densus memang mau dibubarkan), tetapi masih cari sensasi yaitu melibatkan diri dalam penanganan kasus “syahwat artis”.

Bapak Presiden, mohon semua ini menjadi masukan.

Siapa saja, PERWIRA TINGGI POLRI dan anggota-anggota Kepolisian yang pernah secara langsung dan tidak langsung melakukan teror, intimidasi dan gangguan fisik kepada PERS dan anggota masyarakat, jangan diberi jabatan lagi.

Jangan diberi kenaikan pangkat.

Jangan didiamkan dan jangan dibiarkan.

Copot dan ganti dengan yang jauh lebih kredibel.

Apalagi kalau ada perwira tinggi Polri (semacam Komjen Gories Mere) yang bermimpi jadi Kapolri, wah wah wah, tolong di ingat kembali semua kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang berderet sangat panjang dalam rekam jejaknya.

Hormatilah dan jalinlah kerjasama yang baik dengan kalangan PERS.

Jangan pamer aksi kepada negara adidaya bahwa seolah-olah Densus 88 Anti Teror Polri dan MABES POLRI secara keseluruhan, paling hebat, paling top, paling mampu, paling cekatan dan paling SUPERIOR deh dalam hal penanganan terorisme dibanding negara manapun di muka bumi ini.

Kecian deh lo.

Merujuklah selalu kepada ILMU PADI yaitu, “Semakin Berisi Hendaklah Semakin Merunduk”.

Bukan justru membusungkan dada, mengangkat dagu dan menyombongkan diri secara gelap mata.

Tempo, kalian tidak sendirian menghadapi teror dan ancaman ini.

You are not alone.

We are not alone.

Rakyat Indonesia dan dunia internasional pasti akan dengan senang hati memberikan dukungan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Darah kami darah wartawan.

Hidup mati kami adalah hidup mati sebagai seorang wartawan.

Mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Bekerja secara total menyuarakan kebenaran, kebaikan dan keadilan bagi seluruh bangsa dan seluruh anggota masyarakat dunia.

Tempo di bom ?

Sapa takut !

Hoi, ini negara hukum Boss.

Jangan seenaknya di negara yang mengedepankan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran apapun.

Mau dipenjara ?

Pasti (otak pelaku dan para pelaku lapangannya) takut.

Biasa begitu, berani berbuat tapi tak berani tak bertanggung jawab.

Cemen …

(MS)

July 7, 2010 Posted by | news | , , | Comments Off

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.