Katakamidotcom News Indonesia

Memoar Ali Imron Menohok Polri

Politik – Hukum
18/12/2007 – 18:55
MEGA SIMARMATA
 
Buku otobiografi (memoar) Ali Imron, terpidana Bom Bali I, siap terbit dan diedarkan.

INNChannels, Jakarta – Kabar tentang rencana pembuatan buku otobiografi (memoar) Ali Imron, terpidana Bom Bali I, diperoleh INNChannels sejak Oktober lalu. Akhirnya, buku yang maknanya ibarat pepatah lama ‘lempar batu sembunyi tangan’ itu betul-betul siap diterbitkan dan diedarkan.

Kisah hidup Ali Imron, terpidana penjara seumur hidup untuk kasus Bom Bali I (Oktober 2002), tertuang dalam memoar 275 halaman yang dicetak sebuah koran terbitan Jakarta. Intinya, sang teroris ini ingin ‘jualan kecap nomor satu’ yang mengingatkan siapa pun yang ingin jihad untuk tidak salah pilih jalur.

Kepada INNChannels, Selasa (18/12), Fauzan dari Majelis Mujahidin Indonesia, mengatakan, keluarnya buku memoar ini menimbulkan pertanyaan. Ya, bagaimana bisa seorang terpidana yang dipinjam bertahun-tahun oleh Mabes Polri mampu membiayai pembuatan buku otobiografi yang terkesan luks dan mahal?

Menurut Fauzan, publik harus kritis menyikapi situasi ini, dengan mempertanyakan mengapa terpidana penjara seumur hidup yang terbukti bersalah sebagai pelaku kasus Bom Bali I yang menelan korban jiwa lebih dari 200 orang, dibiarkan berkeliaran seenaknya dan sengaja tidak menjalani masa hukumannya?

Diskriminasi hukum seperti ini, lanjut Fauzan, tidak lantas berhenti pada pertanyaan itu. Sebab, patut dipertanyakan juga, dari mana sumber pendanaan atau siapa ‘jenderal’ di Mabes Polri yang membiayai pembuatan buku memoar Ali Imron?

Tentang keberadaan pengebom Ali Imron dan Mubaroq yang dijaring Tim anti-Teror Mabes Polri, tadinya, hampir terlupakan oleh publik dan lepas dari pengamatan media. Kabar terakhir tentang Ali Imron menghangat ketika Brigjen Gories Mere ‘ngopi’ bersamanya di Starbucks Cafe Plaza EX Jalan Mh Thamrin, 1 September 2004.

September 2007, Ali Imron bersama Mubaroq, rekan sesama teroris dan sesama terpidana penjara untuk kasus Bom Bali I, diundang buka puasa bersama di rumah Brigjen Surya Dharma di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak kurang dari PM Australia (ketika itu) John Howard mengecam berkeliarannya kedua terpidana itu.

Dari situlah baru ketahuan Ali Imron dan Mubaroq memang tidak pernah berada dalam tahanan. Kapolri Jenderal Sutanto secara tegas menyatakan kepada pers baru-baru ini, kedua terpidana itu memang dibon Mabes Polri untuk membantu mengungkap jaringan teroris di Indonesia.

Kontroversi tentang ‘hip-hip hura-hura’ kedua terpidana Bom Bali I ini masih berlanjut karena muncul kecaman keras dari semua pihak akibat adanya kabar hidup mereka dibiayai dengan cara tinggal di apartemen dan hotel mewah secara berpindah-pindah.

Persoalannya adalah ingatan kita, terutama keluarga korban, terhadap kebiadaban peledakan bom itu belum bisa dihilangkan begitu saja. Indonesia adalah negara hukum dan hukum harus menjadi panglima di negaranya.

Bagaimana Indonesia bisa tetap secara tegas dan konsekuen menyatakan performanya sebagai negara hukum jika dibiarkan terus menerus ‘teroris sadis’ macam Ali Imron dan Mubaroq bisa mengangkangi hukum?

Mereka berdua sudah terbukti bersalah. Vonis hukum penjara itu harus dijalankan. Silakan Mabes Polri meminjam, tapi sampai kapan? Mengapa tidak ada batas waktu? Mengapa tidak ada pengawasan? Mengapa tidak ada ketegasan? Mengapa menganggap hal sensitif semacam ini menjadi kekuasaan Tim anti-Teror Mabes Polri berbuat semaunya atas nama pengungkapan jaringan teroris?

Terbitnya buku Ali Imron ini juga menimbulkan pertanyaan di Badan Intelijen Negara (BIN). Mengapa Kapolri Jenderal Pol. Sutanto membiarkan atau mengizinkan ada buku semacam ini terbit di tengah masyarakat?

INNChannels menghubungi Kepala BIN Sjamsir Siregar, Selasa (18/12), untuk menanyakan perihal terbitnya buku Ali Imron. Sjamsir mengaku pihaknya belum dapat memberikan komentar apapun karena BIN belum melihat secara langsung fisik bukunya.

Kepada INNChannels, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, pengawasan terhadap para narapidana adalah wewenang Dirjen Lembaga Permasyarakatan.

Terkait terbitnya buku memoar Ali Imron, Hendarman mengatakan, pihak Kejaksaan Agung akan mencermati situasi yang ada secara pro aktif. Artinya, jika nantinya buku ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, Kejaksaan Agung bisa membentuk tim interdep untuk meneliti dan mengkaji buku Ali Imron secara komprehensif.

Hendarman mengatakan, Direktorat Sosial Politik di Kejaksaan Agung memiliki Sub Bidang Pengawasan Barang Cetakan, yang nantinya akan ditugasi meneliti buku Ali Imron jika memang diperlukan.

“Kami akan mengkajinya dari semua sisi, antara lain keagamaan, sosiologi, sejarah, dan hukum. Dimungkinkan juga kajian tentang potensi gangguan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia karena dalam peristiwa Bom Bali I korban terbesar adalah warga negara Australia,” kata Hendarman.

Menurut Hendarman, Kejaksaan Agung berhak melarang beredarnya sebuah buku bila memang menimbulkan keresahan dan kerawanan di tengah masyarakat.

Sementara salah seorang tokoh muslim KH Solahudin Wahid (Gus Solah -Red) kepada INNChannels mengatakan, ia berminat membaca buku ini untuk bisa mengetahui dan mendalami apa yang mau disampaikan Ali Imron.

“Harus ditanyakan juga siapa yang memfasilitasi dan membiayai pembuatan buku itu. Benarkah buku itu didanani Gories Mere? Siapa polisi yang memfasilitasi dan mendanai buku itu? Pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY dan DPR, harus mempertanyakan ini kepada Kapolri, apa maksud dari penerbitan buku ini? Mengapa dalam masa peminjaman terhadap terpidana ini bisa diterbitkan sebuah karya buku?” papar Gus Solah.

“Presiden SBY dan DPR, serta kita semua harus ramai-ramai bertanya kepada Kapolri dan jajarannya. Jika benar, buku ini difasilitasi dan didanai oknum polisi, sejak kapan Polri menjadi Public Relations (PR) bagi para teroris?

Apa agenda di balik penerbitan buku itu mengingat buku itu berpotensi mengusik citra Indonesia di mata dunia Internasional. Kita saja mempertanyakan mengapa seorang teroris yang harusnya menjalani masa hukumannya di penjara malah bisa seenaknya bikin buku mewah, apalagi keluarga korban atau Australia yang warga negaranya paling banyak menjadi korban pada peristiwa Bom Bali I.”

Buku yang kental dengan nuansa ‘cuci tangan’ atau ‘lempar batu sembunyi tangan’ ini patut dipertanyakan juga, mengapa dirilis menjelang pelaksanaan eksekusi mati ketiga terpidana mati bom Bali I (Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera).

Sumber INNChannels menyebutkan, pihak Mahkamah Agung akan segera mengirimkan salinan lengkap penolakan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari ketiga terpidana mati tersebut.

Selama ini, Kejaksaan Agung hanya menerima kopinya. Tapi, Jaksa Agung telah menemui Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan untuk mengatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan eksekusi jika hanya memegang kopi salinan. Kabarnya, Ketua MA berjanji segera mengirimkan salinan lengkap kepada Kejaksaan Agung.

Lepas dari itu, Kejaksaan Agung juga masih menunggu kepastian atau ketegasan sikap dari ketiga terpidana mati Bom Bali I, apakah akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke-2, atau mengajukan permohonan ampun kepada pemerintah melalui jalur hukum grasi. Semua masih memerlukan waktu.

Jika ada yang ingin melakukan jihad, janganlah sampai salah memilih jalur. Demikian kira-kira seruan Ali, sang teroris yang ingin mengumumkan kepada ‘dunia’ bahwa ia menyesal telah seenaknya membunuh ratusan orang, menghancurkan keindahan dan citra Bali serta Indonesia di mata dunia dan meluluhlantakkan keutuhan serta kebahagiaan dari keluarga-keluarga yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi.

Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi, hendaklah kedua teroris ini sadar bahwa luka itu masih menganga. Luka di hati semua keluarga korban. Luka di hati masyarakat Bali. Luka di hati rakyat Indonesia. Luka di hati warga dunia yang sama-sama mengecam keras kebrutalan aksi teror yang melanggar hukum dan hak azasi manusia.

Hendaklah kedua teroris ini sadar, selain luka itu masih menganga, Indonesia juga negara hukum. Hukum harus ditegakkan di negeri tercinta ini. Jauh lebih baik, keduanya kembali ke LP Kerobokan untuk menjalani masa tahanan ketimbang menerbitkan buku jualan kecap seperti ini.

Hukum, itulah pijakan dari semua langkah kita. Di mana keadilan itu jika ternyata ada seorang terpidana penjara seumur hidup yang bisa seenaknya menerbitkan buku mewah tanpa perlu ia beritahukan dari mana mendapatkan uang untuk menerbitkan buku itu atau siapa ‘pahlawan kesiangan’ yang mendanainya.

Luka itu masih menganga. Dan, buku itu bukanlah obat atau ramuan ampuh yang dapat menyembuhkannya. Buku itu malah menguak luka hingga makin menganga. Makin menyakitkan. Tragis. [I3/I2]

%d bloggers like this: