Katakamidotcom News Indonesia

Silence Is Golden Ala Sutanto Hadapi Barisan Sakit Hati

Selamat Bertugas Sutanto Kepala BIN Baru, Pancen Oye !

Munir Cahaya Yang Tak Pernah Padam (Tulisan Suciwati)

Jakarta (26/11/2009) Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk, mengangkat dan memutuskan mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ternyata menuai kritik.
Awalnya, kritik terberat atas naiknya Sutanto sebagai orang nomor satu di Dinas Rahasia Indonesia itu dipusatkan kepada keberadaan Sutanto yang berlatar-belakang POLISI alias NON MILITER.

http://www.antarafoto.com/dom/prevw/grab.php?id=1256208453


Jenderal Sutanto Alumni Terbaik Akpol 1973

Cabinet 2009: State Intelligence, Sutanto

Adrianus Meliala : Sutanto Jangan Lakukan Intelijen Hitam

Belakangan, kritik tunggal ini ternyata tak cukup ampuh merecoki penunjukan Sutanto yang berpembawaan kalem ini. Mengapa tak cukup ampuh ?

Ya karena di masa pemerintahan Presiden RI 1 Ir. Soekarno atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Karno, Kepala Intelijen Indonesia juga ada yang NON MILITER yaitu Soetarto.

Inilah yang sempat didiskusikan oleh Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata saat bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Haji Taufiq Kiemas pekan lalu.

Ketika itu, hadir juga dalam diskusi kecil-kecilan tadi wartawan senior dari Harian Kompas Budiarto Shambazy dan wartawan senior dari Harian Media Indonesia Derek Manangka.

Di ruang kerja Ketua MPR, diskusi kecil ini menyenggol sebuah fakta di era pemerintahan Bung Karno bahwa SIPIL juga pernah dipercaya dan diangkat menjadi Kepala Intelijen Indonesia (Soetarto).

Jadi, kalau ada yang menilai bahwa keputusan SBY ini menyalahi aturan dan tradisi yang pernah ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahwa Kepala Intelijen itu WAJIB dari militer.

Ternyata salah besar !

https://i0.wp.com/219.83.122.194/web/images/stories/Foto/logo-bin.jpg
Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur bunyi atau poin seperti ini, “Kepala Intelijen Indonesia diwajibkan diambil dari Dinas Kemiliteran Tentara Nasional Indonesia”.

Kritikan itu sangat “sibuk sendiri” mengomentari dan mempertanyakan mengapa Kepala Intelijen itu diambil bukan dari kalangan MILITER ?
Ini perlu dijelaskan agar dalam mengkritik hendaknya jangan asal bunyi alias ASBUN.

Kritikan lain yang tidak kalah seru adalah spekulasi yang menyebutkan bahwa masuknya Sutanto yang notabene adalah NON MILITER ini akan menggembosi TNI.

Agak lucu kritikan soal gembos-mengembosi ini.

Tak jelas, siapa yang menggembosi dan siapa yang digembosi jika Kepala Intelijen dipimpin oleh POLISI ?

Atau kalau mau dipertajam lagi kalimatnya, siapa yang bisa menikam dari depan, menikam dari belakang dan bahkan menelikung jika Kepala Intelijen dipimpin oleh POLISI ?

Kemungkinan yang paling besar terjadi justru sangat ekstrim yaitu patut dapat diduga justru Sutanto yang bisa “ditikam dari belakang” oleh barisan sakit hati.

Mengapa ?

Ya, barangkali karena satu dan lain hal.

Misalnya, rasa takut yang berlebihan jika masuknya Sutanto ke dalam lingkup dinas intelijen yang pasca reformasi ini “tak bersih-bersih amat” akan dibersihkan.

Dengan apa membersihkannya ?

Selain dengan berbagai reposisi dalam struktur organisasi dalam internal organisasi BIN, acara bersih-bersih itu bisa juga menjangkau pembersihan bagi siapapun dan apapun yang patut dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Ingat, Sutanto ini bisa disebut Raja Tega.

Ia tak akan segan menindak anak buahnya sendiri yang memang patut dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum.

Contoh kasus adalah saat Sutanto menjabat sebagai Kapolri (Juli 2006 – Oktober 2008). Sutanto menindak secara tegas Kepala Badan Reserse & Kriminal (Bareskrim) POLRI Komisaris Jenderal Suyitno Landung.

https://katakamidotcomindonesianews.files.wordpress.com/2009/11/munir.jpg?w=298
Ini fakta yang tak bisa dihapus dari lembaran sejarah Indonesia.

Publik hanya tahu sedikit tentang bagaimana keras dan tegasnya Sutanto menindak anak buah yang melakukan pelanggaran hukum. Kepribadian Sutanto yang merupakan anak tunggal dalam keluarganya memang sangat tenang dan kalem.

Ia sulit ditebak oleh lawan tetapi disegani oleh kawan.

Ketika Sutanto menjabat sebagai Kapolri pun, ketegasannya melakukan secara konsisten upaya penegakan hukum kepada instansi lain juga sudah terbukti dan teruji.

Dengan tetap mengedepankan “kesantunan”, saat Sutanto menangani kasus pembunuhan aktivis HAM Munir “kesantunan” itu dilakukannya untuk memudahkan dan mensukseskan kerja Tim yang menangani kasus Munir.

Sutanto meminta “izin” atau kulonuwun kepada Kepala BIN saat itu yaitu Sjamsir Siregar bahwa Tim Kepolisian hendak “masuk” memeriksa internal BIN.

Informasi ini bukan datang dari Sutanto melainkan dari Sjamsir Siregar sendiri.

Dalam satu kesempatan, Sjamsir Siregar menceritakan kepada KATAKAMI.COM bahwa dirinya bertemu dengan Sutanto di sebuah pertemuan resmi. “Tadi si Tanto bilang ke aku, Mas … izin, Tim Kepolisian mau memeriksa !” demikian Sjamsir menirukan ucapan Sutanto waktu itu.

Ia tidak ingin mendatangkan guncangan dan tidak pernah punya arogansi mempermalukan instansi atau individu MILITER.

Lihatlah saat Mantan Deputi BIN Mayjen Purn. Muchdi Pr dijemput oleh Tim Kepolisian untuk “mampir” ke Mabes Polri.

Sutanto tahu bahwa kasus Munir disorot oleh publik, terutama media massa.

Sutanto tak ingin mempermalukan TNI – khususnya BIN –, terlebih lagi tak ingin mempermalukan Muchdi Pr secara pribadi dan keluarga.

Sutanto brings a good track record and political stature to his new task.
Belakangan publik akhirnya tahu dari media massa bahwa cara penjemputan terhadap Muchdi Pr juga dibuat sangat “santun” yaitu Sutanto memerintahkan Jenderal Bintang 3 POLRI untuk mendekati dulu Muchdri Pr yang dari segi kepangkatan berada satu level dibawah penjemputnya.

Ketika itu, Sutanto menugaskan Kepala Bareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri (BHD, red) untuk menemui Muchdi Pr dan Tim di sebuah tempat.

Strategi yang dilakukan Sutanto ini harus dicermati secara jernih yaitu ia tidak ingin dalam pemberitaan dimuat bahwa Muchdi Pr ditangkap.
Kesan bahwa Muchdi Pr diperlakukan sebagai penjahat ulung diantisipasi secara cepat dan dicegah oleh Sutanto.

Ia sadar bahwa sebagai Tri Brata 1, tanggung-jawab utama dirinya sebagai seorang PEMIMPIN adalah memberikan jalan dan membantu kesuksesan Tim POLRI menangani kasus Munir.

Tanpa harus mempermalukan secara kasar, misi yang diingin dicapai oleh TIM POLRI dalam menangani kasus MUNIR dibuat lebih mudah dan berhasil oleh Sutanto.

Oke, bergeser ke topik lain seputar keberadaan Sutanto sebagai Kepala Intelijen Indonesia yang berlatar-belakang NON MILITER ini.

Lazimnya memang (terutama berdasarkan tradisi), job Kepala Intelijen itu selalu diberikan kepada Jenderal TNI berbintang 3.

Ada satu fakta yang barangkali perlu dicermati oleh semua pihak yaitu posisi Kepala BIN lebih tepat jika diberikan kepada Jenderal berbintang 4.
Mari kita ingat saat KH Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI ke-4.

Gus Dur memutuskan untuk memberikan kenaikan pangkat kehormatan untuk Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal TNI dinaikkan secara kehormatan oleh Presiden RI KH Abdurrahman Wahid menjadi Jenderal (penuh).

https://katakamidotcomindonesianews.files.wordpress.com/2009/11/sby.jpg?w=234
Sehingga kalau ingin mencantumkan kepangkatan didalam rangkaian namanya, SBY harus menuliskan sebagai berikut “ Jenderal (Hor) Purn Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengapa Gus Dur menaikkan pangkat SBY menjadi Jenderal berbintang 4 ?

Mantan Jurubicara Kepresidenan di era Gus Dur yaitu Adhie Massardi mengatakan bahwa Gus Dur ingin mempermudah koordinasi antar para pembantunya.

“Menkopolkam itu kan harus mengkoordinir Panglima TNI dan Kapolri yang pangkatnya semua berbintang 4. Bagaimana mungkin Jenderal berbintang 3 memberikan perintah dan melakukan koordinasi tugas kepada pihak lain yang pangkatnya lebih tinggi. Makanya waktu itu, Gus Dur menaikkan pangkat SBY jadi Jenderal” demikian kata Adhie Massardi kepada KATAKAMI.COM.

Barangkali, fakta ini menjadi acuan yang dipertimbangkan secara matang oleh seorang SBY sehingga dalam periode kedua pemerintahan SBY ini ditunjuk Jenderal berbintang 4 menjadi Kepala BIN.

Bayangkan, sebagai salah satu pilar utama yang tergabung dalam jajaran POLHUKKAM di kabinet pemerintahan, Kepala BIN harus berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri yang dari segi kepangkatan berada satu level diatas jabatan Jenderal Bintang 3 yang selama ini mendominasi pucuk pimpinan Dinas Intelijen Indonesia.

Walaupun misalnya Kepala BIN itu datang dari Angkatan yang sangat senior, tetap saja dari segi kepangkatan ia harus memberikan hormat kepada Pejabat yang pangkatnya berada diatas kepangkatan dirinya.

Tapi ini terabaikan selama ini.

Dalam era kepemimpinan Sjamsir Siregar misalnya, faktor senioritas itu yang lebih kuat peranannya dalam menjalin koordinasi dengan pejabat Menkopolhukkam, Panglima TNI dan Kapolri.

Sjamsir, tipe yang blak-blakan. Ia sadar bahwa ia senior. Bahkan jauh lebih senior dari pejabat lain di kabinet saat Sjamsir memimpin BIN.

Bayangkan, Sjamsir berasal dari Angkatan 1965, Menkopolhukkam Widodo AS berasal dari Angkatan 1968, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto berasal dari Angkatan 1973 dan Kapolri Jenderal Sutanto berasal dari Angkatan 1973.

Semua masuk dalam kategori “adik” untuk Sjamsir.

https://i2.wp.com/www.rakyatmerdeka.co.id/images/foto/normal/824610-05032102012006b@Kapolri-2.gif
Maka tak heran kalau SBY, Widodo AS dan Djoko Suyanto memanggil Sjamsir dengan sebutan Bang (Abang).
Lalu Sutanto memanggil Sjamsir dengan sebutan Mas.

Ada satu peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu saat Sjamsir menjadi Kepala BIN yaitu terjadi ledakan bom di Sulawesi tengah.
Ledakan itu terjadi menjelang tengah malam.

Beberapa menit setelah ledakan terjadi, Sjamsir ternyata lebih dulu mendapat laporan tentang adanya ledakan bom itu.
Ia lantas menelepon ajudan Kapolri dan meminta agar saat itu juga Sutanto dibangunkan.

Dari faktor senioritas, bisa dipahami inisiatif Sjamsir menghubungi dan segera menjalin koordinasi dengan Kepala Kepolisian Indonesia tentang adanya sebuah ledakan bom di daerah rawan konflik yaitu Sulawesi Tengah.

Bayangkan, kalau dari segi kepangkatan !

Tidak lazim dan tidak boleh sebenarnya, orang yang pangkatnya lebih rendah main hantam kromo menghubungi dan mendesak untuk secepatnya harus bisa bicara kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi.

MILITER pasti memahami hal ini.

Tidak mungkin dan tidak boleh, pangkat yang lebih rendah bisa bertindak “semaunya atau seenaknya” kepada pangkat yang lebih tinggi.

https://i0.wp.com/www.waspada.co.id/images/stories/27-kapolri_tinjau_bandara_hotma.jpg
Artinya, dengan masuknya nama Sutanto sebagai Kepala BIN, kepangkatan Sutanto yang merupakan Jenderal berbintang 4 ini bisa mempermudah koordinasi yang harus dijalinnya dengan instansi lain – diluar BIN –. Masih soal kritikan tentang penunjukan Sutanto sebagai Kepala BIN.

Sumber KATAKAMI menyebutkan bahwa patut dapat diduga ada pihak internal BIN yang mengkritik mengapa SBY melakukan pergantian Kepala BIN bersamaan dengan pembentukan Kabinet Baru ?

Sebab, lanjut sumber KATAKAMI, pergantian Kepala BIN itu “biasanya” dilakukan Bulan Desember.
Kritikan seperti ini salah besar.

Lagi-lagi, asbun (asal bunyi) saja !

Tidak ada keharusan atau bahkan tradisi yang mewajibkan pergantian Kepala BIN harus dilakukan pada bulan Desember.

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri, pergantian Kepala BIN dilakukan bersamaan dengan pembentukan kabinet.

Kemudian ada desas desus, wah bagaimana dengan proyek-proyek yang biasa diberikan untuk TNI dari BIN jika sekarang Kepala BIN berasal dari KEPOLISIAN ?
Proyek apa ?

Proyek pengadaan barang ?

Atau proyek apa yang dimaksud ?

Desas-desus yang naga-naganya “berbau uang”, janganlah dipakai sebagai acuan dan patokan untuk menilai keberadaan seorang Pimpinan dalam kedinasan intelijen Indonesia.

https://i2.wp.com/foto.detik.com/images/content/2006/06/30/157/nar1.jpg
Nasihat yang terbaik adalah lakukan pengenalan secara lebih dekat, pendekatan, komunikasi (dialog) serta koordinasi yang kuat dengan orang nomor 1 di lingkup BIN – walaupun berasal dari KEPOLISIAN –.

Jangan dicerca.

Jangan dipermalukan.

Jangan dipakai semua trik yang mengandalkan media massa yaitu mengedepankan komentar-komentar pengamat untuk “bunyi” secara sumbang di media massa.

Bisa jadi ada yang seperti ini.

Supaya aman alias tidak ketahuan mengkritik SBY yang menunjuk pejabat berlatar-belakang KEPOLISIAN sebagai KEPALA BIN, maka mulut yang dipinjam atau dipakai adalah mulut-mulut pengamat.

Sasarannya kena tetapi tidak menimbulkan dampak buruk.

Mana berani bicara terang-terangan.

Beraninya cuma dari belakang layar  saja !

Kepala BIN Sutanto kini dihadapkan pada tugas-tugas yang tak ringan sifatnya.

Faktor kedekatan pribadinya dengan SBY menjadi sasaran empuk untuk dikritik semua pihak.

Inilah untuk yang kedua kalinya, SBY menempatkan Tim Suksesnya menjadi Menkopolhukkam dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Pada periode pertama kepemimpinannya di Indonesia ini, SBY menunjuk Sjamsir Siregar sebagai Kepala BIN dan Widodo AS sebagai Menkopolhukkam. Sjamsir dan Widodo adalah TIM SUKSES SBY pada Pilpres 2004.

Kini, sejarah itu diulangi lagi oleh SBY.

Ia menempatkan 2 orang sahabat terdekatnya – dimana keduanya itu adalah TIM SUKSES SBY –.

Marsekal Djoko Suyanto ditempatkan di posisi Widodo AS sebelumnya yaitu sebagai Menkopolhukkam.

Jenderal Sutanto ditempatkan di posisi Sjamsir Siregar sebelumnya yaitu sebagai Kepala BIN.

http://kabarnet.files.wordpress.com/2009/09/panglima2.jpg
SBY tampaknya sadar bahwa ia memang harus menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam posisi-posisi kunci dalam kabinet.
Faktor kepercayaan adalah faktor utama yang mengantarkan Sutanto duduk sebagai orang nomor satu di lingkungan BIN.

Tak jelas, apa sebenarnya pertimbangan SBY menempatkan Sutanto sebagai Kepala BIN.

Kabar yang beredar sebenarnya agak berbeda dari fakta yang ada sekarang.

Kandidat Kepala BIN itu sebenarnya bukan Sutanto.

Berdasarkan kabar beredar di tengah masyarakat, kandidat Kepala BIN itu antara lain adalah Letjen. TNI Purn Luhut Panjaitan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan …. Letjen TNI Purn. Sjamsir Siregar !

Ya, sempat beredar rumors bahwa sebenarnya masa jabatan Sjamsir Siregar akan dipertahankan.

Ternyata pada akhirnya, yang dipilih oleh SBY adalah Sutanto.

Padahal berdasarkan rumors yang beredar, Sutanto dispekulasikan akan menduduki jabatan Menteri Perhubungan.

Hanya SBY yang tahu faktor x apa yang membuat dirinya berubah pikiran yaitu memilih NON MILITER menjadi Kepala BIN.

SBY yang berlatar-belakang militer, tentu tak punya keinginan untuk menggembosi TNI dengan menunjuk pejabat NON MILITER untuk duduk sebagai Kepala BIN.

Pasti tidak ada niat seperti itu !

Kemungkinan yang terbesar adalah SBY merasa lebih “aman dan nyaman” jika ia menempatkan orang kepercayaannya sebagai Kepala BIN.
Posisi Kepala BIN bukan posisi sembarangan dalam kabinet.

Ini posisi yang sangat sentral dan strategis.

Yang perlu diingatkan disini kepada SBY dan Sutanto adalah jangan pernah ada niatan (apalagi kesengajaan) untuk menjadikan BIN sebagai alat kekuasaan atau alat pemenangan PEMILU !

Terutama, jangan jadikan BIN sebagai alat pemukul dan tim buru sergap untuk menjatuhkan atau mematikan langkah lawan-lawan politik pemerintah, aktivis, media massa atau negara sahabat.

Jati diri intelijen harus dijaga kehormatannya oleh Sutanto.

Fakta bahwa Sutanto adalah tim sukses SBY pada Pilpres 2009 tak akan bisa dihapus oleh siapapun juga.

Tetapi Sutanto harus bisa membuktikan dan menunjukkan kepada semua pihak bahwa ia memang berdiri dan berada di atas semua kelompok dan golongan.

Sutanto harus sama dekat dan sama jauh dengan semua kalangan. Sutanto harus menjaga NETRALITAS BIN.

Walaupun USER atau pemakai dari jasa BIN adalah Kepala Negara, tidak harus membuat BIN mengotori jati diri Dinas Intelijen itu sendiri.
Intelijen Indonesia harus mampu bertugas secara cerdas.

Inilah mungkin yang menjadi dasar pemikiran bagi Sutanto untuk mengubah dogma (doktrin) yang menjadi landasan dinas intelijen yang dipimpinnya saat ini yaitu menjadi SMART INTELLIGENCE.

Bukan lagi menggunakan doktrin COMBAT INTELLIGENCE.

Intelijen yang cerdas, harus bertugas secara cerdas yang memang cerdas.

Kecerdasan intelijen itu harus senantiasa bertugas berdasarkan ketentuan HUKUM yang berlaku & menghormati nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM).

https://katakamidotcomindonesianews.files.wordpress.com/2009/11/munir1.jpg?w=219
Kecerdasan intelijen jangan lagi dipakai untuk operasi-operasi yang ujungnya adalah menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja tetapi tak mau dihukum.

Kecerdasan intelijen jangan juga dipakai untuk operasi-operasi politik yang ujungnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan semata.

Kecerdasan intelijen jangan dipakai untuk memerintah POLRI guna menangkapi para demonstran, terutama dari kalangan aktivis dan mahasiswa.

Kecerdasan intelijen itu harus mampu menjalin koordinasi dengan semua pihak, termasuk pihak internasional dan negara-negara sahabat di muka bumi ini. Diantaranya bekerja sebaik mungkin dan berkoordinasi menangani kelanjutan perang melawan teror / terorisme dan ancaman separatisme.

Juga menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Kecerdasan intelijen itu harus mampu melakukan deteksi ini dan cegah dini.

Kecerdasan intelijen itu harus membuahkan prestasi-prestasi kerja yang membanggakan.

https://i2.wp.com/www.wkbradford.com/posters/silenceA_lg.jpg
Dan itulah yang kini diharapkan dari Jenderal Polisi Purnawirawan SUTANTO.

SUTANTO seolah mengingat secara baik dan menerapkan pepatah SILENCE IS GOLDEN.

Diam itu emas.

Sepanjang kritikan itu membangun maka pastilah SUTANTO akan mengakomondir.

Tetapi jika kritikan itu sangat tendensius dan berbau fitnah, maka prinsip SILENCE IS GOLDEN tadi memang paling tepat dipraktekkan oleh SUTANTO.

Sebab yang terpenting adalah bekerja, bekerja dan bekerja secara keras dan cerdas !

Itulah yang disebut dengan “SMART INTELLIGENCE” !

(MS)

February 17, 2010 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: