Katakamidotcom News Indonesia

Dephan Jajagi Kembali RUU Kamnas

 

DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

10 FEBRUARI 2009

 

Jakarta, DMC –Pertemuan coffee morning yang dihadiri para Sesmenko, Sekjen, Sesmeneg, Sektama dari kementerian koordinator/departemen/Lembaga Pemerintah Non departemen, diharapkan dapat memberikan berbagai masukan kepada Dephan mengenai RUU Keamanan Nasional (Kamnas).

Perkembangan konsep dasar sebagai bahan RUU Kamnas yang sudah diterima Dephan dari Lemhannas, saat ini akan mulai memasuki tingkat Antar Departemen dengan menerima berbagai masukan bagi RUU Kamnas yang melibatkan beberapa Departemen antara lain Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Kepolisian RI.

Dengan adanya keterlibatan dan masukan tersebut, diharapkan nantinya dapat menyempurnakan konsep RUU Kamnas sehingga menjadi lebih akomodatif dan dapat diterima berbagai kalangan, demikian disampaikan Menhan Juwono Sudarsono, Selasa (10/2) pada acara coffee morning di kantor Dephan, Jakarta.

Sejak tahun 2000 arti Keamanan Nasional (Kamnas) dalam arti luas terdiri atas dua “k” yaitu “k” (kecil) dan “K” (besar). Sebagai aparat sipil, kepolisian menjadi penjuru “k” (kecil) yang mewadahi aspek penegakkan hukum, perlindungan masyarakat (linmas) dan kamtibmas. Disebutkan disini bahwa polisi sebagai penjuru dari “k” (kecil), tetapi bukan berarti polisi merupakan satu-satunya yang menjaga keamanan domestik karena Depdagri sebagai internal security merupakan penjuru yang paling penting untuk melihat NKRI sebagai wilayah yang aman.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, selain terdapat “k” (kecil) yaitu penegakkan hukum (Gakkum), perlindungan masyarakat (linmas) dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), terdapat juga “K” (besar) yang terdiri dari kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang merupakan wilayah kewenangan Dephan dan TNI. Diharapkan dalam RUU Kamnas terdapat saling keterpaduan antara “k” (kecil) dan “K” (besar). Walaupun dipisahkan secara administrasi tetapi antara keduanya tidak dipisahkan secara fungsional sehingga penegakkan hukum (law enforcement), kamtibnas dan linmas dapat berjalan bersama.

Sedangkan penegakan hukum yang merupakan bagian dari “k” (kecil) mewadahi polisi, jaksa dan pengadilan. Aspek yang penting dari penganggaran adalah penganggaran polisi, penganggaran jaksa dan penganggaran pengadilan agar rule of the law secara ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat yang terlibat dengan sengketa hukum (affordable).

Bidang kesra menjadi hal yang penting agar security dan rule of the law dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan tersantuni oleh program-program perlindungan masyarakat. Untuk itu ketiga matra yaitu polhukam, kesra dan perekonomian harus saling mengisi sehingga terjadi suatu pembenahan atau perbaikan lintas sektoral dalam bidang hukum dan menjadikan “k” (kecil) lebih berdaya.

“Dalam UU Pertahanan Negara “K” (besar) disebutkan sebagai operasi militer selain perang seperti hal-hal yang menyangkut dukungan Dephan/ TNI terhadap “k” (kecil) atau yang disebut dengan ground level democracy,” imbuh menhan.

Pada bagian lain menhan menjelaskan bahwa RUU Kamnas mewadahi tiga UU yang telah disahkan yaitu UU Pertahanan Negara, UU Kepolisian Negara RI dan UU TNI. Selain itu juga Dephan merupakan penjuru dalam mengolah persiapan RUU Kamnas yang pembahasannya dilakukan bersama dengan Kepolisian dan BIN selama lebih kurang tiga tahun.

%d bloggers like this: