Katakamidotcom News Indonesia

Komjen Jusuf Mangga : Kalau Terbukti Polisi Tidak Netral, Saya Rekomendasikan Dicopot

Jusuf Manggabarani

Jusuf Manggabarani

JAKARTA 18 MARET 2008 (KATAKAMI)  Memasuki hari ke-empat pelaksanaan kampanye terbuka menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 9 April 2009 mendatang, semakin memperbesar harapan dari masyarakat kepada POLRI agar benar-benar melaksanakan komitmen tentang NETRALITAS PEMILU.

Untuk membahas secara lebih dalam tentang NETRALITAS POLRI dalam Pemilu 2009 ini, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Irwasum Polri Komjen Polisi Jusuf Manggabarani. Wawancara dilakukan di ruang kerja beliau, di lantai 4 Gedung Utama Mabes Polri. Dan ini hasil wawancara eksklusif kami :

KATAKAMI (K)  :  Baik Pak Irwasum, terimakasih untuk kesempatan kepada KATAKAMI. Terakhir kita bertemu dalam wawancara khusus seperti ini, pembahasannya soal NETRALITAS. Sekarang pun yang ingin kami dalami lagi, seputar masalah NETRALITAS itu. Apakah Irwasum juga bertugas mengenai pelaksanaan atau realisasi dari NETRALITAS POLRI itu ?

Irwasum

Irwasum

Irwasum Jusuf Mangga (JM) : Iya, diawasi. Dan saya selalu tekan kepada seluruh anggota begini, apakah kamu tidak mau dihargai orang ? Kalau kamu tidak netral, yang kamu bantu saja akan menilai bahwa kau tidak jujur dan adil. Apalagi yang tidak kamu bantu. Umpama saya ini memihak anda,  anda saja akan menilai … wah orang ini bisa dimainkan kayaknya karena dia tidak netral. Nah, apalagi pihak yang dirugikan. Terus, dimana keuntungannya untuk bersikap tidak netral ?  Itu baru dari segi keuntungan tetapi dari harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka membutuhkan alat negara penegak hukum yang bisa mencerminkan dan memberikan rasa adil kepada masyarakat. Biarpun salah, biarpun, tetapi diberikan perlakukan yang adil kepada semua pihak.

(K)  : Jadi secara teknis, pengawasan dari Irwasum terhadap NETRALITAS itu mencakup hal apa saja Pak ?

(JM)  :  Beberapa Telegram Rahasia (TR) sudah dikeluarkan bahwa Netralitas itu harus dilaksanakan. Jadi bukan cuma sekedar slogan namun wajib diwujudkan dalam langkah-langkah nyata di lapangan. Artinya, semua orang diperlakukan sama, tidak memberikan fasilitas POLRI kepada pihak-pihak tertentu, penggunaan fasilitas POLRI wajib diawasi secara ketat agar jangan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

(K)  Bahwa NETRALITAS PEMILU tidak hanya sekedar slogan bagi POLRI ini, apa jaminannya ? Apakah memang bisa dipercaya bahwa NETRALITAS itu memang betul bukan cuma sekedas slogan ?

(JM) Saya jamin.

(K) Tetapi ada penilaian di sebagian masyarakat bahwa POLRI ini terindikasi tidak netral dan ada kecenderungan mengistimewakan parpol atau pihak tertentu yang berada di lingkaran kekuasaan, bagaimana tanggapan Bapak ?

(JM) Ah tidak benar itu, yakinlah, saya jamin itu, tidak ada satu kalipun perintah untuk itu. Tidak ada satu kalipun dan tidak ada petunjuk untuk melakukan itu. Dan saya keras untuk hal ini.

(K) Bisa saja kan Pak … tidak ada perintah, tidak ada petunjuk …. tapi kalau sistemnya menggunakan gaya TST alias tahu sama tahu, bagaimana itu kalau di bawah terjadi demikian ?

(JM)  : Tidak ada itu, jangan disamakan dengan yang dahulu kala. Beda betul … !

(K)  Tapi bagaimana dengan kabar tentang adanya intervensi kepada Kapolda di Jawa Timur sehingga berujung pada pencopotan dan terakhir kabar yang beredar mantan Kapolda Jawa Timur itu akan mengundurkan diri ?

(JM)  Itu masalah Pilkada Jawa Timur kan ?

Mantan Kapolda Jatim Irjen Herman SS

Mantan Kapolda Jatim Irjen Herman SS

(K) Ya betul itu masalah Pilkada tetapi ribut-ributnya muncul baru sekarang toh ? Tetapi orang menilai begini, tuh menangani tingkat Pilkada saja, ada intervensi dari Mabes POLRI. Lalu bagaimana mungkin bisa mewujudkan NETRALITAS PEMILU ? Jadi arahnya ke sana Pak … kami tidak menanyakan kasus di Jawa Timur secara teknis. Tetapi, bila kita bicara NETRALITAS maka opini masyarakat tergiring ke sana. Ada apa dibalik pencopotan Kapolda Jawa Timur ?

(JM) Begini, Panwas mengirim laporan ke pihak Kepolisian. Datanya belum lengkap dan statusnya masih dalam tingkat PENYELIDIKAN. Bukan penyidikan. Jadi sekali lagi, statusnya masih PENYELIDIKAN. Dalam PENYELIDIKAN mana ada tersangka. Kami mengawasi masalah ini. Irwasda terus melapor.

(K) Pencopotan Kapolda Jawa Timur Irjen Herman SS, bukan karena permasalahannya bersifat politis yaitui akan merugikan pemenang Pilkada yang diusung oleh parpol tertentu dari pihak penguasa ?

(JM) : Tidak ada hubungannya itu.

(K)  : Kalau ada pertanyaan seperti ini pak, Mabes POLRI ini apakah benar tidak memberikan tekanan, arahan atau perintah kepada seluruh Kapolda dan jajaran di bawah agar membantu dua partai politik yang menjadi partai dari Pemerintah ?

(JM)  Tidak ada. Saya berani jamin.

(K)  Pak Irwasum boleh saja memberi jaminan tetapi kalau dibawah-bawah ternyata ada melakukan hal itu, bagaimana ? Seperti istilah yang kami gunakan tadi, TST … tahu sama tahu ?

(JM) Tidak ada, Mbak. Kalau ada apa-apa, saya pasti tahu karena saya pengawasnya. Dan saya ini mengabdikan dirikan diri saya kepada INSTITUSI POLRI.

(K) Kalau ada polisi yang tidak netral, apa sih Pak resiko untuk mereka. Dari Irwasum misalnya, apa yang dilakukan jika memang ada polisi yang tidak netral ? Apakah cuma sekedar mendapat teguran lisan ?

Kapolri BHD

Kapolri BHD

(JM) Tidak begitu ! Kalau ada yang berani tidak netral maka saya sebagai Irwasum akan memerintahkan pemeriksaan. Lalu saya buatkan rekomendasi. Dan Kapolri kita yang sekarang, keras menyikapi jika ada polisi yang tidak netral.

(K) Oke, sekarang kami ingin tahu, apa rekomendasi dari IRWASUM misalnya, jika ada yang tidak netral dalam Pemilu ?

(JM)  Saya periksa karena tidak profesional dan tidak proporsional dalam bertugas. Mau tahu resikonya ? Orang seperti itu harus dicopot. Tidak ada main-main. Kau jangan pikir, Polri main-main. Komitmen untuk netral itu adalah komitmen yang sungguh-sungguh harus dilaksanakan. Masak mau dikorbankan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini untuk kepentingan pribadi dan golongan ? Tidak mungkin dan tidak boleh POLRI dikorbankan.

(K) Batasan antara netral dan tidak netral itu, apa saja Pak ?

(JM)  Polisi harus memperlakukan semua parpol dan semua orang sama, tidak diperbolehkan memberikan fasilitas POLRI kepada parpol atau kelompok tertentu. Misalnya gedung POLRI dipinjamkan hanya untuk parpol atau kelompok ini, ini boleh pinjam tetapi yang itu tidak boleh. Lalu kendaraan POLRI, ini boleh pinjam karena kau dari pihak yang ini … silahkan pinjam. Hanya pihak yang ini saja yang diamankan tapi yang lain dibiarkan. Semua itukan memihak.

(K)  Walaupun dijelaskan seperti itu, tetap saja ada pihak yang mencurigai bahwa Polri tidak netral …

(JM) Ya, pihak yang menilai demikian pun tidak bisa disalahkan karena kecurigaan mereka itu dihantui oleh perilaku POLRI di masa yang lalu-lalu dulu. Apakah POLRI sekarang sudah berubah ? Bisa saja orang sulit untuk percaya. Jadi POLRI pun tidak bisa memaksakan semua pihak untuk percaya. Tetapi nanti pasti masyarakat boleh melihat dan menilai sendiri, apakah betul POLRI benar-benar netral.

(K) Selain bahwa Irwasum dan seluruh bawahannya mengawasi dari sini, apakah Irwasum juga menerima laporan dari masyarakat bahwa misalnya ada polisi yang tidak netral di daerah ?

(JM) Kan ada Dumas … Pengaduan Masyarakat.

(K) Dan itu pasti ditindak-lanjuti, Pak ?

(JM) Ya sudah pasti ditindak-lanjuti !

polri1

(K) Artinya, POLRI memang sadar sepenuhnya bahwa NETRALITAS itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan dalam tugas-tugas POLRI terkait Pemilu 2009 ini ya ?

(JM) NETRALITAS itu penting karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan hati nuraninya polisi itu harus jujur dan adil. Jadi kalau ada polisi yang tidak jujur dan tidak adil dalam bertugas, itu sama saja bahwa dia keluar dari hakekat dan harkatnya sebagai seorang POLISI. Dan ini bukan cuma dalam kaitan Pemilu, dalam konteks menyeluruh. Hati nurani polisi itu memang harus jujur dan adil.

(K) Oke, sampai saat ini apakah sudah laporan bahwa di daerah-daerah ada polisi yang tidak netral misalnya ?

(JM) Belum, belum ada. Hanya memang ada pertanyaan dari Bhayangkari, bagaimana kalau ada yang jadi Caloon Legislatif (Caleg). Atau anggota polisi yang mau jadi CALEG, silahkan. Tapi ikuti prosedurnya, yaitu mengajukan permohonan berhenti. Dan ada persyaratan-persyaratannya kan.

(K) Baik pak Irwasum, terimakasih. Intinya adalah masyarakat Indonesia memang sungguh mengharapkan bahwa POLRI yang lebih profesional ini bisa mewujudkan komitmen NETRALITAS itu.

(MS)

%d bloggers like this: