Katakamidotcom News Indonesia

Jangan Biarkan Persahabatan Indonesia & Malaysia Jadi ternoda

 

Dimuat juga di KATAKAMIDOTCOM.WORDPRESS.COM  

Jakarta 28/8/2010 (KATAKAMI) — Perkembangan “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia sudah semakin melebar dan memanas. Sebenarnya, memanasnya situasi antar kedua negara serumpun ini bukan salah media massa Indonesia. Sebab wartawan hanyalah menjalankan tugasnya. Jika situasi pada panggung realita yang diliputnya memang rusuh, memanas dan kusut, maka harus seperti itu jugalah berita yang disampaikan dalam pemberitaan yang dibuat oleh masing-masing media. Tak bisa dikurang-kurangi. Dan tak bisa dilebih-lebihkan.

Sehingga posisi media massa ( terutama media massa Indonesia ) berada dalam posisi yang memang seharusnya demikian adanya atau on the right track.

Sebenarnya kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo memang arif dan bijaksana maka ia harus cepat tanggap membaca situasi yaitu apa sebenarnya pokok permasalahan.

Kalau situasinya memanas dan memburuk seperti ini, apa pokok permasalahannya ?

Cari tahu dong.

Untuk apa menggelar rapat berlama-lama kalau ternyata substansi dari permasalahan yang ada sekarang ini, tidak bisa diatasi secara cepat dan tepat.

Mengapa rakyat Indonesia marah terkait penangkapan 3 pengawas Perikanan Satker Batam ( mereka bukan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tetapi hanya sebatas PENGAWAS SATUAN KERJA).

Foto : PM Malaysia Najib Razak & Presiden SBY (masing-masing didampingi isteri)

Ini perlu dijelaskan agar pemberitaannya tidak simpang siur bahwa seolah-olah Malaysia menangkap, memenjarakan dan memakaikan baju tahanan kepada 3 orang “PEJABAT INDONESIA”.

Mengutip siaran pers dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 15 Agustus 2010, kronologis penangkapan itu dijelaskan sebagai berikut :

Tiga (3)  orang Pengawas Perikanan Satker Batam atas nama Asriadi (40 th) alamat Batu Aji; Erwan (37 th) alamat Tibas Ksb; Seivo Grevo Wewengkang (26 th) alamat Legenda Malaka Batam Center telah ditahan oleh Marine Police Malaysia dan saat ini berada di kantor Polisi Johor Baru Malaysia.

Kejadian bermula pada tanggal 13 Agustus malam hari jam 21.00 Pengawas Perikanan melakukan patroli dengan menggunakan 2 (dua) speed boat Dolphin ukuran panjang 12 meter berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada 5 (lima) kapal ikan Malaysia melakukan penangkapan ikan illegal didekat Tanjung Berakit Pulau Bintan.

Setelah diadakan patroli terbukti bahwa ke lima kapal sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Gillnet (berarti jenis ikan Pelagis), dan ternyata  tanpa dokumen izin penangkapan, sehingga dilakukan proses pemeriksaan di kapal mereka sesuai dengan SOP (standard operasi prosedur) Penyidikan Perikanan. Kelima kapal ukuran panjang 12 meter dari kayu dengan bobot sekitar 10 GT.  

Selanjutnya ke lima kapal tersebut dilakukan adhoc dengan cara 3 (tiga) orang Pengawas Perikanan  naik di atas kapal mereka dan 7 (tujuh) ABK Malaysia dinaikkan di ke dua Speed Boat dan selanjutnya kelima kapal dengan dikawal ke dua Speed Boat menuju pangkalan tedekat di Batam. 

Dalam perjalanan iring-iringan kapal menuju pangkalan terdekat, datang Kapal Patroli Marine Police Malaysia dan melakukan pencegatan serta meminta semua kapal dengan ABK Malaysia dilepaskan.

Terjadi argumen antara petugas pengawas dan Captain Kapal Patroli Malaysia dimana Pengawas Perikanan menjelaskan bahwa mereka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Kapal Patroli Marine Police memberikan tembakan peringatan dua kali, akhirnya untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan kedua Speed Boat meninggalkan lokasi dan bersamaan dengan itu Kapal Patroli Malaysia menggiring ke lima kapal ikan Malaysia ke Johor Baru dengan 3 (tiga) orang Pengawas Perikanan ada di atas kapal tersebut dan saat ini ditahan.

Sementara itu ke 7 (tujuh) ABK Malaysia oleh Pengawas Perikanan diserahkan ke Polres Batam untuk menjalani proses penyidikan dibantu sepenuhnya oleh petugas Polda Kepri. Pihak Polda Kepri sudah berkomunikasi dengan Polisi Diraja Malaysia untuk meminta agar petugas Pengawas Perikanan yang ditahan diperlakukan dengan baik. Pihak Polisi Diraja Malaysia menyampaikan bahwa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ke Kemlu mereka. 

Foto : Presiden SBY (Kiri) dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak

 

Ada sudut pandang yang berbeda yang ingin diurai disini setelah mendengarkan berbagai penjelasan dari pihak Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di hadapan Komisi I DPR-RI tanggal 25 Agustus 2010 yang lalu.

Salah satunya adalah penjelasan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Malaysia Jonas L Tobing , diperoleh keterangan bahwa pihak yang menangkap dan menahan 3 pengawas Satuan Kerja Perikanan Indonesia adalah setingkat POLSEK (Polisi Sektor) Johor Bahru.

Komunikasi yang dijalin oleh pihak Konjen RI juga dilakukan dengan pejabat Kepolisian Diraja Malaysia setingkat KAPOLSEK

Di Indonesia, pejabat Kepolisian yang menjabat sebagai KAPOLSEK dijabat oleh perwira menengah dengan pangkat AKP ( AJUN KOMISARIS POLISI).

Tanpa bermaksud untuk merendahkan pangkat dan jabatan dari “KAPOLSEK” JOHOR BAHRU Malaysia, bisakah logika dan nalar kita menerima fakta ini ?

Setingkat Konsulat Jenderal yang menjadi perpanjang-tanganan dari Pemerintah Indonesia ( cq Kedutaan Besar RI di Malaysia), berkomunikasi dengan pejabat KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA yang hanya sekelas Kapolsek tetapi berbuntut sangat fatal bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia ?

Dalam hal ini, bukan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia yang patut dipersalahkan.

Dan bukan “KAPOLSEK” di Johor Bahru Malaysia yang pantas dipersalahkan karena dinilai AROGAN.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia Jenderal Dai Bachtiar 

Jangankan Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia, Duta Besar RI di Malaysia yaitu Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar saja mengaku tak bisa berkomunikasi dengan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia dengan alasan sulit berkomunikasi di akhir pekan dengan pejabat-pejabat penting KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA.

Di hadapan Komisi I DPR-RI, Jenderal Dai Bachtiar menjelaskan bahwa BEBERAPA JAM SETELAH MENDAPAT LAPORAN PENANGKAPAN, ia baru bisa berkomunikasi via telepon dengan Wakil Kepala Kepolisian Diraja Malaysia.

Pertanyaannya, seorang mantan KAPOLRI yang diberi gelar kehormatan TAN SRI oleh pihak Malaysia, tidak bisa melobi dan berkomunikasi bak dua sahabat dekat dengan KEPALA KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ?

Bisakah dibayangkan, betapa semu, hambar dan hanya kamuflase saja hubungan baik antara KEPOLISIAN INDONESIA & KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA jika dalam situasi yang sangat genting, hubungan baik itu tak bisa dimanfaatkan lewat saluran-saluran khusus.

Disitu titik permasalahannya !

Kalau saja, komunikasi dan hubungan baik antara KEPOLISIAN INDONESIA & KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA memang benar-benar baik kualitasnya maka simpang siur dan jungkir baliknya situasi yang memanas belakangan ini tidak akan menjadi seburuk saat ini.

Gelar demi gelar diberikan kepada setiap KAPOLRI yang menjabat dan pejabat-pejabat Kepolisian di Indonesia.

Untuk apa gelar demi gelar itu diberikan kalau ternyata di panggung realita, ternyata tak berfungsi maksimal untuk kepentingan 2 negara yang bersahabat dan bersaudara.

Ya betul, Konsulat Jenderal RI di Johor yang wajib menangani permasalahan ini secara langsung.

Tetapi, di jalur-jalur non formal, apakah tidak terpikir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Sutanto dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mencarikan format atau kerangka penyelesaian yang lebih “manis dan ampuh ?”

Bayangkan, Duta Besar RI di Malaysia adalah seorang MANTAN KAPOLRI.

Menkopolhukkam Indonesia adalah seorang MANTAN PANGLIMA TNI.

Dan Kepala BIN juga adalah seorang MANTAN KAPOLRI.

 

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Presiden SBY, Kapolri BHD & Panglima TNI Djoko Santoso

Tiga orang Jenderal berbintang 4 (Purnawirawan), tak bisa berembuk secepatnya mencarikan format dan kerangka penyelesaian yang sangat cepat dan tepat untuk segera melobi KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ( terutama melobi seorang pejabat kepolisian setingkat KAPOLSEK JOHOR BAHRU MALAYSIA ? )

Dimana logikanya kalau untuk menghubungi seorang KAPOLSEK JOHOR BAHRU MALAYSIA saja, Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru sampai harus menelepon salah seorang  kenalannya di lingkungan Istana Malaysia ?

Indonesia seperti tidak punya kemampuan melobi yang setara dan berkualitas.

Kita punya MARKAS BESAR KEPOLISIAN INDONESIA.

Kita sudah membangun hubungan baik dan kerjasama yang sangat kuat dengan pihak MALAYSIA di bidang keamanan yang melibatkan INSTANSI KEPOLISIAN antar 2 negara.

Apa gunanya kerjasama selama ini ?

Sekali lagi, dimana logikanya pejabat penting setingkat Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia bisa diabaikan dan tidak dianggap oleh pejabat kepolisian tingkat “menengah” yaitu setara dengan KAPOLSEK ?

 

Foto : (Kiri ke Kanan) Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Jenderal BHD, Kepala BIN Jenderal Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Yang harus dimintai pertanggung-jawabannya di Indonesia adalah Kantor Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (POLHUKKAM) !

Detik pertama laporan penangkapan itu diterima, buat dong rapat “darurat” antar pejabat dibawah koordinasi Kantor Kementerian Bidang POLHUKKAM.

Sebab Kantor Kementerian POLHUKKAM membawahi begitu banyak Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri yang sangat menjadi tulang punggung Indonesia di bidang politik, hukum dan keamanan yaitu Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Salah satu KEBIASAAN BURUK Presiden SBY adalah lamban merespon.

Kalau permasalahannya sudah sangat genting dan penting, tidak bisa Duta Besar RI di Malaysia ( apalagi Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru ) dibiarkan “sendirian” menyelesaikan kasus penangkapan itu.

Turun tangan dong pejabat-pejabat di pusat !

Apa saja kerjanya di ibukota kalau untuk mencari formula penyelesaian yang “tercepat, terbaik dan paling tepat”, ternyata tak bisa.

Bikin malu saja kalau dari sekian banyak perwira menengah dan perwira tinggi di MARKAS BESAR KEPOLISIAN INDONESIA, tidak ada satupun yang bisa diandalkan untuk menjadi juru penghubung dan pelobi yang handal.

Maaf Bapak Presiden, fokus permasalahan disini adalah bersentuhan dengan sebuah instansi penting di Malaysia yang bernama KEPOLISIAN DIRAJA MALAYASIA.

Betul kan ?

Lalu apakah REPUBLIK INDONESIA ini tidak punya MARKAS BESAR KEPOLISIAN yang menjadi mitra sejajar dengan KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA ?

Mereka adalah mitra kerja yaitu antar instansi KEPOLISIAN.

Kerahkan dong POLRI disini untuk mem-back up Kedutaan Besar RI di Malaysia ( khususnya Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia ).

Kalau Mantan Kapolri kita ( yang notabene adalah Duta Besar RI di Malaysia) tidak bisa dengan cepat berbicara dengan KEPALA KEPOLISIAN DIRAJA MALAYSIA, bukankah kita masih punya pejabat penting lainya yaitu KAPOLRI Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

 

Kalau setingkat Kapolri meminta berbicara dengan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, apakah akan ditolak ?

Rasanya sih tidak akan ditolak.

Tetapi yang perlu diingat disini, Kapolri tidak mungkin bertindak sendirian.

Disinilah diperlukan KOORDINASI dari pejabat yang bernaung di bawah KANTOR KEMENTERIAN POLHUKKAM.

Berikan tugas dan perintah kepada Kapolri untuk menghubungi Kepolisian Diraja Malaysia.

Perintah itu bisa datang dari Presiden SBY atau Menko Polhukkam Djoko Suyanto.

Kacaunya situasi ini harus menjadi pelajaran penting bagi Kantor Kementerian POLHUKKAM.

Bikin malu kalau ternyata Kantor Kementerian POLHUKKAM hanya bersikap pasif menunggu.

Sebab Kantor Kementerian dan Pejabat setingkat menteri yang ada dibawah koordinasi Kantor Kementerian POLHUKKAM, adalah instansi yang sangat penting dalam urat nadi bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti kalangan DIPLOMAT INDONESIA, tugas mereka dalam bidang DIPLOMASI harus didukung, diperkuat dan dilengkapi dengan semua kekuatan yang kita punya.

Jadi kesalahan terbesar dari kasus ini adalah ketidak-mampuan jajaran POLHUKKAM merespon dengan cepat dan tepat.

Lihat dan kenali dulu kasus yang sedang terjadi !

Instansi apa yang sedang bermasalah dengan pihak Indonesia ?

Setelah didalami, baru carikanlah dengan cepat formula penyelesaian terbaik untuk mendukung ( mem-back-up ) Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan KBRI di Malaysia.

Jangan biarkan mereka sendirian menyelesaikan kasus yang berhadap-hadapan dengan sebuah INSTANSI KEAMANAN di negara sahabat.

Lalu hal lain yang perlu dikritik dari kinerja KEPOLISIAN kita adalah dalam mengamankan aksi unjuk rasa di depan Kedutaab Besar Malaysia.

Hei bung ( anda sekalian aparat kepolisian di lapangan ), mengapa didiamkan TINJA-TINJA itu dilemparkan ke Kedutaan Besar Malaysia ?

Amankan dong !

Memang, Undang Undang di Indonesia ini membenarkan setiap warga negara menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Tapi kira-kira dong bung, masak sampai urusan TAIK dibiarkan dilempari ke Kantor Perwakilan Negara Sahabat ?

Apa alasan yang bisa membenarkan tindakan itu ?

Janganlah begitu sebab segala sesuatu harus punya ukurannya.

Ilustrasi yang bisa disampaikan disini, sederhana saja.

Ketika para demonstrans di Jakarta membawa seekor KERBAU untuk ikut berunjuk rasa secara DAMAI, POLRI langsungburu-buruk melarang setiap mahluk bernama KERBAU untuk dibawa-bawa lagi bila hendak menyindir penguasa di negeri ini.

Apalagi TAIK, pantaskah TAIK alias TINJA dilemparkan ke Kantor Perwakilan Asing di negara kita ?

Maaf, kalau dalam hal ini yang harus dipersalahkan adalah POLISI yang bertugas di lapangan.

Janganlah membuat situasi ini menjadi lebih kacau, buruk, kusut dan hancur-hancuran.

 

Setelah diurai seperti ini, kita harus sadar bahwa ternyata pihak INDONESIA yang tidak mampu berkoordinasi dan solid dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.

Semua permasalahan, pasti ada solusinya.

Jangan diperlebar dan dibuat menjadi lebih “kotor” dampaknya.

Jadi kesimpulannya, mari bersabar ( apalagi ini masih dalam suasana bulan suci RAMADHAN ).

Indonesia dan Malaysia adalah dua sahabat yang saling membutuhkan, di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Maksimalkanlah semua “kekuatan” yang dimiliki Indonesia.

Lalu disinergikan untuk menjadi sebuah kekuatan yang jauh lebih sempurna dalam menyelesaikan setiap permasalahan apapun juga.

Bersahabatlah dengan santun.

Kita tak perlu menuding muka Malaysia sebab kitapun sebagai sebuah bangsa TIDAK LEBIH BAIK dari negara manapun juga yang kita anggap baik.

Jangan juga ada yang merekayasa aksi-aksi unjuk rasa yang brutal dan kotor sebab sesungguhnya Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, pastilah mengetahui dan menyadari kesucian bulan RAMADHAN ini sehingga emosi yang brutal tak mungkin di ekspresikan secara lepas selepas-lepasnya.

Taik atau TINJA itu tempatnya di kakus. Bukan untuk dilempari ke Kedutaan Besar Asing.

Kitapun tak akan pernah mau jika ada KBRI kita di seluruh dunia ini dilempari TAIK atau TINJA.

Sekali lagi, mari bersahabat dengan lebih santun.

Entah itu dengan Malaysia atau negara-negara lainnya.

Mari tetap saling mengulurkan tangan tanda persahabatan, khususnya dengan MALAYSIA.

Menjaga UKHUWAH ISLAMYAH sesama negara muslim.

Menjaga RASA SENASIB & SEPENANGGUNGAN sesama Anggota ASEAN.

Menjaga rasa persaudaraan sebagai TETANGGA yang baik dan saling rukun.

(MS)

August 28, 2010 - Posted by | news | ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: