Katakamidotcom News Indonesia

Selamat Datang RUU Kamnas

Dokumentasi tulisan MEGA SIMARMATA semasa bekerja di INILAH.COM

Dimuat di INILAH.COM  tanggal 13 Maret 2008

INILAH.COM, Jakarta – Menhan Juwono Sudarsono menyambut baik rencana pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) di parlemen. RUU yang sempat digantung 15 bulan ini akan dibahas di Komisi I DPR-RI pada 24 Maret.

Rapat dengar pendapat itu akan berlangsung antara jajaran Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukkam) dan Komisi I DPR-RI. RUU Kamnas ini sempat begitu gigih ditolak Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Kapolri tidak ingin Polri yang sejak masa reformasi di bawah kendali presiden akan berada di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM. Dan, itulah yang akan diatur dalam RUU Kamnas.

Kepada INILAH.COM, Kamis (13/3) di Jakarta, Menhan mengatakan bahwa RUU Kamnas ini akan mulai dibahas antara pihak pemerintah dan parlemen.

“RUU Kamnas ini terakhir kali dibicarakan di pemerintah 15 bulan lalu. Pasalnya, pihak Polri tidak ingin mereka berada di bawah koordinasi sebuah kementerian, apalagi di bawah Depdagri,” kata Juwono.

Ditambahkan, tidak ada salahnya Polri di bawah sebuah departemen seperti TNI yang saat ini di bawah Dephan.

“Yang harus dipahami oleh Polri adalah bagian tugas dari mereka itu kamtibnas atau keamanan dan ketertiban yang menggunakan huruf k kecil. Untuk masalah Keamanan Nasional dan di sini huruf K adalah K besar, jelas itu bukan urusan Polri saja,” lanjut Juwono.

Di dalam RUU Kamnas ini, menurut Juwono, semua kerja sama sinergi yang melibatkan unsur intelijen dan militer akan disatukan dalam melakukan tugas-tugas menjaga Keamanan Nasional.

Kepada INILAH.COM, Kamis malam, anggota Komisi I DPR-RI Joko Susilo dari Fraksi PAN menyatakan mendukung sepenuhnya pembahasan RUU Kamnas.

Joko menuturkan, “Tidak boleh lagi Polri menolak pembahasan RUU Kamnas ini. Berani sekali mereka menolak? Masalah UU itu adalah urusan pemerintah dan DPR, sedangkan keberadaan Polri adalah subyek yang harus diatur sesuai UU.”

Joko menambahkan, di seluruh dunia polisi hanya dibekali alat pentungan atau paling tinggi bersenjata pistol.

“Bandingkan dengan di Indonesia. Gayanya sudah seperti angkatan perang tersendiri. Mereka pikir mereka sudah sangat hebat dengan gaya seperti itu, padahal justru kebablasan,” tandas Joko.

Jika pihak Polri menganggap berada di bawah sebuah kementerian sebagai sebuah kemunduran di era reformasi, lanjut Joko, saat ini juga Polri perlu disadarkan bahwa anggapan itu harus dikoreksi.

“Saya mendukung Polri diletakkan di bawah sebuah koordinasi kementerian, entah itu Depdagri atau Dephuk dan HAM. Coba lihat, dalam tugas-tugasnya, Polri merencanakan, mendapatkan, mengawasi, dan melakukan tindakan manajerial terhadap diri mereka sendiri. Kok bisa diborong sendirian,” tukas Joko.

Joko juga mengecam keras ego sektoral Polri, di mana selama ini mereka tidak pernah mau berkoordinasi atau bekerja sama dengan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan masalah terorisme.

“Coba lihat, menangkap seorang Noordin M Top saja tidak bisa, tapi senjata Tim Satgas Bom Polri dan Densus 88 Anti-Teror sudah seperti angkatan perang baru di Indonesia,” cetus Joko.

“Tiba-tiba kita dengar ada 300 WNI anggota Jamaah Islamyah yang baru menyelesaikan latihan perang di Moro akan segera kembali ke Indonesia. Bisa berhitung atau tidak Polri itu? Angka 300 itu terlalu banyak untuk dijadikan teroris baru,” lanjut Joko.

Tugas utama Polri di Indonesia, Joko mengingatkan, hanya menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat. Bukan national security. Salah besar jika Polri menganggap hanya mereka yang berhak menangani masalah keamanan.

“Kopassus itu punya pasukan anti-teror yang jauh lebih hebat, yaitu Detasemen 81 Kopassus. Merekalah yang berhasil dalam operasi-operasi besar kelas dunia atau yang tingkat kesulitannya sangat tinggi semisal operasi pembebasan sandera di Desa Mapanduma, Irian Jaya, pada 1978 dan Woyla pada 1981 di Bangkok,” kata Joko.

Joko menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi di antara semua aparat pemerintah di bidang keamanan, khususnya untuk penanganan terorisme. Tidak bisa lagi dibiarkan Polri berjalan sendirian untuk mengatasi masalah terorisme.

Selamat datang RUU Kamnas! Seyogyanya pemerintah dan parlemen mulai menyatukan langkah dan pandangan terbaik untuk segera melapangkan jalan bagi RUU yang strategis dan positif bagi National Security ini.

Selamat tinggal arogansi atau praktik kebablasan yang selama ini mengobarkan api ambisi dan ego sektoral yang melecehkan pentingnya sebuah koordinasi dalam membangun Indonesia sebagai negara bermartabat dan berdaulat. [I3]

%d bloggers like this: