Katakamidotcom News Indonesia

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk

gambar

Anggota Badan Pekerja ICW, Tama Strya Langkun saat keluar dari rumah sakit

 

Dephan Jajagi Kembali RUU Kamnas

Selamat Datang RUU Kamnas

 

 

Jakarta 15/7/2010 (KATAKAMI) Ibarat ajang balapan mobil, itulah yang bisa di ilustrasikan dengan berbagai kasus hangat yang kini ramai dibicarakan di berbagai media massa.

Antara lain kasus perseteruan Mantan Kabareskrim Polri Komjen. Susno Duadji dengan institusinya sendiri yaitu Mabes Polri yang berujung pada pemenjaraan terhadap Susno di Markas Brimob Kelapa Dua Depok.

Kemudian kasus pengemplangan pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan yang menyeret sejumlah oknum di Mabes Polri, kasus rekening obesitas yang kabarnya dimiliki begitu banyak petinggi Polri yang akhirnya berkembang menjadi pemberitaan utama di Majalah Tempo dan di laporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan kita tahu bersama, Majalah Tempo di hajar dengan 3 bom molotov dan salah seorang aktivits ICW yaitu Tama (tampak dalam foto diatas) di bacok di bagian kepalanya hingga harus dijahit 29 jahitan.

Itu belum termasuk, pemberitaan terheboh sepanjang tahun 2009 lalu yaitu perseteruan KPK dan Mabes Polri terkait anekdot Cicak – Buaya yang berujung pada pemenjaraan terhadap 2 Wakil Ketua KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Belum lagi, dugaan keterlibatan Mabes Polri dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang diungkapkan sendiri oleh salah seorang perwira menengah Polri yaitu Kombes Wiliardi Wizard bahwa ada perintah dari atasan dalam kasus ini.

Satu per satu kasus yang menyudutkan Mabes Polri ini mendadak sontak jadi redup atau paling tidak seimbang dalam pemberitaan sejak hampir 1,5 bulan terakhir saat sejumlah selebriti terseret dalam kasus video porno.

 

Tempo Di Bom, Sapa Takut, Maukah Obama Tetap Datang ?

Aktivis ICW Pelapor Rekening Jenderal Dikeroyok dan Dibacok Pria Tak Dikenal

 

Itulah sebabnya diambil ilustrasi balapan mobil di awal tulisan ini sebagai gambaran kebut-kebutan dan salip-menyalip antara kasus-kasus yang menyudutkan Mabes Polri dengan kasus video porno.

Apalagi saat ini Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri terdesak untuk  segera menuntaskan dan mengumumkan 3 hal sekaligus yaitu kasus pelemparan bom molotov ke Redaksi Majalah Tempo, Kasus pembacokan (penyerangan) terhadap aktivis ICW dan hasil pemeriksaan internal Mabes Polri terhadap rekening obesitas alias rekening gendut sejumlah petinggi Polri.

Ya, sah sah saja jika ada yang mencibir dan berkata sinis bahwa jurus Polri kalau sudah terpojok adalah mengalihkan isu ke kasus video porno (lagi).

Sebenarnya Polri tak perlu merasa terpojok.

Di era yang penuh keterbukaan seperti ini, jika memang ada satu kasus yang dibuka mengenai institusi Polri maka Polri harus menjelaskan, menangani dan menyelesaikannya secara baik.

 

 

Harus di akui bahwa sepanjang tahun 2009 sampai 2010 ini, citra Mabes Polri seakan jungkir balik alias salto berulang kali sehingga menyebabkan institusi yang satu ini harus bolak balik terjerembab.

Sehingga ada satu pemikiran lama yang harus dikaji kembali pada saat ini yaitu perlukah menempatkan Mabes Polri di bawah (kendali) Kantor Kementerian ?

Sudah saatnyakah saat ini untuk menarik posisi Mabes Polri dari keberadaannya di bawah kendali Presiden secara langsung untuk digeser menjadi di bawah kendali Kantor Kementerian ?

Seperti misalnya TNI, yang dibuat menjadi berada dibawah kendali DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Polri, bisa ditempatkan dibawah kendali Kantor Kementerian Hukum dan HAM, atau Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Itulah wacana yang selama bertahun-tahun ini digelindingkan dan dimatangkan.

Wacana menempatkan Polri berada di bawah kendali Kantor Kementerian bukan wacana baru.

Wacana ini termuat dalam Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Sesungguhnya, RUU Kamnas adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk segera di sahkan.

Penting sebab masalah KEAMANAN NASIONAL adalah hidup mati kehidupan kita bersama sebangsa dan senegara.

Lewan wawancara dengan KATAKAMI.COM Kamis 15/7/2010 di Jakarta, TB Hassanudin Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa RUU Keamanan Nasional ini sudah terlalu lama digantung pembahasannya.

“Kalau sudah RUU Kamnas ini, setahu saya RUU yang satu ini tidak masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) untuk periode tahun 2010 – 2011. Saya juga tidak tahu kenapa ? Saya dengar kendalanya soal teknis yaitu masih akan didiskusikan. Tapi kalau waktu pembahasannya memakan waktu sampai 3,5 tahun, itu terlalu lama. RUU Kamnas ini penting dan bisa menjadi payung bagi RUU lainnya yang memang saling berhubungan” kata TB Hassanudin.

Menurutnya, masalah KEAMANAN NASIONAL adalah tanggung jawab negara sehingga tidak hanya menjadi domain Polri atau TNI secara terpisah-pisah.

“Jangan dibilang, KEAMANAN NASIONAL itu tugas Polri saja, atau tugas TNI saja. KEAMANAN NASIONAL itu adalah tugas dan tanggung-jawab negara yaitu melindungi kedaulatan, keutuhan dan keamanan negara. Tetapi kalau sudah ada ancaman yang datang maka negara yang akan melihat, siapa yang ditugaskan ? Semua itu tergantung tingkat dan jenis ancamannya. Jadi sudah saatnya RUU Kamnas ini dibahas kembali secara lebih komprehensif. Lebih baik terlambat, daripada tidak samasekali” ungkap TB Hassanudin yang merupakan Mantan Komandan Paspampres ini.

 

 

Ya memang, RUU Kamnas adalah produk UU yang mendesak untuk dihidupkan kembali pembahasannya.

Tak cuma pembahasan soal penempatan posisi Mabes Polri di bawah kendali Kantor Kementerian, RUU Kamnas juga mengatur perlunya koordinasi di bidang KEAMANAN NASIONAL atau National Security antara TNI dan POLRI.

Salah satu dampak yang dihadapi Indonesia akibat menggantungnya RUU Kamnas ini adalah perilaku semaunya atau EGO SEKTORAL yang mendominasi langkah-langkah Polri dalam menangani masalah TERORISME.

Tidak ada koordinasi yang konkrit di lapangan dengan TNI.

Koordinasi penanganan TEROR antara TNI – POLRI seakan-akan hanya manis di bibir saja yaitu dalam acara-acara latihan bersama saja.

Dan dalam prakteknya di lapangan, koordinasi itu NOL BESAR alias NIHIL !

Tidak ada yang bisa mengendalikan dan mengawasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, kecuali pimpinan Polri sendiri yaitu Kapolri.

Setiap Kapolri yang bertugas mengambil kebijakannya masing-masing yaitu kendali atau perintah dalam penanganan teror berada langsung di tangan Kapolri.

Bayangkan untuk urusan penanganan terorisme, keputusannya hanya datang dari orang per orang.

Sementara korban jiwa yang berjatuhan tidak cuma satu atau dua orang tetapi banyak sekali.

Jatuhnya korban jiwa dalam penanganan terorisme yang dilakukan Polri selama ini, bukan cuma sekedar EKSES.

Sehingga, mulut siapapun dari jajaran aparat keamanan di Indonesia ini yang membenarkan PEMBUNUHAN & PENGHILANGAN NYAWA SECARA SENGAJA atas nama penangananan terorisme adalah salah besar.

Indonesia ini negara hukum.

Anda tidak bisa main bunuh seenaknya dengan bersembunyi atau menangatas-namakan terorisme.

Ikuti aturan main.

Tegakkan hukum.

Dan jangan main-main dengan urusan terorisme !

Kembali pada masalah RUU Kamnas. 

Tahun 2010 ini, tepat 3,5 tahun RUU Kamnas di gantung nasib dan keberadaan (pembahasannya).

 

 

 

Polri tidak setuju pada RUU Kamnas ini dengan alasan pemisahan Polri dari TNI di awal reformasi dulu adalah suatu amanah yang perlu dipertahankan.

Polri merasa keberadaannya yang berada langsung di bawah kendali Presiden adalah sesuatu yang paling tepat dan paling benar.

Pertanyaannya sekarang, apakah sejak Polri mendapat amanah reformasi (terpisah dari TNI) sejak 12 tahun terakhir ini sudah benar-benar mereformasi dirinya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, citra Polri sebagai INSTITUSI semakin membaik atau justru semakin terpuruk dan membusuk sebusuk-busuknya ?

Apakah dalam masa 12 tahun pasca reformasi ini, Polri yang merupakan garda terdepan dan andalan utama negara dalam penegakan hukum serta keamanan, sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya ?

Kalau sudah, mengapa ada seorang Komisaris Jenderal Polri yang punya begitu banyak data pelanggaran hukum dari internal Polri yang sangat up to date ?

 

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

 

 

Kalau sudah, mengapa kelakuan Polri tidak jauh beda dengan masa orde baru yaitu penghilangan nyawa manusia secara paksa dan seenaknya dengan jurus PETRUS alias PENEMBAK MISTERIUS ?

“Betti” alias Beda Beda Tipis !

Sekarang, Polri bisa membunuh dan menghilangkan nyawa manusia atas nama penanganan terorisme.

Tak perlu melakukan Tes DNA sekalipun, sudah bisa di umumkan yang mati itu adalah gembong-gembong teroris kelas wahid.

Tak perlu ada surat keputusan resmi untuk bisa (tetap) ikut menangani terorisme, seorang perwira tinggi Polri bernama Komisaris Jenderal Gories Mere yang sebenarnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional bisa ikut melakukan investigasi kasus-kasus terorisme dengan jurus PORNOGRAFI ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia tahu, bagaimana cara manusia bernama Gories Mere ini menangani terorisme ?

Muhammad Jibril Abdul Rahman yang diseret dalam kasus terorisme tahun 2010 ini, di hadapan persidangan mengaku bahwa dalam proses penyidikan dirinya sangat disiksa, ditelanjangi dan difoto di hadapan manusia bernama Gories Mere tersebut !

Seperti yang diberitakan HARIAN KOMPAS berikut ini :

Cara-cara polisi melakukan pemeriksaan kembali dipersoalkan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarat Selatan, Selasa (11/5/2010), terdakwa Muhammad Jibril mengaku disiksa, bahkan sampai ditelanjangi.

“Disiksa sekitar empat hari. Awal penangkapan lalu saya di-BAP. Sewaktu BAP memang tidak ada penyiksaan,” kata putra Ustaz Abu Jibril yang disangka sebagai penyandang dana pengeboman hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Penyiksaan yang dilakukan tim Densus 88 itu meninggalkan bekas luka.

Selain itu, lanjut Jibril, tim Densus 88 juga mengancam akan menyebarluaskan gambar telanjang Jibril jika dia tidak mengaku pernah bertemu dengan Noordin M Top, tersangka teroris pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton.

“Saya dibawa ke sebuah ruangan, disuruh buka celana, dan diambil gambar kemaluan saya. Laporan itu dibawa ke penyidikan. Kalau tidak mengaku bertemu dengan Noordin, dia bilang, saya akan diekspose ke semua media,” ujar Jibril menjawab pertanyaan tim kuasa hukum.

“Saya akan disebarkan pernah melakukan hubungan homoseksual. Lalu saya bilang silakan. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan. Lalu kepala saya didempetkan ke tembok. Saya pikir itu untuk tekanan. Kalau Anda ingin kebenaran, silakan, jangan saya disiksa-siksa,” tambah Jibril.

Seusai mendengarkan pernyataan Jibril, Ketua Hakim, Haryanto, mempertanyakan sikap Jibril terhadap jihad yang kemudian dijawab Jibril. “Jihad untuk bom di Indonesia, saya tidak menyetujui karena di Indonesia belum masuk negara konflik. Masih aman. Tapi kalau pengeboman di negara konflik Afganistan saya setuju,” ujarnya.”

Demikian yang diberitakan di Harian KOMPAS tanggal 11 Mei 2010. 

Komjen Gories Mere

  

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika?

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Manusia model apa itu ?

Diberi tugas sebagai pejabat penanganan narkoba, kok bisa-bisanya “nyangsang” ke masalah terorisme.

Mending kalau pangkatnya masih Kombes !

Ini sudah Komjen.

Pangkat Komjen tapi kelakuan seperti preman kelas pasar tradisional.

Main ancam-mengancam !

Sebaiknya, Gories Mere menghajar dirinya sendiri sampai babak belur dan remuk berdarah-darah.

Kemudian silahkan telanjangi dirinya sendiri.

Lalu memotret dirinya dalam keadaan TELANJANG BULAT.

Setelah itu, silahkan dia sebarkan foto bugil dirinya kemana-mana.

 

Mau atau tidak, kalau dirinya diperlakukan seperti hewan ?

Mau atau tidak dipermalukan seperti binatang ?

Pasti tidak mau !

Kalau memang tidak mau, jangan perlakukan orang lain seenak jidatnya sendiri.

Seolah-olah negara ini adalah negara yang membenarkan penerapan HUKUM RIMBA.

BNN tampaknya sudah kehilangan fokus pekerjaan utama mereka.

Mereka lupa bahwa mereka masih punya utang kepada negara ini yaitu menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong yang terlibat dalam kasus narkoba Taman Anggrek dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI.

Berdasarkan informasi dari pejabat Kejaksaan Agung, BNN berjanji akan menangkap kembali Liem Piek Kiong agar bisa disidangkan sesuai dengan kasusnya semula yaitu kasus Taman Anggrek.

Kapolri Sutanto melakukan sidak ke lokasi penangkapan Liem Piek Kiong di Apartemen Taman Anggrek (November 2007)

  

Skandal Hukum Bandar Narkoba Liem Piek Kiong Alias MONAS Yang Melibatkan GORIES MERE?

Terpidana Mati CECE Jual Beli Narkoba Dari Dalam Rutan ? Cape Deh !

Sejak ditangkap bulan November 2007, dari 9 orang yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek (Jakarta Barat) dengan barang bukti 1 juta PIL EKSTASI, hanya 3 orang saja yang diajukan ke Pengadilan.

Pemimpin sindikat Taman Anggrek yaitu Liem Piek Kiong alias MONAS justru diloloskan dari jerat hukum.

Ketika hal ini disinggung dan dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung kepada BNN dan Polri tahun 2009 lalu, BNN berjanji akan menangkap kembali BANDAR NARKOBA Liem Piek Kiong alias MONAS.

Jadi bayangkan, bagaimana BNN bisa fokus pada tugas utama mereka menangani kasus-kasus narkoba sebab Kalakhar BNN sendiri merasa paling berhak dan sok jago menangani kasus-kasus terorisme.

 Jagoan apa seperti itu ?

Tidak mau berkoordinasi dengan TNI dan jurus yang digunakan menangani terorisme adalah jurus brutal yaitu tembak mati, telanjangi, pukuli dan foto bugil.

Kotor sekali cara-cara yang digunakan.

Itulah sebabnya, banyak hal dari Polri yang harus dibenahi kembali agar jangan morat marit seperti ini.

Polri tak bisa lagi berkelit dan berdalih sudah sangat nyaman dengan posisi serta keberadaan mereka yang berada langsung di bawah kendali Presiden.

Foto : Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso 

 

Sebab banyak kasus-kasus yang menimpa Polri sejak hampir 2 tahun terakhir ini, akhirnya menjadi beban dan ibarat “duri dalam daging” bagi pemerintahan SBY.

Kepala Negara jangan dibebani dengan struktur-struktur organisasi (diluar kabinet pemerintahan) yang nyempil ingin berada di kendali langsung Sang Presiden.

Polri misalnya.

Dan yang lebih hebat lagi, Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa-bisanya ikut-ikutan di ubah struktur organisasinya berada di bawah kendali langsung Kepala Negara.

Logikanya, seorang Kepala Negara sudah sangat sibuk dalam tugas-tugas kenegaraannya.

Presiden memiliki pembantu-pembantunya dalam kabinet yaitu Para Menteri.

Dan Menteri dalam kabinet, bukan cuma satu atau dua orang.

Bayangkan kalau Presiden masih harus disuruh mengawasi detail tugas (day by day) dari instrumen-instrumen lain di luar para menterinya.

Presiden memang boleh dan berhak memanggil siapapun bawahannya, kapan saja, dimana saja dan untuk pembahasan masalah apapun di negara ini.

Tetapi yang dimaksud disini adalah bagan organisasi, jangan lagi ada yang dibiarkan di izinkan berada langsung di bawah Presiden.

Kendali dan pengawasannya menjadi sangat sulit dan absurd.

Presiden SBY

Kesimpulannya, Presiden SBY dan kabinetnya harus menjadwalkan pembahasan RUU Kamnas ke pihak DPR.

Sudah terlalu lama mempeti-eskan Rancangan Undang Undang yang satu ini.

Begitu banyak kritikan dan kecaman yang ditujukan kepada Polri.

Fakta yang mengemuka sangat mengecewakan terkait kinerja Polri.

Ajukanlah RUU Kamnas ini ke DPR dan biarkan produk Undang Undang yang satu ini diberlakukan sebagaimana mestinya.

Polri tak perlu lagi bersembunyi dibalik kata-kata REFORMASI sebab dilepaskan dari TNI pun, kinerja Polri tidak lebih baik kalau misalnya tetap menjadi satu dengan TNI.

TNI saja, bisa menyesuaikan diri ketika mereka harus ditempatkan di bawah kendali Departemen Pertahanan.

Bahkan, ketika REFORMASI memutuskan untuk selalu menempatkan SIPIL sebagai MENTERI PERTAHANAN, jajaran militer bisa bekerjasama dengan sangat baik sampai dengan saat ini.

Tak ada alasan lagi bagi Polri untuk bersikeras menolak RUU Kamnas.

Suka atau tidak suka, masyarakat Indonesia sudah sangat kecewa pada Polri.

Sehingga, RUU Kamnas ini diharapkan dapat menjadi titik baru REFORMASI POLRI yang lebih baik ke depan.

(MS)

July 15, 2010 - Posted by | news |

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: