Katakamidotcom News Indonesia

Komjen Ito Sumardi : Saya Tidak Berwenang Menentukan Penangkapan Susno

 

WAWANCARA EKSKLUSIF 

 

Komjen Ito : Polri Tetap Tegar, Tanya Susno Apa Maksudnya

Kadiv Propam Budi Gunawan : Kasus Gayus Cobaan Berat Bagi Polri

 

Jakarta 7/5/2010 (KATAKAMI) Terkuaknya kasus pengemplangan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, mau tak mau membuat Mabes Polri bekerja keras untuk mengungkap kasus ini (sekaligus menanganinya).

Baik dari segi pelanggaran kode etik profesi.

Tetapi juga dari indikasi pelanggaran unsur pidananya.

Tampaknya kasus ini juga melibatkan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Akan tetapi pada perkembangan, Susno terindikasi sangat amat “kuatir” jika statusnya dinaikkan menjadi tersangka dan ditahan.

Untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus ini. Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kepala Badan Reserse & Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen. Polisi Ito Sumardi di ruang kerjanya di Bareskrim Polri pada Jumat (7/5/2010) siang.

Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kabareskrim Komjen. Polisi Ito Sumardi :

Foto : Komjen Susno Duadji (Kiri) & Komjen Ito Sumardi (Kanan)

KATAKAMI (K) : Bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan kasus Gayus Tambunan yang ditangani Bareskrim Polri ?

ITO SUMARDI (IS) : Kan ada yang ditangani Tim Independen karena melibatkan juga penyidik-penyidik dari Bareskrim Polri. Kan  tidak mungkin ditangani Bareskrim sendiri. Tapi ada juga yang ditangani oleh Direktur 3 Bareskrim Brigjen Yovi Nahar dari sisi korupsinya. Kemudian langkah-langkah lain ya … tentunya yang dilakukan Tim Independen sekarang ini adalah mencari kebenaran dari pernyataan-pernyataan Pak Susno Duadji. Tapi sampai saat ini belum bisa dicapai selama Pak Susno belum bisa memberikan keterangan yaitu klarifikasi dari pernyataannya selama ini kepada publik.

(K) Maksudnya, karena kasus ini diungkapkan pertama kali kepada publik oleh Pak Susno maka Pak Susno pun harus mau memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan. Begitu Pak ?

(IS) Ya betul.  Coba saja lihat … semua sudah diperiksa. Bahkan Sjahrir Johan sudah ditahan. Tentunya kan kami harus melakukan klarifikasi. Masuk akal gak … kalau Sjahrir Johan sudah ditahan tetapi Pak Susno belum bisa juga memberikan keterangan.

(K) : Pak Kaba, kemarin tim pengacara dari Pak Susno Duadji ngotot sekali ingin mengemui Kabareskrim untuk meminta kepastian atau semacam jaminan. Jaminan atas apa yang diminta Pak Susno ?

(IS) : Pak Susno meminta agar tidak dijadikan tersangka dan meminta juga agar tidak ditahan. Lho, saya kan tidak mungkin memberikan kepastian tentang hal tersebut. Kepastian itu kan datang dari penyidik sebab penyidik yang akan menentukan apakah seseorang yang terperiksa itu akan menjadi tersangka dan saksi.. Penyidik juga yang berwenang menentukan apakah seseorang itu harus ditahan atau tidak. Jadi bukan wewenang saya sebagai Kabareskrim.

Foto : Kabareskrim Komjen Ito Sumardi

(K) : Ada apa sebenarnya Pak Kaba, kok sepertinya Pak Susno Duadji ketakutan sekali. Atau jangan dibilang ketakutanlah. Seperti Pak Susno sangat kuatir sekali. Ada tanggapan Pak ?

(IS) : Aduh … saya sendiri tidak tahu ya. Sebab proses pemeriksaan yang ditangani oleh Tim Independen ini, saya kan tidak tahu arahnya.

(K) : Untuk saat ini, apa yang diharapkan oleh jajaran Bareskrim Polri dalam upaya pengungkapan kasus pengemplangan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan ini ?

(IS) : Ya … kami berharap semua pihak mau memberikan keterangan yang seluas-luasnya. Siapapun juga yang memiliki informasi, terutama pihak-pihak yang terkait dan yang dikaitkan … harus bisa dan harus mau memberikan keterangan kepada kami.

(K) : Termasuk Pak Susno Duadji ya ?

(IS) : Oh iya jelas, termasuk dari Pak Susno juga.

(K) : Pak Kaba, terus terang … apakah ada rencana dari Polri untuk menangkap dan menahan Pak Susno Duadji ?

(IS) : Wah .. untuk masalah ini, saya sendiri tidak tahu. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Sekali lagi, saya tidak berwenang menentukan hal itu. Sebab yang berwenang menentukan adalah para penyidik yang menangani kasus ini. Jelas ya ?

(K) : Baiklah, terimakasih Pak Kaba.

(MS)

Advertisements

May 11, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , | Comments Off on Komjen Ito Sumardi : Saya Tidak Berwenang Menentukan Penangkapan Susno

Tak Cuma Menkeu, Resuffle Kabinet Gantilah Jaksa Agung

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Wahai SBY Kok hanya Depkeu, Berikanlah Renumerasi TNI, Polri & Jaksa

Jakarta (KATAKAMI) Pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan merupakan pintu bagi terselenggaranya resuffle atau perubahan kabinet Indonesia Bersatu jilid 2.

Setidaknya berdasarkan pernyataan dari pihak Istana Kepresidenan hari Kamis (6/5/2010) ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka seleksi bagi kandidat Menteri Keuangan guna menggantikan figur Sri Mulyani yang akan segera mengemban tugas barunya sebagai Managing Director Bank Dunia per tanggal 1 Juni 2010.

https://i1.wp.com/www.primaironline.com/images_content/20100223hendarman%20supandji.jpeg

Foto : Jaksa Agung Hendarman Supandji

Semua pihak tentu berharap agar proses seleksi yang akan dilakukan oleh Istana Kepresidenan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.

Tetapi siapa lagikah dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini yang bisa dimasukkan dalam gerbong pergantian kali ini ?

Dari jajaran pejabat setingkat Menteri, satu-satunya yang sangat pantas untuk diganti adalah Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Bulan Mei 2010 ini persis 3 tahun Hendarman mendapat perpanjangan tugas dari SBY sebagai Jaksa Agung.

Harusnya mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) ini sudah harus purna bhakti atau pensiun sesuai aturan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan adalah Mei 2007 lalu.

Mendapat perpanjangan tugas selama 3 tahun adalah sebuah kehormatan yang sangat jarang terjadi.

Tetapi atas nama regenerasi, SBY tidak bisa memberlakukan sistem status quo pada struktur kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Selain perpanjangan tugas yang terlalu dipanjang-panjangkan ini tidak baik bagi proses regenerasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan, kebijakan tak lazim semacam ini hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial (baik di lingkungan internal atau eksternal Kejaksaan).

Foto : Jaksa Agung Hendarman Supandji

Sehingga mau tak mau, selain mencari pengganti Menteri Keuangan maka hal lain yang sama pentingnya adalah mencari kandidat pengganti Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung.

Hendaklah SBY berlaku adil kepada seluruh jajaran Kejaksaan.

Setiap pejabat eselon 1 di lingkungan Adhyaksa itu, berhak mendapat kesempatan yang sama untuk naik ke pucuk pimpinan tertinggi di lingkungan mereka.

Berdasarkan perjalanan sejarah, jabatan Jaksa Agung juga bisa diambil dari figur luar (diluar Jaksa Karier).

Ini pernah terjadi pada era pemerintahan sebelum SBY.

Bahkan pada Kabinet Indonesia bersatu jilid 1, Jaksa Agung sempat diisi oleh pejabat non karier yaitu Abdul Rahman Saleh.

Namun di tengah jalan, SBY mencopot Abdul Rahman Saleh dan memilih Hendarman Supandji untuk menjadi Jaksa Agung.

Jadi singkat kata, atas nama regenerasi maka SBY perlu mempertimbangkan pergantian pejabat setingkat Jaksa Agung untuk masuk dalam gerbong pergantian Menteri Keuangan.

Sehingga kalaupun nanti akan ada pelantikan Menteri yang baru, maka akan 2 orang pejabat tinggi negara yang siap untuk dilantik yaitu Menteri Keuangan dan Jaksa Agung yang baru.

https://i0.wp.com/kompas.com/data/photo/2008/04/15/2740528p.jpg

Foto : Jampidsus Marwan Effendi (kanan)

Marwan Effendi : Kerjasama RI – AS Menangani Korupsi Besar Manfaatnya

Calon terkuat dari jajaran Jaksa Karier yang sangat menonjol untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang baru adalah Wakil Jaksa Agung Darmono atau Jaksa Agung Muda Pidana husus (Jampidsus) Marwan Effendi.

Tetapi Marwan tetap memiliki nilai yang lebih besar dan kuat terkait pengalamannya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Jika ada yang bertanya, apakah perlu diadakan pergantian di jajaran TNI dan Mabes Polri ?

Sebenarnya pergantian itu adalah sesuatu yang bersifat lumrah di instansi-instansi semacam ini.

Tour of duty. Tour of area.

Jabatan memang sebuah amanah.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (2 kanan) bersama (dari kanan) KSAD Jenderal TNI George Toisutta, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat

Menghitung Hari Melepas BHD Purna Bhakti Enam Bulan Lagi

Teka Teki Kapolri Baru Tunggulah BHD Pensiun, Gitu Aja Kok Repot

Tetapi kalau kembali pada pertanyaan, apakah TNI dan Polri perlu ikut dirombak susunan kepemimpinannya.

Untuk saat ini, rasanya belum waktunya Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri diganti.

Mengapa ?

Sebab, Jenderal Djoko Santoso baru akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Oktober 2010 mendatang.

Sedangkan Jenderal Bambang Hendarsi Danuri baru akan pensiun per tanggal 1 November 2010 mendatang.

https://i0.wp.com/matanews.com/wp-content/uploads/RakorPolhukam.jpg

Foto : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri BHD, Kepala BIN Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Sehingga kalau hitungannya dimulai dari sekarang, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pensiun 5 bulan lagi.

Sedangkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pensiun 6 bulan lagi.

Biarlah untuk saat ini, mereka menyelesaikan masa tugasnya hingga memasuki detik-detik purna bhakti.

Yang didepan mata sudah harus diganti secepatnya adalah 2 pejabat yaitu Menteri Keuangan dan Jaksa Agung.

Sekarang, terserah kepada Presiden SBY.

Apakah ia akan mengganti, hanya terfokus pada Menteri Keuangan semata.

https://i0.wp.com/media.vivanews.com/images/2009/03/20/67761_presiden_sby_dan_menkeu_sri_mulyani.JPG

Foto : Sri Mulyani dan Presiden SBY

Atau, ia akan mengganti juga pejabat setingkat Jaksa Agung.

Sebaiknya, SBY mempertimbangkan semua hal ini dengan sebaik-baiknya. Hak prerogatif memang hak mutlak yang ada di tangan Kepala Negara.

Tetapi jangan atas nama hak prerogatif itu, maka tongkat estafet kepemimpinan yang menandai proses regenerasi di instansi sepenting Kejaksaan Agung jadi terabaikan.

Pertimbangkanlah semua ini, Bapak Presiden SBY.

Jangan ragu-ragu.

Jangan jadi jadi peragu.

Lanjutkan !

(MS)

May 11, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , | Comments Off on Tak Cuma Menkeu, Resuffle Kabinet Gantilah Jaksa Agung

Sayonara Sri Mulyani, SBY Realisasikanlah Renumerasi Gaji

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Wahai SBY Kok hanya Depkeu, Berikanlah Renumerasi TNI, Polri & Jaksa

Megawati Sentil Century, SBY Jangan Asal Comot Calon Kapolri

Jakarta 5/5/2010 (KATAKAMI) Sebagian orang mengatakan bahwa ditunjuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai salah seorang Direktur Bank Dunia adalah sebuah prestasi anak bangsa (Indonesia). Sehingga penunjukan ini dinilai sebagai sebuah prestasi yang sangat amat membanggakan. Ya, silahkan saja kalau ada yang menilai seperti itu. Tapi ada juga pendapat lain yang bertolak belakang yaitu “kabar hengkangnya” Sri Mulyani ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia yaitu proses hukum terhadap kasus Bank Century akan terseok-seok.

Patut dapat diduga Sri Mulyani dianggap bersalah dan (harusnya) bertangung-jawab di muka hukum atas kasus ini.

https://i0.wp.com/www.solopos.com/dokumen/2009/11/25demo.jpg

Foto : Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus Century


Tetapi untuk menghormati asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent maka semua pihak harusnya menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPR-RI juga sudah mengeluarkan sebuah rekomendasi resmi bahwa kasus (mega skandal) Bank Century ini harus ditindak-lanjuti oleh instansi penegak hukum di Indonesia yaitu Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan ditunjuknya Sri Mulyani sebagai Direktur Bank Dunia maka pertanyaannya adalah akankah kasus Bank Century bisa dituntaskan penanganannya – terlebih jika itu melibatkan Sri Mulyani — ?

Di tengah pemeriksaan KPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapat angin segar dari Bank Dunia.

Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, menunjuknya sebagai Managing Director Grup Bank Dunia, kemarin.

Pernyataan itu termuat dalam siaran pers yang ditayangkan situs resmi Bank Dunia, www.worldbank.org.

https://i2.wp.com/www.usfst.com/media/media-news/news-thumb/090929/zoellick.jpg

Foto : Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick

Lebih lanjut Zoellick juga memuji Sri Mulyani dengan mengatakannya bahwa sosok tersebut memiliki pengetahuan yang unik.

Selain itu, dia juga menilai bahwa Sri Mulyani telah dikenal dunia kesuksesannya dalam memberantas korupsi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dia punya pengetahuan yang mendalam dalam isu pembangunan maupun peran Bank Dunia secara keseluruhan,” ujar Zoelick dalam siaran pers tersebut. Menurut dia, sebagai pejabat senior, Sri Mulyani akan mengambil peran yang sangat penting dalam mengembangkan Bank Dunia dalam menjalankan reformasi dan menghadapi masa depan.

Dan yang sangat mengecewakan disini adalah sikap Amerika Serikat yang patut dapat diduga menjadi pihak yang paling jelas keberadaannya di balik kebijakan-kebijakan Bank Dunia.

Tidak begini caranya jika ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Tidak begini caranya jika ingin menyelamatkan seseorang yang dianggap sebagai pihak yang sehati dan sepaham dengan kebijakan-kebijakan Amerika.

Harusnya Bank Dunia – termasuk juga Amerika Serikat – menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia (sebuah Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam terbesar di dunia).

Pujian dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick untuk Sri Mulyani seakan menjadi nada sumbang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Metro TV, Rabu (5/5/2010), Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menegaskan bahwa Robert Zoellick sangat mengecewakan, tidak tahu aturan, tidak tahu adat dan tidak punya tata krama dalam menunjuk seorang pejabat Bank Dunia.

Dan yang lebih kurang ajar, lanjut Kwik Kian Gie, penawaran pekerjaan ini disampaikan Robert Zoellick hanya 25 hari sebelum efektif bekerja dan bisa seenaknya menunjuk seorang Direktur Bank Dunia tanpa permisi kepada Presiden Indonesia.

https://i0.wp.com/i.ytimg.com/vi/OiY7VFz1wgI/0.jpg

Kwik Kian Gie juga menganggap sangat aneh jika Sri Mulyani ditunjuk sebagai Direktur Bank Dunia disaat proses hukum kasus Bank Century sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi, kembali ke masalah pengangkatan Sri Mulyani — terutama puja dan puji setinggi langit dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick atas diri Sri Mulyani.

Tutup mulut bagi siapapun yang tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia !

Tolong hormati setiap gerak laju dari upaya penegakan hukum di Indonesia.

Tolong hormati setiap gerak laku dari kesungguhan Indonesia dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi.

Tolong hormati setiap proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus-kasus besar di republik yang bernama Indonesia ini.

Tapi ya sudahlah, silahkan saja kekuatan-kekuatan raksasa memperdengarkan gaung atas bunyi-bunyi sumbang mereka.

Yang sangat penting untuk diingatkan disini bagi siapapun yang akan menjadi Menteri Keuangan baru di negara ini adalah RENUMERASI bagi seluruh anggota TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Ini adalah kegagalan Sri Mulyani Indrawati.

https://i2.wp.com/www.rnw.nl/data/files/imagecache/must_carry/images/lead/Sri_mulyani%C2%A9londonsummit@flickr1000_1.jpg

Foto : Sri Mulyani & Presiden SBY

Ini adalah malapetaka yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati kepada TNI, Polri dan Kejaksaan.

Bertahun-tahun masalah peningkatan kesejahteraan pendapatan bagi anggota TNI, Polri dan Kejaksaan menjadi terkatung-katung dalam kekuasaan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Panjang sekali pembahasan yang diberlakukannya untuk memutuskan masalah RENUMERASI.

Tetapi yang sangat memukul perasaan adalah Menteri Keuangan memutuskan kenaikan gaji lewat kebijakan RENUMERASI kepada jajarannya sendiri di DEPARTEMEN KEUANGAN – dimana salah satu yang tercakup disana adalah DIREKTORAT JENDERAL PAJAK yang memperkerjakan seorang mafia bernama Gayus Tambunan –.

https://i2.wp.com/www.calegindonesia.com/content/files/images/news/gayus%20tambunan.jpg

Foto : Gayus Tambunan

Harusnya malu kepada seluruh rakyat Indonesia, menghalangi kenaikan kesejahteraan bagi instansi TNI, Polri dan Kejaksanaan tetapi dinilai sangat amat berhasil sebagai Menteri Keuangan.

Harusnya malu kepada seluruh rakyat Indonesia, menghambat peningkatan pendapatan bagi instansi TNI, Polri dan Kejaksaan tetapi dinilai sangat pantas mengurusi 74 negara yang tercakup dalam Bank Dunia.

Tidak masalah bagi Indonesia untuk melepas kepergian Sri Mulyani Indrawati.

Silahkan pergi dan menikmati besarnya gaji atau pendapatan sebagai Direktur Bank Dunia yang konon kabarnya mencapai angkat Rp. 3 Miliar.

Wow !

https://i2.wp.com/i152.photobucket.com/albums/s183/musashi247/sayonara.jpg

Sayonara Ibu Menteri Sri Mulyani.

Ayunkanlah langkah anda ke sebuah negara yang merasa paling tahu mengenai urusan dalam negeri Indonesia (dibanding Indonesia sendiri).

Ingatlah bahwa semasa anda menjadi Menteri Keuangan, anda tidak membuka hati dan mengupayakan secara sungguh-sungguh kenaikan gaji TNI, Polri dan Kejaksaan lewat kebijakan RENUMERASI.

Sehingga hal ihwal RENUMERASI ini haruslah dituntaskan oleh Menteri Keuangan yang baru (siapapun nanti yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

http://adiewicaksono.files.wordpress.com/2008/12/grab4.jpeg?w=640

Naikanlah gaji TNI, Polri dan Kejaksaan berdasarkan kebijakan RENUMERASI itu.

Janganlah biarkan rencana kenaikan gaji lewat RENUMERASI ini terkatung-katung tanpa kejelasan.

Indonesia membutuhkan abdi-abdi negara dari jajaran TNI, Polri dan Kejaksaan.

Perhatikanlah mereka.

Angkatlah martabat dan tingkat kesejahteraan hidup mereka.

Jangan dinistakan.

Jangan dilupakan.

Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia membutuhkan TNI, Polri dan Kejaksaan sehingga kesejahteraan hidup mereka haruslah diprioritaskan untuk diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih manusiawi.

(MS)

May 11, 2010 Posted by | news | | Comments Off on Sayonara Sri Mulyani, SBY Realisasikanlah Renumerasi Gaji

Kadiv Propam Budi Gunawan : Kasus Gayus Cobaan Berat Bagi Polri

 

WAWANCARA EKSKLUSIF 

Jakarta (16/4/2010) Terungkapnya kasus pengemplangan pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan (seorang pegawai eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak), mau tak mau menyeret juga INSTITUSI POLRI ke dalam situasi yang serba tidak mengenakkan.

Citra dan nama baik Polri kembali dipertaruhkan dalam penanganan kasus pengemplangan pajak ini – terutama yang menyangkut masalah pelanggaran etika dan profesi. Tujuh orang penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah pelanggaran etika dan profesi.

 

Photo : Irjen Budi Gunawan 

Dan untuk menangani itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Polri, maka Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang berada di garda terdepan dalam menyelesaikan kasus yang sangat memalukan ini.

Divisi Propam Polri juga mendapat sorotan sejak beberapa hari terakhir ini, terkait upaya penegakan disiplin yang dilakukan terhadap Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji yang nyaris berangkat ke Singapura (tanpa izin dari atasan atau INSTITUSI).

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kepala Divisi Profesi & Pengamanan (Propam) Polri Irjen Polisi Budi Gunawan.

WAWANCARA EKSKLUSIF ini dilakukan di ruang kerjanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (16/4/2010) siang.

 

Photo : Irjen Budi Gunawan 

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kadiv. Propam Polri Irjen Polisi Budi Gunawan :

 

(KATAKAMI) : Terimakasih Pak Budi, atas WAWANVARA EKSKLUSIF ini karena Divisi yang Bapak pimpin ini sekarang lagi disorot oleh banyak pihak yaitu apakah Propam Polri akan mampu untuk menegakkan disiplin bagi anggota-anggota Polri yang tersangkut dan tersandung dalam kasus Gayus Tambunan. Boleh tahu, apa yang saat ini sedang terus ditangani oleh Divisi Propam terkait kasus Gayus ini ?

(BUDI GUNAWAN) : Begini, yang harus dipahami oleh masyarakat adalah Propam ini bekerja di benteng terakhir dalam institusi Polri. Sebab berada dalam aspek pengawasan. Terutama penegakan aturan disiplin dan kode etik profesi. Kalau sebagai benteng terakhir, tentu saja semua yang dilakukan oleh Propam ini sangat berkaitan dengan penegakan aturan yang berkaitan dengan aspek internal organisasi Polri. Terutama penegakan peraturan disiplin dan peraturan kode etik tadi. Semua itu muara dan tujuannya adalah untuk menjaga citra Polri tadi.

(K) : Lalu apa bedanya antara proporsi tugas Propam dan Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum, red) terkait penanganan kasus Gayus Tambunan yang melibatkan anggota-anggota Polri ini ? Apakah penanganannya hanya ditangani oleh Propam saja atau melibatkan Tim dari Irwasum Polri ?

(BG)  : Tentu ada korelasinya. Ada hubungannya. Kedua fungsi tadi yaitu Irwasum dan Propam didalam siklus manajemen Polri, berada dalam aspek pengawasan. Khusus untuk Irwasum,  menangani masalah manajemen yaitu yang berkaitan dengan perencanaaan dan bidang pengawasan. Nah, kalau dari hasil audit manajemen itu terdapat dugaan penyimpangan dan pelanggaran maka Propam akan masuk melakukan penegakan. Sekali lagi, konsentrasi tugas dari Propam ini adalah penegakan disiplin dan kode etik. Sering kali masyarakat umum yang kurang memahami masalah aturan ini menyamakan dan menarik kesimpulan bahwa penegakan disiplin – kode etik itu masuk dalam ranah pidana.  Itu sangat berbeda sekali ! Sehingga jangan mengkait-kaitkan proses penegakan disiplin dan kode etik profesi yang dilaksanakan Propam dengan langkah-langkah ke arah pidana.

(K)  :  Oke, kita masuk lebih dalam pada kasus Gayus Tambunan. Porsi tugas dari Propam untuk menindak-lanjutinya apa saja ?

(BG)  : Oh banyak sekali ! Sebab dalam kasus ini … sudah jelas sekali ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik dan profesi. Misalnya, pelanggaran prosedur tahapan penyidikan.

 

(K) Itu yang terjadi di Bareskrim ya ?

 

(BG) Ya … artinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ini menjadi domain tugas Propam. Ini yang harus kami tegakkan. Apalagi kalau ada unsur pidananya, biasanya juga ada korelasi yaitu terdapat penyimpangan di bidang kode etik. Walaupun dalam tahap pemeriksaannya akan dibedakan. Termasuk persidangannya, akan dibedakan dengan unsur pidana.

 

(K) :  Ada berapa orang sebenarnya anggota Polri yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan ini ?

(BG)  :  Seperti yang sedang dilaksanakan oleh Tim Independen … sebetulnya didalam Tim Independen ini juga ada Tim Propam … bekerja secara sinergi. Yang masuk dalam ranah pidana, diperiksa oleh Tim dari Bareskrim. Sementara yang masuk dalam ranah kode etik, akan diperiksa oleh Tim Propam. Sampai saat ini ada 7 orang penyidik yang  dinyatakan terlibat yaitu penyidik pelaksana. Termasuk pejabat yang ada di Bareskrim saat itu dan terakhir.  Pokoknya yang berkaitan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai memasuki putusan.

 

(K) :  Pak Budi, ini akan jadi tanda besar di tengah masyarakat kalau misalnya hal ini tidak kami tanyakan kepada anda selaku Kepala Divisi Propam Polri. Ada apa sebenarnya dibalik penangkapan terhadap Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta beberapa hari lalu sebab yang melaksanakan proses itu adalah Propam Polri ? Mengapa beliau ditangkap ?

(BG)  :  Lho … itu bukan penangkapan namanya !

(K) : Oh begitu ya ? Sebab Tim dari Propam yang mengirimkan anggota-anggota Provost mendatangi Pak Susno Duadji sampai ke ruang keberangkatan bandara. Kalau bukan penangkapan, jadi apa namanya ?

  

 

Photo : Kapolri Jenderal BHD & Wakapolri Jusuf Manggabarani

(BG)  :  Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 43 Tahun 2003, jelas disebutkan bahwa dalam rangka penegakan peraturan disiplin … dalam hal kedapatan tertangkap tangan, maka Provost bisa melakukan pemeriksaan langsung.

(K) : Jadi bukan ditangkap namanya ? Tapi kok ramai-ramai mengejar Pak Susno ke Bandara. Kan bisa mengirimkan beberapa orang saja misalnya, untuk mengundang beliau menjalani pemeriksaan di Mabes Polri ?

 

Photo : Komjen Susno Duadji

(BG)  : Sekali lagi, itu bukan penangkapan. Salah besar kalau ada yang menyebut itu penangkapan.  Ini kan pencegahan. Jadi kerjanya Propam itu adalah sebelum, pada saat dan setelah. Dalam kaitan dengan kasusnya Pak Susno … seperti yang disampaikan oleh Tim Pengacara Pak Susno, lho Pak Susno kan belum berangkat keluar negeri. Lho, begini … Propam itu bekerja sebelum, pada saat dan setelah.  Dalam rangka upaya preventif dan karena tertangkap tangan …. terbukti ada disana, kami mencegah dan kami bawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

 

(K)  :  Wah, tetap saja agak membingungkan Pak. Sebab kalangan awam menilai, kejadian itu adalah penangkapan terhadap seorang perwira tinggi Polri yang masih aktif. Apakah Propam mendengar kritikan dari pihak Pak Susno Duadji, mengapa tidak ada surat resmi penangkapan ? Bagaimana Kadiv Propam menjelaskan hal ini ?

(BG)  :  Sekali lagi, dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 43 Tahun 2003 itu sudah sangat jelas yaitu dalam hal tertangkap tangan maka tanpa surat perintah Provost bisa melakukan pemeriksaan. Itu sudah sangat jelas sekali kok. Ada aturannya. Kami wajib melaksanakan itu.

 

Ilustrasi Gambar Topi Provost Polri

(K)  :  Jadi apa kesalahan dari Pak Susno Duadji sehingga Tim Provost memburu beliau ke Bandara Soekarno Hatta terkait istilah tertangkap tangan tadi ?

 

(BG) :  Kesalahan beliau adalah berencana untuk berpergian keluar negeri tanpa izin. Kami wajib melakukan penegakan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku di Polri. Setiap profesi dan organisasi apapun atau dimanapun, tentu punya aturan yang berkaitan dengan kode etik. Khusus untuk TNI – POLRI, ada tambahan lagi yaitu peraturan disiplin. Jadi itulah konsekuensinya karena Pak Susno kan masih polisi aktif.

(K) : Jadi, kesalahan utama dari Pak Susno Duadji adalah pelanggaran disiplin, begitu maksudnya Pak ?

(BG) Iya betul !

(K)  Apakah Polri serius dan sungguh-sungguh akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggotanya yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan ini ?

(BG)  : Sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan kode etik dan profesi, Propam ingin menunjukkan bahwa kami merespon setiap pengaduan.

(K) :  Apakah ada jaminan bahwa dalam rangka menangani kasus Gayus Tambunan ini, Propam tidak ada mengada-ada atau melakukan rekayasa apapun ? Ya, misalnya … yang salah dibenarkan atau yang benar justru disalahkan ?

(BG) :  Kami tidak akan melakukan diskriminasi. Propam serius menegakkan aturan, Polri sedang membenahi masalah ini yaitu citra dan nama baik agar kepercayaan masyarakat kembali pulih terhadap Polri.

(K)  : Tampaknya Propam sadar betul bahwa kasus Gayus Tambunan ini mau tak mau menjadi cobaan bagi institusi Polri ?

(BG)  :  Ya betul … ini cobaan berat buat Polri.

(K) : Baik, terimakasih Pak Budi Gunawan.

May 11, 2010 Posted by | news, Wawancara Eksklusif | , | Comments Off on Kadiv Propam Budi Gunawan : Kasus Gayus Cobaan Berat Bagi Polri

Komjen Ito : Polri Tetap Tegar, Tanya Susno Apa Maksudnya

WAWANCARA EKSKLUSIF


Jakarta 5/4/2010 (KATAKAMI) Beberapa minggu terakhir ini, Mabes Polri disorot oleh publik luas terkait kasus penggelapan pajak senilai Rp. 25 Miliar yang menyeret nama Gayus Tambunan (seorang pegawai di Direktorat Jenderal Pajak).

Walau sempat kabur ke Singapura tanggal 24 Maret 2010 lalu, akhirnya Gayus Tambunan bisa “digiring” pulang ke tanah air oleh Tim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse & Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen. Polisi Ito Sumardi.

Kritikan justru muncul dari Mantan Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duadji yang mempertanyakan keikut-sertaan Kabareskrim Ito Sumardi dalam upaya “pemulangan” Gayus Tambunan dari Singapura.Susno dan Ito Sumardi adalah rekan se-Angkatan yaitu sama-sama lulusan Akpol tahun 1977.

Senin (5/42010) siang, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata mendapatkan kesempatan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Kabareskrim Komjen Polisi Ito Sumardi di kantornya.


Inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami dengan Kabareskrim Komjen Polisi Ito Sumardi :


KATAKAMI (K) : Pertama kami ucapkan terimakasih untuk wawancara eksklusif ini. Kasus Gayus Tambunan ini, sangat disorot oleh masyarakat luas. Citra institusi Polri jadi tercederai akibat gunjingan seputar kasus ini. Bagaimana Polri – khususnya Bareskrim – menyikapi permasalahan ini ?

Komjen Ito Sumardi (IS) : Masalah ini kan sudah ditangani langsung oleh Pak Kapolri (Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, red). Penanganannya ya disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ada Tim Independen sudah dibentuk. Jadi jangan sampai ada kecurigaan lagi bahwa Polri melakukan rekayasa. Rekayasa itu tidak ada samasekali. Polri juga sudah melakukan pembukaan blokir rekening secara serius. Itu sebabnya, kami berharap agar jangan ada lagi isu-isu yang menyesatkan bahwa Polri berusaha menyelamatkan diri sendiri. Polri menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh. Dan masyarakat toh bisa menilainya sendiri.


Photo : Serah terima jabatan Komjen Susno Duadji kepada Komjen Ito Sumardi


(K) : Kalau mau jujur, kesungguhan Polri dalam menangani kasus ini memang tampak secara jelas. Tapi sayangnya, yang justru tidak percaya dan “underestimate” terhadap kesungguhan Polri menangani kasus ini adalah kalangan internal Polri sendiri yaitu Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Bagaimana tanggapan Pak Kabareskrim mengenai tuduhan dan kecurigaan dari Mantan Kabareskrim ini bahwa apapun kesungguhan Polri dalam upaya penegakan hukum terkait kasus Gayus Tambunan ini justru direndahkan sekali ?

(IS) : Tanya aja sama Susno apa maksudnya … tanya sama dia. Kami cuma menasehati saja agar jangan setiap langkah Polri itu dikomentari yang buruk. Saya berangkat ke Singapura dan bisa membawa pulang Gayus (Tambunan), dipertanyaan dan dikomentari negatif oleh dia.

(K) : Komentar negatif Pak Susno itu tidak pada tempatnya, maksud Bapak ?

(IS) : Memangnya saya di Singapura itu untuk jalan-jalan ? Lobi-lobi yang harus dilakukan dalam upaya pemulangan Gayus itu kan tidak bisa di tangani pejabat junior. Seharusnya kan dihargai. Tapi ya sudahlah, saya malas mengomentari hal-hal yang hanya akan menghabiskan energi saya saja. Jauh lebih baik, saya dan semua jajaran Polri itu terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.


Photo : Kapolri Jenderal BHD dan Wakapolri Jusuf Manggabarani


(K) : Oke, yang sekarang ingin ditanyakan adalah apa saja langkah yang akan Pak Kabareskrim lakukan sesuai arahan dan petunjuk Pak Kapolri untuk penertiban ke kalangan internal Bareskrim ?

(IS) : Melakukan penertiban itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses karena kalau kita bicara soal jajaran Reserse dan Kriminal maka itu harus bicara soal jajaran Reserse dan Kriminal se- Indonesia. Bukan Cuma Bareskrim di Mabes Polri ini saja. Nah, itulah sebabnya Pak Kapolri memerintahkan agar dilaksanakan Rakernis (Rapat Kerja Teknis, red) yang mulai berlangsung hari Senin (5/4/2010) ini sampai hari Jumat (9/4/2010) mendatang.

(K) : Tujuan dari Rakernis itu apa saja Pak Kaba ?

(IS) : Itu diikuti oleh sekitar 650 orang anggota Reserse Polri se-Indonesia.

(K) : Maksud dan tujuannya apa sehingga 650 orang Reserse dikumpulkan di Jakarta ini selama 5 hari ?


Photo : Kabareskrim Komjen Ito Sumardi


(IS) : Pak Kapolri memerintahkan agar disampaikan kepada mereka semuanya mengenai potret Reserse Polri saat ini. Mengapa kondisinya jadi seperti ini dan ke depan harus bagaimana ? Pokoknya semua jajaran Reserse di masing-masing kewilayahan sampai Bareskrim Polri, dipanggil ke sini untuk membicarakan bagaimana dan apa saja langkah terbaik untuk perbaikan-perbaikan. Ini sebagai salah satu wujud reformasi.

(K) : Bisa lebih rinci Pak Kaba, apa maksud dan tujuan dari Rakernis Reserse itu ?

(IS) : Intinya agar kinerja Reserse Polri ini menjadi lebih bagus sesuai dengan harapan masyarakat.

(K) : Masyarakat Indonesia ini mencintai Polri dan sungguh berharap agar Polri bisa lebih profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas. Masyarakat juga berharap agar upaya penegakan hukum ini dijalankan dengan konsisten dan reeformasi di jajaran Polri terlaksana secara baik. Apa yang bisa Pak Kaba sampaikan menyangkut harapan-harapan masyarakat ini ?

(IS) : Begini, kami berharap agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang tidak benar. Seolah-olah Polri ini buruk dan jelek sekali. Padahal Polri sudah bertugas dengan sungguh-sungguh dan tidak meminta balas jasa. Polri bertugas dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sebab itulah tugas pokok dari Polri yaitu memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan. Polri tidak boleh jadi alat politik dan alat penguasa.

(K) : Kecaman demi kecaman yang berdatangan menimpa Polri ini, apakah itu menjatuhkan moral dari anggota Polri di seluruh Indonesia ?

(IS) : Rasanya sih tidak. Polri tetap tegar. Polri bersatu, kompak dan komit untuk senantiasa bertugas dengan sebaik-baiknya.

(K) : Baiklah Pak Kaba, terimakasih untuk wawancara eksklusif ini.

(MS)

May 11, 2010 Posted by | Wawancara Eksklusif | , | Comments Off on Komjen Ito : Polri Tetap Tegar, Tanya Susno Apa Maksudnya