Katakamidotcom News Indonesia

Menghitung Hari Melepas BHD Purna Bhakti Enam Bulan Lagi

DIMUAT JUGA DI SITUS BERITA WWW.KATAKAMI.COM

Jakarta 27/4/2010 (KATAKAMI) Waktu memang berjalan begitu cepat.

Tak terasa, perjalanan sang waktu sudah membawa jejak langkah Jenderal Bambang Hendarso Danuri ke pintu gerbang purna bhakti.

Ya, Jenderal BHD akan memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 November 2010 mendatang.

Berarti kalau di hitung dengan jari-jemari tangan,  hanya tingga 6 bulan lagi Jenderal BHD memiliki waktu untuk mencurahkan segenap tenaga, pikiran, waktu dan dedikasi terbaiknya untuk memimpin Polri.

Bila nanti Jenderal BHD pensiun, genap 2 tahun ia menjadi Kapolri yaitu dari periode Oktober 2008 sampai Oktober 2010.

Spekulasi banyak beredar tentang perlu atau tidaknya mengganti pejabat setingkat Kapolri dalam waktu dekat ini. Kalau spekulasi itu bermuara tentang pergantian pejabat setingkat Kapolri maka biarlah spekulasi itu hanya tinggal spekulasi yang tak perlu didramatisir.

Merujuk pada pendahulu Jenderal BHD yaitu Jenderal Polisi Sutanto yang diganti sebagai Tri Brata 1 (Kapolri) setelah ia memasuki masa pensiun maka hal yang sama diharapkan juga terjadi pada diri BHD.

Tunggulah sampai ia pensiun pada bulan November mendatang.

Tak perlu rumit-rumit dalam membahas spekulasi-spekulasi tentang pergantian pejabat setingkat Kapolri.

Berbeda halnya dengan pejabat setingkat Jaksa Agung.Hendarman Supandji sesungguhnya sudah pensiun pada bulan Mei 2007 yang lalu yaitu saat ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Akan tetapi, atas nama HAK PREROGATIF yang dimiliki oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka Hendarman Supandji diangkat sebagai Jaksa Agung dengan cara memperpanjang masa tugasnya di lingkungan Adhyaksa.

Dan inilah rekor perpanjangan masa tugas untuk pejabat setingkat Jaksa Agung di republik ini atas kebijakan dari seorang SBY.

Seorang JAKSA yang sudah pensiun, bisa diperpanjang non stop selama 3 tahun berturut-turut.

Seakan-akan di Indonesia ini, sudah tidak stok Jaksa yang dianggap pantas dan layak menjadi Jaksa Agung.

Kembali ke permasalahan Kapolri.

Dalam rapat dengar pendapat jajaran Polri dengan Komisi III DPR-RI pada hari Senin (26/4/2010), Kapolri Jenderal BHD sudah mengisyaratkan tentang kesiapannya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada angkatan yang lebih muda bila ia sudah resmi memasuki masa pensiun.

Isyarat dari Jenderal BHD itu menunjukkan kebesaran jiwa dari seorang pemimpin yang kesatria.

Ia menyadari bahwa seorang Bhayangkara sejati, harus mempersembahkan totalitas hidupnya demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Tetapi bila sudah tiba saatnya memasuki masa purna bhakti, semua itu harus dilepaskan dengan jiwa besar.

Bila nanti Jenderal BHD pensiun maka genap 2 tahun ia menjabat sebagai Kapolri yaitu periode Oktober 2007 sampai Oktober 2010.

Lalu, siapakah yang paling pantas menggantikan Jenderal BHD bila resmi pensiun awal November mendatang ?

Kepada KATAKAMI.COM pada hari Senin (26/4/2010) di Gedung DPR-RI, Ruhut Sitompul Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa ada beberapa nama yang pantas dipertimbangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kita bisa lihat sendiri calon-calon yang menonjol namanya. Saya dengar Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani cukup bagus dan bersih orangnya. Kita harus akui bahwa susah mencari polisi yang sebagus dan sebersih Jusuf Manggabarani ini. Lalu sebagai alternatifnya ada Kabareskrim Komjen Ito Sumardi, Irwasum Komjen Nanan Soekarna, Kapolda Sumatera Utara Irjen Oegroseno dan bisa juga dipertimbangkan Kadiv. Propam Irjen Budi Gunawan. Terserah Bapak Presiden saja. Polri punya beberapa nama yang bisa dipertimbangkan jadi Kapolri” kata Ruhut Sitompul.

Memprediksi tentang siapa gerangan pejabat utama Mabes Polri yang pantas menjadi calon pengganti Jenderal BHD memang seperti tebak-tebak buah manggis.

Tebakan itu bisa benar.

Tetapi bisa juga salah.

Yang tahu dan berhak menentukan adalah Presiden SBY dengan persetujuan dari DPR-RI (sesuai dengan ketentuan UU tentang Kepolisian).

Sehingga kepada Presiden SBY perlu disampaikan harapan demi harapan agar ia tak asal pilih dan tak asal comot terkait proses regenerasi di tubuh Polri.

Pilihlah yang terbaik dari sekian nama yang memang menonjol prestasi kerjanya di jajaran Kepolisian.Bukan yang banyak omong dan besar mulut mengumbar masalah demi masalah untuk menghantam dan mempermalukan Polri.

Tetapi di balik misi menghantam dan mempermalukan institusi Polri, tersembunyi sejumlah catatan pelanggaran kode etik profesi.

Dan bukan juga yang patut dapat diduga bermasalah dalam rangkaian-rangkaian kasus-kasus pelanggaran hukum sepanjang rekam jejaknya sebagai polisi yaitu misalnya membekingi bandar-bandar judi dan bandar-bandar alias jajaran mafia narkoba internasional yang gentayangan di republik ini.

Polri harus menjadi institusi yang terhormat, bersemakin bermoral, lebih profesional, modern dan proporsional dalam menjalankan semua tugas-tugasnya sebagai abdi negara.

Tegakkanlah hukum sampai langit runtuh.

Dan justru ada yang tersandung pada kasus-kasus hukum yang berdampak pada demoralisasi jajaran Kepolisian.

Polri harus menjadi institusi yang elegan, kompak, solid dan sangat manusiawi mempermalukan semua anggota masyarakat dan anggota-anggota kepolisian sendiri.Perhatikanlah anak buah yaitu anggota-anggota kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke.Ingatlah anggota-anggota kepolisian yang hidupnya serba berkekurangan dan penuh penderitaan di berbagai daerah.

Jangan hanya karena kepasrahan tentang anggaran negara yang belum mampu mencukupi tingkat kesejahteraan anggota-anggota Polri (dan TNI) maka para abdi negara yang sudah bekerja keras siang dan malam ini terus diwajibkan bertugas dengan hasil yang sangat nihil.

Kalau saja Presiden SBY mau meluangkan waktu barang semenit atau dua menit, coba dipinjam dulu sebentar kalkulator dari stafnya.

Hitunglah jika dana Century yang raib sebesar Rp. 6,7 Triliun itu dibagikan kepada anggota TNI, Polri dan Kejaksaan se Indonesia, kira-kira satu orang dapat berapa ?

Dan menutup tulisan ini, perlu disampaikan kepada Kapolri Jenderal BHD bahwa kegigihannya bekerja dalam memimpin institusi Polri selama ini layak untuk dihargai.

Pepatah mengatakan, “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”.

Dari sekian banyak anggota Polri di Indonesia ini, wajar kalau ada satu atau dua orang yang memiliki cacat cela dan kealpaan dalam tugasnya.

Jenderal BHD harus menindak tegas siapapun yang memang bersalah dalam kasus-kasus “spektakuler” yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini.

Jenderal BHD punya waktu sekitar 6 bulan lagi untuk membenahi dan meningkatkan kinerja Polri.

Indonesia membutuhkan Polri yang sangat pantas untuk menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Kepada Jenderal BHD, rasanya kita ingin menyampaikan pesan sederhana.

Menghitung hari detik demi detik, tak terasa nanti akan tiba waktunya bagi Sang Jenderal untuk memasuki masa purna bhakti.

Teruslah bertugas Jenderal, sampai tiba waktumu untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan itu kepada siapapun dari angkatan yang lebih muda untuk tampil ke garda terdepan memimpin institusi Polri.

Teruslah bertugas Jenderal, membersihkan organisasi Polri, membenahi dan memulihkan kembali moralitas dan soliditas yang membanggakan.

Teruslah bertugas Jenderal, agar Polri dapat bangkit kembali dan pantas untuk menjadi institusi yang sangat dicintai serta diandalkan Indonesia dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yang setegak-tegaknya.

(MS)

May 7, 2010 - Posted by | news | ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: