Katakamidotcom News Indonesia

Saatnya SBY Tentukan Calon Panglima TNI & Kapolri Baru

Jakarta 31/8/2010 (KATAKAMI) — Waktu memang berjalan begitu cepat. Tak terasa, detik demi detik bergulir secara perlahan tapi pasti. Bulan Agustus sudah tutup buku dan bulan berikutnya sudah siap menanti.

Dan di bulan “September Ceria”, ada satu agenda sangat penting yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu sudah harus segera mengajukan nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

SBY sudah tak punya banyak waktu untuk menunda-nunda pengajuan nama kedua calon pimpinan instansi bergengsi ini.

Walaupun memang jadwal pensiun Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak bersamaan.

Jenderal Djoko Santoso akan resmi memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 Oktober 2010 mendatang.

Dan Jenderal BHD memasuki masa pensiunnya per tanggal 1 November 2010.

Tetapi bulan September inilah bulan terbaik dan yang paling tepat untuk mengajukan nama calon Panglima TNI dan Kapolri.

Sebab tak elok jika Presiden SBY mengajukan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri secara mendadak ke DPR.

Foto : TB Hassanudin

 

Lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM, Selasa(31/8/2010) di Jakarta, TB Hassanudin Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Presiden SBY harus menunjukkan itikat baiknya kepada DPR terkait pengajuan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri.

“Pengajuan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri itu jangan mendadak. Artinya begini ya, SBY jangan membuang waktu lagi. Bulan September ini memang bulan yang terbaik untuk mengajukan nama-nama tadi. Malah kalau bisa sebelum lebaran, semua proses sudah selesai dilakukan. Calon Panglima TNI menjalani fit and proper test di Komisi I. Sedangkan calon Kapolri menjalani fit and proper test di Komisi III. Jadi silahkan diajukan secepatnya nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri” kata TB Hassanudin.

Menurut TB Hassanudin, pihaknya yakin bahwa siapapun calon pengganti yang dipilih pastilah figur terbaik yang mengetahui dan menguasai situasi dan kondisi yang ada untuk melanjutkan tugas mereka memimpin di jajaran TNI dan Polri.

“Proses pergantian Panglima TNI dan Kapolri ini sebuah proses yang biasa. Agenda pensiun dari Panglima TNI dan Kapolri kan sudah jelas. Sehingga proses pergantian di masing-masing instansi jangan sampai vakum. Khusus untuk TNI, sudah ada konsensus bahwa sebaiknya jabatan Panglima TNI sebaiknya diberikan secara bergiliran. Entah itu dari matra TNI AD, TNI AL atau TNI AU. Dan saya yakin, walaupun nanti calon Panglima TNI bukan dari TNI AD, tidak akan ada kecemburuan sosial” lanjut TB Hassanudin.

Mantan Komandan Paspampres di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan juga bahwa DPR menunggu surat dari Presiden SBY terkait pengajuan nama calon Panglima TNI dan Kapolri.

Berdasarkan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 13 bahwa jabatan PANGLIMA TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Pasal 13 itu juga menyatakan, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR. 

Pasal 13 juga mencantumkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

Dan jika jabatan PANGLIMA TNI harus digilir maka peluang terbesar untuk menjadi PANGLIMA TNI akan diberikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

 Sebab saat ini, Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Darat.

Panglima TNI sebelumnya dari matra udara ( TNI AU ) yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto ( yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukkam ).

Perwira tinggi TNI dari TNI Angkatan Laut yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI adalah Laksamana TNI (Purn) Widodo AS di awal reformasi ( tahun 1999) yang kala itu menggantikan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Laksamana (Purn) Widodo AS saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Yang pasti, UU TNI memungkinkan ketiga KEPALA STAF ANGKATAN untuk dipilih menjadi Panglima TNI yang baru.

Oleh karena UU TNI memberikan kemungkinan bagi para KEPALA STAF ANGKATAN untuk menjadi Calon Panglima TNI maka inilah 3 kandidat yang berpeluang :

Foto : Sertijab KSAD dari Jend. Agustadi Sasongko (Kiri) Kepada Jend. George Toisutta (Kanan)

 

KSAD Jenderal TNI George Toisutta (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juni 1953; umur 57 tahun) adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini.

Jenderal TNI George Toisutta menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 9 November 2009.

Dia mengantikan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, S.IP.

Sebelumnya, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juni 1953, ini  menjabat Panglima Kostrad (2007-2009).

Pria kelahiran Makassar, 1 Juni 1953, itu menamatkan pendidikan militer di Akabri pada tahun 1976.

George mengawali karir militernya pada 1978 sebagai Komandan Pleton 1-Kipan-C Yonif-74/BS.

Sepuluh tahun kemudian diangkat sebagai Kasi-2 Ops Brigif -1/PIK Kodam Jaya, dan satu tahun kemudian dipercaya Wakil Komandan Yonif-201/JYB Kodam Jaya.

Ayah tiga anak alumni Sesko Angkatan Darat 1992 itu, kemudian dipercaya menduduki Kepala Staf Divisi-2 Kostrad, Kasdam Jaya pada 2003, Pati Mabes TNIB pada 2003 dan menjadi Panglima Divisi-1 Kostrad Jakarta 2004.

 Foto : KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP

 

Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, pria kelahiran Wates, Yogyakarta, 21 Januari 1955, dilantik Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Udara ke-18 pada 9 November 2009.

 Serah terima jabatan dari Marsekal TNI Subandrio dilaksanakan pada 12 Nopember 2009, dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Lulusan AAU 1977 ini meniti karir sebagai penerbang pesawat tempur Hawk MK-53 yang berpangkalan di Lanud Iswahjudi Madiun.

Setelah 32 tahun bertugas di TNI Angkatan Udara, suami dari Dra Maya Andayani dan ayah dari dua putra (Sari Dumayanti dan Wira Primasatya) ini, telah memperoleh beberapa tanda kehormatan meliputi Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, Satyalancana Kesetiaan VIII tahun, Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun, Satyalancana Kesetiaan XXIV tahun, Satyalancana Dwidya Sistha, Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan I, Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II, dan Satyalancana Darma Nusa.

 Foto : KASAL Laksamana TNI Agus Suhartono (Kanan) Jadi Warga Kehormatan Puspenerbal

 

KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono, SE dilantik Presiden menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-22 pada tanggal 9 November 2009.

Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Agustus 1955, ini menggantikan Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno yang memasuki masa pensiun.

Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-24 tahun 1978, ini sebelumnya menjabat Irjen Departemen Pertahanan.

Dia juga pernah menjabat Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim, Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat.

Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno,SH kepada Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Jumat ,13 November 2009.

Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE dilantik menjadi Kasal Senin 9 November 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara bersama Letnan Jenderal TNI George Toisuta sebagai Kasad dan Marsekal Madya TNI Imam Sufaat sebagai Kasau.  

Foto : Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Oegroseno

 

 

Berbeda dengan jajaran TNI yang sangat ketat diatur oleh perundang-undangan terkait penunjukan dan pengangkatannya (sebab UU mengatur bahwa calon Panglima TNI haruslah diserahkan kepada perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan), kandidat Kapolri bisa lebih fleksibel.

Figur yang besar peluangnya adalah Irjen Oegroseno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara.

Oegroseno lulusan Akpol angkatan 1978 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Telematika Polri dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ( Kadiv Propam Polri ).

Perwira tinggi Polri yang kalem inilah yang paling menonjol integritas dan prestasi kerjanya.

Pengalamannya memegang 2 “WILAYAH” sebagai Kapolda adalah modal penting untuk menjadi Kapolri.

Pengalaman memegang WILAYAH dalam rekam jejak seorang perwira tinggi Kepolisian adalah kunci terpenting bila Presiden SBY hendak memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

 Dan 2 orang mantan Kapolda Sumatera Utara, secara berturut-turut menduduki jabatan sebagai Kapolri yaitu Jenderal Polisi Sutanto dan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Akankah Oegro mengulangi “sejarah” yang penting ini ?

Mengingat besarnya wilayah kesatuan Republik Indonesia ( dan beberapa wilayah adalah DAERAH KONFLIK ), maka figur Kapolri yang baru haruslah figur yang sangat cakap dan berpengalaman penuh dalam mengamankan situasi KAMTIBMAS di Indonesia.

Nama lain yang bisa dipertimbangkan Presiden SBY untuk menjadi calon Kapolri memang masih ada.

Sebutlah misalnya Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani ( Angkatan 1975 ).

Sulit bagi siapapun dalam jajaran Kepolisian untuk menandingi rekam jejak Jusuf Mangga yang sangat jujur, bersih, berintegritas tinggi dan cakap dalam menjalankan tugasnya ( terutama semasa ia menjabat sebagai Kapolda dan tercatat selalu berhasil mengamankan berbagai kerusuhan di daerah konflik ). 

Tetapi sayang, Jusuf Mangga sudah harus memasuki masa pensiun per tanggal 1 Maret 2011.

 Hanya tinggal 6 bulan lagi, Jusuf Mangga berkiprah sebagai perwira tinggi Polri yang aktif.

Lalu ada juga seorang perwira tinggi berbintang 3 yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon Kapolri.

Tetapi sayang sekali, rekam jejaknya yang GAGAL TOTAL mengatasi kerusuhan di Gedung DPRD Sumatera Utara awal Februari 2009 lalu adalah catatan buruk yang sangat fatal.

Akibat kegagalan mengatasi kerusuhan anarkis tanggal 3 Februari 2009 itu, Ketua DPRD Sumatera Utara Haji Azis Angkat dari Fraksi Partai Golkar meninggal dunia  akibat dipukuli massa hingga akhirnya terkena serangan jantung.

Polda Sumut tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Ketua DPRD Haji Azis Angkat dipukuli massa dan dievakuasi ke dalam truk polisi asat kondisi kesehatannya memburuk. Setelah dimasukkan ke dalam truk, massa tetap memukuli dan menghadang truk itu hingga akhinya Haji Azis Angkat wafat sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.

Ketika itu, Kapolri BHD mengirimkan Tim Pemeriksa yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (IRWASUM) Komjen Jusuf Manggabarani untuk memeriksa apakah ada kesalahan prosedur dalam menangani kasus kerusuhan anarkis itu.

Lalu tak lama kemudian, KAPOLDA yang menjabat di wilayah Sumatera Utara DICOPOT dari jabatannya dan ditarik ke Mabes Polri.

Kini perwira tinggi yang DICOPOT karena lalai dan gagal menangani kerusuhan anarkis di Gedung DPRD Sumatera Utara itu, sudah berbintang 3 dan dispekulasikan akan berpeluang besar dalam merebut kursi Tri Brata 1.

Tetapi bukankah rekam jejak seseorang yang akan dipromosikan ke jenjang yang paling tinggi, haruslah bersih dan tidak memiliki CACAT CELA dalam rekam jejaknya ?

Lalu nama lain yang bisa dipertimbangkan oleh Presiden SBY untuk menjadi calon Kapolri adalah  Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo (1978) dan Kepala Lembaga Diklat (Kalemdiklat) Polri Irjen Imam Sujarwo (Angkatan 1980).

Inilah nama-nama yang sangat kuat peluangnya untuk dipertimbangkan oleh Presiden SBY menjadi calon Kapolri yang baru yaitu Komjen Jusuf Manggabarani, Irjen Oegroseno, Irjen Timur Pradopo dan ternyata ada satu nama lagi yang layak dipertimbangkan yaitu Irjen Imam Sujarwo.

Regenerasi kepemimpinan Polri memang akan sangat terjaga jika di isi oleh perwira tinggi dari Angkatan muda dengan tetap mempertimbangkan REKAM JEJAK yang bersangkutan sepanjang kariernya di dinas Kepolisian.

Ini bukan soal siapa figur yang di idolakan.

Tidak ada istilah IDOLA dalam memilih putra terbaik bangsa yang akan diserahi tugas dan tanggung-jawab yang sangat mulia sekelas jabatan Kepala Kepolisian ( Kapolri ).

Semua berpeluang tetapi hanya yang terbaik, tidak bermasalah dan tidak bercacat cela dalam rekam jejaknya sepanjang kariernyalah yang pantas dipilih oleh Presiden SBY.

Foto : BHD ( Kedua dari Kiri) dan Panglima TNI Djoko Santoso ( Kedua dari Kanan)

 

Akhirnya, semua keputusan memang ada di tangan Presiden SBY.

 Nama mana yang akan ditunjuk sebagai calon Panglima TNI dan calon Kapolri yang baru.

Presiden memiliki HAK PREROGATIF untuk menentukan calon-calon tersebut sehingga tidak ada satu elemenpun di negara ini yang bisa mengintervensi HAK VETO Presiden untuk memilih dan menentukan.

Pilihlah yang memang cakap, bersih, berintegritas tinggi dan tidak punya CACAT CELA dalam rekam jejaknya.

Sedikit saja ada CACAT CELA maka itu akan merusak kredibilitas dari institusi yang akan mereka pimpin.

Memang betul bahwa bulan September adalah waktu yang paling tepat bagi Presiden SBY untuk mengajukan nama calon Panglima TNI dan calon Kapolri ke DPR agar masing-masing segera dicarikan waktu yang paling tepat guna menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( FIT AND PROPER TEST).

 Calon Panglima TNI diuji oleh Komisi I DPR dan calon Kapolri diuji oleh Komisi III DPR.

Presiden SBY sudah harus mengirimkan nama-nama itu dalam beberapa hari ke depan.

 Sebab DPR bukan lembaga abal-abal alias asal-asalan. Setiap anggota atau Komisi di DPR pasti mempunyai agenda dan kesibukan yang sangat amat padat.

Apalagi bulan September ini akan terpotong dengan MASA LIBUR NASIONAL terkait Hari Raya Idul Fitri selama kurang lebih satu pekan.

Lalu Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso sudah harus pensiun per tanggal 1 Oktober 2010.

Sementara tanggal 5 Oktober 2010 TNI merayakan dirgahayu mereka dan Panglima TN harus menjadi “TUAN RUMAH” pada perayaan penting 5 Oktober.

Silahkan Bapak Presiden, pilihlah yang terbaik untuk menjadi calon Panglima TNI dan calon Kapolri yang baru.

Pastikan bahwa kedua pimpinan yang baru ini dapat membangun dan meningkatkan kerjasama yang kuat antara institusi mereka dan antar negara di kancah internasional.

Pastikanlah juga bahwa kedua pemimpin yang baru ini akan dapat melanjutkan REFORMASI BIROKRASI di jajaran mereka masing-masing, termasuk menyelesaikan kasus-kasus yang belakangan ini mendominasi pemberitaan media massa ( terutama dari kalangan POLRI ).

Siap Bapak Presiden, awas, jangan salah pilih !

(MS)

Advertisements

August 31, 2010 - Posted by | news |

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: