Katakamidotcom News Indonesia

Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno?

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Jakarta 22/6/2010 (KATAKAMI)  Barangkali kalau tidak diwaspadai sungguh-sungguh, gunjang-ganjing video porno yang patut dapat diduga melibatkan penyanyi tenar Ariel Peterpan maka kita semua akan terkecoh.

Mengapa ?

Sebab saat ini ada ambisi besar dari MABES POLRI yang sedang diupayakan untuk disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.

Khusus untuk Presiden SBY, ambisi besar MABES POLRI adalah meminta kenaikan anggaran tahun 2011 menjadi sekitar Rp. 30 Triliun (dari anggaran sekitar Rp. 27 Triliun). Dan diatas itu, ambisi paling mendesak lain dari MABES POLRI adalah restrukturisasi yang bertujuan men-jenderalkan lebih banyak lagi anggotanya.

Termasuk diantaranya berangan-angan membuat pos jabatan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror menjadi pos jabatan untuk Jenderal bintang 2 alias Inspektur Jenderal.

Sebelumnya, jabatan Kepala Densus 88 Anti Teror dikepalai oleh Jenderal bintang 1.

Betapa tingginya dan sangat berlebihan menempatkan seorang Jenderal berbintang 2 menjadi kepal DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR, sementara di jajaran TNI skup kecil setingkat Detasemen hanya dipimpin oleh sebatas perwira menengah.

Tiga sampai empat tingkat lebih tinggi tingkatan kepangkatan di Polri dibandingkan TNI (dan barangkali di negara-negara lain juga demikian).

Menempatkan seorang Jenderal berbintang 2 menjadi Kepala DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR adalah seperti lucu-lucuan atau ibaratnya pelajaran mengarang bebas yang pantas untuk dikecam sekeras-kerasnya.

Kepala Densus mau dibuat menjadi job bagi Jenderal berbintang 2.

Lalu Densus dipisahkan dari Bareskrim.

Kemudian, pasukannya di daerah TIDAK ADA LAGI sebab di seluruh Polda sudah tidak ada anggota Densus.

Sehingga tugas si Kepala Densus (versi baru) tadi hanya sebatas pengambil kebijakan.

Pertanyaannya adalah kebijakan atas apa ?

Kebijakan atas penanganan terorisme di Indonesia ?

Oke, kalau tugasnya sebatas pengambil kebijakan maka secara hierarki siapa yang harus menjalankan kebijakan itu dengan menggunakan sistem komando ?

Tidak ada sebab Kepala Densus tidak punya pasukan.

Penanganan terorisme di Indonesia tidak bisa hanya diserahkan penggodokan kebijakan-kebijakannya kepada satu orang manusia saja yang bernama KEPALA DENSUS.

Tidak bisa !

Densus, di masa yang akan datang tidak akan lagi ada ditemukan di struktur kepolisian daerah (Polda).

Mereka akan ditarik ke Mabes Polri dan bertransformasi menjadi sebuah korps laiknya brigadir mobile (Brimob).

“Di wilayah nanti hanya ada CRT (crisis respond team), sebagai pemukul yang sudah dididik di Amerika. Nantinya (CRT) ada dibawah Dan Sat Brimobda (Komandan Satuan brigadir mobile daerah),” kata Kapolri Jenderal pol Bambang Hendarso Danuri, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Densus akan dipimpin oleh jenderal bintang dua, bukan lagi jenderal bintang satu seperti yang sekarang ini.

Detasemen itu hanya akan mengurusi pengambilan kebijakan di pusat.

Namun, mereka akan flexibel jika suatu waktu diperlukan tenaganya.

Sehingga, patut dapat diduga gunjang ganjing video porno adalah pengalihan isu untuk mengaburkan ambisi-ambisi besar ini supaya selamat terlaksana sesuai harapan MABES POLRI (tanpa ada hambatan, kritikan dan pemberitaan media massa yang dapat mempengaruhi pemikiran Presiden SBY).

http://1.1.1.5/bmi/cache.daylife.com/imageserve/0fozelW5alcU4/610x.jpg

Foto : Presiden Barack Obama

Ambisi lain yang juga sedang diupayakan oleh MABES POLRI adalah turunnya bantuan dari Amerika Serikat terkait pembentukan CRISIS RESPOND TEAM (CRT) yang akan ditempatkan di sejumlah Polda di wilayah Indonesia untuk menggantikan Pasukan Densus 88 Anti Teror.

Sehingga, jika saat ini pemberitaan media massa dapat digiring dan dialihkan ke isu lain yang gaungnya bukan membuka borok-borok POLRI maka barangkali Presiden SBY dan Presiden Barack Hussein Obama bisa lebih “murah hati” untuk mempercepat kebaikan hati mereka mengabulkan permintaan-permintaan Polri dalam bentuk apapun.

Dugaan tentang adanya pengalihan isu ini adalah untuk mengikis habis resistensi yang dapat digelembungkan ke permukaan oleh kekuatan media massa.

Tampaknya, MABES POLRI menyadari kekuatan media massa dalam membentuk opini publik.

Padahal saat ini, Presiden SBY sedang mempertimbangkan usulan restrukturisasi itu.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/neta-s-pane1.jpg?w=594

Foto : Neta S. Pane

Kepada KATAKAMI.COM Senin (22/6/2010), Neta S. Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengatakan bahwa usulan restrukturisasi yang diajukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri itu harus ditolak oleh Presiden SBY.

“Itu pemborosan bagi negara. Untuk apa Polri menghapus Polwil misalnya, tetapi strutur di atas dibuat menjadi sangat gemuk. Anggaran Polri akan terkuras untuk membayar gaji para jenderal itu. BHD sepertinya ingin berbaik hati kepada anggotanya sehingga pos-pos jabatan bagi para Jenderal diperbanyak” kata Neta S. Pane.

Neta S. Pane juga mengecam dengan keras rencana Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang mau menempatkan Jenderal berbintang 2 memimpin Densus 88 Anti Teror.

“BHD ini semaunya sendiri saja merancang struktur organisasi Polri yang baru. Densus akan dipimpin Jenderal berbintang 2, lho untuk apa ? Pekerjaan Densus itu tidak setiap hari. Mereka hanya akan diturunkan kalau ada kasus terorisme. Densus memang harus ada di berbagai Polda agar ketika di daerah terjadi kasus terorisme maka anggota Densus dari Polda terdekat yang akan diterjunkan. Kalau sekarang Densus dibuat tidak punya pasukan di daerah, terlalu berlebihan dan terlalu besar jika posisi Kepala Densus diberikan kepada Jenderal berbintang 2″ kata Neta S. Pane.

Jadi menurut Neta S. Pane, draft perubahan struktur organisasi Polri yang baru memang harus ditolak dan jangan sampai disetujui oleh Presiden SBY.

“Kami mendapat copy dari draft susunan organisasi baru Polri yang dirancang BHD itu. Nanti akan ada 8 job untuk Jenderal berbintang 3 dan sedang dipertimbangkan untuk menempatkan Jenderal berbintang 3 juga untuk menjadi Staf Ahli. Selama ini Staf Ahli hanya untuk Jenderal berbintang 2. Kalau Staf Ahli untuk Jenderal berbintang 3 juga maka akan ada 9 kursi untuk Jenderal berbintang 3. Ini hanya akan memboroskan anggaran kepolisian jika terlalu banyak JENDERAL yang mau dibuat di Polri. Selama ini 60 persen anggaran Polri itu tersedot untuk operasional. Jika struktur baru yang akan menghasilkan sekitar 240 JENDERAL di tubuh Polri, maka nantinya anggaran Polri akan tersedot sebagai 80 %. Besar sekali pemborosannya !” lanjut Neta S. Pane.

Neta S. Pane juga mengkritik kebiasaan Polri meminta bantuan secara langsung dari AMERIKA SERIKAT.

“Ini tidak boleh dibiarkan oleh Pemerintah dan DPR. Polri tidak boleh seenaknya mengajukan proposal bantuan dalam bentuk apapun secara langsung kepada PEMERINTAH AMERIKA dan seluruh perangkatnya. Apalagi Densus 88 atau CRT yang sedang dipersiapkan itu. Kalau CRT juga atas didikan Amerika bahwa bisa-bisa CRT itu akan menjadi LASKAR AMERIKA yang tersusupkan di Indonesia. Harus ada kontrol yang kuat dari semua pihak bagi Polri jika hendak mendapatkan bantuan dari negara lain. Bahkan kalau perlu, tidak boleh lagi mengajukan secara langsung proposal bantuan apapun kepada AMERIKA. DPR harus mengawasi masalah ini. Apa-apaan itu, kalau cuma Polri saja yang mau menikmati semua bentuk bantuan dan pelatihan dari AMERIKA ?” ungkap Neta S. Pane.

Foto : (Kiri ke Kanan) Ariel Peterpan & Luna Maya

Sehingga kalau belakangan ini, gunjang ganjing video porno yang patut dapat diduga melibatkan sejumlah artis maka seluruh pemberitaan media massa saat ini tersedot pada 2 hal besar saja di tanah air tercinta ini yaitu Piala Dunia dan Video Porno.

Semua aib dan dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam sejumlah kasus pengemplangan pajak yang mencuatkan nama Gayus Tambunan, seakan tenggelam.

Raib di telan bumi.

Polri seakan menikmati tenggelamnya semua pemberitaan yang terus menerus menyudutkan mereka karena segala borok menjadi terpampang jelas di media massa.

Apalagi kekuatan-kekuatan Islam, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai unsur Islam lainnya, sangat keras mengecam gunjang ganjing video porno ini.

Densus 88 Anti Teror yang selama ini banyak terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengorbankan umat Islam di Indonesia atas nama penanganan terorisme, seakan terselamatkan oleh situasi ini.

Contoh nyata adalah penembakan brutal di malam takbiran tahun 2006 yaitu Densus 88 Anti Teror (atas perintah dari seorang petinggi Polri) menembaki sebuah Pondok Pesantren di Poso, Sulawesi Tengah.

Komnas HAM menyatakan POLRI secara nyata telah melakukan PELANGGARAN HAM pada peristiwa penembakan di malam takbiran tahun 2006 di Poso.

Bukan TNI yang dinyatakan melakukan PELANGGARAN HAM oleh Komnas HAM atas peristiwa brutalisme itu, melainkan POLRI atau tepatnya Densus 88 Anti Teror Polri.

Kemudian, atas perintah dari petinggi Polri yang sama maka Densus 88 Anti Teror juga menembaki perumahan warga sipil di Poso tanggal 22 Januari 2007 yang menewaskan belasan warga sipil.

Densus 88 Anti Teror yang mengaku hendak menangkap orang-orang yang dididuga teroris serta masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) justru menewaskan belasan umat Islam yang namanya tidak termasuk dalam DPO.

Komnas HAM juga menyatakan bahwa POLRI telah melakukan PELANGGARAN HAM pada peristiwa yang brutal dan sadis ini bulan Januari 2007.

Sekali lagi, bukan TNI yang dinyatakan melakukan PELANGGARAN HAM oleh Komnas HAM atas peristiwa brutalisme itu, melainkan POLRI atau tepatnya Densus 88 Anti Teror Polri.

Jujur saja, memang ada tindakan-tindakan Densus 88 Anti Teror yang sudah sangat berlebihan dan merugikan umat Islam di Indonesia.

Ini fakta.

Ini realita.

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Jadi, jika memang saat ini ada ambisi tertentu dari Mabes Polri terkait restrukturisasi agar bisa mulus mendapat persetujuan Presiden SBY, ambisi itu tidak bisa dibiarkan melaju tanpa filter yang kuat dari fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh rakyat Indonesia lewat kekuatan media massa.

Presiden SBY jangan menyetujui usulan-usulan yang memang berpotensi untuk membebani bangsa dan negara.

Presiden SBY jangan menyetujui bagian-bagian tertentu dalam usulan restrukturisasi Polri, jika memang tidak tepat untuk difungsikan dalam organisasi Polri.

Polri juga jangan mengakal-akali gerak laju ambisi mereka ini dengan cara mengalihkan isu.

Bertugaslah dengan baik.

Jangan tutupi aib dan borok yang ada, dengan cara mengalihkan isu ke masalah-masalah pornografi.

Bereskan dan tertibkan dulu ke dalam organisasi Polri.

Bersihkan dulu dan tegakkan reformasi birokrasi di tubuh Polri, baru agresif menindak keluar.

Jadi jangan akal-akalan cari selamat dengan cara mengalihkan isu.

Apalagi mendramatisir isu pornografi. Dimana asas keadilan jika hanya satu sisi saja ingin menegakkan hukum ? Hendaklah Polri jangan seperti permainan sulap. SIM SALABIM .. hap, hilang semua pemberitaan negatif yang menyoroti semua aib dan borok anggota, dengan cara mengalihkan ke isu video porno.

Hap, hancurkan nama baik, karier dan reputasi artis-artis ternama, yang penting jenderal-jenderal Polri aman sentosa & selamat dari kejaran pemberitaan ?

Oh, malangnya para artis ternama ini.

Ini sama dengan tren menangkapi artis-artis lewat kasus-kasus narkoba tetapi POLRI tak berkutik dan tak bernyali menangkap PERWIRA TINGGI POLRI yang patut dapat diduga mencuri barang bukti narkoba dan menjadi beking MAFIA-MAFIA NARKOBA INTERNASIONAL di negeri ini ?

Memalukan …

(MS)

Advertisements

June 22, 2010 Posted by | news | | Comments Off on Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno?

SBY Yang Tahu Misteri Kapolri Baru, Jusuf Mangga Atau Oegroseno ?

Dimuat juga di KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Jusuf Manggakah Kapolri Baru, Polri Percayalah Badai Pasti Berlalu

KOMJEN JUSUF MANGGA : TUGAS KAMI TINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Oegroseno : Ada Pelanggaran Berat Kasus Aan, Polisi Tidak Boleh Melukai

Di “Negeri Para Bedebah” Aan Menang Melawan Mafia Narkoba, Mantap !

Jakarta 19/6/2010 (KATAKAMI) Sepekan terakhir ini, isu pergantian Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mencuat ke permukaan. Terlebih karena Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seolah “membocorkan” banyak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan nama calon Kapolri sebagai penggantinya.

Publik mulai bertanya-tanya, siapakah Kapolri yang baru ?

Kapankah pergantian Kapolri dilakukan ?

Apakah pergantian itu dalam waktu dekat atau beberapa bulan ke depan ?

Rumors mengatakan bahwa pergantian Kapolri sepertinya akan dilakukan sekitar bulan Agustus mendatang.

Tapi rumors lain menyebutkan pergantian akan dilakukan sekitar bulan Oktober (bukan Agustus).

Informasinya memang simpang siur.

Tapi baiklah, isu seputar pergantian Kapolri ini menarik untuk dicermati.

Kebetulan, kami adalah salah satu media yang menyoroti secara tajam perkembangan di Kepolisian. Bahkan secara khusus telah memuat beberapa tulisan bahwa figur BHD hendaknya diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa tugasnya di jajaran Kepolisian sampai memasuki masa purna bhakti (pensiun).

Foto : Kapolri BHD & Presiden SBY

BHD yang merupakan lulusan tahun 1974 ini akan resmi pensiun per tanggal 1 November 2010.

Artinya, ia memiliki waktu 5 bulan lagi untuk menjalankan amanahnya sebagai orang nomor 1 di jajaran Kepolisian Indonesia.

Jika BHD datang dari Angkatan 1974, orang berspekulasi bahwa penggantinya harus Angkatan yang jauh lebih muda.

Sebutlah misalnya dari Angkatan 1977 atau 1978.

Spekulasi tentang akan “berkibarnya” perwira tinggi dari Angkatan 1977 atau 1978 ini seakan menghapuskan peluang bagi Komjen Jusuf Manggabarani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Komjen. Jusuf Manggabarani lulusan Angkatan Tahun 1975.

Secara administrasi, Komjen Jusuf Manggabarani akan pensiun per tanggal 1 Maret 2011.

Sempitnya masa tugas Komjen. Jusuf Manggabarabi dijadikan senjata pamungkas untuk memotong kesempatan bagi perwira tinggi yang dikenal sangat bersih, lurus, jujur dan berintegritas sangat tinggi ini.

“Wah jangan Jusuf Mangga yang jadi Kapolri, tahun depan dia sudah pensiun” begitu kira-kira bunyi komentar miring tersebut.

Foto : Wakapolri Jusuf Manggabarani (Angkatan 1975) yang dijagokan jadi Kapolri baru

Tapi ada fakta yang bisa mematahkan dan menghancurkan spekulasi alias komentar miring ini.

Hendarman Supandji yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung, secara administrasi harusnya sudah memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2007 yaitu semasa ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Hendarman justru dipilih untuk menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh yang dicopot dari jabatannya.

Perpanjangan masa tugas Hendarman Supandji bukan cuma setahun.

Presiden SBY memperpanjang masa tugas Hendarman sampai 3 tahun berturut-turut yaitu periode 2007 ke 2008, 2008 ke 2009 dan 2009 ke 2010.

Perpanjangan masa tugas jabatan seperti itu juga pernah dilakukan Presiden SBY di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Semasa Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto, masa tugasnya diperpanjang sampai 1,5 tahun.

Perpanjangan masa tugas itu dilakukan saat Presiden SBY memutuskan untuk tidak mencalonkan nama Jenderal Ryamizard Ryacudu selama calon Panglima TNI yang baru sehingga Jenderal Endriartono Sutarto yang diperpanjang masa tugasnya.

Perpanjangan masa tugas Panglima TNI selama 1,5 tahun itu (periode 2004-2006), akhirnya berakhir setelah nama Marsekal Djoko Suyanto ditunjuk untuk menjadi Panglima TNI yang baru.

Jadi tidak ada tradisi dalam kepemimpinan seorang SBY untuk tidak memperpanjang masa tugas bawahannya (jika memang menurut Presiden SBY masa tugas itu perlu diperpanjang demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia).

Dan dalam sejarah perjalanan bangsa, pejabat Kapolri yang lama memang diberikan kesempatan untuk mengajukan nama calon penggantinya kepada Kepala Negara.

Pengajuan nama calon Kapolri tersebut, akan diajukan Kapolri yang masih bertugas secara tertulis kepada Presiden.

Tetapi, pengajuan nama calon Kapolri itu pernah ditolak oleh Presiden yang sedang berkuasa.

Foto : Neta S. Pane

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengatakan kepada KATAKAMI.COM bahwa pengajuan nama calon kapolri itu tidak mutlak harus dituruti oleh Presiden.

“Dulu semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ada 3 nama calon Kapolri yang diajukan tetapi tidak ada satupun dari 3 nama itu yang disetujui oleh Presiden. Sehingga, Kapolri yang menjabat saat itu harus mengajukan 1 lagi nama baru sebagai calon Kapolri. Muncullah nama Dai Bahtiar. Akhirnya Presiden Megawati memilih Dai Bahtiar untuk menjadi Kapolri yang baru. Jadi, tidak ada jaminan bahwa nama-nama calon Kapolri yang diajukan oleh Kapolri yang lama akan dituruti” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan hari Sabtu (19/6/2010).

Sehingga kalau saat ini beredar kabar bahwa Kapolri Jenderal BHD sudah mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengenai usulan nama-nama calon Kapolri yang baru, hal itu tidak menjadi jaminan yang resmi bahwa nama-nama itu otomatis akan terpilih.

Belum tentu terpilih.

Tetapi peluang untuk dipilih tetap terbuka lebar.

Foto : Presiden SBY

Paling tidak, kalau namanya sudah diusulkan untuk dipertimbangkan Kepala Negara menjadi (bakal) calon Kapolri maka Presiden SBY akan menimbang-nimbang semua aspek mengenai nama-nama yang diusulkan itu.

Jadi kalau sekarang ditanyakan, siapakah yang akan menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri maka jawabannya sangat tegas dan lugas yaitu hanya Presiden SBY yang tahu.

Paling tidak, akan ada 3 pejabat tinggi negara yang akan diganti dalam beberapa bulan ini yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.

Jaksa Agung diganti karena memang sudah saatnya ia diganti (sekali lagi, Hendarman Supandji merupakan satu-satunya ”penghuni” di Kabinet SBY yang telah diperpanjang masa tugasnya selama 3 tahun berturut-turut).

Panglima TNI yang saat ini dijabat Jenderal Djoko Santoso akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Kapolri Jenderal BHD akan pensiun per tanggal 1 November 2010.

Tidak ada kewajiban bagi Presiden SBY untuk menunggu sampai masing-masing pejabat tersebut resmi pensiun.

Presiden SBY memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan dan menunjuk pejabat baru kapanpun juga.

Sehingga kalau saat ini, ada 3 pejabat tinggi negara yang siap menunggu waktu yang paling tepat untuk “di eksekusi” masa jabatannya maka semua dikembalikan kepada Presiden SBY.

Foto : (Kiri ke Kanan) Hendarman Supandji, Jenderal Djoko Santoso & Jenderal BHD

Kapan, SBY merasa ingin mengganti ketiga pejabat penting itu ?

Apakah pergantian itu dilakukan satu per satu atau sekaligus dalam waktu yang bersamaan ?

Kalaupun Presiden SBY ingin mengganti salah satu dari ketiga pejabat itu dalam waktu dekat, siapakah yang akan diganti lebih dahulu ?

Jaksa Agung, Panglima TNI atau Kapolri ?

Khusus untuk Panglima TNI dan Kapolri, sesuai dengan UU maka Presiden harus mendapatkan PERSETUJUAN dari DPR jika hendak memberhentikan pejabat lama (Panglima TNI dan Kapolri) dan jika hendak mengangkat pejabat baru dari kedua instansi penting itu.

Tampaknya publik harus bersabar untuk menunggu kapan akan dilakukan pergantian di jajaran Kejaksaan Agung, TNI dan Polri.

Bahkan secara khusus, bersabar untuk mengetahui Angkatan berapa dari institusi Polri yang akan diberi kesempatan untuk menggantikan Jenderal BHD sebagai Tri Brata 1 (Kapolri).

Komjen Jusuf Manggabarani dari Angkatan 1975 kah ?

Foto : Irjen Oegroseno

Irjen Oegroseno dari Angkatan 1978 kah ?

Nama Irjen Oegroseno mulai jadi bahan “pergunjingan” yaitu berpeluang besar menjadi Kapolri.

Saat ini, Oegroseno menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Sebelumnya, Oegroseno adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Ia figur yang sangat tenang tetapi tegas.

Ia tak segan-segan menyatakan bahwa Polri jangan melukai dan merugikan anggota masyarakat. Hal ini disampai Oegro saat menangani kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri Aan.

Foto : Aan (berbaju kuning) korban rekayasa narkoba

 

BAP Cacat Hukum, Dakwaan Aan Dibatalkan

 

Aan adalah korban rekayasa narkoba yang dipukuli dan ditelanjangi di hadapan 3 oknum polisi di Gedung Artha Graha pada bulan Desember 2009.

Oegro dikenal sebagai muslim yang taat tetapi sangat “diterima” oleh anggota masyarakat yang non muslim.

Hal ini tampak jelas, saat ia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

Jika Oegro yang berpeluang menjadi Kapolri maka perwira tinggi bintang 2 ini, harus dicarikan pos jabatan bintang 3 agar tahapan kenaikan pangkatnya menjadi bintang 4 bisa segera terlaksana.

Mari sama-sama kita menunggu, apakah nama Oegroseno akan masuk dalam daftar mutasi di tubuh Polri dalam waktu ke depan ini.

Tidak mungkin dari pangkat Irjen, bisa ujug-ujug alias tiba-tiba menjadi Jenderal bintang 4.

Kemanakah Oegro akan ditempatkan, jika langkah penugasannya memang akan dibukakan menuju kursi Tri Brata 1 ?

Bisik-bisik menyebutkan bahwa besar kemungkinan Oegro akan menjadi Kepala Badan Pembinaan & Keamanan (Babinkam) Polri menggantikan Komjen. Imam Haryatna.

Jika Oegro memang di plot menjadi Kababinkam Polri, pangkatnya akan menjadi Komisaris Jenderal (Komjen).

Oegro yang memang sangat tegas, berani tetapi mampu tetap tenang dalam menjalankan semua tugas-tugas pentingnya akan bersaing ketat dengan nama Komjen Jusuf Manggabarani menjadi Tri Brata 1.

Jusuf Mangga dan Oegroseno sama-sama tegas, lugas dan tak perlu diragukan lagi integritasnya.

Latar belakang keduanya yang pernah sama-sama menjadi pejabat di bidang pengawasan / pengamanan memang menjadi kunci penting keberhasilan mereka memimpin institusi sebesar Polri.

Jusuf Mangga pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Oegroseno pernah menjadi Kepala Divisi Propam Polri.

Jusuf Mangga pernah menjadi Kapolda (di Sulawesi Selatan).

Oegroseno saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumatera Utara tetapi tahun 2006 ia sudah pernah menjadi Kapolda di Sulawesi Tengah.

Walau Jusuf Mangga dari Angkatan yang lebih senior yaitu 1975 (sedangkan Oegro dari Angkatan 1978), semua itu tergantung kepada Presiden SBY.

Tak ada jaminan bahwa yang lebih muda akan lebih besar peluangnya.

Tak ada aturan dan ketentuan tertulis yang mengkotak-kotakkan latar belakang Angkatan dari calon Kapolri yang akan dipilih.

Semua tergantung pada Presiden SBY, siapa yang akan dipilihnya menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri ?

Jusuf Manggabarani ?

Atau Oegroseno ?

Kedua calon ini, sama-sama bagus.

Istilahnya, bibit bebet dan bobot dari kualitas diri dari kedua nama tersebut memang pantas diacungi jempol.

Polri membutuhkan pemimpin baru yang tegas, berani dan berintegritas tinggi.

Polri membutuhkan pemimpin baru yang sangat mampu menindak anggota-anggota atau bawahannya yang “nakal” dan “liar”.

Apalagi jika memang ada oknum polisi yang rakus mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidupnya dari cara-cara yang tidak tepat.

Misalnya dari pembekingan kasus-kasus narkoba (seperti kasus Aan yang sempat di tangani Irjen Oegroseno di masa-masa akhir jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri).

Semoga Presiden SBY mempertimbangkan betul-betul bibit bebet bobot dari calon Kapolri yang baru.

Pilihlah yang memiliki rekam jejak penugasan sangat bagus dan benar-benar tidak bermasalah sepanjang kariernya di Kepolisian.

Jangan salah pilih.

Jangan asal pilih.

Mau Jusuf Mangga atau Oegroseno, monggo silahkan Bapak Presiden.

Keduanya memang polisi-polisi terbaik yang dapat diandalkan memimpin Polri dan melanjutkan program reformasi birokrasi.

Apakah Oegro akan melanjutkan “tradisi” yang selama ini terjadi yaitu beberapa mantan Kapolda Sumatera Utara bisa menjadi Kapolri di puncak kariernya ?

Contoh yang sangat nyata adalah Jenderal Sutanto dan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sutanto dan BHD, sama-sama pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara.

Jika Oegro yang menjadi Kapolri maka “tradisi” dari Sumut ke Tri Brata 1 akan berulang kembali.

Tetapi, yang sulit ditandingi oleh Oegro dan perwira tinggi lainnya di jajaran kepolisian adalah faktor ketegasan dari figur Jusuf Manggabarani.

Walau Oegro dikenal tegas dan berani, kualitas dan kemampuan Jusuf Mangga masih jauh di atas Oegro.

Sehingga, Presiden SBY memang harus memilih yang terbaik dari yang memang baik dari kedua nama yang menguat peluangnya ini untuk menjadi Kapolri baru.

Ibarat menghitung kancing baju, Oegro, Jusuf Mangga, Oegro, Jusuf Mangga … ?

Jawabannya tergantung dari berapa buah “kancing baju” yang dikenakan Presiden SBY.

Pilihlah yang berkemampuan sangat tinggi membawa Polri ke arah yang jauh lebih baik dan bermartabat.

(MS)

June 19, 2010 Posted by | news | , , , | Comments Off on SBY Yang Tahu Misteri Kapolri Baru, Jusuf Mangga Atau Oegroseno ?

Jusuf Manggakah Kapolri Baru, Polri Percayalah Badai Pasti Berlalu

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMI.COM

 

WAWANCARA EKSKLUSIF KOMJEN JUSUF MANGGA : TUGAS KAMI TINGKATKAN KESEJAHTERAAN

The Rising Star Itu Bernama Jusuf Manggabarani & Pantas Jadi Kapolri

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Jakarta 13/6/2010 (JAKARTA)  Salah satu jabatan penting yang akan segera di serah-terimakan dalam waktu dekat ini dalam struktur organisasi Polri adalah Metro 1.

Istilah Metro 1 (Satu) adalah istilah yang lazim untuk jabatan Kapolda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan keputusan untuk mengangkat Irjen Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya. 

Irjen Wahyono yang selama ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, akan segera berpindah ke kantornya yang baru di Mabes Polri sebagai Kepala Badan Intelijen & Keamanan (Kabaintelkam).

Promosi bagi Wahyono ke Badan (Divisi) Intelijen & Keamanan sudah bisa ditebak oleh banyak pihak.

Sebab Wahyono memang berlatar belakang intelijen.

Foto kiri ke kanan : Irwasum Komjen Nanan Sukarna, Kabaintelkam Irjen Saleh Saaf & Kapolri BHD

 

Wahyono menggantikan pejabat lama yaitu Irjen. Saleh Saaf yang bersiap memasuki masa pensiun.

Tetapi sesungguhnya, jaringan yang selama ini sudah dibangun dengan sangat baik oleh Irjen Saleh Saaf selama memimpin Badan Intelijen & Keamanan Polri jangan disia-siakan begitu saja.

Saleh Saaf bisa diberdayakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) karena Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Sutanto pasti akan sangat terbantukan oleh keberadaan dari “intel” sekelas Saleh Saaf.

BIN memang memungkinkan bagi perwira tinggi yang sudah purna bhakti untuk melanjutkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara di instansi intelijen ini.

Intelijen Indonesia harus diperkuat oleh orang-orang memang menguasai bidang ini secara baik dan benar.

Sekarang kembali ke soal Irjen Wahyono.

Setelah sukses menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Metro Jaya, Wahyono yang berkumis lebat ini akan mendapat tugas yang jauh lebih berat yaitu sebagai pimpinan bagi armada “intelijen” Kepolisian Indonesia.

Ini bukan tugas yang ecek-ecek.

Ini tugas yang sangat strategis.

 

Foto : Irjen Wahyono yang akan menjadi Kabaintelkam baru di Mabes Polri

Termasuk menjadi penentu, jadi atau akan tertunda lagikah kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama pada bulan November 2010 mendatang.

Kalau selama ini, Obama sudah menunda sebanyak 3 kali rencana kedatangannya ke Indonesia maka pertanyaannya akan ditunda lagikah rencana kunjungan itu pada bulan November mendatang.

Penundaan kunjungan itu sudah dilakukan Obama pada bulan November 2009, Maret 2010 dan Juni 2010. 

Faktor keamanan adalah faktor kunci bagi terwujudnya rencana kunjungan Presiden Obama.

Obama adalah seorang kepala negara dari sebuah negara adidaya.

Sekecil apapun ancaman di negara yang akan dikunjunginya, perangkat keamanan dan dinas intelijen Amerika pastilah akan sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan sedalam-dalamnya.

Foto : Presiden Barack Obama sekeluarga

Sehingga, Wahyono mendapat tugas yang tak ringan begitu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen & Keamanan (Kabaintelkam) di Mabes Polri.

Bukan Obama yang tak mau atau tak sudi datang.

Tetapi, negara sebesar AMERIKA pasti akan sangat mengedepankan faktor keamanan bagi keselamatan dan kelancaran kunjungan Kepala Negaranya ke manca negara.

Keselamatan dan kelancaran kunjungan Presiden Obama ke Indonesia, tidak tergantung dari seberapa banyak (orang yang diduga sebagai) teroris di udak-udak atau ditembak mati.

Bukan, pasti bukan tergantung pada faktor itu !

Justru kalau dibuat sangat heboh dan “berisik” sekali dengan gunjang ganjing terorisme, bisa-bisa rencana kunjungan kenegaraan ke Indonesia ini hanya tinggal angan-angan SBY saja.

Ini harus dicermati oleh BIN, TNI dan Mabes Polri.

Hingar bingar masalah terorisme, jangan lagi terlalu “merdu” bernyanyi di permukaan “pemberitaan” media massa dalam kehidupan kita sebangsa dan senegara.

Dibuat landai-landai sajalah.

Jadi khusus untuk penunjukan dan pengangkatan Irjen Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, mari kita berikan ucapan “selamat datang” kepada Metro Satu yang baru ini.

Timur Pradopo lulusan Akpol Angkatan 1978 ini  di spekulasikan menjadi cikal bakal Kapolri. Bahkan ada pendapat semacam ini, “Semakin jelas siapa Kapolri baru, dengan ditunjuk dan diangkatnya Irjen Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya”.

Wah ?

Ya bolehlah pendapat seperti itu dikemukakan.

Foto : Irjen Timur Pradopo 

Sah sah saja. 

Sebab siapapun juga berpeluang menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal BHD yang bersiap memasuki masa purna bhakti dalam waktu beberapa bulan ke depan. 

Tetapi untuk menduduki jabatan Kapolri, haruslah yang sudah matang dalam perjalanan kariernya.

Jangan hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena kabarnya pernah bersama-sama menjalankan tugas negara sebagai Pasukan Perdamaian Indonesia di kancah internasional di masa silam, maka faktor ini seakan “diaminkan” untuk menjadi jalan mulus Timur Pradopo sebagai Kapolri baru.

Sebab kalau hanya mengandalkan faktor “tak resmi” semacam itu, sistem kerja di Polri bisa acak-acakan.

Lagipula, penugasan terbaru bagi  Timur Pradoro didepan mata ini adalah sebagai Kapolda Metro Jaya.

Ini jabatan yang sangat amat penting sekali.

Ini jabatan yang begitu strategis dan benar-benar menantang.

Tunjukkan dan buktikan dulu bahwa Timur Pradopo bisa menjalankan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya.

Sebab orang akan berkata dengan sini, “Ya, jadi Kapolda Metro Jaya saja belum ada prestasinya, sudah mau jadi Kapolri ?

Foto : Irjen Timur Pradopo & Irjen Susno Duadji saat sertijab Kapolda Jawa Barat (2008)

Irjen. Timur Pradopo sudah membuktikan keberhasilannya menjadi Kapolda Jawa Barat.

Ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan seniornya dari Angkatan 1977 yaitu Komjen Susno Duadji yang kini mendekam di dalam penjara Mako Brimob.

Saat Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, ia ditarik ke Mabes Polri dan di promosikan sebagai Kepala Badan Reserse & Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri.

Kini, tantangan baru yang lebih besar diberikan kepada Timur Pradopo untuk memimpin wilayah.

DKI Jakarta, tidak seperti Jawa Barat atau wilayah lainnya.

Dinamika dan tantangan tugas di wilayah ibukota ini dari sisi keamanan, jauh lebih kompleks dibanding wilayah-wilayah lain.

Saatnya Timur Pradopo membuktikan, ia mampu menjadi Metro Satu yang handal, profesional dan proporsional.

Jangan biarkan spekulasi berkembang bahwa kedekatan dan faktor kebetulan yang ia miliki yaitu pernah sama-sama bertugas dengan SBY di masa lalu dalam misi mulia Pasukan Perdamaian di sebuah negara asing, bukan menjadi faktor tunggal karier gemilangnya di masa kini dan masa depan.

Selamat datang Metro Satu yang baru.

Selamat datang Jenderal ! 

Selamat bertugas !

Foto : Pelantikan Komjen Jusuf Manggabarani sebagai Wakapolri yang baru (Januari 2010)

Dan kalau kita berbicara soal siapa figur tepat menjadi Kapolri baru untuk segera dipertimbangkan Presiden SBY menggantikan Jenderal BHD maka jawaban yang paling tepat adalah Komjen. Jusuf Manggabarani.

Jusuf Mangga lulusan Akpol Angkatan 1975 saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri).

Sebelum menjadi Wakapolri, Jusuf Mangga adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Ia dikenal sangat bersih, lurus, kaku, susah tersenyum, jujur dan memiliki integritas yang sangat tinggi.

Siapapun yang menjabat sebagai Kapolri, nama Jusuf Mangga selalu menjadi bawahan yang sangat diandalkan oleh masing-masing Kapolri untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada Jusuf Mangga.

Jusuf Mangga memang sangat kaku dan susah tersenyum.

Padahal ia memiliki rasa humor yang cukup tinggi.

Kita bisa membayangkan raut wajah Jenderal BHD yang cencerung tampan, ramah dan “cukup manis” untuk di lihat.

Tetapi sesungguhnya kalau sedang berduaan, Wakapolri Jusuf Manggalah yang banyak melemparkan guyon sehingga membuat Kapolri BHD bisa tertawa setengah mati.

Foto : Komjen. Jusuf Manggabarani

Selain karena guyonan Jusuf Mangga memang lucu, Wakapolri ini bisa bergurau dengan wajah yang “tanpa ekspresi” yaitu tetap serius dan tanpa senyum.

Jusuf Manggalah yang saat ini paling senior di kalangan Perwira Tinggi Polri dari nama-nama yang bisa diperhitungkan sebagai kandidat Kapolri baru.

Rekam jejaknya yang terbukti sangat baik selama ini, pantas untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden SBY untuk memilih dan memutuskan nama Jusuf Manggabarani sebagai satu- satunya calon Kapolri yang akan diajukan ke Dewal Perwakilan Rakyat (DPR).

Sesuai dengan UU Kepolisian, pemberhentian Kapolri lama dan pengangkatan Kapolri baru harus mendapatkan PERSETUJUAN dari DPR.

Sehingga, rasa penasaran tentang siapa calon terbaik yang bisa menjadi Kapolri baru sepertinya memang tertuju pada nama Jusuf Manggabarani.

Timur Pradopo boleh saja disiapkan sebagai Kapolri baru tetapi sebaiknya penunjukan atas diri Timur Pradopo ditentukan setelah melihat kinerja perwira tinggi yang satu ini dalam memimpin wilayah di ibukota Jakarta.

Mampu atau tidak menjadi Kapolda Metro Jaya.

Kalau mengamankan Jakarta tidak bisa, bagaimana mau mengamankan Indonesia ?

Lagipula tak cuma Timur Pradopo yang pernah menjadi rekan seperjalanan SBY dalam tugas menjalankan misi Pasukan Perdamaian puluhan tahun silam, ada nama lain yang juga bisa di timang-timang dan dipertimbangkan yaitu Kabareskrim Komjen Ito Sumardi.

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) mengatakan, “Timur Pradopo dan Ito Sumardi kan dianggap kenal sama SBY karena mereka pernah menjadi rekan seperjalanan SBY waktu sama-sama jadi anggota Pasukan Perdamaian, jadi makanya nama-nama ini yang dianggap beruntung dalam masa pemerintahan SBY” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam sebuah percakapan beberapa waktu lalu. 

HUT Polri yang ke 64 tanggal 1 Juli 2010 ini adalah HUT Polri yang terakhir bagi Jenderal BHD sebagai KAPOLRI.

Inilah saat terakhir bagi BHD mengikuti HUT Polri atau Peringatan Hari Bayangkara dalam kapasitasnya sebagai Tri Brata 1 (Kapolri)

Tahun depan, BHD sudah tak lagi berdiri di mimbar kehormatan itu sebab juniornya yang akan mengambil alih tongkat kepimpinan sebagai Tri Brata 1.

Selamat menyambut Hari Bayangkara.

Dan selamat menyambut datangnya realisasi kebijakan RENUMERASI (kenaikan gaji berdasarkan prestasi kerja).

Kado yang terbaik bagi Polri bukan RENUMERASI ini tetapi kesungguhan untuk melakukan otokritik demi kemajuan Polri di masa yang akan datang.

Jadilah Bayangkara sejati yang profesional, proporsional, modern, bermoral dan bertanggung-jawab,.

Jadilah Bayangkara sejati yang mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

Indonesia dan seluruh rakyatnya pasti senantiasa mencintai Polri, sepanjang Polri bertugas demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Polri yang berjanji untuk selalu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus benar-benar konsisten dalam upaya penegakan hukum dan memelihara kamtibmas dengan sebaik-baiknya.

Masa setahun belakangan ini adalah masa terberat bagi Polri.

Masa yang begitu kelam dalam sejarah perjalanan bangsa bagi Kepolisian secara institusi.

Dari mulai gunjang ganjing anekdot “CICAK BUAYA” sampai ke perseteruan institusi dengan perwira tingginya sendiri yaitu Komjen Susno Duadji.

Polri seakan “babak belur” di tengah minimnya gaji bagi para anggotanya yang seakan hidup dalam keterbatasan berkepanjangan.

Badai demi badai datang silih berganti menghantam Polri.

 

Foto : Kapolri BHD

Hidupkanlah kembali moral seluruh anggota Polri yang terombang-ambing dan ambruk karena hantaman-hantaman badai tadi.  

Presiden SBY perlu mempertimbangkan, apakah setuju atau tidak setuju dengan draft restrukturisasi Polri yang baru.

Setujuilah yang memang baik untuk Polri dan tidak membebani negara.

Tetapi bagian tertentu dalam setrukturisasi itu yang tidak perlu disetujui, jangan disetuju.

SBY harus mengingat bahwa sebagai kepala negara ia jangan pernah memberikan persetujuan untuk hal-hal yang belum saatnya disetujui atau yang tidak perlu disetujui (misalnya menjadikan jabatan Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri dijabat oleh perwira tinggi berbintang 2).

Densus 88 Anti Teror ada sub unit yang terintegrasi dalam Bareskrim Polri.

Sudah, biarkan saja Densus 88 “duduk manis” disitu (didalam bagan organisasi Bareskrim Polri) dengan dipimpin oleh perwira tinggi berbintang 1.

Sudah bagus bisa jadi Jenderal dengan menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror.

Di TNI, Komandan Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor) bukan dari kalangan Perwira Tinggi.

Begitu juga Detasemen-Detasemen lain di militer.

Foto : Kapolri BHD bersalaman dengan Presiden SBY 

 

Jadi untuk Presiden SBY, jangan setujui sesuatu yang dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Presiden SBY tampaknya juga tak perlu repot-repot mencari siapa pengganti Jenderal Polisi (Purn) Dai Bahtiar sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia.

Jika nanti Jenderal BHD pensiun, perwira tinggi yang berpembawaan kalem ini bisa dipertimbangkan menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia.

Jabatan Dubes RI di Kerajaan Malaysia ini, memang secara berturut-turut dipegang oleh para Mantan Kapolri yaitu Jenderal Polisi (Purn) Rusdihardjo dari tahun 2004-2006 dan Jenderal Polisi (Purn) Dai Bahtiar dari tahun 2006 sampai saat ini.

BHD yang baru-baru ini mendapat Gelar Kehormatan TAN SRI dari Kerajaan Malaysia, tentu akan sangat disambut dengan sangat baik dan hangat oleh pemerintah Malaysia jika ditunjuk sebagai Dubes disana.

BHD pasti akan sangat terharu menyambut dan mengikuti peringatan HUT Polri tahun ini.

Apalagi dari masa kepemimpinannya sebagai Kapolri sejak bulan Oktober 2008, masa setahun terakhir inilah masa terberat bagi Polri secara institusi.

Masa yang panen terhadap badai demi badai.

Segala jenis badai dihadapi dengan ragam tekanan yang sangat menekan dan begitu mengguncang bagi Polri secara institusi.

Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak dapat ditanggung oleh umat ciptaan-Nya.

  

Dan percayalah juga bahwa setiap “BADAI PASTI AKAN BERLALU”.

Apa yang buruk dan memang menyalahi aturan, jangan diulangi.

Apa yang baik dan menjadi prestasi gemilang Polri selama ini, tingkatkanlah lebih giat lagi.

Selamat Hari Bayangkara, Polri.

Dirgahayu dan berjayalah selalu.

Selamat bertugas sambil menikmati alunan merdu lagu berjudul BADAI PASTI BERLALU ciptaan Erros Djarot  ini.

Percayalah bahwa setiap badai dalam kehidupan kita sebagai manusia, pasti akan berlalu !

(YOUTUBE) Berlian Hutauruk – Badai Pasti Berlalu

Awan hitam di hati yang sedang gelisah
Daun-daun berguguran
Satu satu jatuh ke pangkuan
Kutenggelam sudah ke dalam dekapan
Semusim yang lalu sebelum ku mencapai
Langkahku yang jauh

Kini semua bukan milikku
Musim itu telah berlalu
Matahari segera berganti

Gelisah kumenanti tetes embun pagi
Tak kuasa ku memandang dikau matahari

Kini semua bukan milikku
Musim itu telah berlalu
Matahari segera berganti

Badai pasti berlalu
Badai pasti berlalu

Badai pasti berlalu
Badai pasti berlalu

(MS)

June 13, 2010 Posted by | news, Uncategorized | , , | Comments Off on Jusuf Manggakah Kapolri Baru, Polri Percayalah Badai Pasti Berlalu

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMI.COM & KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM
Denny Indrayana tuding Komjen GM tak dukung kasus Aan diselesaikan
Denny Indrayana : Di Balik Kasus Aan Ada Big Mafia !

Jakarta 11/6/2010 (KATAKAMI) Barangkali ada yang bingung, apa yang dimaksud dengan HANI yang tertera pada judul tulisan ini. HANI adalah HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL.

Lagi-lagi, puncak peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL (HANI) tahun 2010 ini akan mengalami anti klimaks yang sangat memprihatinkan.

Sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo masih mempertahankan Komjen. Gories Mere sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Puncak peringatan HANI akan diadakan setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya.

Yang menjadi pertanyaan, untuk apa Indonesia berpartisipasi merayakan Peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL kalau patut dapat diduga pejabat yang ditunjuk memimpin BNN adalah orang yang dianggal sangat bermasalah dalam kasus-kasus narkoba di negeri ini ?

Untuk apa, Presiden SBY membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kalau temuan-temuan mereka tentang indikasi pelanggaran hukum dari mata rantai kemafiaan, justru tidak didengar dan tidak ditanggapi ?

Presiden SBY hanya akan menjadi bahan olok-olok kalau orang yang dipertahankan dan dibiarkannya memimpin BNN adalah petinggi Polri yang namanya patut dapat diduga terkait pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang narkoba.

undefined

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, Gories Mere Buka Topengmu !

Lalu, apa hubungannya Ulama Islam siap menghadang (Datuk) Gories Mere dengan Peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL ?

Sabar, nanti akan dijelaskan satu persatu.

Dan kata “Datuk” kami cantumkan pada nama Komjen Gories Mere karena Perwira Tinggi Flores yang pernah diturunkan pangkatnya menjadi KOMBES kembali (dari Brigjen) di era Presiden Megawati karena dinilai tidak pantas menjadi perwira tinggi, beberapa hari lalu mendapat gelar kehormatan dari sebuah negara tetangga Indonesia.

Gelar Kehormatan “Datuk” diberikan atas JASA-JASA Gories Mere dalam kerjasaan di bidang narkoba.

Kasihan betul ya, oknum yang patut dapat diduga bermasalah dalam kasus-kasus narkoba justru diberi gelar kehormatan di bidang pemberantasan narkoba.

Baiklah, mari kita mulai satu persatu pembahasannya.

Kami sudah bolak-balik menuliskan lewat KATAKAMI.COM ini bahwa pemerintah harus tegas menangani dan menindak Perwira Tinggi Polri yang patut dapat diduga namanya memang tersangkut dalam kasus-kasus narkoba.

Apalagi kasus-kasusnya bukan kasus-kasus usang yang sudah berdebu dan lapuk.

Sampai langit runtuh, kami akan soroti masalah dugaan keterlibatan Komjen Gories Mere dalam mata rantai kasus-kasus narkoba di negeri ini.

Tidak ada unsur kebencian pada diri kami sebagai jurnalis sebab PERS NASIONAL juga berkewajiban melakukan kontrol sosial kepada para pejabat.

Mustahil dibiarkan merajalela oknum JENDERAL POLRI yang memang patut dapat diduga sangat bermasalah dalam hukum yaitu dalam kasus-kasus narkoba.

 

https://i0.wp.com/www.primaironline.com/images_content/2010224AAN%20Satgas.JPG 

Tamparan Keras Dari AMNESTY INTERNASIONAL Bagi POLRI

Inikah Kisah Klenik Selingkuh Polwan Vivick Tjangkung & Gories Mere?

Heboh Penjara Ayin & Cece, Reformasi BNN, Copot Gories Mere

 

Contoh nyata saja, bulan Januari 2010 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyebut nama Gories Mere menghalangi (membekingi ?) agar kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri Aan tidak bisa diselesaikan.

Tapi ternyata upaya ini sia-sia.

Kasus AAN tetap diproses secara hukum dan akhirnya “MENANG MUTLAK” di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan seluruh dakwaan terhadap mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya Susandhi bin Sukatna alias Aan. Hakim menilai BAP penggeledahan badan dan pakaian cacat hukum.

“Karena BAP cacat demi hukum, maka dakwaan haruslah dinyatakan dibatalkan demi hukum,” ungkap Hakim Ketua Artha Theresia, Senin (17/5/2010), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Aan dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya dan berkas dikembalikan ke jaksa penuntut umum dengan biaya perkara ditanggung negara.

Majelis hakim menemukan adanya kejanggalan dalam BAP yang diajukan jaksa, diantaranya tanggal dikeluarkannya BAP tercantum 15 Desember 2010 sementara penggeledahan sudah terlebih dulu dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian BAP.

Dalam BAP disebutkan narkotika ditemukan di kantong celana belakang kanan, sementara dalam persidangan disebutkan di dalam dompet. “Sehingga BAP ini tidak dibuat dengan sebenarnya,” ujar majelis hakim yang diketuai Hakim Arta Theresia.

Aan merupakan korban penganiayaan oknum perusahaan tempatnya bekerja beserta oknum Polda Maluku. Awalnya, Aan dipukuli kelompok orang tersebut karena tidak mau memberikan keterangan palsu yang diminta oknum tersebut terkait kasus kepemilikan senjata atasannya. Namun, saat penganiayaan tersebut Aan tiba-tiba ditelanjangi dan dituduh memiliki narkoba oleh oknum Polda Maluku. Aan terpaksa mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dari tanggal 15 Desember 2009.

Kasus Aan ditengarai sarat dengan rekayasa. Bahkan, satgas mafia hukum memantau jalannya kasus ini. Komnas Ham pun sempat mengunjungi Aan di tahanan mencari informasi atas kasusnya.

 

Foto : Sekretaris Satgas Mafia Denny Indrayana

  

Sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengaku dibalik kasus Aan ada big mafia yang bekerja. Ia mengapresiasi hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Aan dari dakwaan kepemilikan narkoba. “Saya ingin apresiasi pada putusan ini karena majelis yang sudah mengeluarkan putusan yang sejalan dengan semangat pemberantasan mafia hukum,” ujar Denny, Senin (17/5/2010), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia juga menilai di balik kasus Aan uni ada mafia yang merekayasa perkara. “Hal ini sedikit banyak dibuktikan dalam putusan tadi,” ujarnya setelah mengikuti langsung sidang vonis kasus Aan, mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya, yang dituduh memiliki narkoba setelah dianiaya oknum perusahaan dan polisi.

Oleh karena telah dibuktikannya ada praktik mafia dalam kasus ini, Satgab Mafia Hukum akan mengkaji dan menginvestigasi lebih lanjut. “Hal ini tidak mudah karena praktek mafia hukum mungkin saja dilindungi polisi,” ujarnya.

Denny juga meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan evaluasi dan penegakan disiplin terkait profesionalitas kerja polisi dan jaksa. Aan adalah korban penganiayaan karena tidak mau membuat BAP palsu yang diperintah orang kantornya terkait kasus kepemilikan senjata tajam yang dialami bos Aan.

Entah bagaimana, Aan pun dipukul dan tiba-tiba oknum polisi dan karyawan perusahaan menemukan narkoba di badannya. Akibatnya, Aan pun masuk bui per tanggal 15 Desember 2009 di Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

http://ardiroyya.files.wordpress.com/2010/03/pidato-sby1.jpg

Foto : Presiden SBY

Sekarang, dikembalikan kepada Presiden SBY selaku orang nomor satu di negeri ini, apakah tetap mau ngotot mempertahankan seorang perwira tinggi yang patut dapat diduga sangat bermasalah dalam kasus-kasus narkoba ?

Selain karena nama “Datuk” Gories Mere berulang kali tersangkut dalam kasus-kasus narkoba, Gories Mere pernah ditolak mentah-mentah oleh kalangan Ulama Islam tahun 2006 lalu saat ia hendak berusaha menjadi Kapolda Metro Jaya.

Jadi tidak mustahil, penolakan itu akan berulang kembali saat ini jika hendak (bermimpi) menjadi pejabat yang tinggi kedudukannya dari yang sekarang dalam struktur organisasi Polri.

Kasus-kasus yang melibatkan nama Gories Mere selama beberapa tahun terakhir ini adalah :

Tahun 2005, nama Gories Mere dikaitkan dengan PEMBUNUHAN SADIS pada bandar narkoba Hans Philip yang ditembak mati di bagian kepala saat berada didalam mobilnya di kawasan Bogor Jawa Barat.

Tahun 2006, nama Gories Mere patut dapat diduga dikaitkan dengan kasus PENCURIAN barang bukti narkoba SABU seberat 13,5 kg (yang kalau dijual akan mendapatkan keuntungan senilai Rp, 13,5 Miliar).

Ketika kasus pencurian ini terjadi, Kapolri yang saat itu menjabat yaitu Jenderal Polisi Sutanto marah besar atas hilangnya barang bukti ini dan memerintahkan agar “siapapun yang lancang dan liar mencuri barang bukti SABU itu” harus mengembalikannya segera ke gudang penyimpanan.

Setelah mengetahui betapa marahnya Kapolri Sutanto pada saat itu, delapan bulan kemudian barang bukti 13,5 kg SABU ini bisa tiba-tiba kembali ke tempatnya semula di gudang penyimpanan.

Tahun 2008-2009, nama Gories Mere dikaitkan dengan pembekingan kasus rekayasa bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS yang ditangkap oleh MABES POLRI di Apartemen Taman Anggrek bulan November 2007 dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI (yang kalau dijual bisa jadi akan mendapatkan keuntungan Rp. 1 TRILIUN).

Dalam kasus Monas ini, diakal-akali agar dari 9 orang bandar narkoba internasional yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek itu, maka cukup 3 orang saja yang diajukan berkasnya ke Kejaksaan. Sehingga jangan heran, hanya 3 orang saja yang diadili untuk kasus Taman Anggrek ini. Sisanya yaitu 6 orang lagi (terutama Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS, sengaja diloloskan dari jerat hukum. 

Tahun 2009, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) yang saat itu masih dijabat oleh Abdul Hakim Ritonga mengatakan bahwa pihaknya dihubungi oleh Pihak BNN yang berjanji akan “menangkap kembali” Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS untuk bisa diajukan ke Pengadilan sesuai dengan kasus hukumnya yaitu kasus Taman Anggrek.

Tetapi sampai detik ini, Monas bebas merdeka tanpa perlu diadili oleh kasus Taman Anggrek. Sementara isterinya yang ikut ditangkap bulan November 2007 di Apartemen Taman Anggrek, sudah mendapatkan VONIS MATI dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Tahun 2010, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lewat Sekretarisnya yaitu DENNY INDRAYANA secara tegas mengkritik sekeras-kerasnya indikasi yang dilakukan Komjen Gories Mere menghalang-halangi kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri AAN diselesaikan secara baik dan benar.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/82973_pelantikan_wakapolri1.jpg

Foto : Kapolri BHD melantik Komjen Jusuf Mangga sebagai Wakapolri baru (Januari 2010)

  

The Rising Star Itu Bernama Jusuf Manggabarani & Pantas Jadi Kapolri

Komjen Jusuf Manggabarani Tak Ingin Ingkari Kebenaran & Terus Lakukan Yang Terbaik

Sehingga, dalam mempertimbangkan nama-nama kandidat atau calon Kapolri baru untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiunnya, maka Presiden SBY harus sangat hati-hati.

Ingatlah satu kejadian fatal yang terjadi pada tahun 2006 lalu yaitu saat nama GORIES MERE ditolak mentah-mentah dan dihadang oleh ULAMA ISLAM di Jabotabek untuk menjadi Kapolda Metro Jaya.

Di tahun 2006 itu, santer terdengar kabar bahwa Gories Mere “berambisi” untuk menjadi Kapolda Metro Jaya.

Diam-diam, Gories Mere mengundang sejumlah wartawan senior untuk makan malam bersama di sebuah Restoran Jepang.

Akan tetapi, salah seorang yang diundangnya tidak berkenan untuk datang dan justru menghubungi Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata yang kebetulan mengenal baik Kapolri (saat itu) Jenderal Polisi Sutanto. 

Wartawan senior itu mengabarkan bahwa Gories Mere sedang kasak-kusuk di kalangan wartawan senior dalam kaitan ambisi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Beberapa hari kemudian, Mega Simarmata juga dihubungi oleh wartawan senior lainnya yang mengabarkan manuver-manuver Gories Mere untuk bisa menjadi Kapolda Metro Jaya. Wartawan senior itu juga menceritakan bahwa ia akan datang ke kediamanan pribadi Jenderal Sutanto guna menceritakan bagaimana manuver Gories Mere di kalangan pers untuk mencapai ambisinya menjadi Kapolda Metro Jaya.

Informasi-informasi ini, disampaikan Mega Simarmata kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk menjadi informasi informal bagi pimpinan POLRI (saat itu).

Tapi sesuai dengan pepatah lama, “Untung Tak Dapat Diraih, Malang Tak Dapat Ditolak”, ambisi Gories Mere kandas di tengah jalan.

Bukan karena informasi dan laporan dari kalangan pers yang mencium gelagat busuknya, tetapi ternyata di tahun 2006 itu ULAMA ISLAM di Jabotabek membuat semacam PETISI PENOLAKAN kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk menolak nama Gories Mere menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Jenderal Sutanto tidak bisa menolak atau mengabaikan petisi penolakan ULAMA-ULAMA ISLAM ini.

Memang nama Gories Mere sangat “bermasalah” di kalangan Ulama Islam karena tindakan-tindakannya yang sangat melebihi batas dalam penanganan terorisme di INDONESIA selama beberapa tahun terakhir ini.

Di tangan Gories Mere, penanganan terorisme berubah wujud menjadi PELANGGARAN HAM dan pembantaian terhadap umat Islam.

Contoh nyata saja, penembakan dan serangan brutal ke Pondok Pesantren Al Amanah persis pada MALAM TAKBIRAN tahun 2006.  

undefined

Ulama Islam terkemuka di POSO, Ustadz Adnan Arsal pemimpin Pondok Pesantren Al Amanah

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Istana Mau Diledakkan ? Ngarang Aja, TNI Tidak Tidur Boss …

Periksa Gories Mere Skandal Madrid Korupsi Alat Sadap Israel

Persis di saat masyarakat di Tebang Rejo- Poso (Sulawesi Tengah) sedang mengumandang takbir ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan yang maha suci, Tim Anti Teror Polri (atas perintah dari Pimpinan Tim Anti Teror Polri ketika itu yaitu Irjen Gories Mere, saat ini telah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN dan telah berpangkat Komjen) menembaki sebuah PONDOK PESANTREN AL AMANAH pimpinan Haji Adnan Arzal.

Hebatnya lagi, penembakan BRUTAL di malam takbiran itu disiarkan langsung di sebuah televisi atas kebaikan hati petinggi Polri tersebut.

Alasan Tim Anti Teror Polri menembaki secara BRUTAL Pondok Pesantren Al Amanah itu adalah untuk mencari buronan-buronan terorisme yang masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG atau DPO.

Ternyata yang dicari tidak ada disana tetapi nasi sudah menjadi bubur.

Penembakan BRUTAL itu dikecam oleh semua pihak dan secara otomatis membuat situasi keamanan di POSO menjadi panas membara.

Saat itu Brimob “di usir” dari Sulawesi Tengah oleh masyarakat setempat karena tersinggung atas brutalisme ini.

Akibat memanasnya situasi keamanan di Poso, Kepala Badan Intelijen Negara Sjamsir Siregar terpaksa turun tangan dan berangkat ke Poso menggunakan pesawat khusus persis di hari LEBARAN PERTAMA (Tahun 2006).

Di Poso, Sjamsir sempat “mencari” Gories Mere tetapi Perwira Tinggi Flores ini bersembunyi alias tidak berani menampakkan diri ke hadapan Kepala BIN.

Pasca penembalan brutal di malam takbiran itu, Tim Independen dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia turun langsung ke lokasi dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah melakukan investigasi maka di umumkan POLRI (dalam hal ini Tim Anti Teror Polri) telah melakukan PELANGGARAN HAM.

https://i0.wp.com/www.indonesiamedia.com/2007/02/early/berta/images/berta/peta_poso_high.gif

Kasus kedua adalah penembakan BRUTAL (juga terjadi di POSO -SULAWESI TENGAH) tanggal 22 Januari 2007.

Alasan dari Tim Anti Teror Polri pada RAID atau operasi penyerangan ini adalah untuk mencari buronan terorisme yang masuk dalam DPO.

Dan hebatnya lagi, penembakan ini kembali dilakukan atas perintah dari Gories Mere yang saat itu berada di Washington DC untuk sebuah tugas mendampingi pimpinannya di Mabes Polri yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat.

Penembakan brutal yang membabi buta dari Tim Anti Teror Polri tanggal 22 Januari 2007 ini menewaskan 13 orang UMAT ISLAM di TANAH RUNTUH – POSO yang tidak bersalah. Dari korban tewas sebanyak 13 orang itu, tidak ada satupun yang masuk dalam DPO terorisme versi Polri.

VIDEO A SUASANA TEMBAKAN BRUTAL POLISI DI TANAH RUNTUH POSO ( 22 JANUARI 2007)

VIDEO B SUASANA TEMBAKAN POLISI DI TANAH RUNTUH POSO ( 22 JANUARI 2007)

Nyawa UMAT ISLAM POSO kembali melayang secara sia-sia akibat brutalime aparat keamanan Indonesia.

Tragegi berdarah yang sangat mengerikan di POSO itu adalah klimak dari brutalisme dari operasi pendahuluannya. Sebab 11 hari sebelum RAID atau operasi penyerangan itu dilakukan, tanggal 11 Januari 2007 Tim Anti Teror Polri telah menembaki juga lokasi perumahan warga Poso. Tetapi RAID ini dilanjutkan 11 hari kemudian dan memakan korban jiwa yang sangat banyak sekali.

Tim Independen dari KOMNAS HAM kembali diturunkan ke lokasi dan dari hasil investigasi mereka dinyatakanlah bahwa Tim Anti Teror Polri atau Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan pelanggaran HAM.

https://i0.wp.com/www.kontras.org/poso/pers/foto/2007-01-23.jpg

Komisi Orang Hilang & Korban Kekerasan (KONTRAS) saat itu (Januari 2007) juga menggelar jumpa pers yang mengecam kegagalan Presiden SBY menangani POSO yang antara lain menegaskan sebagai berikut :

Kami menyesalkan jatuhnya 13 korban sipil dan 1 anggota polisi yang tewas dalam penyergapan yang dilakukan oleh Polda Sulteng di Poso kemarin (22/1/2007). Akibatnya masyarakat ketakutan dan mengungsi meninggalkan Poso Kota. Di sisi lain, keluarga mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi atas keberadaan korban yang meninggal dan luka-luka. Polisi juga tidak mengumumkan secara terbuka identifikasi korban yang telah meninggal dunia maupun luka-luka.

Jatuhnya korban ini seharusnya dapat dihindari bila polisi tidak melakukan penyerangan terbuka di wilayah padat, penduduk Poso kota serta di waktu dimana masyarakat mulai sibuk beraktivitas.  Tindakan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai upaya penegakan hukum, namun juga dapat dikategorikan penyerangan terhadap warga sipil yang menjadi elemen penting dari pelanggaran berat HAM. Ditambah, pendekatan kekerasan ini justru gagal menangkap para DPO dilapangan. Hal ini juga membuktikan lemahnya aparat intelejen dalam mengantisipasi kekerasan.

Kekerasan yang terjadi Poso ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi Polri semata. Kekerasan yang terus berlangsung ini sesungguhnya menunjukkan Negara tidak memiliki Peta Perdamaian yang kongkrit dan gagal mengkonsolidasi kekuatan negara yang ada bagi penciptaan rasa aman.

Polri memang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa termasuk penggunaan kekerasan dengan senjata. Namun, penggunaan kekerasan dengan senjata api tersebut tetap harus tunduk pada persyaratan yang ketat pada kode etik aparatur penegak hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Official) maupun prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api (Basic Principles on the Use of Force and Firearmas by law Enforcement Officials)  yang menjamin kekerasan itu terarah pada pihak yang mengancam sesuai dengan tingkat ancamannya baik bagi polisi maupun warga sipil yang seharusnya dilindungi. 

 

Maret 2007, Kepala Badan Intelijen Negara Sjamsir Siregar mengkritik tindakan Gories Mere yang memerintahkan penangkapan teroris di DI Yogyakarta (padahal Gories Mere sedang berada di Canberra, Australia).

Hal ini disampaikan langsung oleh Sjamsir Siregar kepada Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata dalam sebuah percakapan ketika itu.

Kepala BIN Sjamsir Siregar mengecam dengan keras ulah Gories Mere ini karena perintah lisan melakukan operasi-operasi penangkapan terorisme (tanpa didampingi atasan yang bertanggung-jawab) adalah sebuah tindakan yang sangat fatal.

Setelah mengetahui bahwa Kepala BIN mengecam keras tindakannya memerintahkan penyerangan dan penangkapan teroris secara lisan via telepon  dari luar negeri, Gories Mere yang didampingi Komandan Satgas Bom Brigjen Surya Darma langsung terburu-buru untuk pulang ke tanah air dengan menggunakan pesawat tercepat.

 Setibanya di Jakarta, dari Bandar Soekarno Hatta kedua orang ini langsung menuju kediamana dinas Kapolri Sutanto untuk “meminta perlindungan”.

Sebagai upaya untuk “menyelamatkan muka” setelah sebelumnya petantang petenteng memerintahan operasi penangkapan teroris untuk anak buahnya di level-level bawah tanpa didampingi komandan-komandan yang memiliki legitimasi untuk memimpin operasi, Gories Mere menjanjikan kepada Kapolri Sutanto untuk menangkap pimpinan Al Jamaah Al Islamyah.

Itulah sebabnya, periode Maret 2007 sampai Juni 2007, dilakukan operasi penangkapan terhadap para pimpinan Al Jamaah Al Islamyah.

Juni 2007, Gories Mere memimpin penangkapan terhadap Abu Dujana selaku Panglima Militer Al Jamaah Al Islamyah dan Zarkasih selaku Amir (Pimpinan) Al Jamaah Al Islamyah.

Tetapi saat itu, diam-diam Gories Mere melaporkan penangkapan ini untuk pertama kalinya bukan kepada Pemerintah Indonesia, melainkan kepada Pemerintah Australia. Abu Dujana dan Zarkasih ditangkap 9 Juni 2007 tetapi rakyat Indonesia baru diberitahu tanggal 13 Juni 2007.

Itupun setelah Pemerintah Australia mengumumkan “ucapan selamat” beberapa hari sebelumnya.

Saat itu, sumber KATAKAMI.COM di lingkungan Istana Kepresidenan menyebutkan Presiden SBY sangat tersinggung atas tindakan Gories Mere.

Penangkapan terhadap Abu Dujana (Juni 2007) juga sangat bermasalah.

Densus 88 Anti Teror menembak secara brutal ke arah paha Abu Dujana di hadapan anaknya yang masih berumur di bawah lima tahun.

Di hadapan anak-anak kecil ini yang masih di bawah umur inilah, Abu Dujana dihajar secara sadis dengan tembakan-tembakan peluru tajam.

Semua pihak mengecam brutalisme itu.

http://blogwawancaraeksklusifkatakami.files.wordpress.com/2010/03/20091118kapolri2.jpeg

Foto : Kapolri BHD & Wakapolri Jusuf Mangga yang dijagokan ideal menjadi Kapolri baru 

Sehingga, Presiden SBY harus hati-hati dan sangat teliti dalam memilih siapa yang akan menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Pilihlah yang kredibel, profesional, memiliki integritas yang sangat tinggi, dapat diterima oleh semua kalangan (terutama oleh kalangan Umat Islam danULAMA-ULAMA ISLAM), tidak rasis dan tidak terlibat dalam kasus-kasus hukum apapun, terutama dalam kasus-kasus narkoba atau brutalisme penanganan terorisme.

Kepada KATAKAMI.COM dalam wawancara di hari Kamis (10/6/2010), salah seorang aktivis Islam yaitu Fauzan Al Anshari mengatakan bahwa sulit bagi Gories Mere untuk mengulangi manuvernya mencapai jabatan tertentu dalam tubuh Polri.

“Wah, bagaimana dia mau jadi pimpinan di Polri, dulu mau jadi Kapolda Metro Jaya saja, semua Ulama Islam sudah bangkit berdiri untuk melakukan penolakan. Apalagi sekarang kalau misalnya mimpi jadi Kapolri. Saya heran ya, kok sepertinya pada buta matanya melihat berbagai tindakan Gories Mere yang patut dapat diduga berlebihan sekali kepada umat Islam.” kata Fauzan Al Anshari.

Fauzan Al Anshari betul sekali.

Pemerintah tidak bisa lagi membiarkan dan mendiamkan siapapun di dalam tubuh Polri yang patut dapagt diduga dianggap rasis dan bermasalah dalam kasus-kasus hukum.

Berbagai tuduhan PELANGGARAN HAM telah dikumandangkan oleh KOMNAS HAM kepada Polri atas kesalahan yang wajib di pertanggung-jawabkan oleh GORIES MERE dalam penanganan terorisme selama beberapa tahun terakhir ini.

Belum termasuk, ditemukannya KASET REKAMAN yang berisi rekaman presentasi (ilegal) Gories Mere di hadapan sejumlah pihak yang mengusung isu penanganan terorisme pada bulan JULI 2007.

Presentasi ini disebut ilegal karena Gories Mere tidak meminta izin kepada para pimpinan Polri untuk menggelar “ceramah” ngalor ngidul soal terorisme ke pihak luar.

Dalam presentasi itu, Gories Mere menuding TNI di balik peledakan-peledakan bom di Indonesia.

Bahkan dengan sangat berani, ia menyebutkan nama 2 Jenderal TNI terkait dalam Al Jamaah Al Islamyah.

Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM Mega Simarmata yang mendapatkan langsung KASET REKAMAN itu memperdengarkan dan menyerahkannya ke salah seorang Jenderal yang namanya difitnah Gories Mere.

Jenderal itu marah besar dan beberapa jam kemudian menelepon langsung kepada Gories Mere.

Gories Mere langsung ketakutan dan meminta maaf kepada Jenderal TNI (Purnawirawan) tersebut.

Dalam KASET REKAMAN itu, Gories Mere juga mengejek Polda Jawa Barat sebagai POLISI-POLISI yang goblok dan sangat tolol sehingga tidak bisa menangkap buronan teroris Hambali.

Lalu didalam KASET REKAMAN itu, Brigjen Surya Darma selaku Komandan Satgas Bom Polri mengancam dengan kalimat sebagai berikut :

“Lihat saja ya, kalau saya dan Pak Gories Mere mogok, lihat saja, akan kami DOAKAN agar di Indonesia ini terjadi banyak peledakan bom karena di negara ini hanya kami berdua saja yang MAMPU menangani masalah terorisme. Yang lain tidak bisa !”.

Mengingat pentingnya isi KASET REKAMAN ini maka pada bulan Agustus 2007 copy dari KASET REKAMAN ini diserahkan kepada Menkopolhukkam ( saat itu) Widodo AS, Kapolri (saat itu) Jenderal Polisi Sutanto dan Kabareskrim (saat itu) Komjen Bambang Hendarso Danuri.

Jadi, sekali lagi, memang benar yang dikatakan pepatah, “Untung Tak Dapat Di Raih, Malang Tak Dapat Di Tolak”.

Jangan mimpi dan jangan berhalusinasilah, untuk memburu dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi jika patut dapat diduga memiliki sederetan daftar “kesalahan” yang sangat amat fatal sifatnya.

Jangan membuat kalangan ULAMA ISLAM marah kembali.

Jangan membuat UMAT ISLAM menjadi terancam lagi keselamatannya atas perintah-perintah penyerangan yang tidak bertanggung-jawab (apalagi perintah-perintah yang cukup disampaikan secara lisan via telepon tetapi mampu menewaskan 13 orang umat ISLAM di Poso tanggal 22 Januari 2007).

Sudah bagus masih boleh memimpin sebuah instansi.

Sebab sesungguhnya oknum yang dibahas dalam tulisan ini pantas secepatnya dicopot, ditangkap, dipenjarakan dan diseret ke Pengadilan sesuai dengan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran hukum yang patut dapat diduga dilakukannya selama bertahun-tahun ini.

Janganlah mimpi dan semakin parah berhalusinasi menjadi Kapolri.

Busyet deh.

Gak salah tuh ?

Sudah bagus tidak gelandang ke PENJARA !

Inilah yang namanya anti klimaks peringatan HANI, sebab patut dapat diduga Jenderal Polri yang patut dapat diduga bermasalah dalam kasus-kasus hukum narkoba justru masih diberi kesempatan memimpin BNN.

Malu dong, rakus benar sama jabatan.

Dor !

Ups, jangan ada lagi yang ditembak mati secara brutal di negeri ini.

Ingatlah selalu, bagaimana marah dan kerasnya ULAMA ISLAM menolak nama Gories Mere ini pada tahun 2006 lalu.

Kalau sekarang, diam-diam ada ambisi yang menari-nari di awang-awang yang seakan-akan menunggu durian jatuh, o o … hati-hati dan sadarlah segera.

Sudahlah, tahu diri sedikit.

 

Dan untuk menutup tulisan ini, tidak ada salahnya mengenang sosok peramal ulung Indonesia yaitu MAMA LAUREN yang wafat beberapa waktu lalu.

Kepada KATAKAMI.COM, seorang Ibu yang bersahabat sangat dekat dengan Almarhumah Mama Lauren bercerita bahwa ia sering berkomunikasi dengan Mama Lauren.

Bahkan 5 hari sebelum wafatnya, Mama Lauren masih sempat mengirim pesan singkat SMS kepada sahabat dekatnya ini.

“Saya sering mendapat sms dari Mama Lauren, terutama untuk sekedar menyapa saya atau memberitahukan sesuatu yang diterawang Mama Lauren untuk kebaikan saya sebagai sahabatnya” kata Ibu tersebut kepada KATAKAMI.COM baru-baru ini.

Dan kepada sahabatnya ini pula, Mama Lauren sering menceritakan bahwa dirinya rutin ditemui dan dimintai tolong oleh seorang Perwira Tinggi Polri yang bersuku etnis dari Indonesia Timur sana.

Selama 2 tahun berturut-turut, Perwira Tinggi tak henti-hentinya meminta tolong agar dirinya bisa diangkat oleh Presiden SBY sebagai Kapolri.

“Mama Lauren sering cerita kalau Bapak itu (mohon maaf nama tidak kami cantumkan secara jelas), dari mulai tahun 2008 sampai 2010 ini bolak balik minta dibantu supaya bisa jadi Kapolri. Tapi ke saya, Mama Lauren sudah bilang berkali-kali bahwa susah untuk Bapak itu jadi Kapolri. Sebab yang diramalkan oleh Mama Lauren justru lain, Bapak itu justru akan jatuh dari jabatannya” lanjut Ibu tersebut.

Rest in peace, Mama Lauren.

Terimakasih untuk ramalannya.

Biarlah kehendak Tuhan yang jadi didalam kehidupan ini.

Sebab jabatan itu adalah amanah dari Tuhan.

Tak akan bisa dipaksakan untuk dimiliki seseorang, walau sampai harus meminta tolong ke PARANORMAL segala.

(MS)

June 12, 2010 Posted by | news | , , , , | Comments Off on Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

undefined 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Denny Indrayana : Di Balik Kasus Aan Ada Big Mafia ! 
 
BAP Cacat Hukum, Dakwaan Aan Dibatalkan

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, Gories Mere Buka Topengmu

Jakarta 29/5/2010 (KATAKAMI) Bulan segera berganti dan kita semua akan meninggalkan segala pernak pernik kehidupan yang menjadi rutinitas atau semarak di bulan Mei.

Hanya dalam waktu beberapa hari lagi, bulan Juni akan segera datang.

Ada yang cukup menarik di bulan Juni nanti.

Pertama adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni.

Kemudian kalau tidak ada aral melintang maka Presiden AS ke 44 Barack Obama akan berkunjung ke Indonesia (sekali lagi, ini kalau tidak ditunda kembali) tanggal 11 Juni. 

Dan satu lagi yang menarik untuk disimak adalah Peringatan HANI alias Hari Anti Narkoba Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni.

Jika momentum “HANI” dirayakan oleh semua bangsa didunia bahwa sudah layak dan sepantasnya Indonesia menutup muka rapat-rapat untuk menghilangkan rasa malu. Mengapa ?

Ya, karena patut dapat diduga Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Polisi Gories Mere semakin hari semakin membusuk “bau” dari namanya akibat serentetan dugaan keterlibatan terkait kasus-kasus hukum seputar dunia hitam narkoba.

Tak cuma berpatokan pada masa lalu saja.

 Tetapi masa yang sangat kekinian, nama Gories Mere tetap di kaitkan dalam kasus narkoba yang sangat disorot oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Kasus hukum itu adalah kasus rekayasa narkoba yang menimpa seorang pegawai kecil tak berdaya bernama AAN.

 

https://i0.wp.com/www.primaironline.com/images_content/2010224AAN%20Satgas.JPG 

Di “Negeri Para Bedebah” Aan Menang Melawan Mafia Narkoba, Mantap !

Denny Indrayana tuding Komjen GM tak dukung kasus Aan diselesaikan
 

 

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana secara terang-terangan sudah membidik dan menyebut nama Gories Mere sebagai orang yang hendak menghalangi penyelesaian kasus AAN (Januari 2010).

Tetapi upaya pria Flores yang satu ini ternyata gagal total sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan VONIS BEBAS MURNI kepada AAN.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan seluruh dakwaan terhadap mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya Susandhi bin Sukatna alias Aan. Hakim menilai BAP penggeledahan badan dan pakaian cacat hukum.

“Karena BAP cacat demi hukum, maka dakwaan haruslah dinyatakan dibatalkan demi hukum,” ungkap Hakim Ketua Artha Theresia, Senin (17/5/2010), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Aan dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya dan berkas dikembalikan ke jaksa penuntut umum dengan biaya perkara ditanggung negara.

Majelis hakim menemukan adanya kejanggalan dalam BAP yang diajukan jaksa, diantaranya tanggal dikeluarkannya BAP tercantum 15 Desember 2010 sementara penggeledahan sudah terlebih dulu dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian BAP.

Dalam BAP disebutkan narkotika ditemukan di kantong celana belakang kanan, sementara dalam persidangan disebutkan di dalam dompet. “Sehingga BAP ini tidak dibuat dengan sebenarnya,” ujar majelis hakim yang diketuai Hakim Arta Theresia.

Aan merupakan korban penganiayaan oknum perusahaan tempatnya bekerja beserta oknum Polda Maluku. Awalnya, Aan dipukuli kelompok orang tersebut karena tidak mau memberikan keterangan palsu yang diminta oknum tersebut terkait kasus kepemilikan senjata atasannya. Namun, saat penganiayaan tersebut Aan tiba-tiba ditelanjangi dan dituduh memiliki narkoba oleh oknum Polda Maluku. Aan terpaksa mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dari tanggal 15 Desember 2009.

Kasus Aan ditengarai sarat dengan rekayasa. Bahkan, satgas mafia hukum memantau jalannya kasus ini. Komnas Ham pun sempat mengunjungi Aan di tahanan mencari informasi atas kasusnya.

Sebelumnya, nama Gories Mere juga patut dapat diduga membekingi mata rantai narkoba internasional yang dipimpin bandar kotor Liem Piek Kiong alias MONAS.

Bandar kotor Liem Piek Kiong alias MONAS ini sebenarnya sudah berhasil ditangkap oleh Mabes Polri pada bulan November 2007 (ada 9 orang yang ditangkap ketika itu, dengan barang bukti 1 Juta Pil Ekstasi).

Tetapi sampai detik ini yaitu sampai detik-detik menjelang peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL 26 Juni 2010, dari 9 orang yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek hanya 3 orang saja yang diajukan ke Pengadilan yaitu Cece alias Jet Li (isteri dari Monas) serta kedua rekan senarkobanya.

Hasil tangkapan Polri yang 6 orang lagi, raib di telan bumi alias dibebas-merdekakan oleh orang-orang yang diduga menjadi BEKING bandar-bandar kotor narkoba kelas kakap ini.

Foto : Kapolri Sutanto sidak lokasi penangkapan Liem Piek Kiong (Nov 2007)

Patutkah Dapat Diduga Ada Filosofi “KURA-KURA DALAM PERAHU” Dibalik Pemeriksaan Skandal Hukum Paling Memalukan Bandar Narkoba MONAS ?

Jika Terbukti Bekingi Narkoba, Adili & Vonis Mati GORIES MERE

Pers Nasional di Indonesia, berhasil “menggedor” Mabes Polri pada periode Desember 2008 sampai Maret 2009 untuk kasus narkoba yang dipimpin Bandar Liem Piek Kiong alias MONAS ini.

Sebab Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memerintahkan Tim Irwasum (yang ketika itu dipimpin langsung oleh Irwasum Komjen Jusuf Manggabarani) memeriksa puluhan polisi terkait kasus rekayasa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang meloloskan Liem Piek Kiong alias MONAS sehingga berkas pemeriksaan bandar ini sengaja tidak dilimpahkan ke Kejaksaan.

Bila berkas (BAP) tidak dilimpahkan, maka bandit-bandit narkoba ini tidak perlu susah-susah menghadapi proses peradilan atas kejahatan narkoba mereka.

Akhirnya pada Februari 2009, Polri mengakui ada kesalahan dari anggota-anggota mereka dalam rekayasa BAP bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS dan memecat 5 orang penyidik.

Sayangnya, pemeriksaan dan pemecatan itu tidak menyentuh ke substansi permasalahan yaitu tidak mengarahkan pemeriksaan kepada Gories Mere (padahal patut dapat diduga nama inilah yang sangat santer menjadi beking bandar kotor Liem Piek Kiong alias MONAS).

Tetapi ternyata Tuhan “tidak tidur”.

Nama Gories Mere yang patut dapat diduga melekat erat dengan gunjang ganjing kasus narkoba, tercium dan terbongkar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Januari 2010, Satgas Mafia ini mengecam keras tindakan Gories Mere yang dinilai menghalangi penyelesaian kasus AAN.

Mei 2010 (pasca keluarnya VONIS BEBAS untuk AAN dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Satgas Mafia menyindir secara sengit bahwa di balik kasus AAN ini ada BIG MAFIA.

Siapakah BIG MAFIA yang dimaksud oleh Satgas Mafia tersebut ?

Hebat sekali, jika di sebuah negara hukum yang merupakan negara berpenduduk Islam terbesar didunia ternyata ada BIG MAFIA yang bisa bercokol dengan senang, tenang dan terus malang melintang.

Yang disayangkan adalah sikap plin plan dan sinyalemen ketakutan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membereskan “GURITA NARKOBA” yang patut dapat diduga melibatkan Kepala BNN Gories Mere.

Jika memang seorang SBY sungguh plin plan dan (entah mengapa) “ketakutan” kepada Gories Mere, maka baiklah kita menyampaikan argumentasi yang satu ini sebagai desakan untuk segera mencopot Kepala BNN Gories Mere dari jabatannya.

Gories Mere resmi dilantik sebagai Kalakhar BNN pada tanggal 3 Juni 2008.

Sebelum resmi dilantik, sejak April 2008 pria Flores ini sudah menjadi Pejabat Pelaksana Kalakhar BNN menggantikan pejabat lama yaitu Komjen. I. Mangku Pastika yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada di Bali.

Semua orang sama kedudukannya di muka hukum, siapapun yang patut dapat diduga terlibat (walaupun berpangkat Komisaris Jenderal), copot, tangkap, penjarakan & proses sesuai ketentuan hukum ! 

Sketsa Gories Mere 
 

 

Artinya, Gories Mere sudah 2 tahun 2 bulan alias 26 bulan memangku jabatan sebagai Kepala BNN (dari tahun 2008 sampai 2010).

Kurun waktu 2 tahun adalah perjalanan panjang yang sudah sangat lama bagi seorang perwira tinggi Polri menjabat di sebuah pos jabatan yang strategis.

Jika jabatan ini hanya dikuasai oleh satu orang saja, maka proses regenerasi dalam tubuh Polri akan mandeg.

Sebab, jabatan Kepala BNN adalah salah satu dari sedikit pos jabatan yang disediakan bagi perwira tinggi Polri (aktif) berbintang 3.

POLRI hanya memiliki sedikit sekali pos jabatan untuk perwira tinggi berbintang 3.

Pejabat teras Polri yang berbintang 3 adalah Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri), Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Kepala Badan Pembinaan Keamanan (Kababinkam) dan Kepala BNN.

Tapi berdasarkan peraturan yang baru, BNN sudah tidak lagi “satu atap” dengan Mabes Polri tetapi langsung berada di bawah Presiden RI.

Tetapi pejabat yang boleh menempati pos jabatan Kepala BNN, tetap perwira tinggi berbintang 3 (aktif) dari jajaran Kepolisian.

Dengan kata lain, hanya ada 5 orang saja yang boleh mendapat kesempatan menjadi perwira tinggi berbintang 3 dalam struktur organisasi Polri.

Jika kelima pos jabatan “bintang 3″ ini tidak dimutasi dan dirotasi, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya proses regenerasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ?

Jika kelima pos jabatan “bintang 3″ ini tetap dikuasai selama lebih dari 2 tahun oleh orang yang sama, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah tidak ada perwira tinggi lain yang pantas naik menjadi Komjen dalam instansi Polri ?

Dan jika ada pejabat teras berbintang 3 dalam instansi Polri yang patut dapat diduga namanya bolak balik terseret dalam kasus hukum narkoba, maka pertanyaan berikutnya yang paling pantas untuk diajukan adalah … apakah tidak ada JENDERAL POLRI yang lebih bersih, lebih kredibel, lebih pantas dan lebih bermoral untuk ditempatkan pada pos jabatan yang strategis ?

Copot Gories Mere karena angkatan-angkatan yang lebih muda dalam struktur organisasi Polri, perlu diberi kesempatan untuk naik menjadi bintang 3 atau Komisaris Jenderal.

Jangan ada dominasi.

Jangan ada diskriminasi.

Berikan kesempatan kepada Angkatan yang lebih muda dalam struktur organisasi Polri untuk maju ke garis terdepan membereskan semua pelanggaran hukum seputar narkoba.

Jika seorang SBY plin plan dan (entah mengapa) ketakutan mencopot Gories Mere, maka sebaiknya Presiden SBY tidak usah dan tidak perlu menghadiri puncak peringatan HARI alias HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL tanggal 26 Juni 2010 mendatang.

Betapa malunya kita kepada dunia internasional jika patut dapat diduga seorang pejabat kepolisian yang namanya terlibat dalam serangkaian kasus narkoba terus dipertahankan.

Betapa malunya kita kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations), khususnya kepada UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime karena Indonesia sungguh tak serius melakukan reformasi birokrasi dan kesungguhan memberantas narkoba.

Kalau cuma bandar-bandar kelas RT / RW yang dibekingi, barangkali kita semua tidak perlu malu atas kondisi ini.

https://i0.wp.com/www.profilefiend.com/Images2/Mobster_Graphics/images/godfather_mafia_questions.png

Tetapi, yang patut dapat diduga dibekingi adalah “BIG MAFIA” — seperti istilah yang disampaikan sendiri oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Bayangkan, betapa terhinanya sebagai sebuah bangsa yang besar karena di negara hukum yang berpenduduk Islam terbesar didunia ini ternyata patut dapat diduga melindungi Jenderal Polri yang tidak tahu diri membekingi  ”BIG MAFIA kelas internasional.

Atau sebenarnya, jauh lebih terhormat kalau Gories Mere mundur dari jabatannya.

Sudahlah, tahu diri saja.

Untuk apa ngotot berkuasa dan menjabat (apalagi kalau patut dapat diduga menunggu “durian jatuh” menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ?).

Belum menjadi Kapolri saja, beragam kasus-kasus pembunuhan dan kasus-kasus narkoba sudah dikait-kaitkan dengan nama Gories Mere.

Singkat kata, peringatilah HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL (HANI) tanggal 26 Juni 2010 mendatang dengan suasana dan nuansa yang sangat baik yaitu mengganti terlebih dahulu Kepala BNN dengan pejabat Polri yang jauh lebih kredibel.

Copotlah Gories Mere.

Periksa, tangkap dan tahan Gories Mere agar dapat ditangani semua dugaan pelanggaran hukumnya dalam kasus-kasus narkoba.

POLRI jangan kura-kura dalam perahu terhadap sindiran dan sinyalemen yang disampaikan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/ms/a/a0/Yudhoyono1.jpg

Foto : Presiden SBY

Dan yang terpenting, Presiden SBY jangan bersikeras dalam sikap ragu-ragu alias plin plan yang begitu akut alias kronis ini.

Untuk apa anda membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, wahai Bapak Presiden yang kami hormati, jika ternyata anda sebagai Kepala Negara mendiamkan temuan penting mereka tentang dugaan keterlibatan Kepala BNN dalam kasus narkoba ?

Kalau belum jelas juga saran dan masukan yang sangat baik ini maka akan diulangi lagi yaitu Copotlah Gories Mere.

Cari dan tunjuk Perwira Tinggi Polri yang memang benar-benar bersih, kredibel dan punya integritas tinggi untuk menjadi Kepala BNN yang baru.

Apa kata dunia kalau BIG MAFIA – BIG MAFIA masih bercokol seenak jidatnya di tanah air tercinta INDONESIA?

Indonesia adalah negara terhormat.

Republik yang punya nama harum di kancah dunia internasional.

Indonesia, bukan Republik BIG MAFIA.

Jadi, apa kata dunia kalau masih tetap … plin plan dan ketakutan ?

Oalah …. Oalah ….

Sekarang tinggal INDONESIA memilih, mau terus di cap dan dicurigai sebagai Republik Big Mafia Narkoba atau Republik (Terhomat) Indonesia yang benar-benar tidak akan pernah kalah melawan NARKOBA.

Lanjutkan !

Lanjutkan melawan narkoba dong, Pak Presiden !

Katakan pada mafia-mafia narkoba dan bekingnya itu, “SAPA TAKUT ?” 

(MS)

June 12, 2010 Posted by | news | , , | Comments Off on Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Oegroseno : Ada Pelanggaran Berat Kasus Aan, Polisi Tidak Boleh Melukai

Denny Indrayana tuding Komjen GM tak dukung kasus Aan diselesaikan

Heboh Penjara Ayin & Cece, Reformasi BNN, Copot Gories Mere

Jakarta 10/5/2010 (KATAKAMI) Alkisah dengan penangkapan dan penahanan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji oleh Mabes Polri, saat ini ramai diperbincangkan, Susno seakan menjadi pahlawan baru yang dielu-elukan. Padahal ia bukanlah pahlawan. Ia bukan HERO yang mendadak sontak muncul bagaikan staria piningit untuk menyelamatkan Indonesia.

 Sebab pertanyaannya kalau misalnya setelah dicopot sebagai Kabareskrim, Susno diberi jabatan tinggi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apakah ia akan mau membuka rahasia ini dan itu ?

Susno hanya berani menentang dan melawan Mabes Polri.

Ia lupa bahwa titik fokus dari semua penderitaannya pasca pencopotan ini terfokus pada figur SBY.

 

https://i1.wp.com/news.okezone.com/images-data/content/2009/06/26/61/233095/3Y9dW4ysIo.jpg

Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

Skandal Hukum Bandar Narkoba Liem Piek Kiong Alias MONAS Yang Melibatkan GORIES MERE?

Hendarman Beraninya Sama Sheila Marcia, Tangkap Bandar Narkoba Monas & Periksa GORIES MERE

Sepanjang SBY tidak memberikan dan mengeluarkan perintah, maka Mabes Polri tentu tidak bisa berbuat apa-apa yaitu memberikan jabatan baru kepada Susno.

SBY seringkali sangat membingungkan sikap dan kebijakannya terkait institusi Polri.

Tapi baiklah, mari kita tinggalkan pembahasan soal Susno.

Sekarang kita beralih ke masalah lain yang sama pentingnya yaitu pembenahan dan pergantian tugas bagi Ketua (sebelumnya dikenal dengan istilah Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar) Badan Narkotika Nasional.

Pasca mundurnya Komjen I. Made Mangku Pastika (bulan April 2008) ketika memutuskan mengikuti Pilkada di Bali, Gories Mere digeser ke BNN untuk menggantikan Pastika.

Pastika saat ini menjabat sebagai Gubernur Bali.

Keputusan menggeser Gories Mere ke BNN bulan April 2008 memang sempat mengejutkan karena patut dapat diduga nama Gories Mere banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum terkait narkoba.

Ibarat manusia-manusia bertopeng, patut dapat diduga ada topeng berbayang kasus-kasus narkoba yang mengiringi langkah Gories Mere.

 

Kita tentu kenal dengan baik, lagu yang dinyanyikan grup musik PETERPAN yang berjudul : TOPENG”  (YOUTUBE : PETERPAN)

Reff :
Tapi buka dulu topengmu
Buka dulu topengmu
Biar ku lihat warnamu
Kan kulihat warnamu

Bagaimana mungkin Indonesia bisa konsisten memberantas narkoba atau dalam jargon yang sering dikumandangkan Bapak Presiden bahwa NEGARA TIDAK BOLEH KALAH MELAWAN NARKOBA kalau oknum-oknum aparat KEPOLISIAN yang patut dapat diduga menjadi beking sindikat-sindikat, mafia-mafia serta kartel-kartel narkoba (apalagi yang bertarafkan internasional) tidak cepat dibersihkan dari sistem yang bekerja di negara ini memerangi barang haram narkoba.

Ibarat orang memakai topeng, memang sulit dibedakan mana POLISI yang benar dan mana oknum yang CARI MAKAN (seenaknya) dengan memanfaatkan lahan narkoba.

Sungguh rumit menembus jaringan kemafiaan narkoba jika didalamnya sudah kental dengan benteng-benteng kuat yang dibangun oleh oknum petinggi Polri yang merajalela dan pesta pora menikmati keuntungan dari narkoba.

Dan soal nama Gories Mere.

Gories Mere dikait-kaitkan alias patut dapat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan bandar narkoba Hans Philip pada bulan Mei 2005.

Bayangkan, ada seorang gembong mafia narkoba internasional tiba-tiba ditemukan MATI secara mengerikan di wilayah Bogor.

Ia ditembak secara miserius di bagian kepala oleh Satgas BNN (tanpa alasan yang jelas).

Hans ditemukan terkapar berlumur darah di dalam mobilnya.

Jika memang ia seorang gembong mafia narkoba, mengapa ia ditembak mati ?

Indonesia negara hukum.

Harusnya Hans diseret ke Pengadilan agar diadili sesuai kejahatannya.

Ini kok ditembak mati ?

Apakah yang ditakutkan dan siapakah yang membungkam Hans dengan cara menembak mati seorang Hans Philip dengan cara-cara yang sadis mengerikan ?

DETIK.COM : Mengapa Hans Ditembak Mati?

Gories Mere juga di kait-kaitkan alias patut dapat diduga berada dibalik kasus pencurian barang bukti narkoba sabu seberat 13,5 kg pada tahun 2006.

Menurut informasi, 13,5 kg narkoba jenis sabu ini kalau di jual pasaran akan mendapatkan laba keuntungan senilai Rp. 13,5 MILIAR  !

Itu baru yang ketahuan, bagaimana kalau hal ihwal curi mencuri atau kleptomania khusus barbuk alias barang bukti narkoba ini diam-diam dilakukan selama ini tanpa bisa dicegah dan diketahui oleh POLRI ?

Bagaimana kalau sudah puluhan atau bahkan ratusan KG barang bukti narkoba yang hilang ?

Bisa saja keuntungan finansial itu tidak dimasukkan ke dalam rekening agar tidak dilacak oleh PPATK. Jadi semua serba uang tunai atau cash.

Rekening dari oknum petinggi POLRI yang namanya erat terkait dengan jaringan narkoba internasional inipun harus diperiksa. Dilacak sampai ke ujung dunia sekalipun.

Jangan cuma rekening yang terkait kasus pajak saja.

Enak betul yang cari makan lewat lahan-lahan narkoba.

Kasus pencurian barang bukti sabu 13,5 KG  itu sempat menggemparkan dan ramai diberitakan di hampir semua media massa di era tahun 2006.

Ketika kasus itu terjadi, Polri masih dipimpin oleh Jenderal Polisi Sutanto.

Kasus pencurian ini sempat menggemparkan dan ramai diberitakan di hampir semua media massa.

 

Foto : Jenderal Polisi Sutanto

Atas perintah Jenderal Sutanto, barang bukti yang dicuri dari gudang penyimpanan Polri itu harus segera dikembalikan.

Beberapa bulan kemudian atau tepatnya 8 bulan kemudian, bak sulap dari kalangan badut-badut lucu yang disukai anak-anak kecil, barang bukti narkoba yang dicuri oleh “tangan-tangan setan” itu mendadak bisa kembali ke tempat asalnya yaitu ke gudang penyimpanan.

Kasus 13,5 Kg Sabu, Propam Menduga ada Keganjilan
 

Namun rumors yang beredar ketika itu adalah patut dipertanyakan mengapa bisa dikbalikan barang bukti 13,5 kg ini ?

Apakah pengembalian ini hanya sebuah akal-akalan karena patut dapat diduga waktu itu didaerah ada yang mendadak hilang barang bukti narkoba di gudang penyimpanannya.

Jadi barangkali, untuk mengembalikan barang bukti yangh dicuri dari gudang penyimpanan di Jakarta maka dicuri barang bukti dari gudang penyimpanan daerah.

Atau istilah lazimnya, gali lubang tutup lubang.

Nama Gories Mere juga dikaitkan pada kasus narkoba lainnya.

Patut dapat diduga, pria NTT yang memakai nomor handphone (08**999999) atas nama Tommy Winata ini, merupakan beking dari bandar narkoba Liem Piek Kiong alias Monas.

Liem Piek Kiong alias Monas adalah bandar narkoba dari sindikat internasional yang ditangkap oleh jajaran Bareskrim Polri (ketika itu Kabareskrim-nya adalah Komjen Bambang Hendarso Danuri) di Apartemen Taman Anggrek pada bulan November 2007.

Sembilang orang dari sindikat Taman Anggrek ini diringkus oleh Mabes Polri dengan BARANG BUKTI 1 JUTA PIL EKSTASI.

Kami ulangi, barang bukti dari kasus Taman Anggrek ini adalah 1 JUTA PIL EKSTASI.

Bayangkan, betapa banyaknya BARANG BUKTI yang disita (dan apakah itu diam-diam dicuri juga atau ada oknum yang mengganti keaslian PIL SETAN ini) ?

 

Foto : Kapolri Sutanto saat sidak ke Apartemen Taman Anggrek (November 2007)

Bahkan ketika itu, Kapolri Jenderal Sutanto sampai datang melakukan sidak ke lokasi penangkapan di Apartemen Taman Anggrek.

Dan inilah permainan sulap berikutnya dari jajaran pembeking Liem Piek Kiong yaitu dari 9 orang yang ditangkap, hanya 3 orang saja yang diserahkan berkas pemeriksaannya (BAP) ke pihak Kejaksaan.

Itulah sebabnya, kasus ini dikenal dengan sebutan kasus rekayasa BAP bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS.

Saat kasus ini ramai diperbincangkan di berbagai media massa yaitu periode Desember 2008 sampai Maret 2009, Kabareskrim Polri sudah dijabat oleh Komjen Susno Duadji.

Tapi apa yang maksimal bisa dilakukan Susno ketika menangani kasus Liem Piek Kiong alias Monas ?

Oh, Susno tidak berani membongkar kasus ini.

Siapa bilang, Susno adalah reformis dan merupakan sosok pemberani ?

Omong kosong karena saat menangani kasus bandar narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS, Komjen Susno Duadji hanya menindak dan mencopot 5 penyidik kelas teri saja.

Mabes Polri mengakui secara jujur (bahkan menyampaikannya secara khusus dalam keterangan pers), bahwa memang benar ada perbuatan melawan hukum dari segelintir oknum penyidik Bareskrim Polri saat menangani kasus bandar narkoba Liem Piek Kiong alias Monas.

 

Foto : Barang bukti sindikat narkoba Taman Anggrek

Para penyidik secara sistematis sengaja menyelamatkan Liem Piek Kiong dan 5 orang bandar yang ditangkap  di Apartemen Taman Anggrek.

Bayangkan, dari 9 orang yang ditangkap, hanya 3 orang saja yang diajukan ke Pengadilan (salah seorang diantaranya justru isteri dari bandar narkoba Liem Piek Kiong alias Monas).

Liem Piek Kong alias Monas sudah 3 kali berturut-turut diloloskan dari jerat hukum yaitu setiap kali dia ditangkap, maka dia akan diselamatkan oleh para pembekingnya di jajaran Polri.

Cece alias Jet Li (isteri dari bandar narkoba Monas) dan 2 rekannya yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek itu, sudah mendapatkan VONIS MATI dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahkan di  tingkat banding, VONIS MATI ini diperkuat oleh Majelis Hakim. Hebatnya lagi, walaupun sudah di VONIS MATI tetapi Cece alias Jet Li masih bisa mengendalikan perdagangan gelap narkoba dari dalam penjara.

Dan ini ketahuan oleh PERS untuk diberitakan secara luas tahun 2009 lalu.

Singkat kata, Presiden SBY sudah tidak bisa lagi kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu bahwa didalam INSTITUSI POLRI ada oknum liar yang patut dapat diduga merupakan beking mafia-mafia narkoba.

https://i0.wp.com/www.primaironline.com/images_content/2010224AAN%20Satgas.JPG 

Tantangan Satgas Mafia Hukum, BONGKAR Indikasi Kemafiaan Komjen GM
Satgas: Perekayasa Kasus Aan Harus Bertanggungjawab
Propam Polri: Jangan Ada Lagi Penjebakan Dalam Kasus Narkoba
Satgas: Perekayasa Kasus Aan Harus Bertanggungjawab   

 

Oknum itu adalah Komjen Gories Mere.

Patut dapat diduga kiprah Gories Mere sebagai beking mafia narkoba tergelincir juga yaitu saat  bulan Januari 2010 lalu, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengincar namanya saat Gories Mere terang-terangan menghalangi penanganan kasus rekayasa narkoba yang menimpa diri Aan.

Denny Indrayana menyatakan secara terbuka kepada pers bahwa Komjen Gories Mere menghalangi penyelesaian kasus rekayasa narkoba yang menimpa AAN.

Tapi ternyata ini belum cukup ampuh untuk menyeret Gories Mere ke muka hukum.

Ia tetap “aman terkendali” bercokol dalam jabatannya di BNN.

Saatnya kini, mengingatkan dan mendorong Pesiden SBY agar mau membersihkan sebersih-bersihnya Indonesia ini dari tangan-tangan kotor narkoba.

Struktur Organisasi BNN saat ini sudah berada langsung dibawah Presiden.

Tidak lagi berada dalam struktur organisasi Polri alias sudah terpisah.

 

Demi alasan regenerasi, maka Ketua (Kalakhar BNN) saat ini yaitu Komjen Gories Mere sudah saatnya dicopot, digeser dan diganti dengan Perwira Tinggi Polri dari Angkatan yang lebih muda.

Sudah cukup lama Gories Mere menjabat di BNN (tanpa ada prestasi yang membanggakan), kecuali menyisakan dugaan-dugaan pelanggaran hukumnya yang seakan di peti-eskan.

Beri kesempatan kepada Angkatan yang lebih muda.

Beri kesempatan kepada Polisi yang jauh lebih bersih, lebih kredibel dan tidak terlibat dalam mata rantai kemafiaan kartel-kartel narkoba dari sindikat internasional.

Kalau Mabes Polri bisa menangkap dan menahan Komjen Susno Duadji, maka Mabes Polri juga harus bisa bersikap sama tegasnya kepada Komjen Gories Mere.

Buka semua dugaan pelanggaran hukumnya.

Tidak usah lagi didiamkan, dibiarkan dan dilindungi.

Cukup !

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari antek-antek narkoba.

Dan kalau mau jujur, BNN tidak ada fungsinya di Indonesia ini.

Penanganan narkoba harus satu atap saja yaitu sepenuhnya berada di bawah otoritas POLRI sebagai institusi penegak hukum.

Kalau Indonesia mau meniru negara lain yang memiliki lembaga anti narkoba maka carilah pejabat yang bersih (dan sangat kredibel) untuk memimpin.

Buka semua dugaan pelanggaran hukum Komjen Gories Mere.

Tolonglah punya malu kepada aparat kepolisian di Indonesia kalau misalnya ada oknum pejabat yang sangat amat kotor bersembunyi dibalik topeng-topeng yang canggih.

https://i1.wp.com/i29.photobucket.com/albums/c276/summertyme79/Randon%20Shit/say-no-to-drugs.jpg

Tamparan Keras Dari AMNESTY INTERNASIONAL Bagi POLRI

Seperti kata lagu grup musik PETERPAN, “Buka Dulu Topengmu !”.

Ya, buka dulu topengmu Gories Mere.

Jangan bersembunyi di balik seragam kepolisian jika patut dapat diduga anda adalah beking dari mafia-mafia narkoba.

Bikin malu dan seakan kalap pada jabatan alias kekuasaan.

Tapi ternyata waktu begitu cepat berlalu.

Kalau sudah menjabat selama 2,5 tahun, saatnya kini diadakan pergantian.

Tidak ada kekuasaan yang bisa bersifat absolut di muka bumi ini.

Kita harusnya malu pada Amnesty Internasional sebab dari tahun 2009 lalu, mereka sudah “berteriak” tentang salah satu indikasi keburukan seputar pembekingan narkoba ini. Polri harus bersih dari segala pembekingan narkoba.  

Minggir, bagi siapapun yang sesungguhnya adalah serigala-serigala (buas) mencari makan lewat lahan kotor narkoba.

Jadi, sambil menunggu Presiden SBY merenungkan kembali apakah pantas mendiamkan, membiarkan dan (diduga) melindungi oknum JENDERAL POLRI yang membekingi jaringan narkoba, mari kita nikmati suara merdu ARIEL PETERPAN yang mengumandangkan lagu TOPENG :

Reff :
Tapi buka dulu topengmu
Buka dulu topengmu
Biar ku lihat warnamu
Kan kulihat warnamu

(MS)

June 12, 2010 Posted by | news | , | Comments Off on SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Elegi Duka Untuk Sang Mutiara Indah Bernama Gisca Putri Agustina Sahetapy

 

Oleh : MEGA SIMARMATA, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Jakarta 11/6/2010 (KATAKAMI)  Perempuan bernama Gisca Putri Agustina Sahetapy, atau yang lebih dikenal dengan Gisca, putri semata wayang dari pasangan selebriti Indonesia Ray Sahetapy dan Dewi Yull.

Gisca yang sejak kecil dilahirkan tuna rungu, dididik dengan penuh kasih sayang oleh orangtuanya. Terlebih oleh sang ibu, yang bercerai dari aktor kawakan Ray Sahetapy tanggal 24 Agustus 2004.

Dewi, wanita cantik kelahiran Cirebon, 10 Mei 1961, bernama asli RA Dewi Pujiati.

Sedangkan Ray bernama asli Ferene Raymond Sahetapy, kelahiran Donggala Sulawesi Tengah, 1 Januari 1957, dikenal luas sebagai pasangan yang sangat harmonis. 

Perkawinan Ray dan Dewi yang terwujud tanpa restu orangtua dari pihak Dewi, lahirlah 4 orang anak yaitu empat orang anak, Gizca Puteri Agustina Sahetapy, Rama Putra, Panji Surya, dan Mohammad Raya Sahetapy.

Setelah bercerai dari Dewi, Ray menikah kembali dengan janda beranak dua yaitu Sri Respatini Kusumastuti (Iin).

Putri semata wayang Ray dan Dewi yaitu Gisca, memang dikenal sangat berbakat dalam hal melukis.

Inilah kebesaran dan mukjizat Tuhan, gadis muda yang wafat di usia 28 tahun ini memiliki talenta seni sangat menakjubkan di antara kondisi fisiknya yang sangat berkekurangan yaitu terlahir sebagai anak yang tuna rungu.

Gisca menikah dengan Doni Prastyo Kuntadi 15 Januari 2005 dan di karuniai seorang anak bernama Ramiza.

Sayang pernikahan ini tak bisa bertahan lama karena keduanya memutuskan bercerai tanggal 14 Juli 2008.

Tetapi di hari-hari terakhir hidupnya, Gisca (selain didampingi oleh ayah dan ibunya tercinta), juga didampingi oleh mantan suaminya, Doni.

“Saya menemani. Sempat menginap juga di sana (di rumah sakit-red),” ujar Doni saat ditemui di rumah duka Jl. Jagakarsa Raya 25, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/6/2010).

Sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa, Gisca pun sempat menitipkan pesan pada Doni.

Doni mengaku ikhlas melepas kepergian mantan istrinya itu. Meski ia juga merasa sangat sedih karena Gisca meninggal tepat di hari ulang tahunnya.

“Berat tapi ini yang terbaik buat dia. Dia orangnya baik banget, dia yang terbaik,” ujar Doni.

Gisca yang diakui oleh Dewi Yull sebagai “guru” dalam kehidupannya memang merupakan sumber inspirasi utama bagi seorang Dewi Yull.

Setelah dua hari terbaring di RSPAD Dr. Suyoto, Jakarta Selatan dan menjalani operasi Rabu (9/6/2010) untuk mengangkat penyakitnya, akhirnya Gisca menghadap Sang Khalik pada Jumat dinihari (11/6/2010) jam 03.30 WIB.

“Telah meninggal dunia,saudari kita tercinta Gisca Putri Agustina Sahetapy pada hari Jumat 11 Juni 2010, pukul 03.30. Mohon doa nya agar semua amal ibadah beliau diterima oleh Allah Swt. Amien. Disemayamkan di rumah duka Jalan Jagakarsa no 25 Jakarta” Demikian pernyataan dari keluarga Dewi Yull, Jumat (11/6/2010).

Gisca adalah gadis berbakat yang memikat hati masyarakat Indonesia lewat keberadaannya yang tampil di balik bayang-bayang sang ibu.

Ia tumbuh sebagai anak cacat yang percaya diri, cerdas, cantik dan sangat pemberani.

Ia tumbuh sebagai perempuan yang memikat dan mempesona.

Lepas dari segala keterbatasan dan kesalahannya sebagai manusia, Gisca adalah mutiara yang memberikan cahaya sangat indah di hati sang bunda yang tentu sangat terluka takkala pernikahannya bersama Ray kandas berantakan.

Gisca adalah mutiara yang menjadi perekat ampuh yang menyatukan kembali hati sang bunda takkala mahligai rumah tangga yang dibina 23 tahun hancur berkeping-keping akibat lemparan batu-batu kerikil bernama poligami.

Dewi tak ingin di madu.

Dewi memutuskan untuk berpisah.

Dan Dewi, mendapatkan kekuatan tak tergantikan di saat-saat kehancuran perkawinan itu yaitu anak-anak yang ikut bersama dirinya.

Terutama Gisca, sang mutiara indah yang kini terlelap dalam tidur abadinya.

Ia wafat karena sakit peradangan otak.

Kita semua mengenang Gisca, tentu harus di sisi baiknya selama ini sebagai anak manusia.

Bayangkanlah betapa pedih kehidupannya sejak dilahirkan.

Terlahir sebagai anak yang cacat (tuna  rungu).

Dibesarkan puluhan tahun oleh ayah bunda yang menghujaninya dengan cinta nan indah tetapi ternyata perkawinan orangtuanya harus kandas di tengah jalan.

Saat ia menemui kenyataan pahit tentang perceraian ayah ibunya, ia pun terpaksa harus menikah muda dan bercerai muda (juga).

Gisca yang polos ini, tentu akan mendapat ampunan yang indah dari Sang Khalik.

Gisca yang polos ini, tentu akan mendapat pintu surga yang terbuka bagi jejak “kakinya” yang terbang ke pangkuan Ilahi.

 

FACEBOOK : GISCA PUTRI SAHETAPY

 

Gisca yang polos ini, tentu akan senantiasa ada didekat sang bunda tercinta dan bahkan lebih dimampukan menjadi “malaikat pelindung” yang penuh kasih bagi Dewi.

Gisca, tidurlah yang nyenyak.

Dan tersenyumlah dalam tidur abadi di surga.

Kepolosanmu, kehebatanmu melukis, ekspresi wajahmu yang ceria jika berbicara dan semua perjalanan hidupmu yang terlukis di sketsa kehidupan dunia yang fana ini, melebur jadi satu dalam keabadian surga.

Tidurlah Gisca.

Engkau gadis muda yang sangat mengagumkan sekali.

Engkau gadis muda yang menyentuh hati kami dengan kisah kehidupanmu yang mengundang haru.

Engkau, mutiara indah yang pantas didoakan dan dikenang sepanjang masa.

Dan simaklah, sebuah puisi yang dimuat dalam BLOG milik GISCA.

Kemudian, setelah selesai nanti membaca puisi berjudul CINTA & KAWAN, kami muat juga sebuah tulisan yang tersimpan dalam BLOG milik GISCA dengan judul :  Inspiration of the day : Dimanakah bahagia?Keduanya ikut dimuat dalam tulisan ini, sebagai kenangan terhadap seorang anak manusia bernama Gisca Putri Agustina Sahetapy. 

 

Puisi ini berjudul : “CINTA DAN KAWAN”  

Satu hari CINTA & KAWAN berjalan dalam
kampung…
Tiba-tiba CINTA terjatuh dalam
telaga…
Kenapa??
Kerena CINTA itu buta…
Lalu KAWAN pun ikut terjun dalam
telaga…
Kenapa??
Kerena… KAWAN akan buat apa saja demi
CINTA !!
Di dalam telaga CINTA hilang…
Kenapa??
Kerena… CINTA itu halus, mudah hilang
kalau tak dijaga, sukar dicari apa lagi
dalam telaga yang gelap…
Sedangkan KAWAN masih mencari-cari
dimana CINTA & terus menunggu..
Kenapa??
Karena … KAWAN itu sejati & akan
kekal sebagai KAWAN yang setia…

so, hargailah KAWAN kita ….

Walau kita punya couple , teman still
paling setia.
Walau kita punya harta banyak , teman
still paling berharga .

Kirim balik massage ini jika anda anggap saya sebagai teman selamanya.
Kirim ke semua teman anda dan lihat
brapa banyak teman yang care pd anda !!!!!!!!!!!!
frenz never break

  
  
  
 

Inspiration of the day : Dimanakah bahagia?  

Pendidikan, kepandaian formal, kehidupan modern terkadang tidak selalu menawarkan
kearifan untuk memperoleh, merasakan hidup yang bahagia.
 Karena masih banyak yang beranggapan bahwa nilai kebahagiaan di ukur dengan kebendaan,
status sosial di lingkungannya. Seumpama, harus memiliki seperti yang dimiliki orang lain.

Terobsesi, mendambakan sesuatu yang tidak realistis; yang akhirnya malahan menjerumuskan
pada keadaan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Berapa banyak peladang, petani yang meninggalkan tanahnya. Mereka tergoda dan kemudian
berbondong-bondong ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.
Tanah garapan, danau, situ diurug; berubah fungsi menjadi pabrik, pertokoan, perumahan; dibangun
atas nama kemajuan, tapi sekedar nafsu mencapai kebahagiaan yang mungkin sesaat dan semu.
Berapa banyak para cerdik pandai justru menyalahgunakan kepandaiannya demi mencapai ambisi,
mencari keuntungan pribadi semata.
Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat yang tamak, serakah tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki,
sehingga masih tega mengambil yang bukan menjadi haknya.

Padahal, beberapa penggalan ayat di kitab suci menyatakan,
Allah yang menurunkan air dari langit kemudian menumbuhkan tanaman untuk dapat dinikmati dengan
tidak berlebih-lebihan. Allah yang menundukkan lautan agar dapat kita dapat mencari karuniaNya dan
agar dapat kita bersyukur.
Jadi tampaknya, menjalani hidup tidak berlebihan, pandai bersyukur adalah pintu menuju hidup bahagia.
Bukankah demikian?


***************
  

Saya pernah mendengar sebuah kisah bersayap. Kisah tentang orang-orang yang mendapatkan dan
memaknai kebahagiaan dengan cara yang sederhana.

Ada seorang kaya yang berpendidikan tinggi dan memiliki sederetan gelar akademis berlibur di sebuah
desa. Lalu ia bersua dengan seorang penduduk yang sedang memancing.
Orang kota itu terheran-heran, karena setelah mendapat seekor ikan yang besar si penduduk segera
pulang.
Orang kaya itu pun kemudian mengamati apa yang dilakukan oleh penduduk dengan tangkapan ikannya.
Dengan menu seekor ikan besar, si penduduk kemudian bersantap bersama keluarganya.
Setelah selesai makan ia beranjangsana ke tetangga, ia main catur kemudian sore harinya ia pergi
bersama anaknya, tetangganya ke surau desa, mengaji, menimba ilmu kehidupan dan bersilaturahmi.
Begitu runtut pola kehidupannya; hampir setiap hari.
Orang kota ini begitu penasaran, melihat di sungai begitu banyak jenis ikan-ikan besar berlimpah ruah.
Mengapa mereka tidak menangkap ikan yang lebih banyak
” Buat apa?” jawab si penduduk.” Ikan tangkapan yang banyak di jual dan uangnya bisa di belikan jaring yang besar,” saran orang kota.” Buat apa membeli jaring yang besar?”” Agar cepat memperoleh ikan yang lebih banyak lagi, kemudian dijual dan bisa membeli perahu,”” Lalu buat apa jika sudah punya perahu?” tanya penduduk itu lagi.Orang kota yang terpelajar dan kaya itu tercekat tak bisa menjawab.Melihat orang kota yang diam termangu, si penduduk kemudian melanjutkan bicaranya.” Bukankah pada akhirnya supaya kita bisa makan ikan bersama keluarga, setelahnya kita masih punya
waktu bercengkerama bersama keluarga, bersilaturahmi dengan tetangga, dan mengaji di surau?”

June 11, 2010 Posted by | news | , | Comments Off on Elegi Duka Untuk Sang Mutiara Indah Bernama Gisca Putri Agustina Sahetapy

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

 

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Pesan Tulus Nan Sederhana Pada Ustadz Abu Bakar Baasyir

Diduga Noordin M. Top Atau Gories Mere Yang Kebelet Ingin Ngetop ?

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

Jakarta 7/6/2010 (KATAKAMI) Awal bulan Juni ini, media massa serentak memberitakan tentang rencana likuidasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Awalnya, istilah yang digunakan adalah pembubaran.

Tetapi kemudian dipakai istilah likuidasi.
Densus, di masa yang akan datang tidak akan lagi ada ditemukan di struktur kepolisian daerah (Polda).

Mereka akan ditarik ke Mabes Polri dan bertransformasi menjadi sebuah korps laiknya brigadir mobile (Brimob).

“Di wilayah nanti hanya ada CRT (crisis respond team), sebagai pemukul yang sudah dididik di Amerika. Nantinya (CRT) ada dibawah Dan Sat Brimobda (Komandan Satuan brigadir mobile daerah),” kata Kapolri Jenderal pol Bambang Hendarso Danuri, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Densus akan dipimpin oleh jenderal bintang dua, bukan lagi jenderal bintang satu seperti yang sekarang ini.

Detasemen itu hanya akan mengurusi pengambilan kebijakan di pusat.

Namun, mereka akan flexibel jika suatu waktu diperlukan tenaganya.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/sby.jpg

Foto kiri ke kanan : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso

 

Baiklah, mari kita dalami satu persatu seputar rencana likuidasi Densus 88 Anti Teror Polri ini.

Sebenarnya patut dapat diduga maksud dan tujuan Polri bukan melikuidasi Densus 88 Anti Teror Polri.

Tetapi sekedar “ganti baju” alias sebatas mengganti nama saja yaitu dari nama Densus 88 Anti Teror menjadi Crisis Respond Team (CRT).

Tidak ada bedanya Densus 88 Anti Teror Polri dengan CRT.

Sumber Daya Manusia (SDM) -nya sama

Peralatannya sama.

Tugasnya sama

Dan yang menjadi “arsitek” kelahirannya juga sama yaitu AMERIKA SERIKAT.

“Pasukan” CRT akan disiapkan dan dididik di Amerika Serikat.

Dimana letak perbedaannya ?

Tidak ada !

Seperti yang kita ketahui bersama, nama Densus 88 adalah singkatan dari DETASEMEN KHUSUS 88.

Istilah Detasemen berasal dari bahasa Perancis yakni détachement.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detasemen merupakan satuan yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara.
Detasemen merupakan satuan atau unit dalam militer atau polisi yang dilepaskan dari unit yang lebih besar untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu baik secara permanen maupun sementara. Detasemen dalam militer biasanya merupakan unit yang lebih kecil dari batalion.

http://i284.photobucket.com/albums/ll30/jalakpengkor/cqb1.jpg

Foto : Sat Gultor (Den 81) Kopassus

Istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada unit yang dapat ditugaskan ke basis yang berbeda dari unit induk.
Ada beberapa pengertian detasemen yang digunakan dalam TNI, yakni:

Satuan tetap yang berkekuatan kurang lebih sebesar Peleton hingga Kompi yang dibentuk untuk tugas-tugas tertentu. Contoh: Detasemen Intel (Denintel) Kostrad, Detasemen Jala Mengkara, Detasemen 88, Detasemen Polisi Militer. Untuk kategori ini komandannya, perwira berpangkat Mayor atau Letkol.

Satuan tetap yang berkekuatan lebih kecil dari batalyon dan merupakan satuan kecabangan tertentu. Contoh: Detasemen Kavaleri, Detasemen Rudal, Detasemen Zeni. Untuk kategori ini komandannya, perwira berpangkat Kapten atau Mayor.

Satuan yang bertugas untuk organisasi kemarkasan tingkat Komando Utama ke atas,yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi perawatan, pemeliharaan, urusan dalam, protokoler dan pengamanan markas. Contoh: Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Darat, Denma Mabes TNI, dan Denma Makodam. Komandannya biasanya berpangkat Kolonel (untuk Mabes), atau Letkol (untuk Makodam).

Foto : Logo Densus 88 Anti Teror Polri


Jadi bayangkanlah, jika POLRI menempatkan Jenderal berbintang 2 untuk menduduki jabatan KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR.

Betapa tingginya dan sangat berlebihan menempatkan seorang Jenderal berbintang 2 menjadi kepal DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR, sementara di jajaran TNI skup kecil setingkat Detasemen hanya dipimpin oleh sebatas perwira menengah.

Tiga sampai empat tingkat lebih tinggi tingkatan kepangkatan di Polri dibandingkan TNI (dan barangkali di negara-negara lain juga demikian).

Menempatkan seorang Jenderal berbintang 2 menjadi Kepala DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR adalah seperti lucu-lucuan atau ibaratnya pelajaran mengarang bebas yang pantas untuk dikecam sekeras-kerasnya.

Kepala Densus mau dibuat menjadi job bagi Jenderal berbintang 2.

Lalu Densus dipisahkan dari Bareskrim.

Kemudian, pasukannya di daerah TIDAK ADA LAGI sebab di seluruh Polda sudah tidak ada anggota Densus.

Sehingga tugas si Kepala Densus (versi baru) tadi hanya sebatas pengambil kebijakan.

Pertanyaannya adalah kebijakan atas apa ?

Kebijakan atas penanganan terorisme di Indonesia ?

Oke, kalau tugasnya sebatas pengambil kebijakan maka secara hierarki siapa yang harus menjalankan kebijakan itu dengan menggunakan sistem komando ?

Tidak ada sebab Kepala Densus tidak punya pasukan.

Penanganan terorisme di Indonesia tidak bisa hanya diserahkan penggodokan kebijakan-kebijakannya kepada satu orang manusia saja yang bernama KEPALA DENSUS.

Tidak bisa !

Penanganan terorisme harus secara melembaga dan menjalin koordinasi yang sangat amat kuat dengan lembaga atau instasi lain semacam TNI dan BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN).

Kemudian menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk bersama-sama memerangi terorisme global.

Foto : Sat Gultor ( Den 81) Kopassus

Densus 88 Anti Teror ini sama kedudukannya dengan Detasemen atau Den 81 Anti Teror Kopassus.

Saat ini Den 81 berganti nama menjadi Satuan Penanggulangan Teror atau Sal Gultor Kopassus.

Sat Gultor Kopassus adalah sub bagian yang ada dibawah organisasi Pasukan Elite Kopassus.

Sat Gultor tidak berdiri sendiri melainkan anak organisasi dari KOPASSUS secara keseluruhan.

Satuan 81/Penanggulangan Teror atau disingkat Sat-81 Gultor adalah satuan dalam  Kopassus yang komposisinya setingkat dengan Grup.

Satuan ini dibentuk oleh Kabais ABRI  dan diresmikan pada 30 Juni 1982 dengan nama  Detasemen 81 (Den-81) Kopassandha. Satuan ini dibentuk setelah terjadinya pembajakan pesawat Garuda oleh teroris yang berasal dari Indonesia dan  berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Komando TNI AD di Don Muang.

Dari perkembangan namanya kemudian dirubah menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror (Sat-81 Gultor).

Pada periode 1995­ – 2001, Den-81 sempat dimekarkan jadi Group 5 Antiteror.

Foto : Presiden SBY menerima Brevet Komando Kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta dari KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo (20/8/2009)

Satuan ini dilengkapi dengan berbagai macam senjata khusus seperti Minimi 5,56mm, MP5 9mm, Uzi 9mm, Beretta 9mm, Galil, Colt M16A1/A4, SIG-Sauer 9mm, SPR dan beberapa jenis lagi  sniper khusus. Selain keahlian penggunaan senjata, satuan juga dilengkapi dengan kemampuan perang biologi dan kimia, penanggulangan bahan peledak, bajak udara.

Kopassus sendiri dipimpin oleh Mayor Jenderal dengan nama jabatan Komandan Jenderal atau DAN JEN.

Bayangkanlah, pangkat dari Danjen Kopassus ini mau dibuat sama dan setara dengan KEPALA DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI.

Padahal selama ini Jenderal berbintang 2 itu dipegang oleh para Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda yang masing-masing memimpin dan memegang satu wilayah di berbagai daerah di Indonesia.

Luar biasa hebatnya kalau seorang Kepala Densus mau dibuat menjadi job bagi Jenderal bintang 2.

Selama ini, Kepala Densus 88 Anti Teror diberikan kepada Jenderal berbintang 1 — dengan catatan, ia mempunyai pasukan dan membawahi anggota Densus yang tersebar di berbagai Polda yang ada di Indonesia.

Terlalu berlebihan angan-angan dari Kapolri BHD yang mau menempatkan Jenderal berbintang 2 memimpin Densus 88 versi baru yang samasekali tak punya pasukan lagi.

http://katakamidotcom.files.wordpress.com/2010/03/neta-s-pane1.jpg?w=594

Foto : Neta S. Pane

Kepada KATAKAMI.COM lewat wawancara pada hari Senin 7/6/2010 di Jakarta, NETA S. PANE selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam dengan keras rencana Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang mau menempatkan Jenderal berbintang 2 memimpin Densus 88 Anti Teror.

“BHD ini semaunya sendiri saja merancang struktur organisasi Polri yang baru. Densus akan dipimpin Jenderal berbintang 2, lho untuk apa ? Pekerjaan Densus itu tidak setiap hari. Mereka hanya akan diturunkan kalau ada kasus terorisme. Densus memang harus ada di berbagai Polda agar ketika di daerah terjadi kasus terorisme maka anggota Densus dari Polda terdekat yang akan diterjunkan. Kalau sekarang Densus dibuat tidak punya pasukan di daerah, terlalu berlebihan dan terlalu besar jika posisi Kepala Densus diberikan kepada Jenderal berbintang 2″ kata Neta S. Pane.

Menurut Neta S. Pane, draft perubahan struktur organisasi Polri yang baru harus ditolak dan jangan sampai disetujui oleh Presiden SBY.

“Kami mendapat copy dari draft susunan organisasi baru Polri yang dirancang BHD itu. Nanti akan ada 8 job untuk Jenderal berbintang 3 dan sedang dipertimbangkan untuk menempatkan Jenderal berbintang 3 juga untuk menjadi Staf Ahli. Selama ini Staf Ahli hanya untuk Jenderal berbintang 2. Kalau Staf Ahli untuk Jenderal berbintang 3 juga maka akan ada 9 kursi untuk Jenderal berbintang 3. Ini hanya akan memboroskan anggaran kepolisian jika terlalu banyak JENDERAL yang mau dibuat di Polri. Selama ini 60 persen anggaran Polri itu tersedot untuk operasional. Jika struktur baru yang akan menghasilkan sekitar 240 JENDERAL di tubuh Polri, maka nantinya anggaran Polri akan tersedot sebagai 80 %. Besar sekali pemborosannya !” lanjut Neta S. Pane.

Neta S. Pane juga mengkritik kebiasaan Polri meminta bantuan secara langsung dari AMERIKA SERIKAT.

“Ini tidak boleh dibiarkan oleh Pemerintah dan DPR. Polri tidak boleh seenaknya mengajukan proposal bantuan dalam bentuk apapun secara langsung kepada PEMERINTAH AMERIKA dan seluruh perangkatnya. Apalagi Densus 88 atau CRT yang sedang dipersiapkan itu. Kalau CRT juga atas didikan Amerika bahwa bisa-bisa CRT itu akan menjadi LASKAR AMERIKA yang tersusupkan di Indonesia. Harus ada kontrol yang kuat dari semua pihak bagi Polri jika hendak mendapatkan bantuan dari negara lain. Bahkan kalau perlu, tidak boleh lagi mengajukan secara langsung proposal bantuan apapun kepada AMERIKA. DPR harus mengawasi masalah ini. Apa-apaan itu, kalau cuma Polri saja yang mau menikmati semua bentuk bantuan dan pelatihan dari AMERIKA ?” ungkap Neta S. Pane.

http://1.1.1.4/bmi/cache.daylife.com/imageserve/08TacTTbxf0tS/610x.jpg

Foto : President Barack Obama

Sebenarnya dalam hal ini, Pemerintah Amerika tidak bersalah dan tidak bisa disalahkan dalam pemberian bantuan pelatihan bagi anggota Tim Anti Teror Polri.

Sebagai negara sahabat yang komit pada upaya pemberantasan terorisme secara global, sah-sah saja Pemerintah Amerika memberikan bantuan dan pelatihan dalam penanganan terorisme.

Tetapi pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, pemberian bantuan dan pelatihan di bidang penanganan terorisme itu tidak bisa lagi diberikan secara langsung kepada sub organisasi semacam Densus 88 atau CRT.

Kerjasama itu haruslah disepakati G to G atau Government to Government.

Kerjasama Pemerintah dan Pemerintah ini, mengharuskan setiap permohonan atau pemberian bantuan dari negara lain kepada Densus atau CRT, harusnya dalam koridor yang datang atau keluar dari satu atap atau ONE GATE SYSTEM.

Hal ini dimaksud agar ada pengawasan dan pengendalian.

Dan diatas semua itu, agar ada pertanggung-jawaban yang jelas untuk menghindari penyalah-gunaan oleh oknum yang bisa mementingkan kepentingan diri atau kelompoknya saja di dalam tubuh Polri.

Foto : Presiden Barack Obama

Presiden Barack Obama harus bersikap bijak dalam menyeleksi bantuan yang hendak diberikan pihaknya kepada pihak manapun di Indonesia.

Begitu banyak kritik dan kecaman yang datang kepada Densus 88 Anti Teror Polri selama ini, salah satunya kebiasaan menembak mati para buronan yang mereka anggap terlibat dalam kasus terorisme.

Sedikit-sedikit main tembak mati.

Seakan-akan hukum tidak berlaku di Indonesia.

Bantuan dan berbagai pelatihan yang diberikan Amerika Serikat sejak Densus 88 Anti Teror didirikan tahun 2003, patut dapat diduga juga didominasi dan dikuasai alias dinikmati secara eksklusif oleh kelompok yang itu-itu saja dalam Tim Anti Teror Polri (periode 2003-2008).

Hal ini tidak boleh lagi terjadi pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Densus 88 Anti Teror Polri harus dibenahi secara menyeluruh jika memang hendak dipertahankan.

Tidak usah berpura-pura ganti nama

Tidak usah menempatkan Jenderal berbintang 2 untuk jabatan Kepala Densus 88 Anti Teror karena itu sangat amat berlebihan.

Tanganilah terorisme sesuai ketentuan, aturan dan UU yang berlaku di negara ini.

Ingatlah selalu bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dan lagi-lagi perlu diberitahukan bahwa HUKUM harus menjadi Panglima di negaranya masing-masing.

Tangkap dan bawa setiap orang yang diduga terlibat kasus terorisme agar mereka dapat diproses secara hukum.

Pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana terorisme adalah merupakan wewenang dari Majelis Hakim.

Jadi, biarkan hakim yang memutuskan.

(MS)

June 7, 2010 Posted by | news | , , | Comments Off on Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Berstandar Gandakah SBY & Obama Soal Flotilla Gaza, Oh Memang Lidah Tak Bertulang !

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

Insiden Kapal Freedom Flotilla Di Laut Gaza Mendorong Perdamaian Ke Jurang Kehancuran

Misteri Rahm Emanuel Mudik Ke Israel Sampaikan Undangan Obama Bertemu Netanyahu

Menyanyikan “Symphony Yang Indah” Untuk Obama & Netanyahu

Jakarta 2/6/2010 (KATAKAMI) Simaklah keterangan pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkomentar soal pendeportasian warga negara Indonesia yang ikut dalam iring-iringan kapal ARMADA KEBEBASAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan FREEDOM FLOTILLA di Perairan Gaza. Ada 12 orang warga negara Indonesia yang ikut dalam pelayaran tersebut dan akhirnya 10 diantaranya sudah tiba selamat di Yordania pada hari Rabu (2/6/2010). Presiden SBY meminta para pemimpin dunia dan Sekjen PBB segera mengambil langkah tegas menyikapi serangan Israel terhadap aktivis kemanusiaan.

 

Presiden SBY memberikan keterangan pers soal Flotilla (2/6/2010)

“Diplomasi kita ke depan mendesak PBB to take action yang pasti, yang tegas terhadap insiden (penembakal kapal Mavi Marmara) ini,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (02/06).

Indonesia, kata Presiden, mengecam keras serangan Israel dan meminta dunia internasional menekan Israel menghentikan serangan militer. “Kembali keperundingan,” katanya.

Indonesia, kata Presiden, siap terlibat aktif dalam usaha kemerdekaan Palestina. Selain itu, Presiden juga meminta dunia internasional menekan Isreal agar berhenti membuka pemukiman baru.

Rezim SBY seakan menerapkan standar ganda dalam hal “penghormatan” terhadap umat Islam.

Rezim yang sedang menjalankan kekuasaannya periode kedua ini, hendaknya membuka kembali catatan hitam perjalanan pemerintahannya di bidang keamanan di negeri ini. Sehingga, catatan-catatan lama itu akan membuat Presiden SBY lebih bijaksana jika mau mengkritik negara lain yang dianggap brutal, biadab, buas atau selaknat apapun dalam hal “penghormatan” terhadap umat Islam.

Ulama Islam terkemuka di POSO, Ustadz Adnan Arsal pemimpin Pondok Pesantren Al Amanah

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

Istana Mau Diledakkan ? Ngarang Aja, TNI Tidak Tidur Boss …

Periksa Gories Mere Skandal Madrid Korupsi Alat Sadap Israel

Kasus pertama adalah penembakan BRUTAL di malam takbiran tahun 2006.

Persis di saat masyarakat di Tebang Rejo- Poso (Sulawesi Tengah) sedang mengumandang takbir ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan yang maha suci, Tim Anti Teror Polri (atas perintah dari Pimpinan Tim Anti Teror Polri ketika itu yaitu Irjen Gories Mere, saat ini telah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN dan telah berpangkat Komjen) menembaki sebuah PONDOK PESANTREN AL AMANAH pimpinan Haji Adnan Arzal.

Hebatnya lagi, penembakan BRUTAL di malam takbiran itu disiarkan langsung di sebuah televisi atas kebaikan hati petinggi Polri tersebut.

Alasan Tim Anti Teror Polri menembaki secara BRUTAL Pondok Pesantren Al Amanah itu adalah untuk mencari buronan-buronan terorisme yang masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG atau DPO.

Ternyata yang dicari tidak ada disana tetapi nasi sudah menjadi bubur.

Penembakan BRUTAL itu dikecam oleh semua pihak dan secara otomatis membuat situasi keamanan di POSO menjadi panas membara.

Tim Independen dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia turun langsung ke lokasi dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah melakukan investigasi maka di umumkan POLRI (dalam hal ini Tim Anti Teror Polri) telah melakukan PELANGGARAN HAM.

http://x03.xanga.com/2f4a62f4c263271918311/b48399968.jpg

Kasus kedua adalah penemabakan BRUTAL (juga terjadi di POSO -SULAWESI TENGAH) tanggal 22 Januari 2007.

Alasan dari Tim Anti Teror Polri pada RAID atau operasi penyerangan ini adalah untuk mencari buronan terorisme yang masuk dalam DPO.

Dan hebatnya lagi, penembakan ini kembali dilakukan atas perintah dari Gories Mere yang saat itu berada di Washington DC untuk sebuah tugas mendampingi pimpinannya di Mabes Polri yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat.

Penembakan brutal yang membabi buta dari Tim Anti Teror Polri tanggal 22 Januari 2007 ini menewaskan 13 orang UMAT ISLAM di TANAH RUNTUH – POSO yang tidak bersalah. Dari korban tewas sebanyak 13 orang itu, tidak ada satupun yang masuk dalam DPO terorisme versi Polri.

VIDEO A SUASANA TEMBAKAN BRUTAL POLISI DI TANAH RUNTUH POSO ( 22 JANUARI 2007)

VIDEO B SUASANA TEMBAKAN POLISI DI TANAH RUNTUH POSO ( 22 JANUARI 2007)

Nyawa UMAT ISLAM POSO kembali melayang secara sia-sia akibat brutalime aparat keamanan Indonesia.

Tragegi berdarah yang sangat mengerikan di POSO itu adalah klimak dari brutalisme dari operasi pendahuluannya. Sebab 11 hari sebelum RAID atau operasi penyerangan itu dilakukan, tanggal 11 Januari 2007 Tim Anti Teror Polri telah menembaki juga lokasi perumahan warga Poso. Tetapi RAID ini dilanjutkan 11 hari kemudian dan memakan korban jiwa yang sangat banyak sekali.

Tim Independen dari KOMNAS HAM kembali diturunkan ke lokasi dan dari hasil investigasi mereka dinyatakanlah bahwa Tim Anti Teror Polri atau Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan pelanggaran HAM.

https://i0.wp.com/www.kontras.org/poso/pers/foto/2007-01-23.jpg

Komisi Orang Hilang & Korban Kekerasan (KONTRAS) saat itu (Januari 2007) juga menggelar jumpa pers yang mengecam kegagalan Presiden SBY menangani POSO yang antara lain menegaskan sebagai berikut :

Kami menyesalkan jatuhnya 13 korban sipil dan 1 anggota polisi yang tewas dalam penyergapan yang dilakukan oleh Polda Sulteng di Poso kemarin (22/1/2007). Akibatnya masyarakat ketakutan dan mengungsi meninggalkan Poso Kota. Di sisi lain, keluarga mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi atas keberadaan korban yang meninggal dan luka-luka. Polisi juga tidak mengumumkan secara terbuka identifikasi korban yang telah meninggal dunia maupun luka-luka.

Jatuhnya korban ini seharusnya dapat dihindari bila polisi tidak melakukan penyerangan terbuka di wilayah padat, penduduk Poso kota serta di waktu dimana masyarakat mulai sibuk beraktivitas.  Tindakan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai upaya penegakan hukum, namun juga dapat dikategorikan penyerangan terhadap warga sipil yang menjadi elemen penting dari pelanggaran berat HAM. Ditambah, pendekatan kekerasan ini justru gagal menangkap para DPO dilapangan. Hal ini juga membuktikan lemahnya aparat intelejen dalam mengantisipasi kekerasan.

Kekerasan yang terjadi Poso ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi Polri semata. Kekerasan yang terus berlangsung ini sesungguhnya menunjukkan Negara tidak memiliki Peta Perdamaian yang kongkrit dan gagal mengkonsolidasi kekuatan negara yang ada bagi penciptaan rasa aman.

Polri memang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa termasuk penggunaan kekerasan dengan senjata. Namun, penggunaan kekerasan dengan senjata api tersebut tetap harus tunduk pada persyaratan yang ketat pada kode etik aparatur penegak hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Official) maupun prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api (Basic Principles on the Use of Force and Firearmas by law Enforcement Officials)  yang menjamin kekerasan itu terarah pada pihak yang mengancam sesuai dengan tingkat ancamannya baik bagi polisi maupun warga sipil yang seharusnya dilindungi.

https://i2.wp.com/www.indonesiamatters.com/images/tibo-co.jpg

Tibo cs

Brutalisme rezim SBY, tak cuma memakan korban dari kalangan Islam.

Ingatlah, bagaimana sadisnya  eksekusi mati terhadap ketiga terpidana kasus POSO yaitu Fabianus Tibo dan kedua rekannya yaitu Dominggu Da SIlva dan Marianus Riwu pada bulan September 2006.

Tibo CS di eksekusi mati dengan tembakan peluru tajam yang sangat amat banyak, tidak dikuburkan sebagaimana mestinya, tidak mendapatkan upacara keagamaan untuk pemakamannya dan bahkan sebelum di tembak mati Tibo di ejek secara sinis oleh polisi.

“Hei Tibo, mau di tembak sebelah mana kau ?” kata polisi itu.

Tibo menjawab, “Terserah Bapa, mau menembak di sebelah mana”.

Ejekan sinis yang melecehkan Tibo di ujung kematiannya terungkap dari saksi mata kalangan dokter independen yang menyaksikan langsung eksekusi mati tersebut. Dokter perempuan ini, sangat terpukul atas penghinaan dan penistaan yang dilakukan atas diri Tibo.

 https://i0.wp.com/www.indonesiamedia.com/2007/02/early/berta/images/berta/peta_poso_high.gif

Tidak usah terlalu banyak contoh yang bisa disuguhkan disini.

Cukup contoh-contoh kecil ini saja dan langsung bis menggambarkan bagaimana brutalnya rezim SBY dalam menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan AGAMA.

Tahun 2006 itu, Tim Pembela Hukum Tibo CS sebenarnya ingin mengajukan Pemerintah Indonesia ke MAHKAMAH INTERNASIONAL.

Tetapi rencana ini batal.

Menurut pengacara Tibo CS, Roy Rening kepada KATAKAMI.COM ketika itu, mereka menyimpan sangat baik semua dokumentasi terkait kasus pembunuhan yang sadis terhadap Tibo CS.

Sehingga kalau kini Presiden SBY mengecam keras penembakan Israel atas Armada Kebebasan “FREEDOM FLOTILLA” yang menewaskan 9 orang penumpangnya, maka kita semuapun bisa mengecam Presiden SBY atas brutalisme rezimnya terhadap umat Islam di POSO.

Pictures of the weapons found on the Mavi Marmara ship where today

Kalau yang 9 orang tewas dari FREEFOM FLOTILLA saja mau di lakukan penyelidikan internasional, maka Indonesia harus membuka diri untuk semua brutalisme atas nama penanganan terorisme yang memakan korban dari KALANGAN ISLAM.

Inilah yang namanya LIDAH TAK BERTULANG.

Seenaknya saja mengecam orang tetapi rezim kekuasaan SBY tak jauh beda brutalismenya (bahkan jauh lebih buruk) saat menembaki umat Islam di POSO.

Dan hebatnya lagi, SBY ngotot mempertahankan petinggi Polri yang patut dapat diduga anti Islam dan nyata-nyata mengakibatkan berjatuhannya korban tewas dan korban luka di kalangan UMAT ISLAM.

Jangan tunjuk muka orang lain kalau ternyata muka sendiri penuh “kotoran kejahatan” !

Jangan caci maki orang lain karena dinilai tak berperikemanusiaan terhadap umat Islam kalau ternyata diri sendiri tidak lebih baik memperlakukan dan memberikan penghormatan yang sangat pantas kepada umat beragama di negara ini.

Jenderal Polri yang bolak balik membantai umat Islam (dan secara tegas dinyatakan sebagai PELANGGARAN HAM oleh Komnas HAM di Indonesia ini), sangat pantas untuk dijadikan sebagai penjahat kemanusiaan ke hadapan MAHKAMAH INTERNASIONAL.

“Hizbullah” is written across the slingshot used by rioters on the Mavi Marmara.
 

Membunuhi warga sipil seenaknya secara membabi buta dan brutal sekali adalah kejahatan kemanusiaan.

Hei rezim yang kejam, jangan lindungi penjahat kemanusiaan tersebut di republik ini !

Membunuhi warga sipil seenaknya secara membabi buta dan brutal sekali adalah kejahatan kemanusiaan.

Hei rezim yang kejam, jangan lindungi penjahat kemanusiaan tersebut di republik ini !

Dan Presiden SBY jangan munafik lewat kegarangannya menuding “muka” Israel (terlebih karena Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia ini memang tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel), tahukah SBY bahwa seluruh GSM INCEPTOR ATAU ALAT SADAP GSM yang dipakai Tim Anti Teror Polri atau Densus 88 Anti Teror Polri dibeli dari Perusahaan Israel.

Alat Sadap Densus 88 bermerek GI 2 adalah buatan ISRAEL.

Wah, hebat ya, tidak punya hubungan DIPLOMATIK tetapi Kepolisian Republik Indonesia bisa berdagang dan mesra sekali jual beli alat sadap dengan Israel.

https://i2.wp.com/muslimdaily.net/new/berita/hamas-rocket-launchers.jpg

HAMAS dan persenjataannya

Dan kalau sekarang sedang ramai dibicarakan permasalahan serangan militer Israel ke Armada Kapal FREEDOM FLOTILLA, ini adalah momentum kemenangan Hamas yang dinyatakan sebagai organsiasi teroris oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan Amerika Serikat.

PBB dan Amerika Serikat menjilat kembali ludah mereka sendiri.

PBB dan Amerika Serikat harus mencabut dulu keputusan mereka memasukkan Hamas dalam daftar ORGANISASI TERORIS.

Sehingga, jika sekarang mau segarang apapun menekan Israel, PBB dan Amerika Serikat tidak mempunyai beban apapun.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan dukungan AS agar Dewan Keamanan PBB membentuk Tim Independen untuk menyelidiki serangan militer AS ke arah Armada Kapal FREEDOM FLOTILLA.

Permainan cantik yang sangat munafik dari Presiden Barack Obama sedang dipertontonkan di atas panggung internasional.

Obama yang terindikasi betul sudah retak dan sangat tegang hubungannya dengan Israel, seakan tak mau bereaksi kepada dunia internasional.

Sok diam agar kesannya membela Israel.

Sok tenang tak mau ikut mengecam Israel agar kesannya AS tetap sekutu Israel.

Tetapi patut dapat diduga, Amerika menikmati terpojokan Israel saat ini dan agar aman di permukaan maka Menlu Clinton yang diperintahkan untuk berkomentar.

Tetapi Tuhan memang maha adil.

https://i2.wp.com/davespicks.com/images/freeiraq.gif

Korban Tewas Warga Sipil Yang Dibunuh Di Irak Bulan Mei 2010 Tertinggi Angkanya Yaitu 275 Orang !

 

Disaat Menlu Hillary Clinton lantang mengkritik Israel, keluar pemberitaan tentang korban tewas umat Islam di IRAK periode bulan MEI 2010.

Bayangkan, dalam satu bulan saja umat Islam di IRAK mati alias tewas sebanyak 275 orang.

Itu hanya dalam satu bulan !

Dari rentang waktu 9 tahun sejak AS melakukan invasi (sadis) ke Irak yaitu periode tahun 2001 – 2010, patut di pertanyakan sudah berapa ribu orang umat Islam IRAK yang mati dibunuh oleh militer Amerika ?

Mengapa Dewan Keamanan PBB diam saja ?

Mengapa Obama yang sangat “manis senyumannya ini”, mendadak tidak bisa berhitung bahwa angka kematian sebanyak 275 orang dalam satu bulan itu adalah angka yang sangat mengerikan.

Yang ingin disampaikan disini adalah semua negara di muka bumi ini janganlah menerapkan standar ganda.

Menuding muka negara lain dengan gaya yang garang dan sarkasme.

Tetapi ternyata muka sendiri penuh bopeng dan berlumuran darah manusia yang nyawanya melayang sia-sia atas brutalisme masing-masing rezim.

https://i2.wp.com/cache.daylife.com/imageserve/00UyefMdJk7SG/610x.jpg

PM Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi prajuritnya yang terluka diserang dalam Kapal Flotilla (1/6/2010)

 

(YOUTUBE) Statement by PM Netanyahu Regarding Gaza Flotilla Clash

Gaza flotilla: Statement by PM Netanyahu

Photos : PM Netanyahu Visits Wounded Soldiers at The Hospital

Biarkan dulu Israel melakukan penyelidikan internal mereka tentang apa sebenarnya yang terjadi.

Dewan Keamanan PBB bisa memberikan tenggang waktu kepada Israel agar hasil penyelidikan itu diserahkan secara transparan.

Jadi jangan berlomba berteriak semua.

Atau pura-pura tetap “tersenyum sangat manis bak sahabat penuh pengertian” tetapi sebenarnya paling menikmati permainan politik yang mengedepankan kelicikan dan kecurangan masing-masing.

Sekali lagi, janganlah menerapkan standar ganda.

Israel memang perlu di ingatkan bahwa mereka tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini.

Dan memang sialnya Israel, ia bertetangga sangat dekat justru dengan Pihak Hamas yang saat ini menjadi “penguasa tunggal” Jalur Gaza.

Kategori TERORIS terhadap Hamas, adalah label atau stigma buruk yang legal dari PBB dan Amerika Serikat.

Kalau memang PBB dan Amerika begitu murah hati, penuh belas kasihan dan sangat baik hati kepada rakyat Palestina secara keseluruhan (termasuk yang hidup di bawah kekuasaan Hamas di Jalur Gaza) maka ketentuan memasukkan Hamas ke dalam daftar teroris global itu harus dicabut.

Siapkah PBB dan Amerika melakukan itu ?

Maukah PBB dan Amerika memberikan itu ?

https://i0.wp.com/rlv.zcache.com/obama_hamas_v_us_israel_bumper_sticker-p128354913119587130trl0_400.jpg

Khususnya Yang Mulia Presiden Obama yang terkesan berstandar ganda yaitu seolah ingin dinilai bersekutu dengan Israel tetapi tampaknya untuk pertama kali dalam sejarah Amerika ada Presiden negara adidaya yang bersitegang dan tak pernah mau rukun dengan Israel.

Jangan menyebut diri sebagai juru damai kalau posisi Obama tak bisa netral dan tak sanggup mendamaikan Israel – Palestina.

Sekali lagi dan lagi-lagi mau diingatkan disini, janganlah menerapkan standar ganda !

Kalau ya, katakan ya.

Kalau tidak, katakan tidak.

Jangan berdiri di atas wilayah abu-abu.

Sama seperti esensi dari nilai-nilai kebenaran yang paling hakiki, jika benar katakan benar, dan jika salah katakan salah.

Mari membela rakyat Palestina secara keseluruhan (tanpa ada pengkotak-kotakan) sehingga pembelaan itu harus diwujudkan dengan cara merealisasikan segera perdamaian itu dengan Pihak Israel.

Lebih baik, Amerika (khususnya Presiden Obama) angkat kaki dari proses perdamaian Timur Tengah kalau memang tak bisa secara elegan mendamaikan kedua belah pihak ini.

Damaikanlah mereka tetapi dengan cara yang terhormat yaitu mencarikan solusi-solusi terbaik (bahkan dalam hal-hal yang sangat amat teknis sekalipun).

Damaikanlah mereka tetapi jangan lagi memojokkan satu pihak dari kedua belah pihak yang bertikai ini yaitu Israel dan Palestina.

Hendaklah satu antara kata dan perbuatan, oh Yang Mulia Presiden Obama.

Dunia menyaksikan betapa terseok-seoknya proses perdamaian itu sejak Obama ditempatkan sebagai juru damai selama ia memerintah sebagai Presiden AS yang ke 44.

Tak usah lagi ingin dinilai seolah-olah bersekutu dengan Israel (padahal hubungan itu sudah retak sangat parah).

Sudahlah, sederhana saja yang patut disampaikan disini kepada Presiden Obama dan Amerika.

Bisa atau tidak menjadi juru damai ?

Kalau bisa, damaikanlah Israel dan Palestina secara baik.

Bukan justru dibiarkan jadi bertambah runyam dan … Obama seolah ingin menikmati situasi yang serba kusut berkepanjangan ini.

Uh !

Ternyata kemampuan Obama mendamaikan Israel dan Palestina “tak semanis” senyumannya yang kata orang manis.

http://soldierofallah11.files.wordpress.com/2009/10/hamas1.jpg

Foto : HAMAS dan persenjataannya

Obama told Netanyahu: Go Home, Dont Explain From Here

10,000 flowers sent to Netanyahu after White House ‘ambush’

Payah ….

Dan Obama ataupun Gedung Putih tak usah latah mengumumkan bahwa pihak merekalah yang membatalkan rencana pertemuan dengan PM Netanyahu pasca serangan pada kapal FREEDOM FLOTILLA.

Bahkan sampai harus merinci omongan, “Go Home, Dont explain from here !”.

Terlalu murahan pengumuman yang tidak substansial itu sebab ketika didalam negerinya terdapat permasalahan serius, mau tak mau PM Netanyahu memang harus pulang ke Israel untuk mengendalikan situasi.

Setelah melakukan kunjungan ke Perancis, PM Netanyahu melanjutkan kunjungannya ke Canada akhir Mei lalu.

Rencananya dari Canada, PM Netanyahu akan bertolak menuju Washington DC untuk memenuhi undangan pertemuan dari Presiden Obama tanggal 1 Juni 2010.

Akan tetapi, saat serangan militer Israel ke arah Armada Kapal FREEDOM FLOTILLA terjadi (31/5/2010), PM Netanyahu batal bertemu Obama dan kembali ke Israel.

PM Netanyahu kembali ke Israel setelah ia memutuskan mempersingkat kunjungannya di Canada.

Dan begitu tiba di Israel (1/6/2010), ia mengendalikan langsung situasi di dalam negerinya (termasuk mengunjungi prajurit-prajurit IDF yang dirawat di rumah sakit karena menderita luka luka akibat serangan penumpang Armada FREEDOM FLOTILLA.

Kan tidak lucu, sampai urusan siapa yang membatalkan duluan pertemuan itu, sampai harus jadi bahan pemberitaan.

Kayak tidak ada topik pemberitaan lain saja.

Kasihan sekali.

Cara-cara Obama dan Gedung Putih memainkan kata-kata dan lakon-lakon yang terpampang di atas panggung dunia, lama kelamaan sudah sangat membosankan.

Tak sedap didengar dan tak elok dipandang, ada penguasa dunia yang tak mau kehilangan “panggung” dalam situasi yang sangat memprihatinkan seperti ini. Mana buktinya, kalau Obama bisa dan pantas menjadi jurudamai ?

Dunia perlu bukti, bukan janji.

Dunia perlu tindakan nyata, bukan arogansi yang kecenderungannya menghina, merendahkan dan menistakan pihak lain.

(MS)

 

June 2, 2010 Posted by | Uncategorized | | Comments Off on Berstandar Gandakah SBY & Obama Soal Flotilla Gaza, Oh Memang Lidah Tak Bertulang !

Insiden Kapal Freedom Flotilla Di Laut Gaza Mendorong Perdamaian Ke Jurang Kehancuran

DIMUAT JUGA DI KATAKAMINEWSINDONESIA.WORDPRESS.COM

PM Netanyahus statement on the Flotilla attack

PM Netanyahu Expresses Full Backing for the IDF

Misteri Rahm Emanuel Mudik Ke Israel Sampaikan Undangan Obama Bertemu Netanyahu

Jakarta 1/6/2010 (KATAKAMI)  Bagaikan tersambar petir di siang bolong saat serangan Israel ke arah Kapal-Kapal pembawa bantuan kemanusiaan MAVI MARMARA di Perairan Gaza pada hari Senin (31/5/2010). Selain MAVI MARMARA, kapal lainnya bernama FREEDOM FLOTILLA. Lebih dari 600 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara berada di Kapal-Kapal itu, termasuk dari Indonesia. Serangan ini terjadi hanya sehari menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington DC untuk memenuhi undangan dari Presiden AS Barack Hussein Obama.

Tadinya, setelah menyelesaikan kunjungannya ke Perancis dan Kanada, PM Netanyahu akan segera merapat ke Washington DC untuk bertemu Obama di Gedung Putih hari Selasa 1 Juni 2010.Tapi PM Netanyahu telah membatalkan rencana kunjungannya ke Amerika (bahkan mempersingkat kunjungannya di Kanada) karena memburuknya situasi terkait serangan di Perairan Gaza tadi.

Bibi – panggilan PM Netanyahu – yang terus didampingi  sang isteri yaitu Sarah Netanyahu, kembali ke tanah airnya untuk mengendalikan situasi mengingat kemarahan ada di hampir semua negara untuk mengecam Israel.

Pertemuan dengan Presiden Obama pun akhirnya disepakati untuk di jadwalkan ulang pada kesempatan berikutnya. Penundaan dan kesempatan penjadwalan ulang pertemuan ini dicapai setelah PM Netanyahu dan Presiden Obama berbicara di telepon (saat PM Netanyahu menyampaikan keputusannya untuk batal datang ke Washington).

Presiden Palestina yang baru saja mengunjungi Indonesia dan mendapat bantuan uang Rp. 25 Miliar dari Pemerintah Indonesia, mengecam keras serangan Israel dan menyatakan situasi berkabung di Palestina selama 3 hari.

Foto : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

Indonesia Desak PBB Selidiki Penyerangan Bantuan Kemanusian

HAMAS juga tidak mau kalah.

Mereka mengatakan sangat keterlaluan kalau “DUNIA” mendiamkan serangan Israel ini.

Pemerintah Indonesia juga mengutuk serangan ini, terlebih karena didalam Kapal-Kapal Kemanusiaan itu terdapat 12 orang Warga Negara Indonesia.

Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-Moon mengaku terkejut dan sangat mengecam serangan Israel ini.

Lalu di berbagai negara, Duta Besar Israel sudah mulai dipanggil oleh negara tempat mereka bertugas untuk dimintai penjelasannya soal serangan terhadap Kapal-Kapal tadi.

Menanggapi memburuknya situasi di Gaza, aktivitas Islam Fauzan Al Anshari mengatakan bahwa pihaknya mengutuk keras serangan ini.

“Didalam kapal itu, tidak terbatas dari unsur ideologi yang sama saja. Maksudnya, tidak cuma dari kalangan Islam saja. Ada unsur LSM juga. Ini murni bantuan kemanusiaan. Bayangkan sudah 3 tahun Gaza di blokade Israel. Yang mau diserahkan itu bahan-bahan bangunan dan kebutuhan pokok untuk rakyat di Gaza” kata Fauzan Al Anshari kepada KATAKAMI.COM dalam percakapan telepon Senin (31/5/2010) malam.

Foto : Fauzan Al Anshari

Menurut Fauzan, sudah pantas Israel dikecam oleh seluruh dunia internasional atas serangan ini.

Fauzan Al Anshari mendesak agar Israel mau membuka blokade yang ditetapkan di Gaza.

Selain itu, Fauzan Al Anshari juga mengecam Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

“Kalau memang Abbas itu peduli pada rakyat di Gaza, apakah dia mau membagi uang sumbangan yang diberikan Indonesia sebanyak Rp. 25 Miliar untuk rakyat di Gaza ? Dia ke sini kan dapat sumbangan dari (Presiden) SBY. Mau gak membagi uang sumbangan itu kepada Pihak Hamas ? Jangan cuma dinikmati sendiri. Dan kalau memang dia peduli pada rakya tdi Gaza, kenapa dia justru memilih berkunjung ke berbagai negara sepekan terakhir ini. Ketika kapal-kapal itu mendekati Gaza, Abbas tidak ada di Palestina. Padahal dia pasti tahu bahwa akan ada Kapal-Kapal Internasional yang akan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza” lanjut Fauzan Al Anshari.

Foto : Kapal MAVI MARMARA

Serangan militer Israel kepada Kapal Kapal Kemanusiaan ini, memang wajar jika di kecam semua pihak.

Tapi pertanyaannya apakah patut dapat diduga ada “pihak ketiga, ke empat atau kelima” yang menyusup dan menungganggi kemurnian para Aktivis untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza ?

Penyusupan dan penunggangan itu pantas untuk dicurigai mengingat peluang-peluang ke arah itu memang terbuka lebar.

Ya misalnya untuk memperkeruh situasi dan diam diam ada yang “tepuk tangan bergembira” ( hore ! ) sebab misi besar memojokkan Israel di mata dunia internasional akhirnya tercapai lewat misi hebat seperti ini.

Para Aktivitis tentu murni semurni-murninya melandasi misi penting mereka untuk membantu rakyat di Gaza.

Tetapi kecurigaan tentang adanya unsur “lain” yang memanfaatkan misi penting ini, jangan diabaikan begitu saja.

Israel sudah sejak awal memperingatkan bahwa Kapal-Kapal ini dilarang mendekat ke Perairan yang menjadi teritori Israel.

Peringatan-Peringatan dari Israel itu tidak digubris.

Kalau memang keselamatan para penumpang yang terdiri dari perwakilan banyak negara ini menjadi prioritas utama, pasti nahkoda kapal tidak akan senekat ini.

Kalau memang batuan kemanusiaan ini sangat amat penting untuk disampaikan kepada Pihak Hamas dan Rakyat di Gaza, mengapa tidak menempuh jalur diplomatik sebelum misi ini dijalankan ?

https://i1.wp.com/1.1.1.4/bmi/cache.daylife.com/imageserve/04OE9xybWYgkc/610x.jpg

Foto : PM Netanyahu saat berada di Ottawa, Kanada ( 31/5/2010)

Untuk apa Sekjen PBB Ban Ki-Moon “bersuara sangat kencang” mengecam serangan militer Israel ke arah Kapal Kapal Kemanusiaan ini ?

Sekarang kalau ditanya, apakah Perserikatan Bangsa Bangsa tidak memiliki informasi awal bahwa komunitas internasional akan mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat di Gaza ?

PBB harus menjawab dulu pertanyaan ini, apakah mereka memang punya informasi awal bahwa Kapal Kapal Kemanusiaan ini akan berlayar menuju Perairan Gaza ?

Kalau PBB punya informasi awal, mengapa tidak memakai seluruh jaringan diplomatik mereka yang sangat kuat pengaruhnya untuk berbicara kepada Israel ?

Percuma Sekjen PBB Ban Ki Moon “sok keras” mengecam Israel.

Harusnya dari awal permulaanlah, PBB sudah merintis jalan dan jalur pembuka bagi Misi Kemanusiaan ini bisa aman berlayar ke Perairan Gaza.

Kita semua pasti sudah tahu, bagaimana keras kepalanya Israel selama ini.

Mereka tidak bisa digertak, ditekan atau dipaksa dengan gaya hardik-menghardik.

Tetapi akan lain ceritanya, jika Israel didekat dan dilobi secara persuasif.

Foto : Presiden Shimon Peres, Raja Abdullah dari Yordania & Ratu Rania Abdullah

Kembali contoh kecil ini diungkapkan yaitu saat Kerajaan Yordania menghubungi Pemerintah Israel sekitar bulan lalu untuk membuka blokade Gaza sebab seorang bocah kecil (berusia 3 tahun) – yang merupakan anak dari petinggi HAMAS — harus segera menjalani operasi medis di sebuah rumah sakit yang ada di Yordania.

Israel mengabulkan permintaan itu dan membuka blokade demi tindakan kemanusiaan.

Ini bukti bahwa Israel bisa didekati secara persuasif.

Jangan dengan cara gertak-gertakan.

Jangan dengan cara ancam-mengancam.

Negara manapun di dunia ini, pasti akan menerapkan serangan atau tindakan militer jika ada pihak lain yang memasuki teritori wilayah mereka secara ilegal di darat, laut dan udara.

Walaupun di klaim, serangan militer itu dilakukan di Perairan Internasional tetapi patut diselidiki apakah ada provokasi yang terselubung di balik semua Misi Penting “MAVI MARMARA”.

Israel juga harus menyelidiki secara cermat insiden yang sangat fatal ini.

Sangat tepat jika PM Netanyahu membatalkan rencana kunjungannya ke Washington agar bisa mengendalikan secara langsung situasi terkait permasalahan serius ini.

Bibi Netanyahu sendiri telah menyatakan secara resmi penyesalan yang terdalam atas jatuhnya korban jiwa dari insiden MAVI MARMARA.

Tetapi Bibi Netanyahu harus membuka selebar-lebarnya penyelidikan internal Pemerintah Israel, ada apa sebenarnya dibalik insiden ini ?

Apakah ada tembakan yang keluar dari militernya, diluar komando.

Atau, apakah ada temuan-temuan yang dimiliki Israel bahwa misi penting ini disusupi dan ditunggangi pihak luar ?

IDF (Israel Defence Force) atau militer Israel menyampaikan bahwa pihaknya yang terlebih dahulu diserang.

undefined

undefined

Foto-Foto : Senjata Tajam & Senjata Api yang ditemukan didalam KAPAL

Clarification Regarding Number of Injuries and Casualties in Today’s Incident at Sea, 31 May 2010

Demonstrators Use Violence Against Israeli Navy Soldiers Attempting to Board Ship (With Sound)

(Youtube) Israeli Navy Addresses a Ship in the Flotilla and Offers it to Dock in the Ashdod Port

Pictures of Weapons Found on the Mavi Marmara Flotilla Ship, 31 May 2010

Apapun pernyataan dari IDF, Pemerintah Israel tetap harus menyelidiki insiden ini secara cermat.

Yang pasti dan perlu juga di ketahui bahwa di pihak tentara Israel pun ada yang terluka (bahkan 2 diantaranya luka parah).

Kalau Kapal itu steril dari senjata api atau senjata tajam, mengapa tentara Israel bisa terluka ?

Kapal MAVI MARMARA sudah berlabuh di Pelabuhan Asdod pada Senin (31/5/2010) malam.

Para aktivis diminta untuk meninggalkan Israel alias di deportasi.

Selain itu, apapun yang menjadi bantuan kemanusiaan dalam Kapal-Kapal FREEDOM FLOTILLA / MAVI MARMARA harus diselamatkan pasca insiden ini karena sangat mubazir jika seluruh bawaan itu tak sampai ke tangan rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Sayang sekali memang, kalau situasi yang harusnya berjalan ke arah yang baik untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, menjadi terhambat, kocar kacir dan akhirnya akan hancur berantakan karena permasalahan ini.

Mari menundukkan kepala dan mengirimkan doa untuk korban tewas dari insiden yang menyedihkan ini.

Ternyata, sangat mahal harga yang harus dibayar oleh semua pihak, untuk menunggu apakah memang benar-benar perdamaian di Timur Tengah dapat terwujud secepatnya.

Betapa berat, panjang dan berliku jalan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai titik akhir perdamaian itu.

Hati kita semua ikut terasa perih dan sedih sekali mengingat perdamaian itu hanya sebatas mimpi.

(MS)

June 1, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Comments Off on Insiden Kapal Freedom Flotilla Di Laut Gaza Mendorong Perdamaian Ke Jurang Kehancuran