Katakamidotcom News Indonesia

Habis Video Porno Terbitlah Ustadz Baasyir, Awas Post Power Syndrome Terorisme

Citra Terpuruk, Berlakukan RUU Kamnas Agar Polri Tak Memburuk 

Densus Bukan Likuidasi Tapi Ganti Nama, Akal-Akalan Merengek Ke Amerika? 

Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno? 

Bersuara Tentang Ustadz Abu Bakar Baasyir, Mari Lawan Semua “Terorisme”

 

 

 

Jakarta 10/8/ 2010 (KATAKAMI) Mengapa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir diduga merupakan jurus pamungkas Polri ( dalam hal ini Densus 88 Anti Teror ) sebagai dugaan akal-akalan merengek dan mengemis bantuan dana ?

Tidak lama lagi, seluruh satuan Densus 88 di seluruh Polda yang tersebar di wilayah Indonesia akan segera dihapuskan.

Sebagai cikal bakal pengganti, sudah disiapkan Crisis Respond Team (CRT) yang sedang dilatih di Amerika Serikat.

Densus 88 Anti Teror hanya bersarang di Markas Polri sebagai pengambil kebijakan tok.

 

Jadi, kalau Densus 88 Anti Teror menangkap Ustadz Abu Bakar Baasyir pada hari Senin (9/8/2010) maka inilah aksi heroik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di ujung hidup mereka.

Dengan kata lain, sudah mau dibinasakan keberadaannya, tetapi tampaknya perlu tetap menunjukkan eksistensi diri.

Apa yang bisa dimaknai dari penangkapan Ustadz Abu Bakar Baayir ?  

Apakah patut dapat diduga ada kelompok tertentu di dalam Polri sendiri yang diam-diam bermanuver memanfaatkan operasi penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini sebagai ajang cari muka dan jual diri agar namanya yang dilirik sebagai calon Kapolri baru (mengingat dalam beberapa minggu ke depan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah harus mengajukan nama calon Kapolri ke DPR) ?

Apakah patut dapat diduga ada oknum perwira tinggi tertentu di dalam internal Polri yang mengidap sakit POST POWER SYNDROME sehingga jabatan yang sebenarnya diemban dari pemerintah untuk menangani masalah penanganan narkoba tidak dilaksanakan karena lebih “basah” jika turun langsung ke lapangan mengendalikan penanganan terorisme ?

 

Foto : Gories Mere

Anti Klimaks HANI, Datuk Gories Mere Siapkah Ditolak Ulama Islam Lagi ?

Apa Kata Dunia Ada “Big Mafia” Di Indonesia, Sudah 2 Tahun Mejeng di BNN Copot Gories Mere

SBY Berantaslah Mafia Narkoba, GORIES MERE Buka Topengmu !

Apakah patut dapat diduga akan ada lagi PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA yang akan dilakukan Komisaris Jenderal Gories Mere (Kalakhar Badan Narkotika Nasional) di tahun 2010 ini ( sebab dalam persidangan di Pengadilan, terdakwa kasus terorisme Muhammad Jibril mengemukakan bahwa sepanjang menjalani pemeriksaan dirinya disiksa, dipukuli, ditelanjangi, difoto dalam keadaan telanjang dan diancam akan dipermalukan lewat foto-foto bugil dalam keadaan babak belur jika Muhammad Jibril tidak mau menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan alias BAP yang disodorkan penyidik brutal dari Densus 88 Anti Teror) ?

Padahal Polri punya Peraturan Kapolri atau PERKAP nomor 8 tentang PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS-TUGAS POLRI, yang memerintahkan kepada semua penyidik Polri untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap para terperiksa / tahanan.

Keterangan Muhammad Jibril di muka Pengadilan itu bukanlah kisah di masa kehidupan Adam dan Hawa.

Tetapi fakta yang terjadi di tahun 2010 ini ( persidangan Muhammad Jibril digelar pertama kali bulan Februari 2010).

Apakah patut dapat diduga ada pihak tertentu di dalam internal Polri yang ikut juga menyusupkan kepentingannya agar aib serta borok Polri seperti menjamurnya rekening-rekening montok kalangan perwira tinggi, kasus tabrak lari terhadap MAHASISWA yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu, dugaan adanya tren POLIGAMI di kalangan perwira tinggi yang sempat dilontarkan Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan jurus obral mutasi yang diduga dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di ujung masa kekuasaannya ?

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak punya sense of crisis, mengeluh kepada rakyat bahwa dirinya mendapat ancaman keamanan tetapi di tengah masyarakat Indonesia, terjadi anarkisme dan penyiksaan terhadap kelompok minoritas KRISTEN yaitu jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Jakarta Timur ? 

Tidak usah mendramatisir bahwa seolah-olah Kepala Negara terancam keselamatannya agar mendapat simpati publik. Sementara rakyatnya sendiri teraniaya.

Ngoceh terus soal terorisme.

Sementara kebebasan beragama kepada rakyatnya, TIDAK ADA !

Memalukan kalau hidup 12 tahun pasca REFORMASI, masih ada penyiksaan dan penganiyaan terhadap kelompk minoritas non muslim di negara ini.

Sementara Presidennya diam saja, malah ngoceh soal terorisme.

Foto : Irjen Edward Aritonang

Lewat jumpa pers di Mabes Polri pada hari Senin (9/8/2010), Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjawab pertanyaan KATAKAMI.COM bahwa penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini bukanlah pengalihan isu dari kasus-kasus rekening gendut dan bukan juga merupakan akal-akalan dalam rangka persaingan menjadi Kapolri.

Edward Aritonang yang segera akan menempati pos barunya sebagai Kapolda Jawa Tengah menjawab lagi pertanyaan KATAKAMI.COM yang lainnya bahwa Mabes POLRI memberikan jaminan penuh bahwa Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak akan mendapatkan tindakan fisik dalam menjalani pemeriksaan di tangan penyidik Densus 88 Anti Teror. Edward mengingatkan pada penyidik Densus 88 Anti Teror bahwa Polri memiliki peraturan resmi yaitu PERKAP nomor 8 yang melarang keras para penyidik melakukan tindak kekerasan ( yang brutal ? ) kepada para terperiksa.

Edward Aritonang juga meluruskan informasi yang termasuk dalam pertanyaan KATAKAMI.COM, apakah benar operasi penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir dipimpin langsung oleh Komjen Gories Mere yang merupakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) ?

“Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror yang bernama Kombes Syafei, jadi bukan seperti yang ditanyakan tadi” jawab Edward kepada KATAKAMI.COM dalam acara jumpa pers di Mabes Polri.

Foto : Gories Mere ( Tengah )

Inilah SMS Kiriman Komjen Gories Mere Mengemis Perhatian

Hidup Terus Berputar, GORIES …..

Tidak salah jika wartawan menanyakan hal ini sebab pada faktanya saat melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD JIBRIL saja, nama Komjen Gories Mere disebut langsung di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (periode Februari 2010 – Juni 2010) karena perwira tinggi Flores inilah yang memerintahkan penyiksaan, pemukulan, penelanjangan dan pemotretan terhadap Muhammad Jibril sebagai brutalisme dan tindak kekerasan penyidik untuk memaksa terperiksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan GORIES MERE ?

Gories Mere memang nyata-nyata ada hadir langsung dan ada di hadapan Muhammad Jibril saat dihajar, disiksa, ditelanjangi dan difoto Densus 88 dalam keadaan bugil.

Luar biasa  !

Gila betul …

Alangkah tidak tahu dirinya, jika ada seorang perwira tinggi berbintang 3 yang masih gatal ingin menangani kasus-kasus terorisme yang sudah bukan menjadi domain tugasnya.

Kasihan, ibarat mengidap sakit POST POWER SYNDROME …

Bayangkan jika tugas dari polisi level bawah dan level menengah, diambil alih dan dikendalikan langsung oleh level Jenderal berbintang 3.

Densus 88 Anti Teror saja dikepalai oleh Jenderal berbintang 1.

Masak tidak malu masih ingin mendapatkan panggung dalam pentas perang melawan terorisme.

Tolong punya malu sedikit dan sadarilah tugas pokok yang diberikan NEGARA kepada masing-masing pejabat di negeri ini.

Lahan penanganan terorisme ini memang LAHAN BASAH.

Basah sekali !

Bahkan sampai BECEK dan bisa-bisa BANJIR.

Banjir apa ?

Ya, banjir uang.

Uang bantuan dari hasil mengemis ke sana kemari atas nama penanganan terorisme.

Juga lahan pemasukan yang potensial jika menjual EKSKLUSIIVITAS PEMBERITAAN kepada media tertentu dari hasil nepotisme.

Ketika Komjen Gories Mere masih berpangkat Irjen dan menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, ia pernah ditegur secara keras berulang-ulang kali oleh Kapolri yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Polisi Sutanto.

Sebab, atas perintah Gories Mere, semua pemberitaan dari hasil penanganan TERORISME hanya boleh diberitakan di satu media saja.

Pada tahun 2007 itu, Kapolri Jenderal Sutanto sampai harus terkejut ketika ia didatangi sejumlah wartawan senior dari media cetak nasional.

Foto : Jenderal Sutanto & Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Wartawan Protes Rahasia Negara Dibocorkan Kepada Satu Media Televisi, Kapolri Sutanto Marah & Menegur Keras Densus 88  

Hasyim Muzadi: Jangan Tangani Terorisme dengan Teror

Metode Operasi Antiterorisme Polri Undang Keprihatinan

Buyung Nasution : Main Tembak Mati Teroris, POLRI Tak Sesuai Hukum

  

 

“Pak Tanto, berapa sebenarnya uang yang diterima Polri sehingga Densus terus menerus memberikan EKSKLUSIVITAS kepada satu media saja ? Sebutkan angkanya Pak sebab media kami juga SANGGUP untuk membayar kalau memang Polri terdesak butuh UANG lewat cara seperti itu !” kata sejumlah wartawan senior dari harian nasional.

Namun kemarahan para jurnalis yang saat itu sudah sangat kehabisan kesabaran, bisa ditenangkan oleh Jenderal Sutanto.

Sutanto mengatakan bahwa ia sudah MEMERINTAHKAN kepada (Kabareskrim saat itu) Bambang Hendarso Danuri agar jangan ada lagi EKSKLUSIVITAS yang diberikan Densus 88 Anti Teror Polri kepada satu media saja.

Sutanto juga sempat marah besar karena Densus 88 Anti Teror dinilai MEMBOCORKAN RAHASIA NEGARA yaitu hasil-hasil penyidikan yang masih mentah kepada pihak tertentu.

Puncaknya, Gories Mere dicopot dari jabatannya sebagai Wakabareskrim Polri.

Yang ingin disampaikan disini, wahai Densus, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Ingatlah bagaimana perjalanan kalian selama ini dalam melaksanaan tugas-tugas penanganan terorisme.

Perjalanan Densus 88 Anti Teror dalam menangani terorisme penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang membuat wajah Polri menjadi penuh dengan corengan-corengan.

Tanganilah terorisme secara baik dan benar.

Bukan berdasarkan pesanan pihak lain.

Bukan untuk kendaraan mencapai tujuan tertentu terkait permintaan bantuan dana dari pihak asing tertentu.

Bukan untuk ajang pelampiasan sakit (akut) POST POWER SYNDROME oknum tertentu yang merasa paling berhak menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Iya kalau menangani terorisme secara baik dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tetapi bagaimana kalau penuh dengan bopeng-bopeng PELANGGARAN HAM ?

Dan satu hal yang juga perlu disampaikan kepada AUSTRALIA, terimakasih untuk PENGHARGAAN yang tinggi kepada Indonesia atas penangkapan Ustad Abu Bakar Baasyir sebab Pemimpin Pondok Pesantren Ngruki Solo ini dianggap sebagai otak pelaku Bom Bali I.

Sahabat kami, AUSTRALIA, coba buka kembali dokumen penting dalam pemerintahan anda.

Foto : Gembong Teroris ALI IMRON

Kok Indonesia Lindungi Teroris Ali Imron, Contempt of Court ?

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Cari, apakah nama ALI IMRON, termuat sebagai pelaku utama KASUS BOM BALI I yang menewaskan lebih dari 200 orang warga negara Australia ?

Cari dulu, apakah ada nama ALI IMRON dalam dokumen AUSTRALIA terkait kasus Bom Bali I ?

Barangkali Pemerintah Australia lupa, maka lewat tulisan ini hendak diingatkan kembali bahwa ALI IMRON adalah pelaku utama kasus Bom Bali I yang merakit langsung bom yang diledakkan dengan kekuatan HIGH EXPLOSIVE sehingga ratusan rakyat Australia mati secara mengerikan di Bali !

Kemudian, poin terpenting yang ingin disampaikan disini, TERPIDANA ALI IMRON tidak pernah menjalani masa hukumannya di penjara.

Ali Imron hidup mewah, dibuatkan buku memoar yang mewah dan bisa bebas merdeka karena memutuskan untuk menjadi “INFORMAN” Tim Anti Teror Polri.

Apakah Pemerintah Australia tidak malu kepada Keluarga Korban Bom Bali I, bahwa PEMBUNUH yang sebenarnya ( bahkan yang menjadi pembuat bom dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan EKSSEKUSI pemboman ) justru bebas merdeka dan hidup berkemewahan atas biaya oknum petinggi Polri ? 

Jangan lupakan RAKYAT AUSTRALIA yang menjadi korban pembunuhan ALGOJO TERORIS ALI IMRON lewat kasus Bom Bali I !

Sejak vonis dijatuhkan majelis hakim tahun 2003, ALI IMRON pura-pura dipinjam oleh Tim Anti Teror Polri dan tidak pernah dikembalikan lagi ke LP Grobokan Bali sampai detik ini.

Foto : Daftar Nama Korban Tewas Bom Bali I

Ingatlah kejahatan kemanusiaan yang satu itu, wahai AUSTRALIA !

Pedih, pedih sekali, jika ada keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga yang di cintainya karena kebiadaban TERORISME.

Perdana Menteri Australia JOHN HOWARD pada bulan Oktober 2007 pernah mengamuk dan marah besar kepada INDONESIA karena ketahuan bahwa ALI IMRON makan enak di rumah Brigjen Surya Darma ( tangan kanan Gories Mere ).

Saat itu Surya Darma menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.

Ternyata John Howard baru tahu bahwa Ali Imron ternyata tidak menjalani masa hukumannya di penjara.

Sebelumnya, PM John Howard juga pernah marah besar karena dari pemberitaan di media massa, ketahuan bahwa ALI IMRON enak-enakan ngopi di Starbucks dengan Gories Mere.

Foto : PM John Howard saat mengunjugi lokasi peledakan BOM BALI I

Menyingkap Eksklusifitas Tim Anti Teror

Kasihan Australia karena mereka tidak mengetahui bahwa memang ALI IMRON tidak pernah sekalipun menjalani masa hukumannya di dalam penjara sejak vonis dijatuhkan MAJELIS HAKIM pada tahun 2003.

Dan kalau mau jujur, sebenarnya sangat enak menjadi “TERORIS”.

Mau tahu alasannya ?

Ada oknum polisi yang secara rutin menyantuni keluarga TERORIS setiap bulannya.

Masing-masing keluarga “bekas” teroris, diberi biaya hidup secara beragam yaitu antara Rp. 2 juta sampai Rp. 5 juta.

Sumber KATAKAMI.COM menyebutkan bahwa pihaknya mendapat informasi langsung bahwa pemberian biaya hidup itu tetap dilakukan sampai saat ini dengan dalih pembinaan kepada keluarga bekas terorisme.

Ilmu pembinaan dari mana itu ?

Demi untuk membina orang yang dicap sebagai teroris, maka keluarga disumpal uang berkelimpahan agar (maksudnya) kembali ke jalan yang benar.

Ini kebijakan yang salah kaprah dan sangat tidak mendidik.

Ini kebijakan yang sangat kotor, buruk dan tidak berkeadilan.

Bayangkan, gaji prajurit TNI dan anggota Kepolisian yang berpangkat paling rendah saja, tidak sampai Rp. 2 juta setiap bulannya.

Itupun mereka harus bekerja keras, siang malam, tanpa henti, dengan resiko mengorbankan nyawa dalam tugas ( demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia).

 

Jadi bayangkan, enak betul jadi teroris …

Pura-pura saja jadi teroris agar ditangkap Densus 88 Anti Teror.

Semakin banyak yang ditangkap maka semakin panjang daftar keluarga “binaan” yang harus dibiayai hidupnya secara berkemewahan bertahun-tahun/

Tak perlu kerja keras.

Tak perlu banting tulang.

Lalu pertanyaannnya sekarang, apa yang diharapkan dari keluarga-keluarga binaan itu jika mereka terus menerus dibiayai hidupnya ?

Darimana uang santunan itu didapatkan ?

Rekening atas nama siapa atau YAYASAN mana yang tujuan “mulianya” membiayai hidup sederetan panjang keluarga binaan eks teroris.

Apakah ada bantuan asing yang mengalir ke dalam misi sangat “mulia” ini ?

Apakah PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengendus bau busuk tindak pidana korupsi di balik aksi mulia ini  ?

Bayangkan kalau kita mendapat uang Rp. 5 juta setiap bulannya, apakah ada “makan siang gratis” di dunia ini ?

Seperti kata pepatah, “ADA UBI ADA TALAS, ADA BUDI ADA BALAS !”.

Jadi, dengan kata lain, banyak sekali permasalahan yang tersembunyi di balik penanganan terorisme di negara ini.

Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diperangi oleh semua negara.

Terorisme bukan ajang mencari untung dan memperkaya diri sendiri.

Terorisme bukan ajang sok mulia menghamburkan uang ( padahal masih sangat banyak, rakyat Indonesia yang hidup menderita dan tak tahu menahu dengan basahnya ladang terorisme ini ).

Tegakkanlah hukum demi memerangi terorisme itu sendiri.

Dan penegakan hukum terkait terorisme itu, tidak akan bisa dilakukan jika POLRI tetap dibiarkan sendiri dalam menangani terorisme.

Sudah saatnya penanganan terorisme ditertibkan.

Tertibkan semua dokumen penyidikan kasus terorisme !

Tertibkan semua barang bukti kasus-kasus terorisme !

Kumpulkan semua agar jangan ada lagi yang disalah-gunakan.

Pembentukan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) jangan hanya basa-basi.

Efektifkan badan anti teror ini dengan melibatkan semua unsur aparat yaitu TNI, POLRI & BIN.

Dokumen rahasia negara dalam kasus-kasus terorisme ( termasuk barang bukti kasus-kasus terorisme) bukan hak milik pribadi dari oknum perwira tinggi tertentu saja didalam internal Polri yang bisa diwariskannya kepada anak, cucu dan cicitnya sendiri.

Rahasia negara adalah rahasia negara.

Rahasia negara adalah milik negara.

Bukan milik orang per orang ( dan bukan milik NENEK MOYANGNYA ! ).

Foto : Ustadz Abu Bakar Baasyir

 

 

Menutup tulisan ini, baik rasanya kalau mengutip pepatah lama yaitu “HABIS GELAP, TERBITLAH TERANG”.

Tapi mari diplesetkan saja menjadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR !”.

Polri seakan tak rela jika aib, borok, kesalahan dan dugaan pelanggaran hukum mereka diketahui rakyat Indonesia.

Apalagi sampai dibawa ke muka hukum.

Sehingga … ya itu tadi, “HABIS VIDEO PORNO, TERBITLAH ABU BAKAR BAASYIR”.

Perlukah dibuat slogan baru dalam kaitan penanganan teror yaitu “LANJUTKAN & MARI RAMAI-RAMAI JADI TERORIS !”.

Sebab, kalau menjadi teroris maka bisa mendapat biaya santunan hidup gratis berjuta-juta.

Seperti lirik lagu TAK GENDONG dari MBAH SURIP : Enak to, Mantep to ….

Wih … misi mulia apa itu ?

Enak to, mantep to ( dapat uang berjuta-juta atas nama pembinaan teroris ).

Rekening gendut yang uangnya moncer dari pundi-pundi siapa itu ?

Periksa …

Seret ke pengadilan jika memang ada dugaan tindak pidana korupsi.

Cari untung kok lewat jargon “WAR ON TERROR !”.

(MS)

 

August 10, 2010 - Posted by | news |

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: